Kebijakan berbasis data, kenapa susah sih?

Saya marketing researcher. Saya terbiasa untuk membantu klien membuat keputusan berbasis informasi dan insight. Jadi saya suka sebal jika melihat pejabat negara memutuskan sesuatu tanpa data pendukung.

Sebut saja mendikbud dengan wacana Full Day Schoolnya. Apa dan mana data pendukung pentingnya melakukan itu? Apa key performace indicator yang akan meningkat jika itu dilakukan? Berapa persen sekolah yang memiliki sumberdaya untuk melakukannya? Bagaimana cara menutup kekurangannya? Uangnya dari mana? Kalau semua ini tidak ada atau belum ada, pantaskah dilempar ke publik?

Apalagi kita pahami kebijakan pemerintah memiliki dampak yang lebih luas dari sekedar kebijakan perusahaan. Poin-poin yang saya sebutkan di atas (rationale, KPI objective, resource availability, method dan budget) tentu hanya melihat pada kebutuhan organisasi/perusahaan. Dampak politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankamnya belum dihitung. Akan ada set data lain yang kita butuhkan.

Baiklah, tulisan ini bukan untuk menyoroti kurangnya penggunaan data dan informasi untuk pembuatan kebijakan. Kita sudah tahu itu. Saya ingin memaparkan di mana letak masalahnya agar kita bisa melakukan perbaikan. Kalau mau. Saya bilang kita dan bukan cuma pemerintah karena pada akhirnya kita semua harus berperan.

Saya melakukan inventaris terhadap masalah yang ada dan inilah yang terpenting menurut saya

1. Data tidak tersedia.

Ya gimana mau menggunakan jika data tidak tersedia? Karena saya bukan bagian dari pemerintah, saya tidak tahu sejauh mana persoalan ketidaktersediaan data ini. Namun saat saya melakukan desk research terhadap informasi” dasar di bidang bisnis tertentu, saya sering kecewa. Kalau ada yang bertanya pada saya, berapa output ekonomi dari jasa restauran/penjual makanan per tahun, saya tidak pernah tahu.
Mau diproxi lewat pajak restauran, kita tahu bolongnya besar. Apalagi kalau kita masukkan sektor informal. Sudah pasti main asumsi.

Terhadap ketiadaan data, peran pemerintah dan asosiasi perusahaan sejenis tentu sangat penting. Kesediaan untuk melaporkan secara jujur akan memiliki dampak positip bagi pelaku-pelakunya juga. Beberapa asosiasi seperti Gaikindo dan PPPI melakukannya dengan baik. Namun yang lain?

Saya baru bicara soal bisnis. Tentu saja kebutuhan data untuk institusi pemerintah jauh melebihi ini. Tapi apakah kebutuhan itu pernah DIPETAKAN? Apakah institusi pemerintah memiliki KPI TERKAIT DENGAN PENGUMPULAN DATA, jika sudah dipetakan? Mau ditumpuk semua di BPS? Ya ngga mungkinlah.

2. Redudancy pada data

Untuk banyak kasus, datanya justru dikumpulkan oleh banyak pihak dengan metode dan kualitas yang berbeda. Jadinya memusingkan karena tidak koheren. Kepusingan Jokowi terkait dengan sembilan barang pokok saya kira berhulu di sana. Untuk masalah kecukupan daging sapi, gula dan beras, baik departemen perdagangan, departemen pertanian dan BPS punya data sendiri untuk hal yang sama. Pada saat angkanya beda jauh, mati kita.

Kalau kita belajar data management, kita paham bahwa integritas data diperoleh melalui dua perkara. A) No variable/field duplication. Dalam suatu sistem basis data, dilarang keras untuk memiliki dua variabel yang sama. Tidak diperbolehkan memiliki variabel lokal yang sama masukannya dengan variabel yang ada di induk data. B) Single entry point. Artinya data editing (baik entry ataupun update) pada suatu field/variable, sungguhpun dilakukan melalui stasiun berbeda harus dilewatkan modul yang sama. Dengan derajad pengamanannya masing-masing.

Dengan analogi itu, pertama, pada pemetaan kebutuhan data harus dicegah adanya bentuk duplikasi data. Katakanlah, tugas memonitor harga pasar dibebankan ke departemen perdagangan. Ya, BPS ngga usah melakukannya lagi. BPS mungkin diminta untuk berkonsentrasi pada harga di tingkat petani. Sekedar contoh.

Sirkulasi data antar institusi akan menjadi faktor yang penting. Dengan teknologi yang sekarang ada, seharusnya tidak sukar untuk sharing basis data yang sama. Tiap departemen melakukan editing pada kewenangan mereka, namun semua institusi terkait bisa menggunakannya untuk kepentingan masing-masing. Dalam pada itu integritas datanya tetap bisa dijaga.

3. Kualitas data yang rendah

Ada lingkaran ayam dan telur yang harus diputus. Ini membutuhkan leadership dari pemimpin. Mutu data yang rendah membuat data menjadi kurang bermanfaat dalam pembuatan kebijakan. Di lain sisi, kurang bermanfaat tadi berimplikasi pada anggaran atau perhatian pada proses pengumpulan data. Lha kalau anggarannya rendah dan tidak diperhatikan, apa mungkin bisa punya data yang berkualitas? Muter aja di situ.

Anggaran untuk mengumpulkan dan mengolah data/informasi harus ditingkatkan. Ini harus sejalan dengan cara pandang baru terhadap bidang penelitian dan pengembangan. Saya, dengan sedih, melihat bagaimana kementrian memperlakukan bidang ini. Seringnya jadi tempat pembuangan.

Sebagai lembaga yang outputnya adalah kebijakan, bidang penelitian dan pengembangan harusnya adalah otak dari suatu kementrian. Di sini mustinya tersimpan knowledge system dengan operator-operator terbaik. Supaya keluarannya adalah kebijakan-kebijakan yang cerdas. Mengubah perspektif menjadi keharusan.

Dalam konteks rendahnya kualitas data ini ada beberapa unsur yang bisa diperbaiki dengan anggaran dan perhatian yang cukup.
A. Kebaharuan data.
Ada data yang memang perlu dikumpulkan secara tahunan, bulanan, mingguan bahkan real time. Ini tentu tergantung dengan nature dari kebijakannya.
B. Metodologi
Saya kira di setiap institusi pemerintah akan banyak pintar yang memahami metode pengambilan data untuk informasi yang diperlukan. Kalau duitnya ada.
C. Validitas data.
Ini juga masalah uang saja. Kalau nilainya benar, tidak sulit untuk memastikan data yang dikumpulkan benar. Minta pertanggungjawabannya juga lebih mudah.

Intinya, agar pemerintah mampu membuat kebijakan yang berbasiskan data, maka pemerintah perlu untuk:
– Mengubah perspektif dan akhirnya anggaran bagi bidang penelitian dan pengembangan, khususnya pengelolaan data informasi
– Melakukan pemetaan terhadap kebutuhan data informasi dan membeban proses pengumpulan data/informasi ini pada institusi pemerintah. Sembari menjadikannya KPI.

Di lain sisi, kita sebagai warga negara ataupun selaku entitas sosial/ekonomi perlu mendukung upaya ini dengan partisipasi aktif. Pada akhirnya kebijakan berbasis data bukan lagi omong kosong. Begitu.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Kebijakan berbasis data, kenapa susah sih?

  1. wisnuvidya says:

    kenapa susah? jawaban sekenanya: karena orang indonesia dididik untuk percaya, bukan untuk skeptical. terlalu banyak(?) hal yang bakal berubah kalau kita dididik untuk skeptical. untuk mempertanyakan data. soalnya kalau iya bisa, itu berlaku untuk semua hal kan? gak cuma untuk kebijakan pemerintah aja.

    dan diakui atau nggak, ada hal yang yang gak boleh dipertanyakan disini. hal yang cuma boleh dipercaya tanpa ada ruang untuk jadi skeptical.

  2. Andreas says:

    Beberapa hari lalu saya sempet baca berita tentang dia (aduh lupa tautannya di mana). Dia ada data pendukung kok… yaitu sekolah-sekolah dari basisnya sendiri (Muhammadiyah) yang – katanya – sudah menerapkan sistem FSD.

    Yang bikin sebel itu bukan karena mereka menyusun kebijakan tanpa data, tapi karena mereka merasa sudah punya data yang sahih. Ini masalah akut pendidikan dari zaman dulu di mana anak gak bener2 diajarin berpikir logis dan kritis.

  3. Bily says:

    Yg saya tau, hampir seluruh kementrian memang ndak punya data valid. Saya bilang begitu bukan krn ada yg punya data valid, tapi krn saya belum menyentuh seluruh kementrian. Tapi saya berani bertaruh, TIDAK ADA kementrian yg punya data valid dan lengkap.

    Terakhir saya terlibat di pembenahan data pendidikan. Ceritanya sama saja dgn di kementrian lain. Ada kalangan yg ingin perbaiki data pendidikan sehingga valid dan lengkap. Niat bagus eksekusi buruk krn rendahnya skill dan knowledge, selalu perlu bantuan pihak ketiga dari luar. Pihak ketiga pun bekerja dan mulai menunjukkan hasil. Jika saya tunjukkan, mungkin Anda akan terkejut, betapa besar inefisiensi dan korupsi di pendidikan kita. Saya saja malu melihatnya. Tapi itulah potret pemerintah kita.

    Namun, ketika kerja itu mulai menunjukkan data nyata dan jujur, mulai ada pihak2 yg merasa terancam, di kementrian yg sama. Pihak2 ini mulai bergerak merebut, melawan, atau menjatuhkan usaha perbaikan ini. Bisa dgn terang2-an, biasanya kalo didukung pejabat yg lebih tinggi. Bisa juga dgn cara halus, misalnya dgn bikin data tandingan lalu menuding data yg jujur tadi sbg kesalahan.

    Pada akhirnya, data2 dirusak kembali atau minimal dibingungkan dgn adanya data tandingan. Lagi2 kita ndak punya acuan daya yg valid dan lengkap. Itu baru tahap awal, data gathering, kita sudah kedodoran. Jangan dulu bicara analisis data, data maintenance, BI, DSS, atau pengolahan data selanjutnya.

    Pemerintah kita memang menyedihkan. Banyak orang bejat yg berkuasa dan pegang kendali. Sementara yg baik2 cenderung diam dan hanya menonton di pojokan. Menteri seringnya hanya jadi korban dari kebobrokan eselon2 di bawahnya. Dan itu sudah berlangsung sangat lama, lintas presiden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s