Pada akhirnya semua ini pilihan bebas kok Yai. 

Melihat tanggapan yai Sahal di sini, saya harus melihat bahwa jangan-jangan kami memang berbeda agenda. Rahmat.

http://mendarasislam.blogspot.com/2016/08/intoleransi-dan-liberalis-yg-berpangku.html

Saya menerima baik anggapan liberalis simplisticnya. Namun, for the record, saya tidak menyebut yai Sahal sebagai liberalis yang tidak konsisten dengan liberalisme. Saya hanya melihat upaya yai Sahal counter productive dan mengajak untuk menata agendanya.

Saat kita berhadapan dengan publik yang memiliki distorsi pemahaman tentang liberal, saya mencoba untuk membuatnya sederhana. Memberikan poin-poin penting. Pijakan untuk berangkat. Simplistic.

Namun keliru jika saya dikatakan alergi terhadap pembaharuan Islam. Paling jauh saya meminta agar “pertengkaran” di sana, tidak merusak upaya untuk meletakkan pemahaman tentang liberalisme. Karena itulah yang terjadi.

Tentu saja, tahu apa saya tentang watak diskursus keislaman? Bukan bidang saya dan saya jelas tidak tertarik.

Namun jadi masalah saya, ketika orang tidak mampu lagi membedakan antara liberalisasi Islam dan liberalisasi titik. Saya kena juga.

Misalkan, Yai Sahal bicara tentang pluralisme sembari bilang semua agama menyembah Tuhan yang sama. Pusing saya.

Buat yai Sahal, hal tersebut tajdid. Buat yang lain itu penodaan terhadap tauhid. Ribut.

Saya ngga mau ikut debat di sana. Kalaupun mau, saya ngga mampu. Tapi kalau orang lalu beranggapan pluralisme liberal itu merusak aqidah, kan saya kena. Karena sepanjang yang saya perjuangkan pluralisme itu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya keragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Liberal dan bukan liberalisasi Islam.

Saya tahu saya berlaku tidak adil di sini. Gegara saya melihat umat Islam di Indonesia belum siap untuk menerima perbedaan yang fundamental terkait aqidah, saya minta yai Sahal untuk menahan diri. Menata lagi agendanya. Kalau tajdid itu sebegitu pentingnya, ya maaf.

Yang saya ajak adalah melakukan prioritas. Ngga usah ngotot dulu tentang siapa yang benar atau salah. Ajarin aja dulu umat, bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kasih contoh. Begitu.

Saya ngga paham bagaimana yai Sahal bisa mengajarkan orang tentang toleransi dengan definisi yang keliru tentang intoleransi.

Yai Sahal bilang Intoleransi muncul mana kala ada yang mengklaim bahwa sikap/ pendapatnya adalah tolok ukur keislaman. Apa yang salah di sini?

Semua orang juga mengklaim pendapatnya yang paling benar. Dalam konteks syariah ya jadi tolok ukur keislaman. Apakah yai Sahal tidak berfikir kalau pendapatnyalah yang harus jadi tolok ukur keislaman? Kalau tidak, kenapa harus diperjuangkan?

Sebagai definisi di kamus, intoleransi adalah ketidakmauan untuk menerima pandangan, keyakinan, atau perilaku yang berbeda dengan dirinya. Kalau hanya tidak mau, kami, liberal, juga ngga pusing. Bebas.

Tapi kalau ketidakmauan tadi menimbulkan ancaman bagi orang lain, kami jadi punya masalah. Ancaman itu bisa dalam bentuk kekerasan, ketakutan ataupun diskriminasi.

Dengan cara berfikir ini, apa yang sebenarnya yai Sahal maksudkan dengan kata-kata intoleran terhadap intoleransi? Apakah yai Sahal akan menghadirkan ancaman kekerasan atau ketakutan terhadap mereka yang intoleran? Bisa. Asal lewat jalur pembentukan instrumen hukum.

Baiklah, pada artikel yang lalu saya hanya memusatkan perhatian pada kekerasan negara. My bad. Terima kasih untuk telah diingatkan pada artikel tanggapan.

Kalau saya boleh membela diri, dengan pandangan simplistic saya, saat negaranya sudah liberal dia akan menghargai keragaman. Saat negara bekerja baik, saya tidak perlu takut dengan anggota masyarakat yang lain. Tapi ya sudahlah, dalam negara seperti ini, kita harus melihat ancaman intoleransi dari anggota masyarakat yang lain.

Namun, mari kita bedah masalahnya. Ada berapa tingkat intoleransi yang ada dan bagaimana kita menghadapinya? Intoleransi ini tidak bisa disamaratakan karena akhirnya jadi bisa banyak sekali.

Level pertama adalah intoleransi dalam sikap dan pandangan. Belum atau tidak bisa melihat manusia itu setara. Ini yang paling banyak dan kita ajak berubah pelan-pelan. Caranya? Saya bilang, tidak selalu dengan menyalahkan pendapatnya. Namun dengan meletakkan dasar pemahaman liberal. Saya ngga bisa melarang orang untuk ngga suka dengan etnis cina. Tapi di bawah hukum Indonesia, kita ngga boleh melakukan diskriminasi terhadap etnis Cina. Instrumen hukum liberal.

Akan ada yang akan bilang, instrumen hukum ngga jalan. Ya harus diperbaiki instrumennya. Karena tidak ada lagi alternatifnya. Mau dikuliahin? Mau diedukasi dari kecil? Lama dan belum tentu berhasil. Lha wong orangtuanya mungkin juga rasis.

Dalam bidang studi saya, dipahami mengubah perilaku lebih baik dilakukan dengan mengubah suprastruktur dan infrastruktur dari pada dengan pengajaran. Saya pakai ini sebagai basis argumen.

Pada level berikutnya, mereka yang intoleran ini bergerak dengan lebih pintar. Menggunakan perda. Menggunakan diskresi. Mereka membentuk kekuatan kaum intoleran di lembaga eksekutif, legislatif dan bahkan yudikatif. Jika jelas melanggar konstitusi ada MK. Di wilayah abu-abu, mereka bermain. Mati kita.

Yang ini harus dihadapi dengan siasat yang sama. Menempatkan kaum liberal progresif di lembaga-lembaga itu. Sekarang masih suram. 

Pada level terakhir adalah mereka yang mengambil hakim sendiri. Menyerbu tempat-tempat yang mereka benci. Dan bagi saya ini harus diurus negara. Saya ngga bisa bawa bedil untuk melindungi orang-orang yang dianiaya.

Jadi, kalau saya pada artikel yang lalu menekankan pentingnya untuk memaksa negara bertindak, karena saya tidak melihat alternatif yang lain. Dan inilah beda pendekatan saya dan yai Sahal.

Di ruang publik, kita memang bisa membentuk opini. Di tempat yang kehidupan politiknya maju, opini yang berkembang di masyarakat ini dijadikan acuan untuk mencari basis dukungan politik. Tapi di sini?

Karena itu diperlukan fokus tentang opini apa yang harus ditanamkan dalam masyarakat pada diskusi-diskusi publik. Saya memilih untuk bicara tentang prinsip-prinsip liberal. Bagi saya ini lebih mudah disebarkan. Pertama, nilai-nilai intinya semua ada di konstitusi. Kedua, jika dipahami dengan benar, liberalisme ini tidak pernah jadi ancaman bagi siapapun.

Saya sadar bahwa yai Sahal memiliki dua agenda di sini. Ke dalam, melakukan pembaharuan Islam dengan nilai-nilai liberal. Ini saya ngga punya. Ke luar, meletakkan prinsip-prinsip liberal sebagai tatanan sosial politik. Saya sudah jelaskan, agenda pertamanya menyulitkan agenda kedua.

Sebagai penutup,  jika ghairah yai Sahal untuk meliberalisasi Islam lebih besar daripada menegakkan prinsip-prinsip liberal, maka saya harus hormati itu. Tabik.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Menata lagi agenda kita. Gimana Yai?

Saya dan yai @sahal_AS bekerja untuk gagasan yang serupa. Liberalism. In essence, liberalism adalah ideologi yang membebaskan kita dari suatu ketakutan dari tindak fasis penguasa.

Dalam liberalisme setiap individu diberikan jaminan untuk memperoleh kesetaraan perlakuan. Mendapat pengakuan hak” sipilnya seperti kebebasan berpendapat, berkumpul dan beragama. Bebas dari ketakutan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Hal-hal yang sebenarnya sudah ada dalam konstitusi kita.

Lebih jauh, dan ini essensial dalam ideologi liberalisme, adalah pemisahan antara kehidupan privat dan kehidupan publik. Kami liberal, menentang campur tangan negara pada kehidupan privat.

Lawan ideologi kami adalah kaum konservatif. Mereka berpendapat keharmonisan masyarakat dimulai dari keluarga. Negara perlu untuk memastikan nilai-nilai moral terus dipegang dalam keluarga. Artinya, kaum konservatif selalu ingin masuk ke dalam kehidupan privat warga negara.

Namun, pada akhirnya, di setiap negara, akan ada suatu titik batas liberal-konservatif. Titik ini terus begerak sesuai dengan kondisi jaman. Kenapa?

Ada adagium liberalisme yang sangat terkenal. Anda bebas melakukan apa saja asal tidak melanggar kebebasan orang lain. Jadi, liberal itu bukan bebas semaunya. Ada batasnya. Inilah yang terus menerus diperjuangkan kedua belah pihak.

Sebagai contoh, Perancis, salah satu negara paling liberal pada tahun 1925 masih harus memastikan perempuan tidak boleh menggunakan baju renang yang terbuka. Karena pada saat itu setengah telanjang di ruang publik masih dianggap melanggar batas kebebasan orang lain. Namun, pada saat ini justru tidak memperbolehkan burkini. Titiknya sudah jauh bergerak. Suram.

Yai Sahal mengambil posisi nilai-nilai liberal ini bersesuaian dengan nilai-nilai Islam. Keduanya, dari sisi sosial, mencegah adanya kekuasaan yang mutlak dan dzalim. Islam juga memberi pengakuan terhadap hak-hak sipil seperti yang diminta oleh liberalisme. Klop.

Kalau concernnya tentang batas wilayah public-private, kita tahu ini simply tarik-tarikan saja. Jadi menurut yai Sahal, Islam dan Liberalisme bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Bahkan bisa digabungkan. Saya setuju.

Masalahnya bermula pada pergeseran fokus. Di ruang publik, yai Sahal harusnya concern pada bagaimana Islam liberal melihat ruang publik. Mendorong dihormatinya hak-hak sipil. Mendorong kesetaraan perlakuan pada setiap warga negara. Mainnya di sana.

Misalkan soal jilbab. Fokus agitasinya harusnya adalah membuat umat Islam berfikir bahwa pakai atau tidak pakai jilbab itu urusan personal. Urusan dia dengan Tuhannya. Jangan dicampuri. Jangan dipaksa. Dan sikap ini, tidak ada paksaan dalam beragama, sesuai dengan ajaran Islam. Aman.

Tapi pada saat dia menyatakan Jilbab itu tidak wajib, ini bisa jadi perkara. Ada orang yang menilai penggunaan jilbab itu kewajiban muslimat. Jadilah pertengkaran. Keluar dari fokus awalnya.

Padahal, orang yang menilai penggunaan jilbab itu wajib, belum tentu ingin membuat semua perempuan pakai jilbab. Mungkin mereka cuma mau memelihara dirinya dan keluarganya. Liberal.

Tapi saat keyakinan mereka diserang, tidak heran kalau orang-orang ini menjadi target yang empuk bagi para fundamentalis. Yaitu orang-orang yg memang mau menjadikan syariah sebagai dasar pengaturan negara. Kerja yai Sahal jadi counter productive.

Apalagi kalau yai Sahal bicara soal intoleransi. Ini jadi persoalan besar. Kalau orang yang tidak sepandangan dia dalam memahami Islam dilabel sebagai intoleran, ya repot.

Yai Sahal ini punya pemahaman yang progressive tentang Islam. Artinya dia bukan mainstream. Artinya mayoritas penganut Islam memiliki tafsir yang beda dengan dia. Lalu apa semua mau ditafsir sebagai intoleran?

Masalah membesar saat, yai Sahal dan konconya yg satu itu (saya malas menyebut, tapi anda pasti tahu) terlibat dalam agitasi pemilihan gubernur. Mati kita.

Dari awal, posisi saya, jauhkan isu agama dalam agitasi politik. Saya menggantang asap. Karena agama ini memang isu yang sexy, baik bagi calon maupun bagi voter. Tapi setidaknya saya usaha untuk mengalihkannya. Saya banyak membahas tentang trait dan competency di TL atau blog saya.

Saya sih tahu agendanya. Tapi melabel orang yang tidak mau memilih pemimpin yang tidak seagama sebagai bigot atau intoleran, menurut saya sudah berlebihan.

Intoleran dasarnya adalah memaksa orang lain untuk melakukan apa yang kita mau. Memilih pemimpin itu adalah hak saya. Bebas saja saya menentukan kriteria pilihan. Kalau saya milih yang seagama, di mana saya memaksa orang lainnya?

Lain jika, kumpulan tersebut meminta agar orang yang non-muslim dilarang untuk jadi calon gubernur. Ini bentuk intoleransi. Apakah ada yg minta Ahok dilarang mencalonkan diri? Kalau ada, merekalah yang harus kita musuhi.

Sahal dan konconya itu, jelas memperkeruh suasana. Padahal kalau mereka bilang, terserah kalian mau pilih siapa, tapi menurut saya memilih non-muslim sebagai pemimpin tidak dilarang dalam Islam, di mana bakal berantemnya?

Lha ini sibuk mempertentangkan antara pemimpin Islam yang dzalim dengan pemimpin non Islam yang adil. Memangnya pemimpin Islam pasti dzalim? Cuma cari ribut.

Saya prihatin. Di Indonesia ini, ada kelompok kecil yang jumlahnya semakin membesar, yang menginginkan negara diatur dengan hukum Islam. Kita tidak boleh membiarkannya. Apalagi mendorong orang yang ditengah menuju ekstrim tadi.

Kita butuh untuk bekerja bersama-sama. Saya yakin dengan kedalaman pemikirannya yai Sahal bisa melihat concern saya.

Yang ekstrim itu biarlah urusan negara. Saat mereka melakukan aksinya, kita dorong negara untuk bertindak tegas. Kalau terjadi aksi intoleransi, pastikan dulu telunjuk kita mengarah pada negara.

Urusan kita ini yang di tengah menuju kanan. Kepada mereka, jangan disinggung aqidahnya. Kita main saja di pemahaman wilayah publik vs privat. Gimana Yai?

Posted in Uncategorized | 5 Comments

​Same Shit, Different Side.

By : Roberto Rulli a.k.a @blangk_on

Melihat ramainya pemberitaan media online mengenai sejak 2 (dua) tahun terakhir memicu banyak pengguna media sosial makin riuh dengan hujatan, perdebatan dan puja-puji kepada para jagoannya.

Adu argumentasi, debat, bahkan saling memaki menjadi hal biasa, kerap terjadi di antara para pengguna media sosial.

Yang cukup menjadi perhatian adalah fenomena di antara pendukung pemenang maupun pendukung yang kalah. Hampir tidak ada celah bagi pihak-pihak yang ingin mengkritisi pemenang. Tudingan sebagai haters, nyinyir doang, pendukung yang kalah, simpatisan atau pendukung partai oposisi, sampai haters bayaran sudah sering dilontarkan pendukung pemenang pemilu.

Hasil survey dari berbagai lembaga (Kompas, LSI, Indobarometer) menunjukkan bahwa rezim yang berkuasa sekarang masih mendapat tempat di hati rakyat.

Namun tentu masih banyak PR yang belum dikerjakan, atau masih on-progress yang dikerjakan oleh rezim penguasa. Nawacita yang menjadi pedoman saat kampanye mulai dipertanyakan oleh sebagian masyarakat. Bagaimana implementasi Nawacita, bagaimana tolak ukur keberhasilannya, kondisi seperti apa jika dianggap belum optimal, dan sebagainya.

Ini menjadi celah bagi sebagian pendukung rezim penguasa untuk berpikir ulang dan berempati kepada pihak-pihak yang belum beruntung ketika berhadap-hadapan dengan kebijakan penguasa. Publik terutama netizen sebagian masih melihat seolah-olah polarisasi hanya terjadi antara pendukung dan pembenci penguasa. Ini adalah gejala sesat pikir, logika biner, hitam putih. Spektrum politik luas, tidak terbatas hanya 2 (dua) kubu, pendukung dan oposan.

Contoh, ada kubu yang apatis terhadap siapa pun yang berkuasa namun bersimpati kepada korban pembangunan, ada juga kubu pendukung penguasa namun tetap bersuara ketika ada kebijakan dari penguasa yang dirasa tidak tepat.

Politik pada hakekatnya adalah perebutan kekuasaan dan sumber daya. Suatu pekerjaan yang dilakukan dengan banyak pertimbangan rasional berdasarkan informasi yang masuk. Penulis selalu ingat yang dikatakan seorang member of parliament: “Jika ada keributan, patut diduga ada agenda yang belum tuntas di level atas”. Bukan sesedehana persoalan benci atau cinta.

Sering terdengar kalimat segitunya kamu benci Jokowi, kamu hatersnya Jokowi, dan sebagainya. Penulis masih memaklumi jika yang berkata demikian adalah orang-orang yang kenal Jokowi secara langsung, keluarga, kawan, kerabat, ring-1, atau buzzer. Buat penulis adalah tidak masuk akal ada pihak-pihak yang begitu mati-matian membela rezim penguasa padahal dirinya tidak mengenal sendiri sosok junjungannya tersebut. Apakah junjungannya tersebut dianggap sebagai Messiah? Juru selamat? Imam Mahdi? Orang suci?

Jokowi tidak perlu dibela, dia sudah kita antar bersama sampai menjadi orang paling berkuasa di NKRI. Tugas kita sekarang adalah kembali menjadi masyarakat yang berhak untuk menanyakan arah kebijakan pemerintah, implementasi Nawacita.

Ada catatan sedikit bagi penulis mengenai kelompok pendukung rezim penguasa yang hampir selalu menyetujui apa pun kebijakan penguasa, ada saja alasan pembenaran bagi mereka untuk membentengi kebijakan penguasa tersebut.

Politik sebagai suatu pilihan-pilhan berdasarkan logika menjadi berbeda bagi kelompok ini, cara mereka membaca pertarungan politik adalah dengan menggunakan rasa. Perasaan benci atau cinta, anti atau pro. Jadi arena politik sebagai wadah pertarungan perebutan kekuasaan dan segala sumber daya (yang penuh perhitungan dan logika bagi para pelaku) dibaca sebagaimana orang sedang kasmaran, cinta atau benci.

Bagi kelompok ini, yang mengkritisi rezim penguasa dianggap 1 (satu) barusan dengan oposan, yang selalu mereka teriakkan tidak move on. Yang menarik adalah kelompok ini berteriak tidak move on kepada pihak yang mengkritisi pemerintah dengan frame of thinking pemilu yang sudah lama berlalu, it means mereka tidak move one juga, seperti kelompok oposisi. Same shit, different side.

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Memeriksa Cinta

Kepada kalian yang sedang resah, gundah, sedang menapak via Dolorosa, kepada kalian yang sedang butuh bahu untuk rihat sejenak dari pertengkaran dengan si doi, catatlah, tulisan ini tak ditujukan untuk kalian. Maafkan Stand Up Comedy ya Allah…

Apakah cinta harus dinyatakan, harus diomong?

Saya cenderung memilih ya. Ya, supaya tak jadi php. Cinta harus dinyatakan supaya tak bilang rindu taunya horny, lalu pergi, lagi. Cita-citanya apa.

Cinta harus dinyatakan, dibilang, supaya Senin menjadi sumringah.
Tapi saya bisa memahami bila ada yang menjawab tidak. Beberapa hal kadang lebih baik disimpan saja, dalam hati, jadi cemburu, jadi resah, jadi rindu, jadi dungu.

Baiklah dicatat, cinta itu kata kerja. Ia tonikum yang bertiwikrama saban hari, dinamis. Harus dirawat, dipelihara, dibiayai dengan semangat untuk sudi mengalah. Sebab mengalah adalah cara termudah untuk tak marahan, semacam jeda menuju mengalah berikutnya. Cinta adalah setumpuk daftar harga -pada LDR berubah menjadi setumpuk kuota.

Cinta bukan tentang seberapa banyak yang engkau dapatkan, tapi tentang seberapa banyak yang engkau berikan. Selalu begitu, sejak Liverpool terakhir kali juara.

Karena itulah saya tak percaya The One, sibiran tulang. Ini adalah konsep ringkih yang nyaris takhyul. Bahwa ada yang percaya dengan the one, ia hanya belum bangun.

The One adalah pretensi yang diciptakan, untuk menyenang-nyenangkan diri sendiri. Sebab pada akhirnya cinta adalah journey, perjalanan menuju, bukan tujuan. Jadian adalah perjalanan yang kadang sesak, kadang menyebalkan, sedikit tertawa, sambil berharap selalu ada pelangi setelah hujan.

Saya tak hendak buru-buru tiba di kesimpulan bahwa cinta menjadi repot. Tapi kita bisa mulai memeriksa berapakali dalam momen makan malam, kita memilih menjadi pendengar yang baik, sambil terengah-engah mencari celah untuk mengubah topik. Sambil kentut diam-diam.

Berapakali dalam sehari kita terpaksa menjawab WA yang rutin sudah makan belum, makan di mana, sama siapa, hanya supaya chat itu segera berakhir. Berapakali dalam sebulan kita sebenarnya jengah disodori pertanyaan lebih cocok pakai baju warna merah atau hijau, mengingat apa pun jawaban kita toh dia sudah punya pilihan sendiri. Ahelah…

Kadang dalam hati kita menjawab: bagusan nggak pake baju.
Silakan saja Mamacia (antar kita saja, avatarnya cantik, jangan bilang-bilang ya, janji) menukil cinta versi dia. Atau Funjunkies memberikan tutorial make-up ciamik di dinner berdua. Pada akhirnya toh kita sepakat, cinta yang tak diperjuangkan, tak layak dilanjutkan.

Sampai di sini, saya belum mendengar kalian tepuk-tangan.

Meski cinta bukan Uttaran atau drama Korea, tapi saya percaya ia layak dipertaruhkan. Setidaknya, cinta menyisakan hal-hal baik, yang menyenangkan, yang menenangkan, yang membuat hari menjadi bungah meski gajian masih lama. Yang membuat dandan sama dengan lamanya dengan perjalanan pulang-balik Bumi – Pluto.

Cinta itu membebaskan. Senang rasanya mengetahui ada seseorang yang cemas sebab kita belum pulang. Senang rasanya dipeluk dari belakang, ditenangkan, meski pada gilirannya nanti ada yg tak tenang di selangkangan.

Senang rasanya disambut pulang bak pahlawan, sambil bawa uang. Senang rasanya ada yang antusias mendengar kisah-kisah heroik kita, meski nyatanya di kantor kita cuma kacung kampret.

Senang rasanya ada yang perduli (yang baku adalah peduli, demikian).
Senang rasanya Jumat sore sebab besoknya malam minggu. Dandan yang cantik, sayang, supaya nanti kita ciuman, melenguh dan basah.

Malam minggu terasa lebih indah. Meski kata Kisbet tak ada malam minggu di Medan.

Begitulah, the one adalah anti-klimaks dari sebuah pertaruhan. Semacam dadu terakhir, di perjudian terakhir, yang kau sangat mungkin menang. The one adalah dia yang saat ini bersamamu. Menaruh kepercayaan di pundaknya adalah bagian dari pertaruhan itu.

Cinta adalah judi. Indah sebelum pacaran, sesudahnya disusul setumpuk aturan. Kau sangat mungkin menang, tapi jangan lupa, sediakan sedikit waktumu menarik sekoci lain bila kalah.

Selalu tersedia cukup pangeran atau bidadari di luar sana, untuk dicintai. Bahwa faktanya kau masih sendiri, face the problem. Saya tak bermaksud mengatakan: wajahmu masalahnya.

Sampai jumpa di tulisan berikutnya 12 Pas Jangan Tuan Wahai.

Tuan Wahai

Manusia Gembira

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bertengkarkah Takdir Kita?

Saya segera melarikan diri jika ada yg menjawab ya.

Sebab bertengkar adalah cara termudah untuk lari dari masalah.

Begitulah, saya jemu saban hari menyaksikan pertengkaran yang terjadi di media sosial. Seolah-olah kita kehabisan cara mempercakapkan aneka topik dengan cara yang asik. Kita ingin dianggap benar, sambil menyalahkan orang lain. Kita ingin menghebat-hebatkan junjungan kita, dengan cara merendah-rendahkan orang lain.

Kita senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang, dan pada saat bersamaan yakin banget masuk surga. Situ ok?

Kita berpretensi menjadi center stage, tak hendak berbagi spotlight.
Karena itulah di banyak platform sosial media yang saya gunakan, saya hampir tak pernah marah bila dikatakan jelek. Semata-mata karena dia benar. Bila saya tidak jelek, pikirkan betapa sulitnya membayangkan ada seorang putra Batak yang direkrut menjadi vokalis SNSD atau Bing Bang, lalu menjadi superstar di Hollywood, lalu panjang…

Sosial media harusnya menjadi tempat yang asik untuk merawat pohon-pohon pengetahuan. Senang menyaksikan banyak gagasan dituangkan, dipercakapkan, dinodai lalu bunting kemudian menjadi ideal, sampai ditemukan idealisasi berikutnya. Dua atau lebih orang dewasa tak bertengkar, kanak-kanak iya.

Bertengkarkah takdir kita?

Saya yakin tidak. Kita hanya sedang kesulitan menerima gagasan lain yang tak sama, yang liyan, yang berbeda. Kita kesulitan menerima perbedaan karena kurang jauh jalannya, kurang jauh mainnya. Kita anak mami, pada konotasi yang akan saya jelaskan waktu kita ngopi-ngopi nanti.

Padahal antusiasme untuk selalu benar, sejatinya, adalah nubuat untuk selalu berada di pusaran busa sabun: kemilau di permukaan, tapi dengarkan saya, rapuh di dalam. Kita hanya mungkin benar setengah, sisanya adalah ketak-tahuan.

Ketak-tahuan itulah yang kelak diisi oleh diskusi. Dan tak perlu menjadi seahli Haji Ramad untuk memahami semua ini.

Satu dua orang memang gemar mendesak-desakkan gagasannya, menimpakan semua kesalahan kepada Pak Jokowi atau Pak Ahok. Atau ke Ibu Mega. atau ke Gusdur. Atau ke Pak SBY. Atau tambahkan sendiri, saya kelelahan. Sementara satu dua orang lain akan mempertahankan sampai titik darah terakhir (sampai titik darah pertama berarti perawan). Begitu terus sampai Jan Pieterszoon Coen memilih dikubur untuk ke dua kali. Mati kita…

Akibatnya beberapa orang menjadi jeri berbagi gagasan. Ia menolak pagi-pagi dhardik, lalu memilih diam sebagai satu-satunya pilihan pintar. Dan kita kehilangan kesempatan bersua dengan gagasan yang ranum, yang seksi, yang suit-suit. Yang kita dapati adalah Jan Pieterszoon Coen dikubur untuk yang ke tiga kali.

Yang mencemaskan dari seluruh fenomena sosial media kiwari adalah kita kehilangan kecerdasan meletakkan teks pada konteks. Kita boleh berdebat sampai Kubilai Khan bangkit dari kuburnya bahwa Ulos yang digunakan Pak Jokowi pada Karnaval Danau Toba kemarin adalah keliru. Itu pun jika benar keliru. Jika tidak, lalu bagaimana memanggil pulang semua kebencian yang sudah diangsurkan tunai di awal? Damage has been done, lalu kita bersedih hati sampai menitikkan air mata seperti Aipsun.

Tapi kita lupa satu hal, oh may God, bahwa semua ini ternyata bukan tentang Pak Jokowi, tapi tentang ketak-becusan penetua Batak mendandani tamu agungnya. Sialnya, kabar buruknya bukan di situ, tapi di sini: keseluruhan sengketa kata-kata tentang Ulos tadi bukan bagian dari keseluruhan ikhtiar membangun kembali Danau Toba. Kita sibuk bertengkar, alpa pada hakikat. Betapa jahanamnya (dua emoticon senyum dari saya).

Maka sulit untuk menampik tiba pada kesimpulan ini: bahwa kita bukan bangsa yang ramah. Sebab, seperti halnya nama membedakan si A dengan B, demikian juga bahasa membedakan manusia dengan binatang.

Takdir kita bukan bertengkar. Kamu yang belum selesai dengan tabiat kanak-kanakmu.

Tinggal tersisa satu pertanyaan kini, dan saya yakin sebaiknya kalian yang menjawab: saya keren gak?

Tuan Wahai
Manusia Gembira

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Bangunlah kamu pendukung Ahok. Wahai. 

Narasi yang saya sampaikan tentang Ahok tidak berubah. Ahok adalah seorang Incompetent megalomania. Narasi ini tentu saja mengandung bias, karena dimaksudkan untuk melawan narasi yang selama ini diindoktrinasikan oleh antek-antek Ahok. Ya, saya gunakan istilah antek, karena saya banyak dibully jika saya menggunakan kata buzzer.

Sungguhpun ada bias, jika anda punya pikiran terbuka, anda akan melihat garis kebenaran di sana. Bahwa apa yang akan saya paparkan bukan terambil dari kebencian, namun untuk mengimbangi narasi antek Ahok tadi. Bagi para pendukung Ahok, tentu saja ini bisa menyalakan api kemarahan. Jadi perlu saya ingatkan, anda hanya pendukung, bukan antek. Anda masih bisa berubah dukungan. Beri kesempatan informasi untuk mengalir. Olah dengan pikiran terbuka, sebelum nanti bikin keputusan.

Ahok adalah incompetent megalomania. Saya akan jelaskan maksudnya dan anda akan lihat supporting data dan argumennya.

Megalania didefinisikan melalui dua perkara. A) Obsesi terhadap kekuasaan dan dominasi terhadap orang lain. B) delusi terhadap betapa pentingnya dia di dunia.

Obsesi Ahok terhadap kekuasaan saya kira bisa dilihat dari rekam jejaknya. Terpilih jadi anggota DPRD di Belitung Timur tahun 2004, hanya perlu 1 tahun untuk mencari jejak kuasa yang lebih tinggi, Bupati di kabupaten yang sama.

Setahun kemudian, dia berhenti menjadi Bupati untuk maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung. Kalah. Pada tahun 2008 dia kasak kusuk ke PDIP untuk jadi calon gubernur Sumut. Ditolak. Dia lalu berupaya mengumpulkan KTP untuk maju sebagai calon independen. Tidak berhasil.

Akhirnya dia mencalonkan diri menjadi anggota DPR pada tahun 2009. Yang ini berhasil. Apakah dia menuntaskannya? Tentu saja tidak. Tahun 2012, dia dijadikan calon wagub DKI oleh Gerindra mendampingi Jokowi.

Apakah Gubernur DKI merupakan obsesi kekuasaannya yang tertinggi? Kalau berita ini benar, jelas tidak. https://www.tempo.co/read/news/2015/10/21/083711547/terungkap-ahok-mau-maju-jadi-presiden-rekaman-ini-buktinya

Tentang delusi terhadap betapa pentingnya dia di dunia, saya bisa contohkan. http://makassar.tribunnews.com/2016/03/19/rekaman-ahok-berang-sebut-kalo-tuhan-ngaco-juga-gua-lawan-karena-ini
Jangan melihat apologinya. Bahwa Tuhan tidak mungkin salah dan sebagainya. Fokus pada bagaimana dia mendudukkan dirinya. Delusion of Grandiose.

Dengan rekam jejak yang tersedia di Internet, kalau mau, sangat mudah untuk mengumpulkan banyak bukti lagi tentang trait megalomania ini.

Pusat dunianya Ahok itu di dirinya. Jangan pikir dia bakal mentingin orang. Kalau udah ngga berguna buat dia dibuang. Contohnya banyak. Dari perjalanan karirnya, dia melompat dari satu partai atau kubu ke tempat lain tanpa merasa jengah. Dalam banyak kasus, dia meninggalkan rasa permusuhan. Kawannya adalah kepentingannya.

Oportunis. Mencla-mencle. Ngga bisa dengerin orang lain. Semuanya bermuara pada ego yg besar. Saya rasa dia berpikir kalau dia itu nabi. Ini yang bahaya.

Tentang incompentency, saya jualnya agak susah. Karena di depan mata ada yang dia dikerjakan. Ada yg dihasilkan. Penataan sungai, relokasi pemukim di bantaran sungai, applikasi Jakarta smart city, Qlue. Ini untuk menyebut beberapa. Saya paham kenapa orang begitu suka dengan Ahok karena ini.

Namun, jika anda punya anggaran 70 T, dan anda punya niat untuk kerja, pasti bakal ada yg keliatan. Apakah yang terlihat itu setimpal dengan 70 T? Ini lain perkara. Apalagi, kita tahu Ahok punya ektra dana off-budget yang dia kumpulkan dari pengembang reklamasi. Di sini kita harus mau untuk berfikir lebih obyektif.

Jadi jelas bahwa hasil kerja Ahok tidak sepenuhnya menggambarkan kompetensinya. Saya lebih suka untuk melihat pemimpin dari visi, karakter, skill dan leadership.

Berdasarkan yg saya lihat, visinya keliru. Tentu ini debatable. Ahok mau bikin jejak yg tangible. LRT, jalan Tol, apalah-apalah. Saya mau gubernur yang membangun warganya. Saya pernah tulis ini di Rappler. http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/97022-selamat-ulang-tahun-jakarta-puasa-pembangunan

Karakternya jelas ngga sesuai dengan kebutuhan management of change. Sesuatu yang sangat diperlukan oleh warga DKI. Kita semua merasa ada budaya kerja yang harus berubah di sana.

Dalam management of change, selain visi diperlukan karakter yang menginspirasi organisasi untuk berubah. Ngga bisa gaya Ahok.

Ahok sendiri pernah ngomong, yang ngga suka ama dia itu PNS. Termasuk PNS di lingkungan pemprov. Lha, gimana mau suka orang kerjanya curiga kalo PNS tukang tilep, males dan bodoh. Mana bisa menginspirasi bawahannya?

Kita dari luar sibuk tepuk tangan. Tapi buat apa, kalo pada akhirnya ngga ada perubahan apa” kalo ngga diplototin Ahok? Kalau anda lihat ada perbaikan pada pelayanan publik selama Ahok, percayalah kalau itu hanya digerakkan oleh uang. Bukan pada inspirasi untuk berubah.

Kalau kriterianya skill ya mari kita pakai ukuran yang baku aja. Apasih skill yang diperlukan untuk jadi Gubernur?

Saya kira ada dua skill/pengetahuan dasar yang diperlukan gubernur. Kemampuan manajemen dan perundangan. Dalam manajemen pemerintah tentu saja ukurannya adalah serapan anggaran dan pelaporan keuangan. Seberapa bisa Ahok memenuhi APBDnya? Apa kualitas laporan keuangannya? Dua tahun ini sih fail.

Dari sisi perundangan/ pemenuhan peraturan, saya melihat Ahok banyak abai. Kasus Sumber Waras atau Reklamasi mungkin kita tidak temukan korupsinya. Namun dari segi hukum dan ketaatan terhadap peraturan, jelas terungkap. Sejauh ini Ahok telah kalah 3 kali di PTUN. Menandai ketidakcermatannya terhadap pembuatan keputusan. Suram.

Leadership basisnya adalah menggalang dukungan dari semua orang untuk tujuan organisasi. Kemudian memadukannya. Nah ini semua orang dimusuhi. Cari musuh hampir tiap hari. DPRD nya aja ngga mau bahas apa-apa ama dia. Di mana leadershipnya?

Ahok tidak punya kesabaran yang diperlukan untuk menjadi seorang leader dalam pemerintahan. Rekam jejaknya sebagai kutu loncat jelas menggambarkan siapa dia. Dia ingin menjadi CEO. Banyak wawancara di mana dia menggambarkan dirinya sebagai CEO. Ini yang menakutkan saya. CEO itu memiliki absolute power dalam perusahaan. Ahok membayangkan dirinya sebagai fascist!

Sekali lagi, anda bisa bilang DPRD nya koruplah. Yang dimusuhin Ahok itu adalah orang” bejatlah. Bisa. Apalagi media juga sedang menjual Ahok sebagai pemimpin yang jujur dan berani. Jadi dicarikanlah semua cara untuk menjadikan orang yang dimusuhi Ahok sebagai korup.

Tapi buat apa?

Karena pada akhirnya, ngga ada urusan yang jalan. Ngga ada kepentingan kita yg bisa tersalurkan. Buntu.

Menjadikan Ahok gubernur berarti menjadikan kita ada di bawah belas kasih dan itikat baiknya. Ini bedanya saya dan pendukung Ahok.

Mereka begitu percayanya dengan kebaikan Ahok. Mereka percaya Ahok selalu membela kepentingan mereka. Saya tidak. Sesederhana itu.

Poin saya, anda, pendukung Ahok, mungkin sedang dijadikan batu loncatan bagi Ahok untuk memenuhi syahwat kuasanya. Anda bisa tutup mata, tapi saya sarankan untuk berani menghadapi realitas.

Posted in Uncategorized | 20 Comments

Kebijakan berbasis data, kenapa susah sih?

Saya marketing researcher. Saya terbiasa untuk membantu klien membuat keputusan berbasis informasi dan insight. Jadi saya suka sebal jika melihat pejabat negara memutuskan sesuatu tanpa data pendukung.

Sebut saja mendikbud dengan wacana Full Day Schoolnya. Apa dan mana data pendukung pentingnya melakukan itu? Apa key performace indicator yang akan meningkat jika itu dilakukan? Berapa persen sekolah yang memiliki sumberdaya untuk melakukannya? Bagaimana cara menutup kekurangannya? Uangnya dari mana? Kalau semua ini tidak ada atau belum ada, pantaskah dilempar ke publik?

Apalagi kita pahami kebijakan pemerintah memiliki dampak yang lebih luas dari sekedar kebijakan perusahaan. Poin-poin yang saya sebutkan di atas (rationale, KPI objective, resource availability, method dan budget) tentu hanya melihat pada kebutuhan organisasi/perusahaan. Dampak politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankamnya belum dihitung. Akan ada set data lain yang kita butuhkan.

Baiklah, tulisan ini bukan untuk menyoroti kurangnya penggunaan data dan informasi untuk pembuatan kebijakan. Kita sudah tahu itu. Saya ingin memaparkan di mana letak masalahnya agar kita bisa melakukan perbaikan. Kalau mau. Saya bilang kita dan bukan cuma pemerintah karena pada akhirnya kita semua harus berperan.

Saya melakukan inventaris terhadap masalah yang ada dan inilah yang terpenting menurut saya

1. Data tidak tersedia.

Ya gimana mau menggunakan jika data tidak tersedia? Karena saya bukan bagian dari pemerintah, saya tidak tahu sejauh mana persoalan ketidaktersediaan data ini. Namun saat saya melakukan desk research terhadap informasi” dasar di bidang bisnis tertentu, saya sering kecewa. Kalau ada yang bertanya pada saya, berapa output ekonomi dari jasa restauran/penjual makanan per tahun, saya tidak pernah tahu.
Mau diproxi lewat pajak restauran, kita tahu bolongnya besar. Apalagi kalau kita masukkan sektor informal. Sudah pasti main asumsi.

Terhadap ketiadaan data, peran pemerintah dan asosiasi perusahaan sejenis tentu sangat penting. Kesediaan untuk melaporkan secara jujur akan memiliki dampak positip bagi pelaku-pelakunya juga. Beberapa asosiasi seperti Gaikindo dan PPPI melakukannya dengan baik. Namun yang lain?

Saya baru bicara soal bisnis. Tentu saja kebutuhan data untuk institusi pemerintah jauh melebihi ini. Tapi apakah kebutuhan itu pernah DIPETAKAN? Apakah institusi pemerintah memiliki KPI TERKAIT DENGAN PENGUMPULAN DATA, jika sudah dipetakan? Mau ditumpuk semua di BPS? Ya ngga mungkinlah.

2. Redudancy pada data

Untuk banyak kasus, datanya justru dikumpulkan oleh banyak pihak dengan metode dan kualitas yang berbeda. Jadinya memusingkan karena tidak koheren. Kepusingan Jokowi terkait dengan sembilan barang pokok saya kira berhulu di sana. Untuk masalah kecukupan daging sapi, gula dan beras, baik departemen perdagangan, departemen pertanian dan BPS punya data sendiri untuk hal yang sama. Pada saat angkanya beda jauh, mati kita.

Kalau kita belajar data management, kita paham bahwa integritas data diperoleh melalui dua perkara. A) No variable/field duplication. Dalam suatu sistem basis data, dilarang keras untuk memiliki dua variabel yang sama. Tidak diperbolehkan memiliki variabel lokal yang sama masukannya dengan variabel yang ada di induk data. B) Single entry point. Artinya data editing (baik entry ataupun update) pada suatu field/variable, sungguhpun dilakukan melalui stasiun berbeda harus dilewatkan modul yang sama. Dengan derajad pengamanannya masing-masing.

Dengan analogi itu, pertama, pada pemetaan kebutuhan data harus dicegah adanya bentuk duplikasi data. Katakanlah, tugas memonitor harga pasar dibebankan ke departemen perdagangan. Ya, BPS ngga usah melakukannya lagi. BPS mungkin diminta untuk berkonsentrasi pada harga di tingkat petani. Sekedar contoh.

Sirkulasi data antar institusi akan menjadi faktor yang penting. Dengan teknologi yang sekarang ada, seharusnya tidak sukar untuk sharing basis data yang sama. Tiap departemen melakukan editing pada kewenangan mereka, namun semua institusi terkait bisa menggunakannya untuk kepentingan masing-masing. Dalam pada itu integritas datanya tetap bisa dijaga.

3. Kualitas data yang rendah

Ada lingkaran ayam dan telur yang harus diputus. Ini membutuhkan leadership dari pemimpin. Mutu data yang rendah membuat data menjadi kurang bermanfaat dalam pembuatan kebijakan. Di lain sisi, kurang bermanfaat tadi berimplikasi pada anggaran atau perhatian pada proses pengumpulan data. Lha kalau anggarannya rendah dan tidak diperhatikan, apa mungkin bisa punya data yang berkualitas? Muter aja di situ.

Anggaran untuk mengumpulkan dan mengolah data/informasi harus ditingkatkan. Ini harus sejalan dengan cara pandang baru terhadap bidang penelitian dan pengembangan. Saya, dengan sedih, melihat bagaimana kementrian memperlakukan bidang ini. Seringnya jadi tempat pembuangan.

Sebagai lembaga yang outputnya adalah kebijakan, bidang penelitian dan pengembangan harusnya adalah otak dari suatu kementrian. Di sini mustinya tersimpan knowledge system dengan operator-operator terbaik. Supaya keluarannya adalah kebijakan-kebijakan yang cerdas. Mengubah perspektif menjadi keharusan.

Dalam konteks rendahnya kualitas data ini ada beberapa unsur yang bisa diperbaiki dengan anggaran dan perhatian yang cukup.
A. Kebaharuan data.
Ada data yang memang perlu dikumpulkan secara tahunan, bulanan, mingguan bahkan real time. Ini tentu tergantung dengan nature dari kebijakannya.
B. Metodologi
Saya kira di setiap institusi pemerintah akan banyak pintar yang memahami metode pengambilan data untuk informasi yang diperlukan. Kalau duitnya ada.
C. Validitas data.
Ini juga masalah uang saja. Kalau nilainya benar, tidak sulit untuk memastikan data yang dikumpulkan benar. Minta pertanggungjawabannya juga lebih mudah.

Intinya, agar pemerintah mampu membuat kebijakan yang berbasiskan data, maka pemerintah perlu untuk:
– Mengubah perspektif dan akhirnya anggaran bagi bidang penelitian dan pengembangan, khususnya pengelolaan data informasi
– Melakukan pemetaan terhadap kebutuhan data informasi dan membeban proses pengumpulan data/informasi ini pada institusi pemerintah. Sembari menjadikannya KPI.

Di lain sisi, kita sebagai warga negara ataupun selaku entitas sosial/ekonomi perlu mendukung upaya ini dengan partisipasi aktif. Pada akhirnya kebijakan berbasis data bukan lagi omong kosong. Begitu.

Posted in Uncategorized | 3 Comments