Jabatan politik itu adalah kontes ideologi dan bukan adu popularitas. Paham?

​Kemarin Jokowi melakukan pembetulan atas blunder yang dilakukannya saat memilih menteri pada reshuffle jilid 2. Dia memberhentikan Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM yang diduga memiliki kewarganegaraan Amerika. Sungguhpun ini adalah tindakan yang perlu, ini tidak bisa menutup ketidak-kompetanannya sebagai presiden. Suram.

Akan ada yang bilang tahun 2019 masih jauh. Tapi, saya tetap ingin mengajak anda untuk berpikir ulang tentang hakikat kontestasi politik merebut jabatan publik. Mustinya kebodohan demi kebodohan yang dipertontonkan pemerintah Jokowi, menyadarkan kita bahwa memilih pejabat publik tidak bisa dilakukan hanya dengan popularitas dan sentimen belaka.

Seseorang dengan kapasitas walikota, kita paksakan menjadi gubernur dan kemudian Presiden hanya dengan eforia orang baik. Digoreng melalui media dan sosial media, kita lupa untuk benar-benar meneliti pandangan politik dan kompetensinya. Ya sudah. Ini harus jadi pelajaran.

Kontestasi politik harus dimulai dengan pandangan politik. Ini adalah sesuatu yang ideologis. Ada rekam jejak yang panjang untuk mencatat garis ideologi seorang politikus. Kalau kita percaya seorang pengusaha mebel memiliki garis pandang kiri, jangan-jangan memang waktu itu kita wishful thinking. Saat dia memilih jendral-jendral orde baru yg bermasalah sebagai pembantunya untuk bidang intelijen, pertahanan dan keamanan, lengkaplah salah pikir kita. Setelah salah pikir itu kita sadari, kita tidak akan heran saat dia meminta Sri Mulyani untuk membantunya. Sepanjang saya tahu, tidak ada sesuatu yang kiri tentang SMI.

Dengan seorang pragmatis menjadi presiden, kita punya pemerintahan yang kita tidak bisa antisipasi kebijakannya. Hampir seperti bajaj, jangan-jangan hanya Jokowi yang tahu negara ini mau dibawa kemana. Itupun kalau benar Jokowi tahu.

Negara tidak punya uang, tapi punya cita-cita untuk menurunkan tax rate. Ingin mengundang masuk investor luar negeri, tapi sibuk bicara tentang regulasi melindungi pengusaha dalam negeri. Berbusa-busa bicara toleransi dan hak-hak minoritas tapi bilang tidak ada tempat untuk LGBT. Saya bisa contohkan banyak, tapi buat apa? Yang jelas semua menteri mau jalan sendiri-sendiri. Lalu mau maju ke mana?

Mengedepankan ideologi dalam kontestasi politik memaksa pejabat publik, juga presiden, menjelaskan model-model kebijakan yang akan dilakukan. Tentu dia akan memilih orang-orang dengan cara pandang yang sama. Se-ide. Se-ideologi.

Dalam sisi lain, ini juga akan membuat kita berfikir ulang tentang partai politik. Partai politik tidak boleh lagi jadi broker kekuasaan seperti yang kini terjadi. Partai politik haruslah tempat di mana ideologi dibumikan menjadi kebijakan dan program.

Jadi, sangat keliru kalau kita NANTI menyeru sebaiknya menteri jangan dari partai politik. Sesat dari akarnya.

Karena, bagaimanapun juga, menteri itu jabatan politik. Tak peduli parlementer atau presidensial. Lucu jika kita harus mempertentangkannya dengan “professional”. Dalam kementerian dikeluarkan berbagai kebijakan yang terkait. Padahal kebijakan itu harus mengacu pada pandangan yang dijual oleh capres pada pemilu.

Agak sukar membayangkan seorang menteri benar-benar cuma seorang go getter yg hanya bergerak jika dapat komando. Secara intrinsik dia harus punya ideologi yg sama dengan presiden. Setidaknya, tidak bertolak belakang. Agar kebijakannya koheren.

Tapi, sekali lagi, sistem politik Indonesia sudah terlanjur rusak. Partai hanyalah kumpulan orang dengan syahwat kekuasaan. Politikus berlompatan dari satu ke lain parpol tanpa rasa malu. Demi kepentingan jangka pendeknya. Hari ini.

Kedepannya kita tentu ingin melihat pemerintah menjalankan amanat konstitusi; melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan perdamaian dunia. Kita tidak akan bisa melakukannya tanpa perubahan mendasar pada partai politik.

Short-cut, seperti yang kita harapkan bisa terjadi pada Jokowi, jelas cuma menggantang asap. Jadi, kita tetap butuh pembaharuan fungsi partai politik di Indonesia. Tabik.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s