Jika Oum Awe Jadi Presiden

Jika saya jadi presiden, yang beneran ya, bukan cuma petugas partai, saya mau menuntaskan agenda reformasi 1998. Melucuti kekuasaan totaliter negara. Mencukupkan kekuasaan negara sampai yang kita perlukan saja.

Setelah hampir 20 tahun berlalu, reformasi 1998 ternyata hanya mampu menjatuhkan simbol-simbol totalitarian. Soeharto dan dwi fungsi ABRI. Bukan esensinya. Tanpa adanya perubahan yang mendasar, kita tetap hanya akan ada di titik ini. Tiada daya di hadapan penguasa.

Memang benar cara perolehan kekuasaan makin demokratis. Kita memilih langsung pemimpin kita. Dari presiden sampai walikota. Tapi apa setelah itu? Pelaksanaan kekuasaan itu sendiri tidak berubah. Masih bisa jadi fasis, masih korup dan tidak mudah diawasi.

Saya mengimpikan kemerdekaan sejati. Di mana negara semata hanya wadah bagi kontrak sosial kita. Menjaga agar kita tidak memangsa satu dengan lainnya. Tapi tidak menjadikan kita sebagai mangsa kekuasaan negara.

Dengan demikian, perjuangan pertama saya sebagai presiden adalah melakukan revisi terhadap UU Kepolisian dan UU Kejaksaan. Saya mau melakukan desentralisasi penegakan hukum.

Sistem yang ada sekarang adalah peninggalan rezim totaliter orde baru. Kepolisian adalah alat negara untuk memaksakan kehendaknya. Dibuat dengan hirarki memusat ke Jakarta. Diberi pangkat Jendral. Yang dilindungi, dijaga dan dilayani adalah negara. Bukan warga. Mustinya tahun 1998 konsep ini sudah kita ubah.

Dalam negara demokrasi, kepolisian adalah pelindung, penjaga dan pelayan warga. Karena kepala daerah harus bertanggung jawab tentang keamanan daerahnya, maka ia harus memiliki komando pada kepolisian di daerahnya.

Kepala daerah harus memastikan kejahatan di daerahnya dihukum berat. Untuk itu dia juga memerlukan kejaksaan yang bertanggungjawab kepada mereka.

Bagi saya, pimpinan Kepolisian dan kejaksaan harus menjadi penunjukan politik. Bekerja buat rakyat setempat. Bukan buat boss nya di Jakarta. Syarat penunjukkannya bisa diperketat agar tidak sembarang. Polisi dan jaksa harus berakar di masyarakatnya. Pusat mengawasi.

Perjuangan saya berikutnya adalah merevisi UU Kementerian. Semua orang waras di republik ini paham kalau kementerian dalam bentuknya yang sekarang adalah sumber masalah. Tidak mungkin jadi solusi.

Birokrasi kementerian kita ini jelas gemuk, ngga efektif, apalagi efisien. Potensi korupnya besar. Juga pemborosannya. Anda bayangkan, ada 1 kementrian yang tugasnya adalah mengurus pegawai di semua kementrian. Yang diurus juga ngga jelas. Membina? Lha wong mengurusi dirinya sendiri aja belum tentu bisa.

Dalam usulan revisi itu, saya akan pisahkan fungsi regulasi/pengawasan publik dengan fungsi pelaksanaan kegiatan/program pemerintah. Dua tugas ini tidak bisa diberikan kepada satu entitas. Terlalu besar potensi korupnya. Korup kewenangan dan korup uang negara. Semua jadi satu.

Saya ingin kementrian hanya berfokus pada eksekusi program-program atau kewajiban-kewajiban pemerintah. Misalnya, kementrian perdagangan ditugaskan untuk memonitor harga ya itulah yang dilakukannya. Disuruh buat pasar ya mari dikerjakan. Anggarannya diminta melalui APBN. Simple.

Saat ini kementrian kebanyakan pura-pura kerja. Soknya merancang kebijakan. Hasilnya? Tidak ada. Yang dijadikan duit adalah perijinan. Mati kita.

Regulasi dan pengawasan harus dilakukan oleh badan-badan independen yang diangkat dan melapor pada DPR. Tanggung jawabnya pada publik. BPOM itu nanti bukan cuma pengawas. Dia yang membuat turunan regulasi UU. Mereka yang lebih paham. Masak kementerian kesehatan? Demikian lembaga-lembaga pengawas lainnya seperti Bapepam, OJK dan sebagainya. Independen.

Dalam pemerintahan saya, kita tidak bicara soal perijinan. Semua hal itu dijinkan kecuali yang melanggar hukum atau melanggar ketentuan-ketentuan demi perlindungan masyarakat. Ketentuan-ketentuannya ya dibuat dasar hukumnya. Oleh siapa? Cuma oleh wakil rakyat/legislatif. Bukan penguasa.

Yang butuh ijin cuma barang-barang yang perlu diregulasi. Alkohol, tembakau, obat-obatan, bahan peledak dan sejenisnya. Atau usaha-usaha yg melibatkan dana masyarakat atau kekayaan negara. Bikin bank atau lembaga keuangan ya butuh ijin. Bikin pelabuhan atau usaha pertambangan wajarlah kalau harus butuh ijin. Nanti ini diatur UU. Lha kayak saya, punya usaha konsultan, apa pentingnya punya ijin usaha? Perusahaannya sudah terdaftar di kemenkumham. Ngapain lagi?

Buat saya, tidak ada sensenya orang bikin bangunan di tanahnya sendiri harus minta ijin. Tapi para wakil rakyat di daerah setempat bisa saja menetapkan zonasi peruntukan tata wilayahnya. Mereka bisa menetapkan standard pengelolaan lingkungan, limbah, air, energi dan seterusnya. Kalau saya bangun sesuatu yang melanggar ketentuan ya saya bisa dihukum. Dirobohkan bangunannya atau didenda. Yang menghukum ya pengadilan. Jadi tidak bisa juga dijadikan korupsi.

Dalam hal seperti ini, masyarakat juga bisa ikut melaporkan. Tetangga saya kok bikin toko padahal ini zonasi pemukima? Tinggal dilaporkan ke badan pengawas. Tidak ditindaklanjuti? Laporkan badan pengawasnya ke polisi. Orang diajar untuk tahu hak dan kewajibannya.

Sama halnya dengan badan sensor film. Ini konsep yang salah. Pornografi itu ada undang-undangnya. Jika ada bioskop yang memutar film pornografi tinggal lapor polisi. Pengadilan setempat yang menilai apakah benar itu pornografi atau bukan. Jangan cuma ada 5 atau 7 orang yang menentukan suatu hal itu porno untuk satu Indonesia. Suram.

Perjuangan saya ketiga adalah merevisi UU Perpajakan. Jika saya presiden, semua orang dewasa otomatis punya NPWP. Yang miskin, NPWP itu juga saya gunakan untuk identifier santunan negara. Yang kaya tentu itu untuk identifikasi pembayaran pajak.

Semua transaksi yang berkaitan dengan pendapatan harus menggunakan NPWP. Perusahaan bayar gaji, honor, deviden ya mesti mencatat NPWP. Demikian untuk transaksi jual beli asset seperti perusahaan, tanah, rumah dan lain”.

Setiap orang harus melaporkan pendapatannya. Yang memang tidak punya pendapatan atau sangat rendah ya nanti diberi santunan.

Orang yang penghasilan pribadinya lewat dari 10 M setahun saya pajakin 40% secara progresif. Tapi perusahaan masih menggunakan rate pajak saat ini. Bahkan mungkin saya kasih keringanan pajak berdasarkan jumlah orang yg dipekerjakannya.

Direktorat pajak saya pisahkan dari kementerian keuangan. Saya lengkapi dengan detektif. Kalau perlu juga dilengkapi dengan satuan buru sergap untuk berhadapan dengan pengusaha-pengusaha hitam yang tidak mau bayar pajak.

Untuk menjaga integritas pegawai pajak, semua pegawainya harus melaporkan harta kekayaannya setiap tahun. Secara random akan diaudit investigatif oleh satu unit di departemen keuangan. Dinas pajak harus bebas korupsi. Untuk urusan pajak, saya tidak main-main.

Perjuangan keempat adalah menggoalkan UU tentang penyantunan orang miskin dan anak terlantar. Kita telah menyisihkan 20% APBN untuk pendidikan, lalu memaksa negara untuk menyediakan dana desa. Karenanya santunan orang miskin ini harus bersifat wajib bagi negara. Ada di UUD kok.

Jangan melihat ini sebagai bantuan sosial. Kalau presidennya mau pemilu jadi rajin membantu. Tidak boleh begitu. Santunan ini adalah hak orang miskin dan kewajiban negara. Karena itu besarnya harus ditetapkan berdasar undang-undang. Bisa dihubungkan dengan UMR. Kriteria penerimanya bisa dihubungkan dengan pendapatan. Kan udah termonitor berdasar NPWP.

Perjuangan ke lima adalah merevisi UU jaminan kesehatan. Kita punya BPJS yang diabuse oleh orang-orang yg baru bayar iuran setelah sakit berat. Kalo monitoring pendapatan berdasar NPWP ini jalan maka kita bisa punya aturan untuk menetapkan premi sesuai dengan pendapatannya. Cross subsidi.

Kalau saya presiden, sektor kesehatan masyarakat merupakan sektor kedua yg saya prioritaskan setelah ekonomi. Saya akan bangun rumah sakit yang memadai di seluruh pelosok negeri. Saya beri insentif bagi pekerja-pekerja kesehatan. Saya juga akan memberi diskon pajak bagi produk-produk kesehatan. Termasuk asuransi.

Kalau anda membaca dengan cermat, saya sebagai presiden akan berjuang untuk meyakinkan wakil-wakil rakyat di DPR bahwa inilah cara agar indonesia maju. Pertempuran saya selalu di DPR. Minta anggaran. Minta ubah aturan. Minta DPR milih calon saya untuk badan-badan negara. Gunting pita atau foto-foto pencitraan? Serahkan ama ahlinya deh. Jangan saya. :p

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Jika Oum Awe Jadi Presiden

  1. Gagasan yang menarik Om. Ini tanggapan saya:

    1. Desentralisasi polisi/kejaksaan ini apa sistemnya seperti di AS yang punya petugas federal dan petugas negara bagian? Pertanyaannya bagaimana mencegah polisi/jaksa/hakim daerah nanti hanya bekerja untuk bosnya di daerah yang bisa berakibat munculnya raja-raja daerah?

    2. Penyederhanaan kementrian akan diganjal masalah saat perubahan UU oleh DPR. Kemudian masalah yang muncul adalah nasib pegawai-pegawai kementrian yang dihilangkan. Mereka bisa diserap ke kementrian/badan lain tapi tetap akan muncul masalah juga.

    3. Untuk pajak saya kira yang lebih utama itu menyederhanakan aturan pajak supaya mudah dipahami oleh personal (wiraswasta, pekerja lepas, pekerja mandiri, UMKM). Jadi setiap orang bisa dengan mudah menghitung pajaknya sendiri tanpa perlu menghubungi konsultan pajak. Terus jangan ada pengenaan pajak dua kali seperti untuk penulis yang kena pajak royalti dan pajak penghasilan.

    Selebihnya saya suka dengan gagasan-gagasan di atas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s