Pergub plintiran untuk jualan KLB. Ahok. 

Hari selasa yang lalu kompas muncul dengan berita seperti ini.
http://kom.ps/AFvh3j

Ini adalah bukti nyata dari semua concern yang telah berkali-kali saya sampaikan di twitter. Kompensasi pengembang ini merupakan bola liar yang sangat mungkin disalahgunakan. Muaranya karena kompensasi ini tidak masuk ke dalam sistem penganggaran. Off budget.

Kompensasi pengembang ini diatur menurut Pergub no 119/ 2016 sebagai revisi yang kedua dari Pergub no 175/2015 tentang hal yang sama. Pengenaan kompensasi terhadap pelampauan KLB (Koefisien Lantai Bangunan). Revisi pertama dilakukan melalui Pergub 251/ 2015.

Berdasarkan Pergub ini pemilik bangunan yang ingin untuk melampaui KLB yg ditetapkan di zona bangunannya dapat MEMBERI kompensasi berupa fasilitas layanan publik.

Ini adalah jenis layanan publik yang bisa dijadikan sebagai kompensasi.

Gedung KPU provinsi adalah asset pemerintah DKI dan mengacu pada butir j. memang perbuatan itu memiliki payung hukum.

Namun perlu diingat bahwa Pergub ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2016. Sangat patut dicurigai dibuat hanya untuk menjadi dasar hukum bagi perbuatan serupa ini. Karena pada Pergub sebelumnya (revisi pertama) layanan publik yang diperbolehkan hanyalah:

Perhatikan sebelum akhir mei 2016 tidak ada kompensasi dalam bentuk butir j pada revisi terakhir.

Renovasi gedung KPU itu dilakukan mulai bulan Juni dan 95% nya selesai pada bulan Juli seperti pada berita ini. Jadi?

http://m.beritajakarta.com/read/34319/Renovasi_Kantor_KPU_DKI_di_Salemba_Capai_95_Persen#.WAg4uBRSlLI.twitter

Ahok masih harus menjelaskan bagaimana komputer dan laptop bisa masuk kedalam renovasi itu. Akrobat yang dilakukan adalah mengatakan laptop itu sebagai pinjaman. Namun keterangan itu justru menyisakan banyak pertanyaan. Kalau laptop itu pinjaman dibelinya melalui pos anggaran apa? Karena dalam APBD yang disetujui oleh DPRD, tidak ada anggaran untuk melakukan itu.

Kasus ini masih akan terus bergulir dan kita belum tahu ujungnya. Ahok seperti biasa adalah seorang pesulap. Dia telah lolos berkali-kali.

Namun yang sangat nyata di sini adalah bagaimana kekuasaan digunakan tanpa ingin diawasi. Dia bisa bikin Pergub apa saja dan kapan saja untuk menutup jejaknya.

Pertanyaannya apakah Pergub dan bahkan diskresi yang dilakukan memenuhi amanat UU atau Perda yang dirujuknya? Mari kita bahas.

Pergub 175/ 2015 dan revisi”nya diturunkan dari Perda no 1 tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Perda ini rencananya akan diperbaharui dengan memasukkan pulau reklamasi. Namun pembahasannya masih ditunda karena adanya kasus suap di sana.

Perda no 1 ini tentu akan mengacu pada UU 26 tahun 2007 tentang tata ruang. Karena Pergub 175 ini bicara tentang KLB tentu juga mengacu pada UU UU no 28 tahun 2002 tentang bangunan. Yg didetailkan oleh PP no 36 tahun 2005.

Apa yang sebenarnya dibicarakan tentang kompensasi dalam UU, PP dan Perda itu? Apa yang membuat saya bilang Pergubnya Ahok adalah plintiran?

Kata kompensasi pada UU bangunan ada pada bahasan KDB (koefisien densitas bangunan). Ini tertera pada penjelasan pasal 19 PP 36 tahun 2005.

Kita lihat apa semangat pasal.
Jika dibaca dengan hati-hati, pasal itu mendorong building owner untuk memberi fasilitas publik. Manfaat fasilitas publik itu tentu untuk mengimprove koefisien densitas bangunan di AREA itu. Kalau KDB nya menjadi lebih baik, bolehlah pemilik bangunan melampaui KLB yg ditetapkan untuk zona itu. Jadi pemerintah MEMBERI kompensasi atas upaya baik yang dilakukan pemilik gedung.

UU tata ruang juga masih sebangun. Pemerintah memberikan insentif/disinsentif untuk PENATAAN RUANG.

Artinya insentif dan disinsentif dibuat agar semua pihak MEMATUHI rencana detil tata ruang dan peraturan zonasi. Di sana memang disebutkan kata kompensasi. Namun kompensasi yang dimaksud di sana terbatas pada pemerintah daerah lain atau masyarakat. Jadi pemerintah MEMBERI kompensasi.

Dalam perda no 1 tahun 2014 masih belum berubah semangatnya. Menyadari bahwa aturan zonasi tidak mungkin dilakukan tanpa fleksibilitas, ada bagian yang mengatur Teknik Pengaturan Zonasi.

Pada prinsipnya pemprov diberikan kewenangan untuk “melanggar” aturan zonasi yg ditetapkan sepanjang ada pengimbangnya.

Hal ini yang mengijinkan pengimbangnya berada di luar area pemilik gedung. Jadi dalam Perda no 1 tahun 2014 pengimbangnya bisa ada di daerah lain.

Saat pengimbangnya itu dilakukan oleh pemilik gedung maka pemprov MEMBERI kompensasi dalam bentuk TPZ bonus pelampauan KLB.

Perhatikan dalam Perda no 1/2014 tidak dimasukkan unsur pembangunan/perbaikan fasilititas pemerintah. Ini yang diperkosa oleh Pergub 119/2016. Kenapa saya bilang begitu?

Karena semangat dalam pengaturan TPZ bonus itu adalah memelihara integritas tata ruang. Beli laptop atau memperbaiki gedung KPUD bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai pengimbang dalam TPZ ini. Jauh sekali.

Dalam Pergub 175/ 2015 dan revisinya, cara pandangnya sudah berubah. Lihat bunyi Pergubnya. Pengenaan Kompensasi atas Pelampauan KLB. Di sini pemprov adalah pihak yang MEMINTA kompensasi.

Pembela Ahok akan bilang esensinya sama. Itukan masalah tukeran aja. Barangnya itu” aja. Apa yang beda dengan

1. memberi fasilitas lalu diganjar (dikompensasi) dengan TPZ bonus. 

Dan 

2. Melampaui KLB lalu bayar pakai fasilitas publik?

Semangatnya. Dalam UU semangat atau tujuan pasal per pasal itu penting. Mestinya tidak boleh diplintir seenaknya. Dalam UU induknya, semangatnya adalah memberikan insentif agar tercipta tata ruang yang baik. Dalam pergub semangatnya adalah jualan. Ini sangat berbeda.

Karena yang ada di otak Ahok adalah dagang, dia sudah lupa pada esensi TPZ. Menjaga integritas tata ruang. Akhirnya sesuatu yang bukan merupakan pengimbang bisa masuk jadi butir dalam aturan kompensasi. Seperti memberi lahan atau membangun gedung pemerintah daerah.

Perda no 1 tahun 2014 memang tidak harus terkait dengan APBD. Ingat pemprov adalah pihak PEMBERI. Dia cukup diberikan kewenangan.

Pergub no 175 sudah mendudukkan diri sebagai PENERIMA dan Ahok tetap tidak mau memasukkan ini ke dalam kas negara? Ada apa?

Argumennya adalah dia menerima dalam bentuk barang jadi/proyek. Tidak ada uang yang mengalir. Apakah kita bisa periksa argumen ini? Tidak. Kita tidak punya cara untuk tahu. Kita harus percaya Ahok.

Yang paling mengganggu saya tentu penentuan proyek” apa yang dijadikan kompensasi pengembang itu. Semata keinginan Ahok.

Padahal semangat TPZ nya berbeda. Pengembanglah yang berinisiatif dan melakukan sesuatu untuk membuat kualitas tata ruang meningkat. Oleh karenanya diberikan TPZ bonus. Ahok tinggal melakukan appraisal. Dengan itu dia memberikan kompensasi berupa tambahan KLB. Ahok seharusnya pasif.

Kalau memang ada niat jualan KLB ya lakukanlah dengan benar. Terima uangnya untuk kemudian dibicarakan penggunaannya bersama DPRD. Tapi itu bukan semangat TPZ.

Tapi lepas dari plintiran semangat UU induknya, pergubnya sudah ada. Sekarang praktik itu perlu diawasi secara ketat. Transparansi untuk melaporkan kompensasi pengembang harus dilakukan. Kita tidak bisa cuma percaya kepada Ahok. Begitu.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Pergub plintiran untuk jualan KLB. Ahok. 

  1. Pingback: Tak Pede Bersaing Sehat, Ahok Luncurkan Program-Program Berdana “Siluman” – Portal Priangan

  2. Komeng says:

    Niat banget mencari cari kesalahan bro

  3. bistok diiel lelono says:

    Semangatnya memang beda. Yang induknya pasif, yang turunannya meminta kompensasi. Tapi itu jika merujuk ke perda saja, jika melihat uu 26 2007, pasal 38 terlihat jelas pemerintah dapat meminta kompensasi sebagai bentuk disinsentif, yang kemudian diatur di peraturan pemerintah 15 2010 mulai dari pasal 179.

  4. lupanamasendiri says:

    ” L’ province c’est moi .” – Ahok . ( Tolong koreksi bhs Prancisnya… )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s