Catatan yang tersisa dari Kampanye Pilpres 2014

Selama periode kampanye pemilihan presiden tahun 2014, saya melakukan banyak kultwit di TL. Mau dibuang kok sayang. Jadi saya satukan saja pada satu entri di blog ini. Bisa dibaca secara terpisah dari satu topik ke topik yang lain. Silahkan.

11 Juni 2014.
Catatan dari Debat Presiden.

Kita beruntung. Prabowo dikelilingi oleh banyak orang tolol. Atau sedikitnya, oleh para yes man.

Karena dengan persiapan yg lebih baik, dia mustinya bisa membalik keadaan untuk serangan JK terhadap kasus HAM.

Orang yg telah memilih baik jokowi atau prabowo tidak akan terpengaruh. Mereka yg masih belum memilih adalah targetnya.

Undecided voter ini tidak peduli dengan HAM. Kalau peduli mereka sudah ada di barisan Jokowi. Ngga perlu defensif.

Kartu yg dia harus mainkan adalah ketegasan pemimpin dan kecintaan negara. Bukan mengalihkannya ke atasan. Weak.

Dia bisa mulai dengan mengucapkan terima kasih kepada JK. Pertanyaan itu membuka kesempatan untuk menjelaskan posisinya.

Argumennya harus dibangun melalui perubahan nilai bernegara. Dari stabilitas menuju real demokrasi. Dia adalah bagian dari pelindung.

Dia bisa tambahkan perubahan nilai bernegara ini akan banyak membuat para pahlawan jadi penjahat. Atau sebaliknya.

Dalam ukuran hari ini, Jendral McArthur itu bisa jadi penjahat perang. Menjatuhkan bom atom di pendudukan sipil

Dia harus bilang bahwa ancaman terhadap stabilitas negara itu adalah real. Buktinya berserakan dari ambon, poso, aceh.

Akui secara jantan bahwa inisiatif penculikan (bisa diperhalus dengan pengamanan) itu keliru. Tapi pendorongnya cinta negara.

Masih banyak kok orang2 bodoh yang akan percaya dengan itu. Bahkan mereka bisa kagum dengan ketegasannya.

Sekali lagi kita beruntung. Mudah-mudahan makin banyak orang bodoh yg bergabung di sekelilingnya. :p 
12 Juni 2014.

Tentang independency vs neutrality media

Saya kira harapan agar Media bersikap netral itu salah arah. Independen memiliki makna yang berbeda dengan netral. Yg dituntut adalah independensi.

Pertanyaan pertama tentunya adalah independensi atau bebas dari apa? Utamanya tentu saja dari kekuasaan negara.

Untuk itu, dalam pemerintahan yg demokratis, pemerintah tidak bisa menutup media. Yg bisa cuma pengadilan.

Namun, patut digaris bawahi, ancaman kebebasan itu datang dari ketakutan. Sehingga pers harus dilindungi dari mereka yg bisa mendatangkan ketakutan.

Persoalannya, apakah pemilik media bisa mendatangkan ketakutan bagi pekerja pers? Ya dan tidak.

Pekerja pers bisa mengatakan bahwa dia tidak kuasa menolak perintah pemilik media karena takut dipecat. Validkah?

 Seperti juga semua pekerjaan, pekerja pers mengikat dirinya dengan perusahaan melalui perjanjian kerja yang dilindungi undang-undang.

Perlindungannya ada di situ. Bunyi undang2nya adalah sesuatu yg dianggap adil baik bagi pekerja atau yg memberi pekerjaan.

Bagi saya, pekerja pers tidak punya alasan untuk takut pada pemilik media. Kalau nanti dia dipecat ya minta saja kompensasinya. Fair.

Lain halnya dengan ketakutan terhadap mereka yg memang bisa mendatangkan bahaya bagi mereka. Penguasa, polisi, preman atau milisi.

Ketika dia sudah independen, apakah dua harus netral? Tidak. Tapi dia harus professional. Dia punya code of conduct dan ethic.

Media memang punya kekuatan untuk mengarahkan pilihan masyarakat. Kita tidak hanya bicara politik. Kita bicara konsumsi secara umum.

Dalam cultural diffussion, media bertindak sebagai gate keeper. Di situ selalu ada keberpihakan. Kepada rakyat?

Saya selalu bilang, kebodohannya ada di situ. Beranggapan bahwa rakyat itu suatu entitas yg homogen dengan kepentingan yg sama. Tidak.

Setiap media justru harus punya perspektif terhadap apa yang dianggapnya baik. Ada ideologi di sana. Di situ letak keberpihakannya.

Perspektif atau ideologi ini tidak homogen. Hanya pemerintah fasis yg ingin membuatnya homogen. Ingat Pancasilanya Soeharto?

Hari hari ini kita diliput kecemasan bahwa pemilik media memiliki keberpihakan kepada uang dan kekuasaan. Kenapa cemas? Toh, sudah sifatnya.

Bagi saya, ini justru pengingat. Saat kita menginginkan masyarakat untuk memiliki perspektif yg kita inginkan, ya harus bangun media. Simple.
13 Juni 2014

Saat dukungan pada Prabowo terasa menguat.

Beberapa bulan lalu, saya kira pilpres sudah selesai. Jokowi akan melenggang ke istana. Makin ke sini saya semakin takut.

Jarak keunggulan elektabilitas jokowi dan prabowo semakin kecil. Ancaman kembalinya orde baru semakin nyata.

Kalau saya saja mulai merasa ada kemungkinan pemerintahan fasis berulang, mustinya optimisme kubu Prabowo juga semakin kuat.

Ini yg bisa mengubah cerita sejarah. Band wagon effect. Orang tidak mau mendukung seseorang yg dianggapnya akan kalah.

Saat melihat jagonya punya harapan, mereka beramai ramai kembali ke habitatnya. Connard!

Kita yg ada di media sosial mustinya tidak terlena. Jokowi menang di sini. Tapi pertempuran sebenarnya terjadi di lingkungan2 warga.

Diakui atau tidak, kelas menengah ngehe yg merajai media sosial, sering tidak punya akar. Modal jempol kita memang bukan apa apa.

Apa yang akan terjadi tanggal 9 Juli nanti ada ditangan kita. Akankah kita biarkan negara kembali mengancam kebebasan kita?

Saya sarankan untuk lakukan hal sederhana. Bicara dengan mereka yang bekerja untuk kita. Saya kira mereka akan dengar. Yuk. 
18 Juni 2014

Memahami fasisme pada Prabowo.

Argumen bahwa Prabowo tidak punya bibit fasis karena dia hanya mengikuti perintah atasan adalah argumen sampah.

Dalam argumen itu tersirat, iya penculikan ini salah. Tapi bukan salah saya. Salah atasan saya.

Atasannya siapa? Dia bilang di pepabri, Soeharto. Orang yg mau dia angkat jadi Pahlawan kalau dia jadi Presiden. Lingkar otak?

Sudahlah. Saat Hitlet merambat menuju kekuasaan, rakyat jerman tidak punya banyak rekam jejak untuk mengenali watak fasisnya.

Bahkan Soeharto pun, sebelum berkuasa lebih dilihat dari skandal kolusi berasnya. Dia tidak terlibat dalam operasi2 gelap.

Sekarang, kita mau mengangkat presiden dengan rekam jejak sebenderang itu. Di tim-tim, irian, jakarta. Sebodoh apa kita?

Seberapa susah sih untuk melihat bahaya dari pemerintahan fasis? Atau kita sedang menipu diri, bahwa itu tidak akan terjadi lagi?

Masa transis demokrasi kita belum selesai. Kebebasan yg kita nikmati lima belas tahun ini belum berakar di masyarakat.

Ancaman dari kelompok fundamentalis justru semakin marak dengan kebebasan itu.  The silent majority gamang.

Kelompok yg memperjuangkan hak-hak dasar ini, masih yang itu-itu juga. Belum masuk ke arus besar.

Dilawankan dengan kesewenangan di depan mata, kelompok mayoritas ini masih diam. Bukan masalah kami. Too bad.

Prabowo meniti karir dalam jaman keemasan fasisme soeharto. Yg dia tau adalah cara mengendalikan masyarakat dengan ketakutan.

Dia tidak terbiasa dengan demokrasi. Bahkan partainya pun tidak pernah mengadakan muscab/musda sebagai jenjang demokrasi.

Lalu kita mencoba berprasangka baik? Mempertaruhkan masa depan against all the past data? IQ?
23 Juni 2014

Jangan berharap pada kebijakan ekonomi. 

Saya sih dari awal udah bilang, konsep ekonomi kedua calon ngga ada yang mutu. 

Pembangunan infrastruktur beserta program kesejahteraannya Jokowi ngga jelas duitnya dari mana.

Apalagi Prabowo.  Duit kok datang dari kebocoran.  Cermin praktek dia dan kroninya selama ini.

Keduanya ngga ada yang mau mendiskusikan masalah besar didepan mata. Subsidi BBM. Penguras duit yg harusnya lebih berguna.

Masalah BBM tidak bisa cuma diatasi dengan konversi gas. Apalagi dengan tidak menjual bbm bersubsidi di hari libur. IQ?

Subsidi BBM ini adalah jantung permasalah ekonomi. Karena bagaimanapun juga penggerak semua ini adalah energi.

Ketidakadilan distribusi BBM telah melahirkan ketimpangan pembangunan yang besar antara jawa vs luar jawa.
Ayam dan telur.

Pengusaha enggan berinvestasi di daerah karena mahalnya harga energi. Infrastruktur logistik didaerah tidak berkembang karena demand terbatas.

Siapapun presidennya harus berfikir untuk mengunakan subsidi BBM ini sebagai instrumen untuk meratakan pembangunan.

Konsepnya bukan dengan menaikkan harga BBM bersubsudi. Namun dengan mengatur alokasinya. Bukan lagi berdasarkan demand.

Saya pernah bikin tulisan tentang ini http://wp.me/p1peJz-1H .  Ide awalnya tentang pemisahan SPBU pertamax dan premium.

Yg relevan dengan diskusi kita adalah sistem penjatahan.  Kita paksa pemerintah mengurangi alokasi bbm bersubsidi du jawa.

Kita buat ketersedian bbm bersubsidi di daerah sebagai pemicu pemerataan. Pengusaha akan berhitung. Realokasi usaha bisa terjadi.

Pada awalnya ketersediaan itu di daerah, ngga ada yg makan. Artinya subsidi berkurang. Duitnya bisa dialokasikan bangun infrastruktur di daerah itu.

Dilain pihak, di jakarta atau kota besar, pengguna akan dipaksa secara natural beli bbm non subsidi. Terasa mahal. Bisa memicu untuk pindah

Bagaimana dengan mengatasi kebocoran dalam sistem quota ini? Ya tugas pemerintahlah mengamankannya. Mampu? 

23 Juni 2014

Catatan setelah Debat Presiden

Saya kira ada masalah dengan format debatnya. Esensi debat adalah menandingkan pilihan yang berbeda. Pilihan yg mengandung trade off.

Bagi saya, format yg ada hanya mengedepankan ketrampilan mengangkat isu. Langkah maju tapi kurang.

Debat kemarin seharusnya mempertentangkan perbedaan fokus pada politik internasional dan ketahanan nasional. Ketemu bedanya?

Dukungan terhadap kedaulatan Palestina itu jelas bukan inti perbedaan.  Dari dulu Indonesia dukung. Pinternya Jokowi aja angkat isu itu.

Prabowo malah nglantur luar biasa.  Menarik politik international ke arah ekonomi nasional jelas off topic.

Tentang ketahanan nasional, sebenarnya jokowi sudah membuka pintu debat. Dia menekankan pada ketahanan maritim. Retorika atau rencana program?

Kalau janji jokowi ini dilakukan, artinya AL akan menjadi kekuatan utama TNI kita. Prabowo yg AD tentu punya argumen berbeda. Kelahi!

Usulan jokowi pakai drone ini entertaining. Tapi masalah besarnya adalah lemahnya AL. Dan ini butuh biaya buat membangunnya. Ada trade off.

Pertanyaan ketiga tentang perlindungan TKI ini tidak tajam. Jawabannya jelas normatif. Mestinya tentang kebijakan membayar diyat bagi kriminal.

Saling tanya antar capres ini menarik. Tapu follow up nya yg kurang. Bertanya itu dengan anggapan ada titik lemah yg bisa diserang.

Jokowi nanya perubahan policy apa yg mau dilakukan. Antisipasinya apa? Toh jokowi ngga melanjutkan dengan bilang: yg ini harus diubah…

Apalagi Prabowo. Dengan jawaban senormatif itu dari Jokowi, dia ngga akan bisa kemana mana. Percuma.

Sesi berikutnya jauh lebih menjanjikan. Retorika bikin panser sendiri atau beli panser dari luar. Again, ngga jadi apa apa.

Dalam soal konflik di laut cina selatan, sebenarnya Prabowo bisa di atas angin. Jokowi bilang kita ngga punya kepentingan. Whaaat?

Sungguhpun kita tidak terlibat, tapi kepentingan kita cukup besar di sana. Prabowo ngga mampu menunjukkan ini. Akhirnya, sama saja deh.

Soal Australia mereka punya pandangan sama. Lalu debatnya buat apa? Padahal di situ potensi trade off nya besar.

Di twitter aja urusan apakah perlu kita minta agar australia minta maaf untuk insiden mata-mata, jadi debat berkepanjangan. Meh!

Again, dalam sesi yg seharusnya menjanjikan debat, ternyata lewat begitu saja. Bukan menangkis/menyerang, malah pindah topik.

Secara total, panggung debatnya hanya jadi panggung retorika. Yg menang? Keduanya ngaku. Yg kalah? Penonton.

24 Juni 2014.

Melakukan persuasi agar orang kaya juga pilih Jokowi.

Pendukung jokowi utamanya adalah middle class. Di low class, Prabowo unggul. Tuduhannya adalah suksesnya kampanye hitam dan budaya patron. Masuk akal.

Lucunya, gol high class memperlihatkan posisi yg sama. Sebagai golongan terdidik, sukar membayangkan mereka terpengaruh dengan kampanye hitam.

Artinya, mereka pilih prabowo karena dengan informasi yg ada mereka percaya Prabowo lebih menguntungkan mereka.

Menuduh gol high class sebagai golongan korup yg ingin mempertahankan status quo, saya kira tidak produktif.

Mari kita lihat posisi mereka terkait isu-isu sepanjang kampanye capres ini. Mungkin kita jumpai akarnya.  Mungkin kita bisa bicara pada mereka.

Jokowi adalah kita jelas ngga resonate di telinga mereka. 
Orang kaya bicara tentang superiority. Bukan kebersamaan.

Isu pluralisme, kebebasan berpendapat adalah nice touch. Tapi bukan driving faktor. Mereka tidak tersentuh secara langsung.

Isu soal ham/fasisme jelas tidak menyentuh mereka. Diuntungkan oleh orde baru, sering mereka bilang, ham ini kebablasan.

Jadi, apa sih concern orang-orang kaya ini? Saya duga utamanya adalah, strong governent dan business friendly environment.

Isu strong government ini makanan empuk kubu Prabowo. Hanya karena orang sering salah persepsi tentang ini.

Strong government yg dibutuhkan sebenarnya diperlukan ada di domain penegakan hukum. Bukan militernya fasis. Rancu.

Jadi yg kita perlukan adalah masif kampanye tentang strategi penegakan hukum ini.  Tanpa harus menjadi fasis.

Jelaskan bagaimana Jokowi memberantas preman, menertibkan jalan dan ruang publik, memastikan hukum tegak. Berikan road map

Business friendly environment, sering dibahas. Jokowi masih terpaku di aspek birokrasi. Banyak yg skeptis. Nyatanya di DKI hangat2 tai ayam.

Bicara tentang rencana pertumbuhan atau bangun ini-itu, jelas useless.  Mari bicara tentang insentive ekonomi. Lebih mudah diantisipasi.

Kalau mau bangun infrastruktur laut, apa keringanan pajaknya. Siapa yg dapat. Apa komitmen bantuan pembiayaannya. Such things.

Orang kaya harus diyakinkan bahwa dibawah pemerintahan jokowi, konsistensi kebijakan akan dijaga. Ngga bisa tambal sulam.

Orang kaya juga voters. Jangan biarkan kubu Prabowo memenangkan kelompok ini tanpa usaha. Hidup orang kaya!

26 Juni 2014

Antara strong government vs fascisme. 

Saya mencoba menjelaskan beda antara fasis dan pemerintahan yang kuat. Ngga gampang. Karena kita selalu terpaku pada orang. Bukan sistem.

Fasisme, pada prinsipnya adalah negara otoritarian. Dimana warga negara tidak memiliki hak atau kuasa untuk melawan pemerintah.

Umumnya ditandai oleh 3 karakteristik. Mitos tentang dekadensi/keterpurukan, mitos tentang kelahiran kembali/bangkit dan ultra nasionalis.

Saya tidak perlu memperjelas kesamaan dari komponen ini dengan tema kampanye Prabowo. Facist at the very heart.

Lalu, fasis masalahnya apa? Tujuan pemerintah fasis (selain penghambaan nafsu hedonis diktatatornya) adalah dominasi. Ke luar dan ke dalam.

Ke luar, dia merupakan ancaman bagi negara-negara tetangganya. Kita tidak cuma bicara pencaplokan wilayah tapi juga pengaruh.

Ke dalam, dia memastikan semua warga berlaku seperti yang di tetapkan negara/pemerintah. Baik dengan hukum atau teror.

Warga negara diminta mengabdi pada negara. Dalam kasus ekstrim, negara (dalam hal ini diktatornya) adalah “tuhan” baru.

Fasisme selalu bicara tentang superioritas suatu kelompok. Umumnya adalah etnis terbesar di wilayah itu. Ingat Soehato dengan jawanisasi?

 Warga negara dilarang berfikir untuk dirinya. Jadi semua kebebasan berfikir atau berpendapat tinggal mimpi.

Perbedaan pendekatan antara pemerintahan kuat dan fasisme ada pada bagaimana mereka membuat warganya tertib.

Pemerintahan yang kuat, percaya pada penegakan hukum. Hukum dan aparatnya yg dibikin kuat.

Fasis membuat penertiban melalui teror negara atas warga. Melalui 3 jalur. Dinas intelijen, milisi dan militer.

Anda yg merasa kaum mayoritas, mungkin merasa bahwa fasisme menguntungkan anda. Percayalah itu salah.

Anda ngga akan majoritas di semua lini. Untuk jadi golongan superior, anda harus laki2, jawa, islamnya FPI, heteroseksual, kelas pekerja/buruh atau elit partai.

Jadi kalo anda dukung Prabowo, sebenarnya anda dukung kurang dr 10% orang untuk berkuasa atas diri anda melalui teror. Mau?
27 Juni 2014

Tentang ketakutan pada komunisme.

Sebenarnya akar fobia terhadap komunisme itu terdiri dari dua arah. Fasisme yg dipertontonkan stalin dan atheisme nya Marx.

Dilihat dari kondisi hari ini, sepertinya ketakutan terhadap pengaruh atheisme lebih besar. Mereka ngga takut Prabowo.

Ini adalah hasil doktrin orde baru. Dimana orang dilarang untuk memahami Marxism sembari dicekokin soal atheism nya Marx.

Padahal, kritik agama bagi marx hanya jadi pintu pada kritik masyarakat. Menyadari bahwa yg perlu dikritisi itu bukan agama tapi manusia.

Dia memang atheist. Tapi dia bukan penganjur orang untuk jadi atheis. Dia ingin membelokkan fokus kepada realitas sosial.

Kita perlu memahami konteksnya. Saat itu mainstream filsafat yg dibawa Hegel, menjadikan roh sebagai realitas awal. Marx mencoba mengoreksi.

Dalam perkembangannya, marxisme atau juga komunisme tidak serta merta atheist. Tan Malaka contohnya. Dan banyak lagi.

Mereka memang memisahkan hubungan spiritual dan hubungan sosial. Fokus mereka tentunya di hubungan sosial ini.

Saya kira pemisahan ini wajar dalam konteks menghindari agama dominan dalam masyakat beragam.

Ya sih saya redundant. Orang yg memahami yg saya katakan, tidak perlu lagi diyakinkan. Huh! 
28 Juni 2014.

Tentang Jokowi dan tuduhan komunis

Ada elemen PDIP yg tidak melihat bahwa pertarungan ini harus dimenangkan bersama.

Beranggapan bahwa orang lain hanya menumpang di perahu mereka. Yang untuk batas tertentu, memang benar.

Tapi saya di sini tidak untuk mendukung pemikiran kiri. Apalagi untuk mengembalikan kejayaan komunisme.

Saya ada di sini untuk menolak fasisme. Baik fasisnya militer ataupun komunisme. Dan saya percaya Jokowi bukan komunis.

Ketika, Jokowi diisukan komunis dan anda bilang apa salah komunis? Anda membuat perjuangan ini menjadi lebih berat dari seharusnya.

Saya berempati pada penderitaan anda di masa orde baru. Rezim tiran yang menjadikan komunis sebagai korban untuk dikambinghitamkan.

Tentu saja saya tidak ingin sejarah berulang. Karena kaum saya bisa saja jadi kambing hitam berikutnya.

Hanya tinggal dua minggu. Mari menahan diri. Tutup mata pada upaya memutus asosiasi Jokowi dan komunisme.

Nanti pada saatnya, anda perlihatkan. Bahwa komunisme tanpa fasisme, tidak harus berarti buruk.

30 Juni 2014

Fasisme harus membuat anda takut.

Beberapa pihak berupaya untuk undermine isu fasis ini. Mengatakan bahwa ketakutan ini lebay. Be my guest.

Generasi ayah saya tidak punya clue terhadap apa yg akan terjadi pada saat Soeharto naik ke panggung kekuasaan.

Soeharto tidak terdengar punya banyak jejak darah terhadap penduduk sipil sebelumnya.

Namun, faktanya, ketika kuasa dia membantai lebih dari 500 ribu orang. Menjalankan kekuasaan fasis dengan membelokkan UU.

Kita sekarang lebih beruntung. Kita punya semua rekam jejak. Kita tahu apa yg Prabowo pernah katakan dan lakukan. Ngeri.

Anda bilang jaman sudah berubah. Betul. Jangan mau kembali. Karena salah satu rencana Prabowo, kembali ke UUD 45!

Undang-undang yang sama yang mengijinkan Soeharto menjadi diktator selama 32 tahun. Mau lagi?

Anda bilang tidak semudah itu. Benar. Tapi mesti diingat, UU yg ada masih bisa digunakan sebagai perata jalan menuju dictactorship

Tifatul aja dengan UU/PP yg ada sudah bisa main blokir atau ancam pidana. Prabowo bisa pakai itu buat bikin kita mingkem.

UU Ormas yg ada bisa membatasi hak kita berserikat. Anda tau nantinya dipakai buat apa? Buat memastikan penentangnya diam.

Dwi fungsi ABRI memang sudah dihapus di DPR. Namun di level eksekutive. Mereka cuma dormant. Siap untuk dihidupkan lagi.

Dan kepolisian, masih belum diapa-apakan sejak reformasi. Mentalitas anjing penjaga kekuasaan masih tegas di sana.

Belum lagi milisi-milisi berbasiskan agama atau kedaerahan. Mereka akan jadi alat teror yg efektif.

Ayolah. Buka mata dan hati. Karena kalau pilihan anda keliru, bisa jadi anda akan jadi korban tirani baru.
1 Juli 2014

Masih tentang ketakutan akan tirani

Saya tidak sedang membantu jokowi menjadi presiden. Saya sedang menolong diri saya sendiri. Dari tirani.

Saat Prabowo jadi diktator, sasaran tembaknya adalah orang-orang seperti saya. Mereka yang ingin berfikir merdeka.

Bukannya kami merasa lebih baik atau pintar dari orang lain. Sama sekali tidak. Tapi kami memang punya pandangan berbeda.

Kami sering diasosiasikan dengan kekufuran, kebebasan seksual, keblinger.  Tapi sejatinya, kami adalah para humanis.

Bagi kami, moralitas ada pada level individu. Bukan urusan negara. Negara mengurus hukum. Yang mana toh akan kami taati.

Negara tiran memilihkan moral warganya. Sembari mengumbar nafsu kelas penguasanya. Kami tak akan diam. Tapi pasti dibungkam.

Esensi kemerdekaan adalah kebebasan dari ketakutan dan kesempatan untuk mewujudkan potensi diri. Ini yang akan dirampas.

Kita masih punya sedikit waktu untuk menolong diri kita sendiri. Mari.
11 Juli 2014

Setelah Pemungutan Suara

Hari hari ini saya bersimpati pada relawan keduabelah pihak yang berupaya untuk mengawal suara kandidat yg diusungnya. Tidak mudah.

Kosa kata mengawal memang menyiratkan akan ada bahaya di sana. Kecurangan yg akan datang dari lawannya. Haruskah?

Negeri ini memang punya masalah dengan social trust. Utamanya karena institusi sosial memang tidak berjalan dengan baik.

Pemimpin yang korup. Pemuka agama yang materialistik. Penegakan hukum yang tidak berjalan. Kita membangun sinisme.

Tiap hari kita berada di situasi akan dicurangi. Berebut angkutan umum. Antrian di jalan diserobot. Pemotor yg membahayakan. Tiap hari.

Jadi mudah buat kita untuk berfikir akan ducurangi. Despite the fact bahwa KPU telah berusaha membuatnya transparan.

Anda, dan tentunya semua orang, sekarang bisa mencek kebenaran input  formulir C1 di website KPU. Perangkat pengawasannya disediakan.

Dan jangan selalu berfikir bahwa kesalahan input di sana sebagai kecurangan. Ada lebih dari 500.000 formulir!

Kesalahan pasti terjadi. Tidak semuanya dengan niat jahat. Waspada. Namun tidak harus menuduh.

Kedua kubu kini membangun narasi bahwa mereka dicurangi atau akan dicurangi. How sad is that?

Saat kubu 01 dengan PD bilang tunggu hasil KPU, kubu 02 langsung berfikir: “Ada apa? Pasti ada scenario curang!” Harus gitu?

Padahal bisa saja mereka hanya tidak percaya pada hasil QC. Bahwa mereka hanya membangun harap bahwa QC keliru.

Selalu ingat, grass root pendukung kedua belah pihak adalah orang yang sama baiknya atau sama jahatnya. Orang seperti saya dan anda.

Orang-orang yang yakin terhadap hal yang berbeda. Tidak harus disikapi dengan rasa bermusuhan. Dan kenyataannya memang tidak.

Setelah semuanya usai, pada 22 Juli nanti, tetap saja kita harus membangun negeri ini. Negeri yang kita cintai sepenuh hati. Keep calm.
21 Juli 2014

Catatan menjelang keputusan KPU

Mendukung kandidat presiden yg berbeda sih biasa. Meyakini hal yg beda. Saya bilang prabowo fasis, anda bilang Jokowi boneka. So what?

Saling maki di TL memperdebatkan pilihan capresnya ya anggap biasa aja. Namanya juga TL. Rusuh.

Tapi ada titik berangkat yang mustinya sama. Ingin agar kita semua bergerak ke Indonesia yang lebih baik. Melalui proses demokrasi.

Saya bisa memahami kalau pilihan menghormati proses itu tergantung pada hasilnya. Tapi tentu tidak bisa membenarkannya.

Apakah KPU selalu benar? Dari awal saya selalu bilang tidak. Karenanya musti dikawal. Oleh masing2 kubu.

Apakah hanya satu kubu saja yg curang? Ya engga lah. Keduanya punya motivasi untuk mengubah hasil demi kemenangan.

Karenanya kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kawalpemilu.org dan crowdsource yg lain. Mereka bantu kita mengawal demokrasi ini.

Tanggal 22 Juli mendekat, dan jika tidak terjadi penyimpangan yg substansial, jokowi akan memenangkan race ini.

Buat para pendukung 01 di TL, saya ingin bilang,  it’s been a good fight. Let’s be a good sport.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Catatan yang tersisa dari Kampanye Pilpres 2014

  1. Fazwar Wahid says:

    Napak tilas pilpres 2 tahun yang lalu. Akankah pertarungan pilkada DKI 2007 menjadi sekuelnya?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s