Benarkah oposisi yang tidak kredibel merupakan sumber hoax? Tesis cacat logika.

Dalam ILC baru-baru ini, sekjend PSI Raja Juli Antoni mengeluarkan pernyataan menarik.

Apa yang menjadi SUMBER hoax? Tidak berkualitasnya oposisi. Dikatanya, oposisi lebih sering mengangkat isu-isu yang terkait dengan SARA dan bukan (gagasan) program tandingan terhadap program-program pemerintah. Tesis ini bahkan disebut sebagai tesis utama oleh PSI. Bukan main.

Saya ingin menanggapi sekaligus memperjelas ucapan Rocky Gerung. Kebenaran suatu tesis tidak harus dikaitkan dengan data namun pada koherensi logika dalam suatu pernyataan. Tanpa harus memeriksa apakah benar oposisi yg sekarang lebih rendah kualitasnya, saya ingin tunjukkan bahwa tesis ini cacat logika.

Cacatnya logika dari tesis bisa disimpulkan dari adanya kontradiksi atau fallacy saat dia dihadapkan pada standing theory. Karena itu, pertama, saya harus menghadirkan standing theory tentang perilaku. Memproduksi hoax, bagaimanapun juga adalah suatu perilaku.

Banyak theory tentang perilaku yang tersedia, namun sederhananya, suatu perilaku (terencana) terjadi karena mendatangkan manfaat bagi pelakunya. Nanti ada kendala-kendala bagi perilaku seperti biaya dan resiko. Ada juga faktor moderasi seperti kesempatan dan kapabilitas/keahlian.

Kita bisa saja berdiskusi lebih jauh tentang manfaat-manfaat apa yang diperoleh si pelaku. Apakah utilitarian atau hedonis? Apakah fungsional, emosional atau symbolic? Ada banyak cara mengidentifikasi dan menggolongkan itu. Namun, pada titik ini cukup bagi kita untuk memahami bahwa di balik perilaku selalu ada manfaat yang dirasakan oleh pelakunya.

Mencari sumber/penyebab hoax adalah mencari manfaat apa yang bisa diperoleh dengan memproduksi atau menyebarkan hoax tadi. Manfaatnya bisa kita analisa dalam narasi besar. Bisa juga kita analisa dalam lingkup individual.

Kalau kita bicara hoax politik, narasi besarnya jelas sekali. Mendelegitimasi pemerintah atau menegaskan legitimasi pemerintah. Kita jangan menutup mata sebelah. Jangan cuma dilihat dari sisi oposisi saja. Kita lihat juga dari sisi pendukung pemerintah. Hoax” tentang keberhasilan pemerintah Jokowi itu banyak sekali. Foto” jalan-jalan toll yang diaku sebagai hasil karya Jokowi. Ternyata foto jalan di negara lain.

Di tingkat individu, manfaat memproduksi hoax ini bisa beragam. Yang paling bisa memotivasi tentu uang. Hoax politik hadir karena ada banyak orang yang dibayar untuk itu. Yang bayar siapa? Dari keduabelah pihak juga.

Namun, selain uang, hoax ini hadir karena fanatisme berlebih terhadap “perjuangan”. Fanatisme ini pada gilirannya mengurangi rasa bersalah karena merasa sedang melakukan hal yang benar. Tujuan menghalalkan cara. Kalau anda lihat di sini, fanatisme juga hadir di keduabelah pihak.

Di atas saya sebutkan upaya delegitimasi atau penegasan legitimasi. Raja Juli Antoni bisa punya poin bagus. Upaya delegitimasi vs penegasan legitimasi ini lebih baik jika dilakukan dengan sehat. Dengan cara mengadu gagasan.

Namun mengatakan sumber hoax adalah oposisi yang tidak kredibel itu adalah lompatan logika yang terlalu jauh. Akrobat.

Apa jaminannya pihak pendukung pemerintah tidak melakukan hoax dengan adanya oposisi yang kredibel? Ngga ada. Pihak pendukung pemerintah masih punya motif untuk menegaskan legitimasinya. Masih punya fanatisme untuk memperjuangkan rezim ini dengan cara apapun.

Untuk intervensi perilaku, baik agar perilaku itu berhenti atau justru ingin dipersering (untuk perilaku-perilaku yang baik), kita harus melihat pada hal-hal apa yang bisa kita ubah dari sisi manfaat, biaya, resiko, kesempatan dan kapabilitas itu.

Saat kita ingin mengubah, kita juga tanya apa yang sebenarnya telah berubah seiring dengan maraknya hoax ini. Ini bisa menjadi solusi dalam intervensi kita.

Tesisnya Raja Juli Antoni jelas tidal memberi kita apa-apa. Kualitas oposisi dari dulu ya gini-gini aja. Ngga ada yg berubah secara substansial dari perilaku partai oposisi. Jaman SBY atau jaman Jokowi. Jadi jangan dilihat ke sana.

Saya pribadi melihat, sesuatu yang sangat berbeda dengan masa lampau adalah soal fanatisme. Rasanya waktu pilpres 2009, tidak ada fanatisme itu. Mendukung SBY dengan biasa. Mendukung Ibu Mega dengan biasa juga. Tidak membuat suatu garis demarkasi yang membuat seolah-olah sedang mendukung kebaikan untuk mengalahkan kejahatan.

Hari-hari ini kedua kubu memiliki sentimen yang sama. Kubunya diaku baik dan musuhnya dianggap jahat. Ini yang selalu diamplifikasi oleh elit dan utamanya buzzer-buzzer di sosial media. Ini basian pilpres 2014 dan pilkada DKI 2017.

Ingin menghilangkan hoax ya harus meredam fanatisme ini. Menyadarkan orang bahwa ini kontes politik biasa. Kalau perlu bikin poros baru agar orang tidak terkungkung pada bipolarisasi.

Kalau narasi Raja Juli Antoni dientertain, justru akan membuat sentimennya menjadi lebih dalam. Yang oposisi merasa disalahkan. Ini sangat kontra produktif terhadap hasil yang diharapkan. Yakni berkurangnya hoax. Begitu.

Advertisements
Posted in Uncategorized | 2 Comments

Statistika, logika dan teori. Apa yang harus dipahami?

Statistika itu dibagi atas 2 penggunaan. Deskriptif dan inferensia. Deskriptif adalah alat yang kita pakai untuk memahami data. Semua kesimpulan/pemahaman kita hanya berlaku pada data itu. Period.

Dalam statistika deskriptif tidak dikenal adanya error. Kalau saya bilang rata-rata variable x dari data itu 15.76 unit ya itulah rata-rata nya. Sepanjang kalkulatornya bener ya ngga ada salahnya.

Inferensia itu terjadi jika kita ingin melakukan generalisasi berdasarkan data yang kita kumpulkan. Kalo saya punya sample 2000 record tapi ingin menyimpulkan ke seluruh populasi yg berjumlah 125 juta, ya pasti ada errornya. Jadi, inferensia statistika selalu punya error.

Error dalam inferensia statistika tergantung pada metode penarikan sample, jumlah sample, tipe skala pengukuran dan analisa yang dilakukan. Margin of error yg sering anda baca hanya dengan melihat jumlah sampelnya itu jelas penyederhanaan saja.

Kalau anda bukan statistikawan atau peneliti ya ngga perlu repot untuk menghitung. Tapi penting untuk paham, errornya lahir karena terpilihnya sample memiliki distribusi dengan peluang tertentu. Demikian juga error yg lahir karena jenis analisa. Ada persoalan ketidakpastian di situ. Clear?

Tidak semua statistika inferensia terkait dengan logika. Kadang ia hanya digunakan untuk menguji nilai suatu parameter. Misal saya punya hipotesis elektabilitas Jokowi <=50%. Hasil ujinya cuma 2. Diterima atau ditolak. Period.

Jika diterima, tidak ada juga jaminan 100% itu benar. Ada errornya. Orang statistika punya selang kepercayaan. Misal 95% probability, elektabilitas Jokowi <=50%. Kita ngga akan pernah tahu yg benar. Kecuali surveynya dilakukan pas pilpres. Tapi buat apa?

Logika adalah cara menarik kesimpulan benar dari serangkaian proposisi/ premise. Jika A > B dan B > C maka A > C. Ini adalah pernyataan yang logis. Kalo anda punya A=1, B=4 dan C = 2, pernyataan tadi tetap logis. Toh kita tidak bisa bilang 1 > 2 karena 1 > 4 kan tidak benar.

Inilah yang disebut oleh @rockygerung, logika tidak bisa dinilai dari statistika. Logika harus dinilai dari cara seseorang melakukan proses deduksi atau induksi. Kalau anda punya dua proposi A ~> B, B~>C maka secara logis anda harus berkesimpulan A ~> C. Period.

Apakah A~> C selalu benar? Tidak. Yang selalu benar adalah (A~>B dan B~>C) ~> (A~>C). Ngerti bedanya? Ini yang selalu dijadikan bahan ketawaan oleh RG. Karena seringnya anda ngga ngerti bedanya. Telan aja. 🙂

Sekarang saya masuk ke bahasan statistika dan teori. Statistika itu tidak membentuk teori (kecuali teori pada bidang ilmunya). Dia hanya menguji apakah hypothesis bisa diTOLAK atau tidak. Karena jika ditolak hypothesis itu pasti salah. Jika diterima belum tentu benar. Bingung? :p

Teori itu, jika disederhanakan, selalu berbunyi jika A maka B. Agar teori ini salah, saya harus memperlihatkan ada kasus di mana A benar, tapi B salah. 1 kasus aja cukup.

Di lain sisi jika saya harus memperlihatkan teori itu benar maka saya harus perlihatkan untuk semua A yang benar, B juga selalu benar. Padahal statistika punya komponen error. Ngga bisa pakai statistika.

Jadi, teori harus diuji melalui deduksi atas keberadaan teori-teori sebelumnya. Atau melalui pendefinisian yang ketat terhadap variabel dalam teori baru itu. Apa kaitannya dengan uji statistika? Statistika hanya digunakan untuk memperlihatkan apakah itu bisa dibantah.

Saat statistikanya bilang bisa dibantah, ya kita harus berfikir ulang tentang konstruksi variabelnya atau membatasi lingkup generalisasinya. Perbaiki di situ.

Saat statistika tidak bisa membantah, ya jadilah itu standing theory. Untuk digunakan sebagai acuan teori lain sembari menunggu adanya cara lain untuk membantah. Cara membantahnya? Memperluas variabel yang terlibat dengan berbagai variabel moderasi. Bisa juga memperlihatkan adanya variabel mediasi yang lebih berperan.

Kalau anda mahasiswa S2 atau S3, pemikiran-pemikiran seperti ini yang harus ada saat mencari topik. Mempertanyakan variabel-variabel yang bisa jadi moderasi atau mediasi.

Sebagai dosen, saya tidak bisa menerima argumen bahwa teorinya benar karena terbukti secara statistika. Ini yang sering diucapkan mahasiswa. Keliru.

Suatu teori benar karena sudah dideduksi dari teori-teori yg ada dengan benar. Itupun dia harus menjelaskan hanya pada kondisi-kondisi penelitian yang dia lakukan. Dan hanya pada konstruksi-kontruksi variabel yang ada di penelitian itu. Statistiknya hanya digunakan untuk bilang, teori dia belum bisa dibantah. Begitu.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gagasan saya dalam mengatasi korupsi. @psi_id punya apa?

Korupsi itu konsekuensi dari hukum yang dapat dibeli. Dan dagang itu ya ada saat untung, ada saat rugi. Jadi, kosa kata koruptor kalau tertangkap adalah kena musibah. Dengan uang, musibah selalu bisa diubah. Penjara saja bisa dibikin nyaman. Asal korupsinya jangan nanggung. Begitukan?

Bagaimana agar hukum tidak bisa dibeli? Ya harus diurus di lembaga-lembaga yg terkait dengan penegakan hukum dan pembuatan hukum. Itu fokus utamanya. Cegah korupsi dari situ. Bagaimana caranya? Sebelum sampai ke situ, mari lihat dulu faktanya.

Penegakan hukum kita ini terpusat. Strukturnya komando. Padahal keadilan itu punya lokalitas. Bentuk yang kita miliki ini warisan belanda. Dipertahankan oleh pemerintah fasis Soeharto. Tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan. Korbannya ya kita. Pencari keadilan.

Dengan polisi dan jaksa distrukturkan secara komando dari atas, akan sangat mudah bagi negara untuk melakukan kontrol. Namun apa ongkosnya? Banyak.

Penempatan polisi dan jaksa itu adalah penugasan pusat. Tuannya ada di sana. Perlindungan dan pelayanan masyarakat di lokal itu tidak akan jadi perhatian saat ada konflik kepentingan. Polisi itu tidak berakar ke bawah. Ia menggantung ke atas.

Hubungannya dengan jual beli hukum? Saya sih takut dituduh mencemarkan nama baik kepolisian atau dibilang memfitnah. Namun harusnya aman untuk bilang, “Lapor ke polisi kehilangan ayam bisa bikin kita jual kambing”. Toh semua orang juga bilang begitu. Persoalannya kenapa?

Karena sistem sentralisasi ini membuat rentang jabatan polisi ini begitu lebar. Padahal tidak diperlukan juga. Kebutuhan untuk meniti jenjang karir inilah yang bikin rentan terhadap jual beli hukum.

Yang terjadi adalah, perwira-perwira muda polisi disebar ke seluruh penjuru. Semua mereka punya satu cita-cita. Ke Jakarta. Jadj Jendral. Caranya gimana? Ya kumpulin duit. Rasanya ini rahasia umum. Saya jangan ditangkep ya.

Mereka ini tidak punya ikatan dengan tempat bertugasnya. Bukan orang lokal. Punya rencana keluar dari sana dalam waktu 4-5 tahun. Apa peduli mereka kalau hukum tidak tegak? Sepanjang bisa mengumpulkan uang dan pujian atasan, kelar perkara.

Dengan rentang dari prajurit dua sampai Jendral, kepolisian kita jelas sangat tidak effisien. Jika kepolisian di desentalisasi, banyak problem jual beli hukum dan ineffisiensi bisa diatasi. Tapi siapa yang berani berinisiatif?

Saya tadi ambil contoh polisi. Tapi logika yang sama berlaku untuk jaksa dan hakim. Sistem sentralisasi membuat mereka tidak berakar dalam masyarakatnya. Orang juga tidak memiliki rasa segan atau hormat pada jaksa dan hakim selain karena jabatannya. Mereka tidak dilihat sebagai tokoh atau pilar-pilar dalam masyarakat. Suram.

Mari kita kontraskan ini dengan pemuka-pemuka adat pra republik. Mereka dipercaya untuk menyelesaikan persoalan (hukum) di masyarakat itu. Modalnya cuma pemahaman hukum adat dan kehormatan. Yang terakhir ini tidak ada yang bisa beli.

Saat sekarang kehormatan tidak lagi menjadi taruhan, ya mudah untuk menemukan jaksa dan hakim yang memperjualbelikan hukum. Tidak ada yang peduli toh?

Jawaban pertama untuk mengatasi jual beli hukum yang berujung pada korupsi adalah desentralisasi lembaga” penegak hukum. Apakah ini cukup? Belum.

Korupsi bisa dicegah dengan melakukan pengawasan. Tugas ini sekarang dilakukan di inspektorat-inspektorat di setiap kementrian atau lembaga pemerintahan. Tidak efektif. Kenapa?

Sederhananya ini terkait pada rotasi jabatan. Mereka yang hari ini ada di inspektorat, bisa saja besok di mutasi ke direktorat yang lain. Atau sebaliknya. Bisa jadi yg sekarang diperiksa dulu adalah teman sejawatnya. Atau orang yang dia takut akan jadi atasannya. Banyak faktor psikologis yang bermain.

Padahal saya tidak melihat pentingnya suatu inspektorat harus memiliki rotasi jabatan pada kementrian atau lembaga pemerintah yang sama. Harusnya mereka adalah kementrian tersendiri. Dengan pemisahan ini, jenjang karir mereka jelas cuma satu. Pengawasan pada berbagai tingkat lembaga pemerintah. Mereka bisa punya rotasi jabatan di situ. Cukup banyak tangga untuk meniti karir.

Pola pikir yang sama juga bisa diterapkan pada penegakan hukum. Saat in ada komisi” negara yang terkait dengan itu. Ada komisi kepolisian nasional, komisi kejaksaan dan komisi judicial. Namun lembaga-lembaga ini tidak diberikan gigi dalam pengawasan. Mereka cuma dilibatkan dalam proses “penghakiman”. Sayang.

Dalam bayangan saya, provostnya polisi itu tidak perlu bertanggung jawab pada Kapolri. Tapi pada komisi kepolisian nasional. Mereka juga tidak di rotasikan jabatannya dengan badan kepolisian yang lain. Hanya di provost/ internal affair. Namun tanpa adanya desentralisasi kepolisian ya tidak mungkin.

Tentang jual beli hukum dilingkungan pembuat hukum (eksekutif dan legislatif) sedikit lebih kompleks. Agak sulit untuk memisahkan, seorang wakil rakyat memilih teruskan reklamasi karena dia percaya itu yang baik buat konstitutuennya atau karena dia menerima suap dari pengusaha reklamasi. Untuk yang seperti ini ya tetap butuh KPK.

Jejak koruptif dari eksekutif dan legislatif itu lebih terlihat dalam persoalan anggaran. Jadi badan anggaran DPR itu yang harus dibuat setransparan mungkin.

Khusus untuk pejabat negara mereka harus diancam pidana jika mereka tidak melaporkan harta kekayaan. Hanya dengan cara ini kita bisa memastikan mereka bersih dari harta korupsi.

Demikianlah, ada 3 gagasan yang saya ingin terus dipelihara dan disempurnakan. Desentralisasi penegakan hukum, pembentukan kementrian pengawasan dan pidana bagi pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaan setelah periode tertentu. @psi_id punya apa? Hestek? Duh!

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Mengapa Anies Menang.

Banyak yang nanya kenapa bahasnya cuma Mengapa Ahok kalah? Kenapa bukan mengapa Anies Sandi menang? Challenge accepted.

Kalau sekedar menuruti prasangkanya orang kalah, ya mereka maunya ini dijawab dengan “Karena politisasi agama”. Dah. Mereka ngga mau dengar yang lain karena hanya itulah yang mau mereka percaya.

Kalau anda adalah orang-orang sempit pikir seperti itu, mending berhenti baca. Saya sudah lama nyerah untuk mencoba melebarkan pandangan mereka. Orang-orang yang saya yakin tidak mau belajar dari kekalahan. Orang-orang yang akan membawa junjungannya kalah lagi. Sad.

Pertempuran itu dimenangkan melalui strategi. Kalau lawan berbuat kesalahan, itu bonus. Namun tanpa strategi yang baik, semuanya cuma jadi sia-sia. Kemenangan Anies Sandi adalah buah dari strategi yang baik.

Pertama tentu soal pemetaan kekuatan. Pemahaman atas anatomi pemilih. Saat itu petanya bukan pemilih Anies vs Ahok vs AHY. Petanya adalah pemilih Ahok, penolak Ahok dan orang-orang yang belum memutuskan.

Dari berbagai survey sebelum pencalonan resmi, komposisi awalnya itu adalah 40% untuk Ahok, 30% untuk calon-calon yg bukan Ahok dan 30% orang-orang yg belum memutuskan. Ini link untuk hasil survey bulan September 2016. http://rmol.co/amp/2016/09/15/260779/Survei-Poltracking–Anies-Baswedan-Cukup-Menjanjikan-di-Pilkada-DKI-

Pada saat pasangan calon diputuskan secara resmi, terjadi perubahan yang menarik. Ahok naik menjadi 45%. Penolak Ahok melambung menjadi 44%, sementara undecidednya menurun menjadi 11%. Ini link dari surveynya SMRC http://kom.ps/AFviBJ

Apa yang musti dipahami dari sini? Penolak Ahok, yang harus diakui karena soal agama itu basisnya hanya 30%. Saya argue, pencalonan Anies dan AHY mendorong hampir setengah dari yg undecided untuk lari ke lawan Ahok. Mereka menemukan sosok yang mereka anggap setara atau lebih baik dari Ahok. Ini yang ngga dilihat oleh kubu Ahok.

Melihat peta ini, kubu Anies sudah yakin. Ini perjalanan panjang dua putaran. Ini persoalan menggaet dukungan dari undecided sembari mempertahankan kelompok penolak Ahok dari gerogotan kubu AHY. Bagaimanapun basis Anies dan Sandi adalah kaum konservatif.

Hitungannya jelas ada 30% yang diperebutkan dengan AHY karena toh mereka sudah menolak Ahok dengan basis agama. Kepada mereka Anies musti kasih lihat nilai lebih. Ngga cuma mengandalkan kesamaan agama.

Ada 14% yang menemukan figur baru. Kepada mereka harus diperlihatkan kontras antara Anies vs Ahok, yang mana ini adalah perkara gampang. Anies itu secara karakter memang jauh sekali dari Ahok. Tinggal mencari cara mengkapitalisasi perbedaan itu.

Yang 11% ini juga harus dianggap punya concern dengan Ahok. Faktornya belum tahu. Tapi yang pasti bukan soal agama. Mereka juga belum impress dengan Anies atau AHY. Musti dicarikan cara.

Dengan peta itu, mereka masuk dengan promise yang benar. Lapangan kerja dan keberpihakan pada yang miskin. Platform kampanyenya jelas Jakarta Maju Bersama. Musuhnya jelas. Tukang gusur orang miskin yang mau maju sendirian. Ini adalah narasi yang kuat dalam pilkada DKI. Dimainkan dengan baik di kawasan-kawasan miskin kota. Bukan di sosial media. Naratornya @reiza_patters tuh. Ngga usah dendam ya. Isunya jelas dan konsisten. Reklamasi, penggusuran dan tentunya keberpihakan.

Kampanye ini ngga dijawab dengan baik oleh kubu Ahok. Terlalu confident dengan foto” pembangunannya. Anak-anak muda kelas menengah, yang baru melek politik, merasa yang baik buat mereka pasti baik buat orang miskin. Arogansi yang akhirnya harus ditelan dengan pedih.

Mereka tenggelam dalam narasi yang dibangun sendiri. Kalau Ahok kalah, itu pasti gegara agama. Ngga mungkin karena yang lain. Untuk itu harus enggage di situ melalui tuduhan rasis dan bigot pada lawan-lawannya. Jadilah blunder besar di pulau seribu.

Kombinasi blunder dan kampanye masif yang dilakukan AHY mengubah peta pertarungan menjadi lebih seimbang. Elektabilitas Ahok sudah turun drastis di sini. Padahal belum ada 212. https://m.detik.com/news/berita/d-3353811/survei-indikator-elektabilitas-ahok-turun-pilgub-diprediksi-2-putaran

Selebihnya jalan sejarah. Ahok harus menjalani sidang. Memecah perhatiannya pada kampanye. Sementara sentimen anti Ahok meningkat dengan adanya tuduhan itu. Kita dilibatkan dengan narasi adu domba antara islam vs bihineka. Ngga ada yang juntrung.

Namun @reiza_patters dan timnya mah ngga ada urusan. Tetap datang ke kelurahan-kelurahan kunci. Menjelaskan soal OKE OC, OK Trip, KJP+, DP 0 dan program-program peningkatan kesejahteraan lainnya. Perlahan tapi pasti elektabilitas Anies menanjak. Masuk ke babak ke dua.

Saya sama sekali tidak paham bagaimana elektabilitas AHY yg berkisar 30%, tiba-tiba turun menjadi 17% pada minggu-minggu terakhir. Tampaknya kampanye pembusukan nama SBY berhasil. Pada saat itu banyak orang menuduh SBY ada dibalik aksi 212 dan turunannya. Tapi inipun counter intuitive. Harusnya, kalo ini benar politisasi islam, bukankah persepsi ada dibelakangnya membantu? Gelap.

Faktanya, dengan kampanye masif tentang keberpihakan di lingkungan miskin, elektabilitas Anies meningkat. Namun, kenapa ini ngga pernah muncul di survey” sebagai faktor? Saya rasa soal artikulasi. Buat orang miskin dengan pendidikan rendah, kata-kata program itu bukan bagian dari vocabularynya. Yang mereka lihat kesamaannya dengan mereka. Diucapkan sebagai kesamaaan agama.

Sementara, keberpihakan kepada orang miskin ini memang ngga dikampanyekan secara masif di kalangan menengah atas. Ngapain? Lagian, toh kalau untuk kepentingan orang kaya, yang dikerjain Ahok itu memang udah bener.

Inilah penjelasan, kenapa faktor keberpihakan pada orang-orang miskin ini tidak terlihat menjadi faktor. Dikalangan miskin ngga diartikulasikan. Di kalangan menengah atas memang ngga bunyi.

Kemenangan Anies dengan 58% suara itu diluar dugaan. Ngga ada yang menyangka. Ada yang bilang karena banyak orang yang merasa kubu Ahok dan Anies sama brutalnya. Keliatannya Anies akan menang, pilih Anies ajalah. Band wagon effect. Saya tidak pasti.

Tapi pelajaran buat saya adalah pemetaan kekuatan dengan baik adalah awal. Strategi yang tepat untuk menindaklanjuti peta itu adalah kunci. Kalau ini anda ngga mau faham ya sudah. 🙂

Note: Saya tidak menafikan soal politik identitas. Dari 58% pemilih Anies, saya percaya sekitar 30% nya murni karena keyakinan agama (tanpa harus dipolitisasi), sekitar 15% nya jengkel pada Ahok karena kasus pulau seribu. Ini mungkin ada politisasinya. Pihak Anies sih ngga mau dituduh. Sisanya yang kurang dari 15%, mereka memang melihat Anies lebih menjanjikan tanpa punya persoalan dengan agama. Ini soal percaya. Saya ngga punya survey nya. Ya. Kalo faktor agama dikeluarkan, Anies masih kalah. Namun kalau hanya faktor politisasi agama yg dikeluarkan, Anies tetep menang. Puas? :).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Perubahan sebagai fokus pemahaman konteks konsumsi

Salah satu tips untuk mengidentifikasi problem dalam ranah bisnis adalah memeriksa hal-hal apa yg berubah menjelang masalah timbul. Tips ini sebenarnya juga berlaku untuk mempelajari konteks konsumsi. Karena konsumsi punya karakteristik yg mirip dengan solusi dalam ranah bisnis.

Konsumsi harus selalu dikonstruksikan sebagai cara menutup kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi faktual. Ini tidak berbeda dengan solusi dari suatu problem bisnis. Solusi juga dicari untuk memperkecil jarak antara kondisi yg dirasakan buruk dan yang diinginkan.

Konsumsi, kita tahu, difasilitasi oleh barang dan jasa. Artikel ini memberikan penekanan pada kata memfasilitasi agar fokus kita tidak berubah. Yang perlu dipelajari adalah konsumsinya. Yang harus dipahami adalah pembentukan kebutuhan melakukan konsumsi. Konteksnya.

Konteks konsumsi sederhananya adalah latar belakang atau situasi yang mendorong terjadinya konsumsi. Pembelian produk atau jasa tentu saja terikat pada konteks ini. Aspek yang biasa dipelajari dalam konteks konsumsi adalah motivasi atau tujuan. Oleh pemasar ini yang dijadikan dasar untuk melakukan aktifitas atau bauran pemasaran.

Sebagai misal, konteks konsumsi di suatu restauran keluarga adalah menikmati kebersamaan dalam kegembiraan. Dengan konteks ini, restoran akan menciptakan nilai tambah dengan memenuhi kebutuhan ini. Nilai tambah itu diperoleh baik melalui produk, layanan, atmosfir outlet maupun melalui makna merknya.

Darimana kita tahu konteks konsumsi restauran keluarga adalah menikmati kebersamaan dalam kegembiraan? Umumnya dengan melihat pada momen konsumsinya. Kita melakukan observasi pada saat mereka ada di restauran itu. Muncullah tiga pilar asosiasi: Nikmat, bersama dan gembira. Ini yang nanti dijadikan sebagai tawaran produk dan jangkar makna merk.

Pemasar umumnya melihat momen konsumsi pada dua peristiwa yang sering berbeda. Momen pembelian dan momen penggunaan. Investigasi pada kedua momen inilah yang menjadi dasar pemahaman konteks konsumsi.

Artikel ini mengajak untuk melihat lebih dari itu. Tidak sekedar observasi pada momen konsumsi namun pada perubahan-perubahan yang mendorong pada momen konsumsi. Ini merupakan pelajaran penting untuk produk-produk yang nilainya mahal atau jarang-jarang dilakukan. Membeli mobil misalnya.

Pembelian barang-barang serupa handphone, kulkas, mobil umumnya ditandai dengan adanya perubahan ideal dan/atau perubahan faktual. Buat mereka yang kaya mungkin tidak perlu menunggu handphonenya rusak. Kemunculan produk baru sudah cukup alasan untuk membeli. Kemunculan produk baru tentu saja mengubah apa yang dianggap ideal.

Perubahan ideal tentu tidak hanya dipicu oleh produk baru. Perubahan stage of life, status social economy bahkan perubahan lingkungan pergaulan atau pekerjaan bisa mengubah ideal ini. Begitu ideal ini berubah, secara latent ia akan mempengaruhi pilihan-pilihan pembeliannya. Saat orang memiliki jabatan baru dengan gaji baru, self-perceptionnya berubah. Hal-hal yang dianggap idealpun berubah. Orang ini tidak serta merta akan membeli baju baru. Namun pada saat ada perubahan faktual, dia akan menutup gap konsumsinya dengan ideal yang baru. Baju yang lebih bermerk.

Sungguhpun kita bisa dengan mudah mengidentifikasi kemungkinan perubahan-perubahan itu, pemaknaannya dari orang ke orang bisa berbeda. Bahkan untuk orang yang sama, makna yang terambil untuk tiap kategori bisa berbeda.

Misalkan kita bicara tentang perubahan dari lajang menjadi menikah. Pemaknaannya bisa banyak. Di sana ada unsur tanggung jawab, kompromi, produktif, codependency, settle, stabil dan banyak lagi. Mana dari hal ini yang terkait dengan pembelian kulkas untuk mengisi rumah baru?

Konteks konsumsi harus menyelidiki perubahan-perubahan ini. Saat seseorang membeli motor, kita mencari perubahan yang terjadi tidak jauh dari kejadian itu. Hal ini untuk memahami kenapa dia membeli merk tertentu.

Sebagai misal, ternyata beberapa bulan sebelumnya dia punya pacar baru. Motor yang dibeli bermerk Yamaha. Kita bisa berhipotesa kalau merk Yamaha, bagi dia, memberikan aksentuasi jantan. Ini adalah manifestasi dari penaklukan. Punya pacar baru.

Kalau kita mengajukan pertanyaan standar tentang alasan pembelian, kita tidak akan menemukan hubungan ini. Kita akan mendengar hal-hal yang itu-itu lagi. Harga, irit bahan bakar, kinerja motor dan semacam itu.

Dari perubahan faktualpun kita bisa belajar banyak. Orang tadi membeli motor baru karena ternyata motor yang lama rusak. Saat kita mendalami makna dibalik motor rusak itu, kita banyak menemukan frustrasi. Ketiadadayaan. Impotency. Klop dengan hipotesa kejantanan tadi. Dimensi kejantanan memang salah satu asosiasi penting dalam produk motor.

Disinilah pengembangan merk dijangkarkan. Mengisi makna merk melalui relevansi terhadap konteks konsumsi. Ia bekerja dibawah alam sadar. Pembeli motor tadi, tidak menyadari pilihan merknya dipengaruhi oleh adanya pacar baru. Seandainya dia dapat pekerjaan baru, jangan-jangan dia milih Honda.

Demikianlah membangun hubungan antara perubahan ideal, perubahan faktual serta makna merk adalah tugas penting pemasar. Dengan menyelaraskan ketiga unsur tersebut kita akan mampu mengembangkan makna merk kita. Tabik.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Saya akan tetap di sini untuk mengkritisi.

Kita semua punya motivasi berbeda untuk aktif di sosial media. Ada yg ingin menjaga silahturahmi. Ada yg ingin pamer sukses dan kebahagiaan. Ada yang mau cari pacar. Ada yang..ah sudahlah, anda tahu poin saya. Beragam motivasi dan tentu saja bisa berubah.

Sungguhpun saya terlalu kecil untuk disandingkan dengan para selebriti sosial media, saya tetap punya tempat di dunia ini. Di timeline. Karena ini bukan cuma soal jumlah follower. Namun soal presence. Bahwa twit” saya bisa menggema dan menimbulkan reaksi. Berulang”.

Twit yang saya maksud tentu saja twit politik. Twit” galau saya dilihat juga tidak. Apalagi twit” sepik. Sudah lama mati gaya. Tidak tertolong.

Tentang twit politik ini, orang akan menadai saya sebagai hater. Baik bagi Ahok atau Jokowi. Lalu saya ditempatkan di keranjang yang sama dengan kaum bumi datar. Menyakitkan sebenarnya.

Saya akui ada kesebalan yang menumpuk di hati saya pada buzzer” pembully dari kubu ahok. Orang” yang sekarang berperan menjadi buzzer pembully dari kubu Jokowi. Entah mengapa, tuduhan rasis yg dibully-kan pada saya saat menentang Ahok begitu membekas di hati.

Rasisme adalah bentuk kesempitan berpikir. Perasaan superior terhadap orang yang berbeda. It is everything I am not. Tolong dicatat.

Bagi saya, timeline adalah tempat pertukaran ide. Di mana pemikiran dan pendapat diuji. Tentu saja akan ada perasaan kita yang benar. Tidak harus menjadi persoalan sebenarnya. Yang penting buka pikiran.

Namun, some how, orang tidak lagi berfikir tentang apa yang benar dan salah. Semuanya direduksi menjadi kawan dan lawan. Di titik ini sering saya berfikir untuk berhenti ngetwit politik. Latihan nyepik aja yang banyak. Lama-lama pinter juga, kan?

Karena pada akhirnya satu musuh terlalu banyak dan seribu kawan masih terlalu sedikit. Asal jangan disuruh traktir saat ulang tahun saja. Kawan saya maksimum empat. Capres sugih kui ra mashook. :p

Tapi yang waras tidak boleh mengalah. Saya tidak boleh terintimidasi dengan perasaan apa yang saya lakukan ini sia-sia. Ide” tetap harus ditanam. Kritik harus selalu disampaikan. Pada akhirnya, the silent majority toh berkeinginan untuk melihat Indonesia yang lebih baik. Mereka akan melihat, ributnya pertikaian politik ini adalah jalan untuk ke sana.

Kepada buzzer” Jokowi saya tidak berhenti untuk berpesan. Berhentilah membully. Apa lagi membully saya. Tidak bermanfaat untuk memenangkan pertarungan politik. Carilah KPI yang lebih baik dari sekedar membuat orang sakit hati.

Kepada buzzer” anti Jokowi, mulailah bertarung dengan penuh penghormatan. Yang anda lawan itu Kepala Negara kita. Beliau bisa dan sering salah tapi tidak perlu dihinakan. Akur?

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Bupati Purwakarta dan masalah kita dengan hama politik.

Menyedihkan memang. Merasa benar berdasarkan banyaknya dukungan atau teman. Bupati Purwarkarta itu kebablasan karena sok asyik. Bahkan setelah dihujat di sosial media pun dia tidak meminta maaf sepenuhnya.

http://m.liputan6.com/regional/read/2665984/penjelasan-bupati-dedi-soal-foto-pegang-paha-siswi-smp?utm_source

Assuming bahwa dia tidak paham kalo itu salah (karena budaya patriakat yg melekat di dirinya), apa yang membuat dia memposting itu kalau bukan karena ingin memperoleh perhatian? Sok asyik.

Sekarang, kita mesti menjelaskan pada publik bahwa perilaku Bupati itu keliru di banyak level. Kita bisa berdiskusi tergantung tingkat mana yg mau digugat.

Dari hukum formal, apakah ada wewenang Bupati untuk menghentikan pelajar berkendara di jalan tanpa helm. Dari mana wewenangnya? Ingat, kalaupun dia membawahi dinas pendidikan cakupannya hanya pada lingkup sekolah. Bukan jalan raya. Dia bisa bikin peraturan pelajar dilarang membawa motor DI sekolah. Sebelum masuk pintu sekolah, itu urusannya polisi.

Dari segi etika, apakah pantas dia menjadikan anak itu sebagai bahan untuk dipermalukan di sosial media. Etika ini mendiskusikan kepantasan. Bukan salah atau benar. Sebagai bentuk penghukuman, terkadang public humiliation itu bisa dibenarkan. Tapi apakah pantas? Apakah, jika itu memang salah, seimbang dengan rasa malu yang akan ditanggung korban. Untuk jangka waktu yang lama.

Dari diskusi moral, apa dasar Bupati itu menganggap moralitasnya lebih tinggi dengan menyalahkan cara perempuan berbusana? Dalam konteks yang sama, apa dasar moralitas yg mengijinkan dia untuk memegang (paha) perempuan tanpa ijin? Buat saya dia tidak punya moral superiority. Period.

Kita bisa mendiskusikannya. Lain kali.

Fokus saya kali ini adalah problema buzzing tokoh politik. Yang sering menghasilkan sosial disorder akibat kebablasan. Semata karena bertaburan hama-hama politik.

Kalau anda lihat perilaku-perilaku yg ditunjukkan Bupati Purwakarta, anda tahu kalau semuanya ada desainnya. Ada konsultan politik dan buzzernya. Hama politik.

Bupati Purwarkarta ini akan mencalonkan diri jadi Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Menyadari lawan politiknya akan berasal dari kubu Islam konservatif, jauh-jauh hari dia sudah melakukan tindakan pre-emptive. Dia sudah melancarkan provokasi-provokasi pada kubu FPI. Dari mulai mengganti Assalamualaikum dengan Sampurasun sampai menikahi Nyi Roro Kidul secara simbolik.

Tidak ada satupun dari provokasi-provokasi itu terkait dengan kesejahteraan warganya. Atau bahkan budaya, jika itu yang jadi tujuannya. Ini setting politik. Dan buat saya itu busuk karena potensinya untuk memecah belah warga.

Saya berseberangan dengan kubu konservatif. Jauh. Garis batasnya aja belum tentu kelihatan.

Namun, saya memahami perbedaan itu dalam sesuatu yang substantial. Penolakan hukum agama di wilayah privat dijadikan hukum positip di wilayah publik. Saya tidak berposisi untuk merendahkan keyakinan mereka. Apalagi melakukan provokasi” yang membuat mereka marah.

Secara substantif, apa yang dilakukan Bupati Purwakarta soal busana pelajar tadi sudah menyeberang ke kubu konservatif. Dia tidak sadar karena permusuhannya dengan FPI adalah agenda kampanye. Bukan ideologis. Ini yang membuatnya double busuk.

Konsultan politik dan barisan buzzernya hanya bekerja untuk memenangkan kandidatnya. Mereka akan pakai cara sekotor apapun. Dan ini peringatan bagi kita.

Padahal, dibalik pemilihan pejabat publik, ada kekuasaan yang harus digunakan untuk kesejahteraan warga dan kehidupan sosial yang lebih baik. Hulunya adalah pandangan ideologis, sementara hilirnya memang tindakan pragmatis.

Politik popularitas yang diendorse oleh konsultan politik dan buzzer telah memutus aliran hulu dan hilir ini. Mereka bermain di muara yang penuh pragmatisme sementara buaya mengintai di mana-mana. Sosial disorder.

Sekarang, kepada siapa saya harus menyeru?

Para konsultan politik pasti marah kepada saya karena periuk nasi mereka terganggu. Tentu saja saya harus membuat disclaimer. Beberapa konsultan politik memiliki cukup integritas untuk tidak merusak tatanan sosial melalui kampanyenya. Respect.

Politikus yang ada sekarang justru adalah politikus-politikus yang pragmatis didikan orde baru. Hanya beberapa yang saya tahu memiliki basis ideologi kuat yang tidak akan mau jadi boneka konsultan politik untuk pencitraan. Sisanya?

Jadi kepada andalah saya bicara. Saya percaya orang-orang yang datang ke blog saya ini memiliki kemampuan dan kemauan untuk melihat Indonesia yang lebih baik. Jaga kewarasan. Jangan mau dibenturkan oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat. Jangan pernah mau dibohongi pake buzzer. Okay?

Posted in Uncategorized | Leave a comment