Bagaimana kita harus meletakkan toleransi, ghirah beragama dan politik identitas.

Dalam empat tahun terakhir ini kosa kata intoleransi menyeruak menjadi diksi penting dalam isu-isu publik. Sesuatu yang seharusnya baik karena memberikan kita kesempatan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya bersikap toleran dalam berbangsa dan bernegara. Sayangnya, kepentingan politik praktis malah mengaburkan konsep-konsep penting dalam toleransi ini. Membawa kita pada kerancuan berfikir yang pada gilirannya justru membelah masyarakat.

Seingat saya, semua hiruk pikuk ini bermula pada tahun 2014 pada saat Ahok menjadi gubernur setelah Jokowi dipilih jadi presiden. Jargon yang ada pada saat itu adalah “Kami ingin Gubernur Muslim”. Aspirasi yang sebenarnya biasa-biasa saja. Ada orang yang ingin gubernur kumisan, apa salahnya dengan aspirasi untuk memiliki gubernur muslim?

Menjadi persoalan ketika sebagian orang menganggap itu adalah aspirasi yang salah. Membenturkannya dengan menyuruh orang memilih Gubernur Muslim yang korup vs Gubernur non muslim yang bersih. Melakukan framing seolah yang tidak korup itu hanya yang non muslim. Buat saya ini adalah agitasi politik yang berbahaya. Saya sudah ingatkan saat itu. Tidak ada untungnya membawa korup dan bersih dalam kontes gubernur muslim vs non muslim tadi. Tidak didengar. Padahal ini adalah cikal bakal sentimen beragama yang kritikal. Dianggapnya tidak ada muslim yang mampu memimpin Jakarta dengan bersih.

Strategist yang terlibat dalam pemenangan Ahok melakukan banyak kampanye-kampanye pre-emptive sepanjang tahun 2016. Temanya beragam, dari mulai yang soft seperti Kami muslim dan kami pilih Ahok dengan icon-icon perempuan berjilbab. Sampai yang sangat agresif. Yang tidak mau milih Ahok adalah racist dan bigot. Semua ini dibungkus dengan narasi melawan intoleransi. Menyediakan framing bahwa orang yang melawan Ahok adalah intoleran. Anda bisa lihat kepentingan politik praktis yang besar saat mendengungkan kata intoleran. Suram.

Intoleransi ini sebenarnya harus jadi masalah bersama. Bukan cuma untuk memenangkan kontes politik. Ada pentingnya untuk meletakkan batas toleransi vs intoleransi di luar kepentingan politik. Seharusnya begitu. Saya selalu mencoba melakukannya. Namun sepertinya tidak kredible karena memang jadi bagian dari kontes politik tadi. Namun, sebisa saya, semampu saya, tetap harus saya lakukan.

Konsep Intoleransi bersinggung langsung dengan diskriminasi. Yang pertama terkait norma dan yang kedua terkait hukum. Namun konsep yang mendasarinya sama. Perbedaan sikap dan perlakuan hanya karena perbedaan identitas. Saat seseorang menolak untuk bergaul secara sosial dengan orang yang berbeda keyakinan, bibit intoleransi sudah mulai tertanam. Namun menuduh sikap itu sebagai intoleransi ya tidak bisa juga. Ada kebebasan kita untuk memilih dengan siapa kita harus bergaul. Intoleransinya mewujud ketika melakukan perbedaan perlakuan dalam relasi kuasa. Melarang orang untuk berjualan makanan dan minuman saat bulan puasa, misalnya.

Dalam konteks Indonesia, toleransi ini dulu banyak dikenalkan dalam hubungan antar umat beragama. Sayangnya dulu, pada saat orde baru diframingnya sebagai toleransi agama. Ini menyulitkan karena agama dibatasi oleh akidah. Sehingga memberi kesan harus ada pengorbanan akidah untuk toleransi. Sesuatu kesalahpahaman yang masih terjadi sampai saat ini. Pemberian ucapan selamat Natal, misalnya, akan terus menjadi isu-isu yang dipertentangkan dalam konteks akidah vs intoleransi.

Padahal, jika saja kita kembalikan intoleransi ini dalam kerangka diskriminasi, ya tidak ada juga elemen diskriminasinya dalam hal ucapan natal tadi. Tidak mengurangi hak orang Kristen untuk merayakan Natal, bukan? Tidak pernah memaksa orang Kristen untuk mengucapkan selamat hari raya Iedul Fitri juga. Jadi ini adalah soal pilihan bebas dan upaya untuk mempengaruhi pilihan bebas itu saja. Silahkan mereka yang Islam menyebarkan perbedaan penafsiran atas pemberian ucapan Natal tadi. Tidak perlu bawa-bawa diksi intoleran.

Argumen yang sama juga bisa diapplikasikan terhadap memilih pemimpin. Tidak ada hak orang yang dikurangi. Hanya upaya mempengaruhi pilihan bebas. Silahkan menakut-nakuti dengan neraka. Toh pada akhirnya, manusia adalah entitas yang bisa berfikir untuk kebaikan dirinya. Tapi pada saat upaya ini disebut intoleran ya orang marah. Ada keyakinan mereka yang dilecehkan. Beri saja alternatif penafsirannya dengan baik. Berikan kesempatan orang berfikir baik. Selesai perkara.

Yang lebih problematik itu menyangkut pendirian tempat ibadah. Pada saat umat Islam bebas untuk pergi Jumatan ke masjid manapun, Kristen punya banyak denominasi/ sekte yang ingin beribadah secara ekslusif. Ini jarang dipahami oleh umat Islam. Merasa terlalu banyak gereja yang berdiri di lingkungan mereka. Menimbulkan ketakutan pindahnya agama. Ketakutan yang sebenarnya juga terlalu dibesar-besarkan.

Karena ini menyangkut hak orang lain untuk mendirikan tempat ibadah maka di sini benar ada kasus intoleransi. Ketakutan kita telah mengurangi hak orang lain. SKB tiga menteri itu memfasilitasi intoleransi ini dengan memberikan syarat-syarat yang memberatkan pendirian rumah ibadah bagi agama minoritas. Bukan cuma Kristen ya. Pendirian masjid juga dipersulit oleh SKB itu di kantong-kantong pemeluk Nasrani atau Hindu.

Menghadapi jaman di mana moralitas sudah banyak ditinggalkan, saya sih menyarankan kaum konservatif untuk berfikir ulang tentang SKB itu. Apapun agamanya, konservatif itu ditandai dengan keinginan untuk menjaga moral suatu masyarakat. Pendirian rumah ibadah, sungguhpun berbeda agama, selalu lebih baik dari pendirian klub-klub malam atau warung remang-remang. Lebih baik energi anda fokuskan ke sana. Secara bersama-sama anda menjaga moral bangsa dari orang-orang kayak saya. 🙂

Intoleransi juga muncul pada saat anda melakukan serangan simbol-simbol agama di wilayah privat. Karena wilayah privat itu isinya hak orang lain. Dalam wilayah publik lain cerita. Wilayah publik itu diatur melalui undang-undang, peraturan dan jangan lupa, kebijakan pemimpin. Kalau anda tinggal di Madura lalu di taman kotanya dibangun patung Salib segeda gaban ya anda boleh berkeberatan. Intoleransi? Ya, ngga juga. Ini ghirah beragama.

Ghirah beragama pada dasarnya kepekaan untuk mengangkat harkat dan marwah agama. Menjadikannya mulia. Membangun masjid-masjid yang indah. Memakmurkannya melalui pengajian-pengajian. Memilihara semangat sebagai Rahmatan lil alamin. Termasuk dalam ghirah beragama ini adalah menjaga dari kemungkaran. Dan saya paham, di sini titik kritisnya. Karena pada saat menjaga dari kemungkaran sering berbenturan dengan hak orang lain. Menyerbu tempat-tempat penjualan bir misalnya.

Sebagai liberal, saya harus tetap mengingatkan. Negara ini punya konstitusi dan hukum-hukum yang mengatur masyarakat. Ghirah beragama tidak boleh menjadikan diri sebagai hukum atau pembenaran bagi tindakan-tindakan melanggar hukum. Dalam konteks nahi mungkar, ghirah beragama harus disalurkan melalui peraturan-peraturan. Caranya ya dengan mnempatkan wakil-wakil di DPR/ DPRD dan tentu di pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kuasai itu. Jangan nahi mungkar di jalanan. Apalagi rumah atau tempat orang.

Apakah perda-perda pelarangan peredaran minuman keras itu adalah bentuk intoleransi? Ya tidak lah. Perda yang bodoh, bisa jadi. Saya bisa membuat argumen kenapa perda semacam itu bodoh. Tapi saya tidak bisa menjadikan itu sebagai bentuk intoleransi. Intoleransi sama siapa? Sama tukang mabok?

Nanti akan ada bedanya dengan perda-perda yang mengatur perempuan berpakaian. Ini adalah bentuk diskriminasi. Seharusnya tidak lolos menjadi perda karena bertentangan dengan konstitusi. Jadi anda mesti juga paham mana perda yang mengatur moral melaui kebijakan publik dan mengatur moral dengan melanggar hak orang lain. Jangan dirancukan.

Melindungi moral umat ini adalah tujuan yang mulia. Saya tetap hormat. Usahakan betul itu tidak berhenti pada jargon. Karena pada faktanya, setidaknya di sosial media, orang-orang yang berteriak untuk melindungi moral umat ini justru perlu dipertanyakan nilai moralnya. Menggunakan diksi-diksi yang kotor. Melakukan tindakan-tindakan tercela seperti korupsi, menggunakan narkoba dan bahkan berzina. Singkirkan dulu benalu-benalu ini sebelum bicara soal politik identitas. Sulit untuk melihat orang-orang yang sering menyebar hoax sebagai representasi dari penegak moral.

Pada saat anda punya kredibilitas untuk bicara moral maka penggunaan politik identitas berbasis agama di situ justified. Menjadi pemimpin di negara yang mayoritasnya Islam itu adalah amanah agama. Ya diperjuangkan melalui simbol-simbol Islam. Masak pakai simbol-simbol Karl Marx atau Hayek?

Politik identitas tidak berarti discriminatory. Dalam politik identitas konsolidasinya ke dalam. Bukan menghalangi hak-hak orang. Apalagi memusuhi orang-orang dengan identitas berbeda.

Liberal, kayak saya, ya ada sebalnya dengan politik identitas berbasis agama ini. Karena secara jumlah ngga akan menang. Berapa persen sih orang dengan pemikiran liberal di negara ini? Yang banyak cuma orang-orang yang ingin free sex. Lalu mengaku liberal. Tapi keliru kalau orang seperti saya memusuhi politik identitas dengan menuduhnya sebagai aksi intoleran. Jaka sembung bawa golok.

Yang bisa saya lakukan adalah menempatkannya dalam porsi yang bagus untuk kemajuan bangsa. Menjadikan politik identitas itu sesuatu yang bermartabat. Jangan menjadikan agama sebagai barang jualan. Jadikan ajaran agama sebagai panduan untuk mencapai kemaslahatan rakyat.

Kalau kemaslahatan rakyat yang jadi tujuan, mari bersaing kita. Saya kalah juga ngga apa-apa. Sepanjang yang menang juga punya keinginan yang sama. Kemajuan bangsa. Gimana?

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Bagaimana kita harus meletakkan toleransi, ghirah beragama dan politik identitas.

  1. Zudhi says:

    Salah satu pilar civil society adalah supremasi hukum.
    Menurut saya ya di situ koridornya. Tidak perlu ghirah beragama diserang dengan kenyinyiran tanpa dasar juga. Selain pasti tidak akan berhasil, juga pastinya cuma akan memperburuk kondisi bermasyarakat.

    Lebih asyik kita ‘berantem’ sewaktu perumusan produk2 hukumnya daripada rebutan stempel siapa yang paling sahih pas ada insiden.

    Sayangnya kita belum terbiasa… 😊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s