Solusi BBM Bersubsidi – Jalan Ketiga

Hari hari ini mungkin merupakan hari hari penting bagi kelangsungan pemerintahan SBY. Sidang Paripurna DPR telah memutuskan tidak boleh ada kenaikan harga BBM bersubsidi dalam 6 bulan ke depan. Pemerintahan SBY harus memutar otaknya agar mampu untuk tidak melebihi batas subsidi yang telah disetujui. Padahal jarak antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar telah sedemikian jauhnya. Pemerintah harus menemukan jalan untuk menutup kekurangan sekitar 40 T tanpa boleh menaikkan harga BBM bersubsidi.

Pangkal masalahnya tentu saja kontroversi subsidi BBM. Di satu sisi, ada fakta yang tak terbantahkan bahwa penikmat terbesar subsidi BBM adalah justru mereka yang berasal dari lapisan atas. Ada ketidakadilan di sana. Orang yang mampu kok disubsidi? Subsidi harusnya dialokasikan kepada mereka yang jauh lebih membutuhkan dalam bentuk layanan kesehatan dan pendidikan.

Keberadaan BBM murah yang bisa diakses orang orang kaya ini jelas menyebabkan pemborosan BBM. Mereka tidak membayar dengan harga sebenarnya. Bahkan dengan menggunakan lebih, artinya makin banyak subsidi yang mereka perolah. Pemborosan BBM ini telah menimbulkan masalah dalam pengelolaan energi.

Dilain sisi terdapat mereka yang memang tidak punya kemampuan ekoomi untuk membeli BBM atau akses ke angkutan umum jika terjadi kenaikan harga BBM. Merekalah sesungguhnya penerima subsidi yang pantas.

Ada dua masalah yang mengemuka disini: beban anggaran pemerintah dan subsidi bbm yang salah sasaran. Namun dalam pembahasannya, masalah ini direduksi menjadi menaikkan harga bbm bersubsidi lawan mempertahankannya. Di sini terlihat bahwa keduabelah pihak telah kehilangan focus terhadap masalah sebenarnya.

Menaikkan harga bbm memang pilihan, tapi tidak kreatif dan tetap tidak menyelesaikan issue adanya salah sasaran. Harga Rp 6000 pun sebenarnya masih terlalu murah dibandingkan harga wajarnya yakni Rp 9,500. Penghematan BBM tetap tidak terjadi. Pada gilirannya masih akan menyelesaikan masalah dikemudian hari.

Usulan partai partai lawan pemerintah yang ada juga tidak membantu. Pembasmian mafia minyak, renegosiasi kontrak karya, pengefisiensian anggaran di sector lain terdengar sebagai lagu indah. Tapi sulit sekali untuk memasukkannya dalam kalkulasi rencana anggaran.

Mari kita pertimbangkan jalan ketiga. Kompromi antara kepentingan pengurangan subsidi bbm untuk anggaran yang sehat dan tetap mempertahankan harga. Sederhananya, subsidi adalah volume BBM yang disubsidi x (harga pasar-harga bbm bersubsidi). Dengan demikian subsidi bisa dikurangi dengan cara mengurangi pasokan BBM subsidi. Masalahnya bagaimana cara ini bisa dilakukan.

Para orang kaya di lapisan atas tersebut bukannya tidak mampu untuk membeli bbm non subsidi. Namun saat ini tidak ada insentif untuk melakukannya. Tersedia premium yang cukup kenapa harus beli pertamax?

Saya mengusulkan bahwa pengendalian pasokan premium ini pertama dimulai dengan melakukan pemisahan SPBU Premium dan SPBU Pertamax. Pertamina dengankewenangan yang dimilikinya bisa melakukan hal ini. Kemudian, pertamina mengalokasikan sekitar 80% impor BBM nya kepada SPBU Premium dan 20% sisanya ke SPBU Pertamax.
Pada awalnya SPBU yang ditugaskan menjual pertamax mungkin keberatan, tapi saya percaya dengan pemberian margin yang lebih baik kepada pengusaha tesebut, ini bisa di atasi.

Yang terjadi kemudian adalah antrian di SPBU Premium. Dengan pasokan premium yang berkurang dari biasa tentunya ini tidak bisa terhindarkan. Jumlah pembelian maksimum pada SPBU Premium perlu dibatasi. Hal ini akan memaksa orang orang kaya tersebut untuk pindah ke SPBU Pertamax. Time Value mereka terlalu besar untuk dihabiskan dengan mengantri di SPBU Premium.

Lebih jauh lagi, pemisahan antara SPBU Premium dan Pertamax menjadikan kontrol sosial lebih effektif. Ketika ada mobil mewah antri di SPBU Premium, bisa dilakukan banyak hal yang mendiscourage mereka. Mungkin tidak bisa sepenuhnya dilarang tapi bisa saja difoto, atau diberi stiker : Aku tidak tahu malu.

Dengan instrument ini, pemerintah bisa melakukan redistribusi terhadap pasokan premium yang ada selama ini. Alokasi yang dikurangi tentu saja Jakarta dan kota kota besar lainnya. Untuk daerah pedalaman justru bisa ditingkatkan agar keadilan sosial bisa dicapai.

Dengan demikian jalan ketiga ini akan memberikan pengurangan beban subsidi bbm, membuat subsidi bbm dinikmati oleh orang yang pantas dengan tetap mempertahankan harga. Pemerintah perlu bekerja keras untuk melakukannya. Namun bukankah itu memang tugasnya untuk bekerja?

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s