Kenapa poligami harus ditentang tapi jangan dilarang

Kontroversi poligami menghangat lagi di TL. Mungkin dipicu oleh berita Dick Doang Kawin Lagi. Bagaimanapun, postingan menentang dan membela poligami jadi marak lagi. Diskursus yang menarik sampai ada postingan di TL saya yang ingin mengkriminilisasi pelaku poligami. Ide pelarangan poligami sepertinya merupakan ujung dari kemuakan publik terhadap praktik-praktik poligami. Namun apakah memang harus demikian?

Saya ingin mendiskusikannya dalam konteks peran negara dalam wilayah privat. Sebelumnya, tentu saja saya harus berhasil memberikan argumen bahwa siapa yang ingin kita kawini semata mata urusan privat. Mari dimulai.

Pertanyaan dasarnya apakah Negara itu dan apakah kekuasaan yang kita berikan terhadap Negara?

Jawaban dari pertanyaan ini tentu saja sangat ideologis. Kalau anda seorang yang menganut faham religious – absolutism, maka Negara adalah bentuk perpanjangan kekuasaan Tuhan. Negara berhak melakukan apa saja terhadap rakyatnya atas nama ayat-ayat Tuhan. Namun tentu saja faham ini sudah kehilangan legitimasinya beberapa abad yang lalu.

Faham yang kini kurang lebih disepakati oleh negara-negara demokratis kurang lebih bertumpu pada kontrak sosial. Negara ada untuk memenuhi social order yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Batasan social order ini sangat lentur. Ini yang selalu menjadi topik perdebatan antara kaum puritan dan liberal.

Bagaimana dengan perkawinan? Saya berpendapat bahwa ada perbedaan besar antara kaidah yang mengatur siapa yang boleh kita kawini dan kaidah yang mengatur tentang hak dan tanggung jawab mereka yang terikat pada suatu perkawinan. Yang pertama adalah wilayah privat sedangkan yang kedua ada dalam domain Negara. Pendapat ini jelas liberal.

Mengapa pilihan dalam perkawinan merupakan wilayah privat? Mari kita diskusikan apa itu wilayah privat dan mana yang bukan.

Wilayah privat hadir dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan penghormatan atas hak milik. Semua upaya individu untuk memperoleh harga diri, otonomi dan interaksi sesama yang didasarkan pada kebebasan di atas dijamin sebagai hak dalam wilayah privat mereka. Artinya Negara tidak boleh ikut campur.

Tentu saja ada batasan-batasan dalam wilayah privat ini. Utamanya adalah:
1. Keamanan Negara
2. Keselamatan masyarakat
3. Kesejahteraan masyarakat
4. Pencegahan terhadap kejahatan
5. Perlindungan terhadap kesehatan orang lain
6. Perlindungan terhadap moral orang lain
7. Perlindungan terhadap hak orang lain
8. Perlindungan terhadap kebebasan orang lain

Hanya delapan perkara ini yang bisa membuat Negara masuk ke wilayah privat.

Jika kita lihat, bagaimana mungkin pilihan tentang siapa yang akan kita kawini bisa memenuhi kedelapan unsur ini.
Mungkin akan ada argumen: Bagaimana dengan yang nomer 6?
Mari kita fikirkan bersama. Apakah benar poligami yang dilakukan oleh orang lain akan membuat moral kita rusak? Selemah itukah kita?

Jadi, siapa yang hendak kita kawini berada dalam wilayah privat. Sepanjang tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang terkait, maka seseorang tidak pernah boleh dilarang mengawini orang yang dipilihnya. Pihak-pihak yang terkait ini siapa? Yang pertama tentunya adalah ke dua orang yang hendak menikah. Dalam pandangan saya, kawin paksa tidak pernah dapat dibenarkan. Yang kedua, adalah orang orang yang telah terikat perkawinan dengan orang orang yang hendak kawin. Kenapa mereka harus disertakan? Utamanya karena mereka memiliki ikatan hukum dengan mereka yang mau kawin.

Kontra argumen pertama adalah mereka yang berada dibawah umur. Apakah diperbolehkan? Tentu saja saya menentang setiap perkawinan dimana salah satu atau keduanya berada dibawah umur. Kenapa Negara diperkenankan untuk melarang orang yang hendak mengawini mereka yang berada dibawah umur? Jawabannya mudah. Mereka yang dibawah umur dianggap belum memiliki kedewasaan untuk mengikatkan diri secara hukum. Hal yang berlaku universal. Anak anak tidak diperkenankan untuk mengikat perjanjian hukum lainnya seperti bekerja, menjual asset, dan lain lain. Dalam hal ini tentu saja perkawinan harus mengacu pada hal tersebut.

Kontra argumen berikutnya adalah perkawinan beda agama atau sesama gender. Apakah diperbolehkan? Menurut saya, tentu saja boleh sepanjang sudah dewasa dan tidak ada keberatan dari pihak pihak yang terkait. Bukankah ini bertentangan dengan hukum agama? Sekali lagi saya menempatkan agama dalam wilayah pribadi dimana Negara tidak boleh ikut campur. Anda boleh menentang tapi Negara tidak boleh melarang.

Kontra argumen berikutnya adalah poliandri. Apakah diperbolehkan? Menurut saya silahkan sepanjang suami yang terdahulu memperbolehkan. Dasar berfikirnya tetap sama. Negara baru masuk jika ada keberatan dari pihak pihak yang terkait.

Terkait dengan ketidaksetujuan kita dengan poligami maka advokasi yang kita lakukan harus tertuju pada masyarakatnya. Berikan edukasi tentang adanya ketidak adilan disana. Mungkin dampak negatf terhadap anak anak mereka yang diasuh dalam perkawinan poligami. Banyak sisi.

Jadi, mari kita tentang pologami tapi jangan minta Negara untuk melarang. Okay?

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s