Tanggapan terhadap press releasenya Bu SMI. Ya gitu deh.

Susah. Kalian mau orang berhenti meributkan nominal atau besarnya utang. Tapi di sisi lain sibuk mengkampanyekan narasi Jokowi berhutang untuk infrastruktur. Kalau mau konsisten dengan pembelaan bu SMI ya ngga boleh keduanya. Jangan cuma mau narasi sendiri.

Anda lihat baik-baik pada aliena pertama butir 3 ini. Jelas SMI menyebut “Orang yang membandingkan nominal utang dengan…bahkan dengan BELANJA INFRASTRUKTUR juga kurang memahami…”. Kata lainnya kalau membandingkan/ menghubungkan ya ngga paham.

Karena memang itu tidak benar. SMI sendiri mengakui:

1) Belanja modal (hard infrastruktur) itu bukan cuma pemerintah pusat. Ini adalah upaya untuk mengatakan kalo persentase belanja modal turun bisa jadi karena faktor pemerintah daerah

2) belanja infrastuktur itu ngga cuma belanja modal. Belanja barang juga.

Implisit dalam statement ini, SMI mengakui belanja modal atau hard infrastruktur dalam pemerintah Jokowi itu ngga istimewa. Karena memang persentasenya sudah saya hitung. Angkanya turun dibanding jaman SBY. Agar apple to apple saya hanya hitung anggaran untuk pemerintah pusatnya saja.

Yang meningkat itu adalah belanja “barang”. Ini yang disebut SMI sebagai soft infrastruktur. Ini yang digunakan untuk memperkuat institusi. Selain juga belanja untuk pemeliharaan.

Bebas. Tapi segala bayangan indah anda tentang pembangunan jalan, jembatan, bandara, sarana telekomunikasi, dan sebangsanya harus anda hilangkan di situ. Soft infrastructure bukan untuk itu.

Selain itu, saya ingin anda untuk melihat betapa piawainya SMI mengalihkan fokus. Saya harus kasih tepuk tangan. Ada hal yg ingin saya soroti. Pertama, pembandingan asset dengan hutang dengan insinuasi berhutang itu bisa nambah asset. Lha?

Asset itu dapatnya dari belanja modal. Atau paling banter hibah yg jumlahnya ngga seberapa itu. Yang lain itu ngga boleh dihitung asset. Lha porsinya turun kok, malah mau dibangga-banggakan.

Lagi pula, asset-asset itu bukan rujukan kredibilitas negara buat berhutang. Surat utang negara itu ngga ada agunannya. Jadi ngapain ngomongin asset? Mengaburkan fokus saja saya kira.

Kedua, soal penurunan defisit kesetimbangan primer. Perlu diketahui kesetimbangan primer ini adalah selisih antara anggaran pendapatan dan belanja yg bukan untuk bayar bunga. SMI bercerita betapa selama pemerintahan Jokowi, angka ini menurun. Good smoke.

Tapi SMI tidak akan membandingkan itu dengan SBY. Pada banyak tahun dalam menjabat, kesetimbangan primer jaman SBY itu surplus. Memang pada tahun terakhir defisit.

Dan kalau dibandingkan persentasenya Jokowi yg sudah turun itu (2018) dengan SB pada tahun 2014, tetap masih lebih besar Jokowi. SBY defisit 54T dari total APBN 1667 T. Sementara Jokowi defisit 87 T dari APBN sebesar 2220 T.

Defisit kesetimbangan primer ini dikendalikan dengan berupaya meningkatkan pendapatan dan mengurangi belanja. SMI terpaksa pakai yg kedua. Karena apa? Karena ngga mampu mempertahankan tax-PDB rationya SBY.

Ketiga, soal penurunan defisit total. Sederhananya defisit total ini adalah defisit karena yg primer + defisit karena bayar utang.

Jokowi pada tahun 2018 memiliki defisit primer 87 T dari total defisit 326 T. Berarti defisit yg terjadi karena pembayaran utang adalah 239 T (73%). SBY di tahun 2014 memiliki total defisitnya 175 T. 54 T nya adalah kesetimbangan primer. Berarti yang karena pembayaran utang adalah 121 T (69%). Angka ini memperlihatkan semakin ke sini, defisit yang terjadi karena pembayaran utang makin besar. Waspada itu perlu.

Jangan salah paham. Saya ngga anti hutang. Bahkan saya setuju dengan SMI tentang kondisi obyektif hutang kita. Masih terkendali. Saya cuma sebal dengan narasi Jokowi berhutang untuk hard infrastruktur. Ngga ada realitasnya.

Pertama, utang itu ngga ada ear marknya. Semua masuk ke APBN. Dari sana dialokasikan ke seluruh post belanja.

Kedua, infrastruktur yang porsinya membesar itu ternyata bukan belanja modal. Bukan hard infrastructure seperti yang selama ini sibuk digembar-gemborkan. Yang membesar adalah belanja barang. Bahkan seorang SMI tidak bisa bantah ini. Fact.

Yang bakal kita lanjutkan diskusinya, kalo beneran mau, ya seberapa produktifitas dari belanja barang infrastruktur itu? Diskusi yang bisa jadi menarik.

Namun, berbeda dengan hard structure yang impactnya masih di masa depan, soft infrastructure ini harus kita rasakan manfaatnya sekarang. Barang habis.

Kalau sudah demikian tentu kita akan bertanya soal multiplier effect terhadap PDB. Lha kalo growth PDB nya aja melambat, situ mau bela pakai apa?

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Tanggapan terhadap press releasenya Bu SMI. Ya gitu deh.

  1. Aset berupa sekolah, rumah sakit, jembatan, jalan, dll. itu indikator bahwa pembangunan telah dilakukan. Tergantung ini dilihat dari sisi mana. Kalo ngeliatnya aset bisa digunakan untuk bayar hutang ya berarti asetnya harus produktif, bisa menghasilkan pemasukan. Tapi kalo ngeliatnya aset itu untuk subsisdi berarti memang tidak bisa dipakai untuk bayar hutang. SBY juga dulu banyak melakukan subsidi BBM sehingga APBN saat itu sangat tertekan jika mau dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi yang subsidinya lebih tepat sasaran ke bidang kesehatan dan pendidikan. Coba bayangkan saat harga minyak dunia naik, sedangkan SBY tidak mau menaikan harga BBM, maka APBN saat itu bagaimana tertekannya. Soft infrastructure bisa sangat dirasakan kalo anda sering datang ke institusi-institusi pemerintah. Yang saya rasakan sih, kualitas pelayanannya jauh lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s