Transportasi Kota. Kembali ke Persoalan Awal

Dalam mendiskusikan permasalahan transportasi Jakarta, ada pertanyaan penting yang perlu diajukan. “Kenapa fokus pembahasan kita terpaku pada pembangunan infrastruktur?”. Debat yang terjadi seolah terpusat pada alternative tentang pembanguan MRT, ruas jlan tol, jalur MRT, penghidupan kembali trem dsj.

Padahal yang namanya pemerintah, fungsi awalnya adalah untuk mengatur / mengelola kepentingan bersama. Core expertise nya ada pada pengelolaan. Tentu saja ini diluar tugas pemerintah yang lain yaitu melindungi segenap warganya. Ada fungsi pengelolaan kepentingan ini yang bisa diprivatisasi namun selebihnya merupakan keahlian yang memang harus dijalankan oleh para birokrat.

Kembali ke masalah transportasi, yang selama ini terjadi adalah ketidak mampuan pemerintah kota baik dari segi finansial atau manajerial dalam mengelola transportasi publik. Ada kecenderungan untuk memindahkan beban ini kepada swasta yang jelas jelas pemburu rente. Hal ini sudah terjadi menahun dari jaman Ali Sadikin sehingga kita melihatnya sebagai norma. Ini salah.

Pemprov DKI tidak pernah hands on dalam pengelolaan transportasi publik. Sejak PPD, lalu bus swasta, metromini, kopaja dan sebagainya, pemprov hanya bertindak sebagai regulator. Itupun tidak dilakukan dengan baik.

Padahal, sebagaimana yang saya pelajari di MIT ketika saya mengambil mata kuliah economic transportation (nyombong dikit, bolehlah), usaha transportasi ketika dikelola dalam persaingan bebas dalam jangka panjang hanya akan mampu menaruh harga di titik AVC (average variable cost). Artinya dia tidak akan mampu mengembalikan investment dan bahkan fixed costnya. Untuk itu transportasi sebaiknya memang dikelola oleh pemerintah dengan subsidi.

Memang benar ada cara (dan ini memang digunakan) untuk menetapkan tarip sehingga pengelola transportasi (swasta) bisa mendapatkan harga di atas AVC. Namun perlu difahami bahwa tingkat efisiensi dari masing2 pengelola ini berbeda beda.  Ini membuat mereka dengan skala lebih kecil akhirnya gagal.

Yang kemudian terjadi adalah apa yang kita saksikan sehari hari. Bus kota, Kopaja dan Mikrolet beroperasi jauh dibawah tingkat kepantasan. Ini semua hanya konsekuensi logis dari cara salah yang ditempuh oleh pemerintah kota.

Saya ingin mengingatkan bahwa bus kota, kopaja dan mikrolet ini merupakan tulang punggung dari moda transportasi kota. Cara kita bertempat tinggal dan hidup tidak akan membuat angkutan massal seperti MRT, atau trem efektif. Mereka hanya penunjang. Jadi mari kita kembalikan fokus kita pada angkutan jalan raya ini.

Baiklah, kita harus realistis. Kita tidak bisa mengharap pemerintah kota mampu untuk mengambil alih pengelolaan transportasi jalan raya ini secara serta merta. Kita perlu memikirkan peta jalannya.

Dalam pengalaman kita sebagai warga kota, apakah kita melihat bahwa jumlah angkutan umum kita kurang? Kalau anda datang ke terminal2, baik resmi maupun gelap bukan pada saat jam sibuk, maka anda akan liat antrian luar biasa. Kalau anda tanya kepada sopir-sopir mikrolet itu, berapa trayek pp yang bisa ditempuh dalam sehari maka mereka pasti bilang “Kalo dapet 4 perjalanan PP itu udah untung”. Terlalu banyak idle time yang artinya jumlah kendaraan cukup.

Namun pada saat rush hour, kita semua berebut untuk mendapatkan tempat di angkutan umum. Kita menunggu berjam jam.

Dengan demikian, langkah awal pengelolaan (hands on) dalam angkutan kota adalah penyediaan buffer bagi rush hour. Tentu saja ini tidak gratis. Namun jelas bukan untuk memperoleh keuntungan.

Dalam pada itu, pemerintah kota juga perlu untuk merealokasi atau melakukan trimming pada jumlah angkutan yang sebenarnya sudah terlalu banyak untuk waktu diluar jam sibuk. Dalam jumlah yang lebih sedikit per trayek (namun dicukupi oleh pemerintah kota dalam jam sibuk), angkutan umum mampu untuk menghasilkan perjalanan yang lebih banyak.

Sebagaimana yang telah disebut sebelumnya, kepemilikan angkutan umum oleh perorangan dalam jumlah yang kecil tidak akan efisien. Pada saat ini ribuan angkutan umum dimiliki oleh mereka yang hanya punya dua atau tiga kendaraan. Bahkan saya kira banyak juga yang hanya memiliki satu kendaraan.

Pemrintah kota harus melakukan sesuatu tentang ini. Banyak altenatif. Dari yang sangat harsh, penetapan minimum kepemilikan jumlah angkutan sampai yang affirmative yaitu pemberian subsidi kepada pengusaha angkutan perorangan. Namun yang diharus dipastikan, pemerintah kota memiliki kendali yang cukup tentang ini. Dan dilakukan!

Regulasi tentang kelayakan angkutan umum itu cukup ketat dan baik. Namun pada prakteknya sangat kotor dan mencederai kepentingan publik. Ini, sekali lagi, adalah persoalan manajemen. Persoalan yang selama ini disembunyikan dibalik kurangnya infrastruktur.

Poin utama saya adalah pemerintah kota harus merubah cara pandangnya tentang pengelolaan transportasi. Ini adalah area dimana pemerintah kota harus belajar untuk mengelolalanya sendiri.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s