Pilihan Bebas di wilayah private. Bagaimana negara bisa hadir?

Pilihan bebas merupakan konsep penting dalam cara pandang liberal. Setiap individu dewasa dan berakal berhak untuk memilih apa yang dianggap baik bagi dirinya. Tentu saja dalam batas pilihan itu tidak melanggar kebebasan orang lain.

Moralis, baik yang mendasarkannya pada agama atau adat, ataupun yang melalui sains dan data, selalu mencoba untuk memilihkan keputusan bagi kita. 

Levelnya bisa berbeda. Ada yang sekedar peer pressure melalui media atau social milieu. Ada yang mencoba untuk menjadikannya sebagai hukum yang mengikat. 

Masih ingat soal ASI? Betapa banyak ibu yang merasa bukan ibu yang baik hanya karena gagal menyusui sendiri? Itulah peer pressure dari moralis” baru.

Upaya untuk jadi hukum yang mengikat ada beberapa. Ada Fahira Idris dengan RUU anti miras nya. Ada gugatan ke MK terkait LBGT dan hubungan sex diluar nikah. Masih berjalan.

Saya melihat beberapa argumen yang diberikan di sana dan hanya bisa geleng kepala. Di MK, pemohon kriminalisasi hubungan sex di luar nikah bicara soal anak yang terlahir. Failed.

Apalagi argumen tentang LBGT. Semua hanya mendasarkan diri pada ketinggian moral atau perintah agama. Kalau hakim MK nya konsisten dengan konstitusi, harusnya ditolak. Kita lihat nanti.

Bagaimana kita harus menyusun argumen untuk berhadapan dengan pilihan bebas ini? Ada caranya.

Untuk memudahkan pembahasan, mari kita pisahkan antara resiko dan kendala dalam pengambilan keputusan. Dua hal ini merupakan konsep yang berbeda.

Resiko merujuk pada variability of outcomes. Menyadari bahwa tiap keputusan membawa konsekuensi baik positip atau negatip.

Anda merokok, anda memiliki resiko yang lebih besar untuk terkena serangan jantung atau impotensi. Anda berhubungan sex di luar nikah, anda terpapar resiko besar terhadap penyakit kelamin atau kehamilan yang tidak diinginkan. Resiko.

Dalam resiko, kita memberikan peluang untuk terjadinya masing-masing konsekuensi. Tidak sama untuk setiap kejadian. Beberapa resiko bisa dikendalikan. Misalkan pada hubungan sexual, anda bisa meminimumkan resiko dengan menggunakan kondom. 

Dalam banyak kasus, pilihan bebas anda memiliki resiko yang tidak bisa dikendalikan. Anda mau berlibur ke pantai, ada saja resiko untuk turunnya hujan. Anda tidak bisa kendalikan tapi masih bisa diperhitungkan. Check laporan cuaca, misalnya.

Resiko ini bagian intrinsic dalam suatu keputusan atau pilihan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi, semua upaya untuk melarang secara hukum perilaku dengan basis resiko sebagai argumen bertentangan dengan azas pilihan bebas ini. 

Argumen yang masih bisa digunakan adalah apakah pilihan bebas seseorang menghalangi pilihan bebas orang lain. Apakah hal itu akan membuat orang lain terkena dampak. Dan apakah dampak itu mengurangi pilihan bebasnya. Saat orang merokok di depan saya, orang tersebut mengurangi pilihan bebas saya. Saya bisa terkena penyakit. Saya merasa tidak nyaman. Hal mana, jika saya sakit atau tidak nyaman bisa mereduksi pilihan saya.

Saat anda argue untuk menghalang orang minum minuman keras, fokus pada dampaknya terhadap orang lain. Bukan resiko bagi peminumnya. Di negara demokrasi, dipahami dampak minuman keras selalu memiliki faktor mediasi. Misalkan kecelakaan. Pengaturannya ada di sana. Anda tidak boleh mengemudi di atas ambang batas alkohol tertentu.

Dengan demikian, kita tahu bahwa kita tidak bisa melarang orang untuk merokok atau minum-minuman keras. Namun kita bisa mengatur faktor-faktor yang terkait dengan orang lain di sana. Negara hadir.

Dilain segi, kendala adalah pembatas bagi pilihan yang tersedia. Pembatas yg menyempitkan daerah/ domain pilihan.

Ketakutan memang bisa timbul dari resiko atau dari kendala. Yg pertama masih pilihan bebas. Yg kedua merampas kemerdekaan.

Pada saat relasi kuasa menyempitkan pilihan anda apalagi terdapat potensi kekerasan, maka negara harus ikut menengahi.

Hubungan pekerjaan, hubungan suami isteri, hubungan produsen dan konsumen atau bentuk hubungan yg serupa, membutuhkan kehadiran negara untuk perlindungan. Karena mereka dengan kekuasaan yang lebih tinggi berpotensi untuk menimbulkan ketakutan.

Jika anda ingin argue untuk menghalangi hubungan seksual di luar nikah, maka anda harus memperlihatkan bahwa hubungan ini bukan relasi yang setara. Kalau argumennya begini mungkin bisa didengar. Tentu saja akan ada counter argumen bahwa lelaki dan perempuan itu setara, tapi setidaknya ranah debatnya sudah benar.

Setidaknya, jika premise awalnya hubungan sexual adalah domain private, maka anda bisa argue untuk masuknya negara bagi perlindungan.

Seperti halnya negara tidak bisa melarang hubungan kerja, mungkin negara masih tidak bisa melarang hubungan seksual di luar nikah. Tapi pada saat ada ekses, negara masih bisa tetap hadir untuk melindungi (wanita). Maju.

You win some. You lose some.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Pilihan Bebas di wilayah private. Bagaimana negara bisa hadir?

  1. ariesadhar says:

    Penekanan pada risk appetite, kalau saya baca.
    Sudut pandang yang menarik.

    Salam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s