Menilai visi pembangunan kandidat pilkada. Mari diskusi.

Gagasan tentang membangun suatu kota. Tentang orang-orang yang berpeluh untuk menghidupi dirinya. Tentang masyarakat yang harus saling menenggang. Tentang tata kota yang menyatukannya. Tidak mudah.

Gagasan-gagasan yang baik harus dituntun oleh suatu visi tentang suatu kota ideal dan BAGAIMANA kita menuju kearah itu. Yang terakhir lebih penting. Karena gambaran ideal suatu kota, rasanya akan sama. Aman dan nyaman ditinggali, masyarakat yang tertib serta memberi peluang warganya untuk maju dan berkembang.

Sedangkan kalau kita bicara bagaimana, akan banyak perbedaan penekanan. Dihadapkan pada tiga visi utama, tentu tiap penguasa punya prioritas. Karena akan ada kendala biaya dan derajad permasalahan.

Belum lagi, jika kita bicara tentang langkah-langkah yang harus diambil pada setiap upaya untuk pencapaian visi itu. Jika kita bicara aman, misalkan. Apa langkahnya? Karena kita juga tidak ingin kalau tujuan aman menjadikan kebebasan kita terganggu. Di mana titik komprominya?

Pilkada harusnya menjadi kontes untuk menajamkan perbedaan itu. Membuka mata publik tentang apa yang dipercaya oleh kandidat untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Kita bisa menilai sendiri kualitas usulannya untuk kemudian memilih yang terbaik bagi kita. Harusnya.

Namun, saya menyadari bahwa pemilih kita belum terbiasa untuk itu. Dengan demikian perlu dibuka wacana publik tentang itu. Tanpa merasa paling tahu, saya ingin menjelaskan trade-off/pertukaran yang biasa terjadi. Harapannya utamanya akan muncul pandangan bantahan. Tapi pada akhirnya anda bisa menilai dengan baik kandidat-kandidat di kota anda. Mari kita mulai.

Aman ini kalau dalam bahasa inggris ada dua security dan safety. Yang pertama adalah keamanan dalam perlindungan terhadap kejahatan. Yang kedua adalah perlindungan dari hal-hal yang bisa membahayakan nyawa/kesehatan atau harta benda kita. Tanpa harus ada niat kriminal.

Aman yang pertama, sayangnya, diluar kuasa pemimpin daerah. Berdasarkan UU yang ada, tanggung jawab terhadap keamanan yang itu dibebankan pada kepolisian daerah. Pemimpin daerah tidak memiliki garis komando pada satuan kepolisian. Namun, pemimpin daerah diberikan keleluasaan anggaran untuk membantu kepolisian. Ini bagian yang bisa dijadikan posisi tawar pemimpin daerah untuk memberikan arahan terhadap pembentukan rasa aman. Kita tetap bisa tanya konsep aman apa yang ada di kepala kandidat.

Untuk keamanan yang kedua tentu saja banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah. Dari mulai pembuatan aturan terhadap standard keamanan/keselamatan, sampai dengan implementasinya serta pengawasannya di lapangan. Disini, kita bicara tentang bagaimana pemerintah kota menjaga nyawa atau harta benda warganya. Ini juga bisa jadi bahan untuk melihat fokus kandidat. Aspek preventif vs kuratif.

Sebagai kota, kenyamanan untuk ditinggali ini memiliki 3 aspek;
a. kenyamanan pada tempat kediaman. Disini kita bicara tentang kesediaan standard utilitas seperti listrik/ air bersih/ gas/ telepon/ pengelolaan sampah dsj.
b. Keberadaan fasilitas-fasilitas penunjang kualitas kehidupan seperti pasar, pertokoan, rumah sakit, sekolah, tempat beribadah, pusat olah raga, pusat seni, pusat hiburan dan sejenisnya.
c. Akses terhadap fasilitas” itu. Ini pusatnya ada pada mutu layanan dari sistem transportasi dan kecukupan transportasi publik.

Kita bisa lihat sebenarnya, setengah dari masalah pemerintah daerah adalah menjadikan warganya tinggal dengan nyaman. Upaya mengatasi banjir dan macet misalnya adalah bicara tentang kualitas tempat kediaman dan akses.

Kalau anda kandidat, mana yang anda harus utamakan di sini a, b atau c? Pilihan. Semua punya argumen. Karena tahapan setiap kota berbeda.

Kegagalan pemerintah DKI di masa lalu untuk memperhatikan butir a, berbuah pada carut marutnya bentuk pemukiman kita hari ini. Fokus pada pembangunan infrastruktur jalan tanpa melengkapinya dengan mass system transportasi telah menjadikan Jakarta neraka di jalan raya. Keberadaan atau kemunculan penunjang-penunjang kualitas tadi tadi, tanpa memperhatikan aspek penyebaran pemukiman berbuah pada jauhnya jarak tempuh. Pilihan salah yang dulu dilakukan.

Hari ini, di Jakarta kita sibuk mengatasi persoalan ini. Sering kali dengan membuat persoalan baru. Tentu ini bisa jadi pelajaran untuk kota-kota lain.

Masyarakat yang tertib adalah mimpi kita semua. Basisnya ada di dua perkara. Implementasi peraturan yang konsisten dan adil. Serta pembentukan social trust. Menjadikan kita percaya bahwa hak kita tidak diambil alih orang lain. Selama ini, tidak banyak kandidat yang jualan ini. Mungkin karena dianggap tidak penting. Mungkin juga dianggap terlalu sulit. Saya tidak tahu.

Padahal jika kita bisa membangun masyarakat yang tertib sedari pikiran, setengah dari problem yang dihadapi untuk menjadikan kota ini nyaman bisa selesai. Macet dan banjir seringkali masalah kurangnya disiplin, sikap masa bodoh dan mau menang sendiri.

Di sini pun, pemerintah daerah punya pilihan fokus. Antara pembentukan sikap dengan penegakan ketertiban. Siapa kandidat yang bisa menjanjikan untuk memberi muatan sikap terhadap tertib di sekolah, di tempat-tempat kerja atau di mana saja dalam proses learning? Atau terus menerus memilih jalan satpol PP? Kalaupun memilih jalan penertiban, serius tidak? Berapa APBD yang disediakan?

Pertanyaan ini bisa memperlihatkan apa yang dipikirkan kandidat untuk membentuk masyarakat yang tertib. Anda dengar jawabannya lalu pilih yang anda suka.

Yang terakhir tentang penciptaan peluang untuk maju dan berkembang. Kita bicara tentang aspek pendidikan, agama, kesehatan, jaminan sosial serta ekonomi. Bukan sebagai fasilitas namun sebagai strategy.

Dalam aspek ini, faktor ideologi yang dimiliki kandidat menjadi lebih tercermin seharusnya. Kalau saja kandidatnya punya itu.

Kita tidak mungkin dapat semua. Bahkan dengan 70 T yang dimiliki pemprov DKI. Kita harus memiliki pandangan yang konsisten untuk menghasilkan sesuatu.

Jika bicara ekonomi, anda ngga bisa ramah dengan pengusaha dan buruh sekaligus. Karena pengusaha dan buruh secara natural memiliki beda kepentingan. Anda ngga bisa meningkatkan UKM dan perusahaan besar secara bersamaan. Kalau anda dukung UKM ya harus tekan perusahaan besar. Kalau tidak, UKM nya tetap dimakan. Ini baru persoalan untuk menerapkan aturan tentang hubungan kerja dan akses pada permodalan atau fasilitas tarif.

Masalah akan jauh lebih kompleks saat kita bicara sektor ekonomi apa yang mau didorong di Jakarta pakai APBD. Ada berbagai sektor, masing-masing punya kontribusi dan ngga bisa juga semua dapat bagian. Pilihan.

Jika bicara jaminan sosial, anda ngga bisa bagi-bagi duit ke orang miskin tanpa menaikkan pajak bagi orang kaya. Uangnya dari mana? Anda juga harus memastikan duit yang dibagi-bagi ke orang miskin tadi bermanfaat bagi orang kaya. Lewat mana? Apakah lewat sumber daya manusia yang lebih sehat? Lebih terampil? Atau apa?

Masalah kesehatan masyarakat inipun dimensinya banyak. Kita bisa mulai dari hulu ke hilir. Dari penjagaan kualitas lingkungan hidup, memastikan masyarakat tidak mengkonsumsi makanan berbahaya sampai memfasilitasi tindakan kuratif pada masalah kesehatan masyarakat. Semua butuh dana. Pengalokasiannya tergantung pada cara pandangnya.

Kita bisa diskusikan hal yang sama pada pendidikan dan agama. Jika kita percaya kedua hal tersebut adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, tentu banyak pilihan strateginya. Dengan berbagai macam dimensi.
Ngga semuanya bisa dilakukan dengan kendala biaya dan waktu.

Hari ini yang terjadi, kita cuma di rayu kandidat. Dibodohi kalau semuanya bisa dilakukan bersama. Sama kuatnya. Tidak. Akan ada yang dimenangkan dan akan ada yang dikalahkan. Kita harus tahu itu di depan.

Dalam memperbincangkan kebijakan untuk menyediakan peluang untuk maju dan berkembang tadi, jangan sesekali terjebak dengan frasa orang miskin/cilik lawan orang kaya. Ini jebakan batman.

Fokus pada metode yang mereka percaya sebagai kandidat. Cari siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Saya contohkan relokasi warga yang digusur kepada rusunawa yang biasa dilakukan Ahok.

For argument sake, katakanlah semua yg digusur bisa masuk rusunawa. Walaupun seringkali tidak. Selintas anda akan lihat kalau kebijakan itu sangat membantu orang miskin. Anda jatuh hati.

Tapi, mari kita lihat lagi posisinya pada keberhasilan dia mewujudkan kota yang ideal. Pada butir memberikan kediaman yang lebih layak, kita berikan kredit pada Ahok. Rusunawa tentu punya akses pada utilitas yang lebih baik. Namun, pada butir penunjang kualitas hidup, jelas kebijakan itu mengurangi kualitas mereka. Rusunawa tadi tidak memiliki akses yang setara dengan yang sebelumnya ditinggali. Jelas jauh kemana-mana. Jika kita percaya dengan akses TJ gratis aja, tetap mereka masih kalah waktu.

Soal penciptaan masyarakat yang lebih tertib mungkin tidak terlalu relevan. Ingat, tertib bukan soal kumuh. Namun soal bertindak sesuai dengan norma/aturan dalam kaitannya dengan orang lain. Akan ada yang argue bahwa mencerabut orang dari kediamannya menjadikan social trust di tempat baru lebih rendah. Arguable.

Tapi dalam menciptakan peluang maju dan berkembang, cara-cara relokasi ini sudah terbukti gagal di negara-negara maju. Ada 3 perkara yang akan menggerus kemampuan mereka untuk maju dan berkembang.
1. kewajiban mereka untuk membayar sewa
2. waktu yang mereka akan habiskan untuk bekerja di tempat asal
3. kurangnya kelenturan untuk survive dengan pranata sosial yang baru.

Banyak studi yang dilakukan menunjukkan cara ini hanya akan menghasilkan gheto. Dimana tingkat kejahatan dan penggunaan narkoba meningkat dengan kurangnya akses pada ekonomi dan pendidikan.

Jadi, jangan melihat tentang apa yang seolah-olah dilakukannya kepada orang miskin. Bukan itu poinnya. Siapa yang untung dan siapa yang rugi.
Kalau ternyata yang digusur jadi menjadi lebih buruk, yang untung siapa? Tentu warga yang beraktifitas di sekitar sana. Jadinya tidak terkena banjir. Juga orang-orang/perusahaan yang bekerja dengan adanya proyek betonisasi itu. Ngga semuanya kaya dan ngga semuanya miskin. Jadi kaya dan miskin irrelevan. Yang kita lihat, siapa yang untung dan siapa yang rugi. Kemudian identifikasikan diri anda di sana. 

Mudah-mudahan tulisan ini bisa membuka diskusi awal tentang bagaimana kita harus mengevaluasi visi dari para kandidat pilkada di masing-masing daerah. Tabik!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

8 Responses to Menilai visi pembangunan kandidat pilkada. Mari diskusi.

  1. Budi says:

    Membaca paparan di atas, gue yakin loe cuma Ahoker yg tertunda oum.

  2. d_baonk says:

    Diskusi saling sanggah belum. Kita mulai dengan memamparkan dulu kartu-kartu awal di meja.
    Gimana?

    https://wordpress.com/post/dbaonk.wordpress.com/1440

    PS: Btw, fitur pingback di blognya bisa diaktifkan Oum. Kalo ada posting di inet merujuk ke artikel di blog ini, langsung muncul notifikasinya. Kalau memang dimatikan, abaikan PSnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s