Menilai visi pembangunan kandidat pilkada. Mari diskusi.

Gagasan tentang membangun suatu kota. Tentang orang-orang yang berpeluh untuk menghidupi dirinya. Tentang masyarakat yang harus saling menenggang. Tentang tata kota yang menyatukannya. Tidak mudah.

Gagasan-gagasan yang baik harus dituntun oleh suatu visi tentang suatu kota ideal dan BAGAIMANA kita menuju kearah itu. Yang terakhir lebih penting. Karena gambaran ideal suatu kota, rasanya akan sama. Aman dan nyaman ditinggali, masyarakat yang tertib serta memberi peluang warganya untuk maju dan berkembang.

Sedangkan kalau kita bicara bagaimana, akan banyak perbedaan penekanan. Dihadapkan pada tiga visi utama, tentu tiap penguasa punya prioritas. Karena akan ada kendala biaya dan derajad permasalahan.

Belum lagi, jika kita bicara tentang langkah-langkah yang harus diambil pada setiap upaya untuk pencapaian visi itu. Jika kita bicara aman, misalkan. Apa langkahnya? Karena kita juga tidak ingin kalau tujuan aman menjadikan kebebasan kita terganggu. Di mana titik komprominya?

Pilkada harusnya menjadi kontes untuk menajamkan perbedaan itu. Membuka mata publik tentang apa yang dipercaya oleh kandidat untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Kita bisa menilai sendiri kualitas usulannya untuk kemudian memilih yang terbaik bagi kita. Harusnya.

Namun, saya menyadari bahwa pemilih kita belum terbiasa untuk itu. Dengan demikian perlu dibuka wacana publik tentang itu. Tanpa merasa paling tahu, saya ingin menjelaskan trade-off/pertukaran yang biasa terjadi. Harapannya utamanya akan muncul pandangan bantahan. Tapi pada akhirnya anda bisa menilai dengan baik kandidat-kandidat di kota anda. Mari kita mulai.

Aman ini kalau dalam bahasa inggris ada dua security dan safety. Yang pertama adalah keamanan dalam perlindungan terhadap kejahatan. Yang kedua adalah perlindungan dari hal-hal yang bisa membahayakan nyawa/kesehatan atau harta benda kita. Tanpa harus ada niat kriminal.

Aman yang pertama, sayangnya, diluar kuasa pemimpin daerah. Berdasarkan UU yang ada, tanggung jawab terhadap keamanan yang itu dibebankan pada kepolisian daerah. Pemimpin daerah tidak memiliki garis komando pada satuan kepolisian. Namun, pemimpin daerah diberikan keleluasaan anggaran untuk membantu kepolisian. Ini bagian yang bisa dijadikan posisi tawar pemimpin daerah untuk memberikan arahan terhadap pembentukan rasa aman. Kita tetap bisa tanya konsep aman apa yang ada di kepala kandidat.

Untuk keamanan yang kedua tentu saja banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah. Dari mulai pembuatan aturan terhadap standard keamanan/keselamatan, sampai dengan implementasinya serta pengawasannya di lapangan. Disini, kita bicara tentang bagaimana pemerintah kota menjaga nyawa atau harta benda warganya. Ini juga bisa jadi bahan untuk melihat fokus kandidat. Aspek preventif vs kuratif.

Sebagai kota, kenyamanan untuk ditinggali ini memiliki 3 aspek;
a. kenyamanan pada tempat kediaman. Disini kita bicara tentang kesediaan standard utilitas seperti listrik/ air bersih/ gas/ telepon/ pengelolaan sampah dsj.
b. Keberadaan fasilitas-fasilitas penunjang kualitas kehidupan seperti pasar, pertokoan, rumah sakit, sekolah, tempat beribadah, pusat olah raga, pusat seni, pusat hiburan dan sejenisnya.
c. Akses terhadap fasilitas” itu. Ini pusatnya ada pada mutu layanan dari sistem transportasi dan kecukupan transportasi publik.

Kita bisa lihat sebenarnya, setengah dari masalah pemerintah daerah adalah menjadikan warganya tinggal dengan nyaman. Upaya mengatasi banjir dan macet misalnya adalah bicara tentang kualitas tempat kediaman dan akses.

Kalau anda kandidat, mana yang anda harus utamakan di sini a, b atau c? Pilihan. Semua punya argumen. Karena tahapan setiap kota berbeda.

Kegagalan pemerintah DKI di masa lalu untuk memperhatikan butir a, berbuah pada carut marutnya bentuk pemukiman kita hari ini. Fokus pada pembangunan infrastruktur jalan tanpa melengkapinya dengan mass system transportasi telah menjadikan Jakarta neraka di jalan raya. Keberadaan atau kemunculan penunjang-penunjang kualitas tadi tadi, tanpa memperhatikan aspek penyebaran pemukiman berbuah pada jauhnya jarak tempuh. Pilihan salah yang dulu dilakukan.

Hari ini, di Jakarta kita sibuk mengatasi persoalan ini. Sering kali dengan membuat persoalan baru. Tentu ini bisa jadi pelajaran untuk kota-kota lain.

Masyarakat yang tertib adalah mimpi kita semua. Basisnya ada di dua perkara. Implementasi peraturan yang konsisten dan adil. Serta pembentukan social trust. Menjadikan kita percaya bahwa hak kita tidak diambil alih orang lain. Selama ini, tidak banyak kandidat yang jualan ini. Mungkin karena dianggap tidak penting. Mungkin juga dianggap terlalu sulit. Saya tidak tahu.

Padahal jika kita bisa membangun masyarakat yang tertib sedari pikiran, setengah dari problem yang dihadapi untuk menjadikan kota ini nyaman bisa selesai. Macet dan banjir seringkali masalah kurangnya disiplin, sikap masa bodoh dan mau menang sendiri.

Di sini pun, pemerintah daerah punya pilihan fokus. Antara pembentukan sikap dengan penegakan ketertiban. Siapa kandidat yang bisa menjanjikan untuk memberi muatan sikap terhadap tertib di sekolah, di tempat-tempat kerja atau di mana saja dalam proses learning? Atau terus menerus memilih jalan satpol PP? Kalaupun memilih jalan penertiban, serius tidak? Berapa APBD yang disediakan?

Pertanyaan ini bisa memperlihatkan apa yang dipikirkan kandidat untuk membentuk masyarakat yang tertib. Anda dengar jawabannya lalu pilih yang anda suka.

Yang terakhir tentang penciptaan peluang untuk maju dan berkembang. Kita bicara tentang aspek pendidikan, agama, kesehatan, jaminan sosial serta ekonomi. Bukan sebagai fasilitas namun sebagai strategy.

Dalam aspek ini, faktor ideologi yang dimiliki kandidat menjadi lebih tercermin seharusnya. Kalau saja kandidatnya punya itu.

Kita tidak mungkin dapat semua. Bahkan dengan 70 T yang dimiliki pemprov DKI. Kita harus memiliki pandangan yang konsisten untuk menghasilkan sesuatu.

Jika bicara ekonomi, anda ngga bisa ramah dengan pengusaha dan buruh sekaligus. Karena pengusaha dan buruh secara natural memiliki beda kepentingan. Anda ngga bisa meningkatkan UKM dan perusahaan besar secara bersamaan. Kalau anda dukung UKM ya harus tekan perusahaan besar. Kalau tidak, UKM nya tetap dimakan. Ini baru persoalan untuk menerapkan aturan tentang hubungan kerja dan akses pada permodalan atau fasilitas tarif.

Masalah akan jauh lebih kompleks saat kita bicara sektor ekonomi apa yang mau didorong di Jakarta pakai APBD. Ada berbagai sektor, masing-masing punya kontribusi dan ngga bisa juga semua dapat bagian. Pilihan.

Jika bicara jaminan sosial, anda ngga bisa bagi-bagi duit ke orang miskin tanpa menaikkan pajak bagi orang kaya. Uangnya dari mana? Anda juga harus memastikan duit yang dibagi-bagi ke orang miskin tadi bermanfaat bagi orang kaya. Lewat mana? Apakah lewat sumber daya manusia yang lebih sehat? Lebih terampil? Atau apa?

Masalah kesehatan masyarakat inipun dimensinya banyak. Kita bisa mulai dari hulu ke hilir. Dari penjagaan kualitas lingkungan hidup, memastikan masyarakat tidak mengkonsumsi makanan berbahaya sampai memfasilitasi tindakan kuratif pada masalah kesehatan masyarakat. Semua butuh dana. Pengalokasiannya tergantung pada cara pandangnya.

Kita bisa diskusikan hal yang sama pada pendidikan dan agama. Jika kita percaya kedua hal tersebut adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, tentu banyak pilihan strateginya. Dengan berbagai macam dimensi.
Ngga semuanya bisa dilakukan dengan kendala biaya dan waktu.

Hari ini yang terjadi, kita cuma di rayu kandidat. Dibodohi kalau semuanya bisa dilakukan bersama. Sama kuatnya. Tidak. Akan ada yang dimenangkan dan akan ada yang dikalahkan. Kita harus tahu itu di depan.

Dalam memperbincangkan kebijakan untuk menyediakan peluang untuk maju dan berkembang tadi, jangan sesekali terjebak dengan frasa orang miskin/cilik lawan orang kaya. Ini jebakan batman.

Fokus pada metode yang mereka percaya sebagai kandidat. Cari siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Saya contohkan relokasi warga yang digusur kepada rusunawa yang biasa dilakukan Ahok.

For argument sake, katakanlah semua yg digusur bisa masuk rusunawa. Walaupun seringkali tidak. Selintas anda akan lihat kalau kebijakan itu sangat membantu orang miskin. Anda jatuh hati.

Tapi, mari kita lihat lagi posisinya pada keberhasilan dia mewujudkan kota yang ideal. Pada butir memberikan kediaman yang lebih layak, kita berikan kredit pada Ahok. Rusunawa tentu punya akses pada utilitas yang lebih baik. Namun, pada butir penunjang kualitas hidup, jelas kebijakan itu mengurangi kualitas mereka. Rusunawa tadi tidak memiliki akses yang setara dengan yang sebelumnya ditinggali. Jelas jauh kemana-mana. Jika kita percaya dengan akses TJ gratis aja, tetap mereka masih kalah waktu.

Soal penciptaan masyarakat yang lebih tertib mungkin tidak terlalu relevan. Ingat, tertib bukan soal kumuh. Namun soal bertindak sesuai dengan norma/aturan dalam kaitannya dengan orang lain. Akan ada yang argue bahwa mencerabut orang dari kediamannya menjadikan social trust di tempat baru lebih rendah. Arguable.

Tapi dalam menciptakan peluang maju dan berkembang, cara-cara relokasi ini sudah terbukti gagal di negara-negara maju. Ada 3 perkara yang akan menggerus kemampuan mereka untuk maju dan berkembang.
1. kewajiban mereka untuk membayar sewa
2. waktu yang mereka akan habiskan untuk bekerja di tempat asal
3. kurangnya kelenturan untuk survive dengan pranata sosial yang baru.

Banyak studi yang dilakukan menunjukkan cara ini hanya akan menghasilkan gheto. Dimana tingkat kejahatan dan penggunaan narkoba meningkat dengan kurangnya akses pada ekonomi dan pendidikan.

Jadi, jangan melihat tentang apa yang seolah-olah dilakukannya kepada orang miskin. Bukan itu poinnya. Siapa yang untung dan siapa yang rugi.
Kalau ternyata yang digusur jadi menjadi lebih buruk, yang untung siapa? Tentu warga yang beraktifitas di sekitar sana. Jadinya tidak terkena banjir. Juga orang-orang/perusahaan yang bekerja dengan adanya proyek betonisasi itu. Ngga semuanya kaya dan ngga semuanya miskin. Jadi kaya dan miskin irrelevan. Yang kita lihat, siapa yang untung dan siapa yang rugi. Kemudian identifikasikan diri anda di sana. 

Mudah-mudahan tulisan ini bisa membuka diskusi awal tentang bagaimana kita harus mengevaluasi visi dari para kandidat pilkada di masing-masing daerah. Tabik!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bertandinglah Ahok. I’m out.

We deserve the leader we elect. Agak sulit untuk menerjemahkan kata deserve di sini. Karena ini bukan soal layak atau pantas. Ini soal beroleh ganjaran atas pilihan kita. Atau mungkin cermin.

Drama sudah dimulai dua tahun yang lalu. Konfrontasi dengan H. Lulung dalam kasus UPS adalah suatu set-up dalam grand scenario. Mempertahankan jabatan di 2017.

Butiran benih persepsi sudah mulai ditanam. Bersih vs Korup. Karena ini yang akan jadi kunci untuk memikat voter. Ahok dan konsultan politiknya tahu, mereka butuh untuk melakukan demonisasi lawan-lawannya.

Salah satu narasi awalnya adalah nyali untuk melawan hegemoni partai yang dianggap biang kebobrokan pemerintahan. Kita beli.

Pada momen yang tepat, Ahok mengembalikan kartu anggota partai Gerindranya. Saya ingatkan buat yang lupa. Ini soal pilihan pilkada langsung vs tak langsung. Dikemas dengan nada seolah pilkada pilihan DPRD hanya akan menghasilkan pemimpin yang korup.

Anda akan lihat bangunan argumennya didasari oleh prasangka. Sesuatu yang dia tolak waktu dia mengajukan JR tentang cuti kampanye. Tapi tentu kita tidak mengharapkan lagi Ahok untuk konsisten. Wes biyasa.

Ketidakmampuan Ahok untuk bicara santun ditwist dengan luar biasa. Ketinggian tutur kata yang biasanya jadi penanda kedalaman berfikir dan pengendalian emosi, diberikan makna baru. Korup. Tidak pernah kata santun mengalami penurunan makna jadi serendah ini. Hanya Ahok.

Lawan-lawannya masuk dalam jebakan narasi bersih vs korup/santun itu. Ahok bebas berkoar apa saja. Kemampuan untuk berfikir dalam dan mengendalikan emosi tidak lagi jadi penentu karakter pemimpin yang baik. Suram.

Anti korupsi adalah janji yang besar. Pembuktiannya harus dilakukan dengan cara yang besar pula. Dengan duit 70T di tangan, dia bagi-bagi duit lewat KJP, dia beli bis, dia bersihin kali, dia bangun taman, rusun, RPTRA, RSUD. Banyak.

Tentu saja ini ngga bakalan bunyi kalau tidak dipush oleh media. Tapi mereka tahu, yang sinis, selalu bisa bilang media bisa dibeli. Disitulah letak jeniusnya si konsultan. Pushing isunya melalui gerakan “volunteer” bertajuk @TemanAhok.

Persepsi dimenangkan melalui penguasaan media dan sosial media. Karenanya, sesuatu yang masif harus dilakukan agar penanaman persepsi itu bisa punya alasan. Kumpulin KTP untuk Ahok!

Dibungkus dengan semangat mempertahankan Ahok di 2017, upaya ini telah jadi akrobat yang luar biasa. Dari mulai maki-maki parpol sampai bergandengan erat. Minta orang loncat dari Monas tapi ngga berani diverifikasi berapa sebenarnya KTP yang terkumpul. Dari keukeuh kalau gerakan ini sukarela sampai ngaku kalau memang ada yang dibayar. Siapa yang masih ingat kalau KTP dikumpulkan untuk Ahok-Heru? Warbiyasa.

Saya tidak faham apakah ini by design atau reaksi terhadap lawan-lawannya. Namun pada satu titik, mereka bisa menanam ide, menolak Ahok adalah pemihakan terhadap rasisme, bigotry dan politisi korup. Pertarungan segera menjadi nasty.

Basian perseteruan pilpres menemukan lagi medan perangnya. Dua tahun terakhir ini kita disibukkan oleh banyak pertempuran-pertempuran. Mulai dari Kampung Pulo, Sumber Waras, Kali Jodo, Reklamasi, Luar Batang sampai Rawa Jati. Sayangnya kita gagal mencermati visi, karakter, skill dan leadership Ahok. Kita sibuk main kubu. Membela dan menyerang.

Kita gagal mendiskusikan visi ahok tentang bagaimana menyelesaikan masalah kemiskinan kota. Kita tidak punya pemahaman tentang prioritasnya untuk melakukan penertiban. Kita tahu dia mau bikin kota ini rapih. Kita semua juga ingin begitu. At what cost? By what means?

Saya tidak tahu kota ini mau diapakan. Seolah dengan beli bis, bersihin kali, bangun ini-itu, selesai perkara.

Berita tentang ketidakmampuan Ahok memenuhi APBD dan bahkan penolakan laporan pertanggungjawabannya, hilang dimakan berita perseteruannya dengan DPRD. Seolah itu semua salah BPK dan DPRD. Ahok menang banyak.

Berita ketidakmampuannya mengelola aparatnya tidak terangkat. Mulai dari main pecat semaunya (kasus kepala sekolah dimana dia kalah di PTUN) sampai bukti masih banyaknya korupsi di lingkungan kerjanya. Yang disalahkan selalu anak buah. Atau sabotase.

Ahok jadi orang yang tak tersentuh salah.

Tadinya saya masih berharap PDIP menyiapkan calonnya sendiri. Mungkin bekerja sama dengan Gerindra. Risma-Sandiaga mungkin.

Saat PDIP mengambil posisi melawan Ahok melalui figur yang kuat, wacana tentang pemimpin kafir vs muslim bisa agak diredam. PDIP jelas bukan partai yang merepresentasikan muslim.

Dengan begitu, pilkada DKI masih bisa tentang visi. Tentang kompetensi, karakter dan leadership. Buat saya ngga penting siapa yg menang. Karena kemenangan sebenarnya adalah mengajarkan publik bagaimana kita harus memilih pemimpin.

Selama ini saya perlu untuk memperlihatkan Ahok masih bisa dilawan. Dia memiliki banyak kelemahan karakter yg bisa diserang. Dia ngga punya visi, skill dan leadership yang diperlukan. Melawan Ahok, tidak serta merta membakar uang seperti yang dibilang orang.

Upaya itu diperlukan agar partai-partai besar percaya diri untuk memunculkan figur yang layak tanding. Tapi siapa saya? Hanya riak diantara gelombang irrasionalitas yang ada. Saya kalah dan karena itu jadi salah.

Kedepannya akan ada ulangan pilpres 2014 dengan intensitas yang jauh lebih dahsyat. Saya ngga mau terjebak di dalamnya.
Seperti saya bilang, saya cuma mau nonton di pinggirin sembari makan kacang.

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Antara kesetaraan gender dan nilai-nilai kekeluargaan. Mari menari.

Saya tidak percaya pada naluri keibuan. Memiliki vagina bukan serta merta menjadikan perempuan berkeinginan untuk memiliki dan merawat anak.

Banyak kasus yang terjadi tentang bayi-bayi yang dibuang atau perempuan yang menolak untuk punya anak. Ini memperlihatkan menjadi ibu bukan semata tentang naluri atau kodrat.

Keinginan untuk menjadi ibu dan tanggung jawab merawat anak merupakan perilaku sosial yang dibentuk masyarakat. Agar berkesinambungan, kultur itu ditegaskan melalui institusi keluarga dan nilai-nilai yang menyertainya.

Dalam penanaman perilaku sosial itu tersembunyi dorongan umat manusia untuk survive sebagai species. Harga yang dibayar tidak murah. Selama berabad-abad, perempuan dikungkung untuk kemudian dijadikan faktor produksi. Dimiliki lelaki untuk kemudian dimanfaatkan rahim dan tenaganya. Bagi survival kita sebagai species.

Gerakan kesetaraan gender yang bermula di awal ujung abad ke-19 telah mulai memperlihatkan hasilnya di negara-negara barat. Dari keberhasilan memperjuangkan hak untuk memilih di tahun 1920, saat ini Amerika sudah siap untuk memiliki Presiden perempuan.

Namun di akar rumput, diskriminasi terhadap perempuan masih praktik yang meluas. Masih diperlukan berpuluh tahun lagi untuk masyarakat bisa melihat perempuan benar-benar setara dengan laki-laki. Itu di Barat.

Perempuan di Timur/Selatan masih jauh tertinggal dalam penghormatan atas hak mereka. Kita di Timur/Selatan mungkin masih harus menunggu satu pergantian abad lagi.

Lalu gimana?

Mari kita bayangkan suatu skenario optimis di dua abad mendatang. Masyarakat di seluruh dunia telah menjamin hak bagi perempuan untuk melakukan apa saja dengan tubuhnya. Very good.

Katakanlah, untuk melengkapi argumen, nilai-nilai keluarga telah hilang dari pemikiran. Tidak ada lagi dorongan dari masyarakat yang menjadikan perempuan “berkewajiban” untuk melahirkan anak dan merawatnya.

Berapa persenkah dari perempuan pada abad itu yang memilih untuk memiliki anak? Buat apa juga? Mereka akan kehilangan 2 atau 3 tahun dari hidup mereka sampai anak siap disapih. Untuk kesenangan apa? Tidak ada masyarakat yang memuji pengorbanannya. Tidak ada suami yang bertanggungjawab untuk turut membiayai perawatan anaknya. Dan dalam waktu 18 tahun kemudian, setelah penat membesarkan, si anak pergi tanpa memiliki ikatan dengannya. Suram.

Ingat, di sini kita andaikan nilai-nilai keluarga telah hilang di masyarakat.

Saya kira tidak banyak perempuan waras yang ingin melahirkan dan merawat anak di abad itu. Setelahnya, kepunahan umat manusia tinggal soal waktu. Atau roda kembali diputar dan perempuan kembali dipaksa untuk melahirkan. Itu adalah skenario yang ada saat nilai-nilai kekeluargaan telah hilang di masyarakat.

Jadi, di sini, ada dua gerakan yang kita jaga agar mereka tidak saling melenyapkan. Gerakan kesetaraan gender dan gerakan mempertahankan nilai-nilai keluarga. Harus ketemu titik komprominya.

Saya paham, nilai-nilai kekeluargaan memerlukan pembagian peran yang jelas antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Perbedaan peran tentu saja akan diikuti oleh perbedaan hak dan kewajiban.

Masyarakat perlu memelihara kelanggengan institusi keluarga dengan membatasi faktor-faktor yang merusaknya. Penghukuman atas selingkuh, misalnya.

Masyarakat perlu untuk membuat keluarga sebagai sesuatu yang aspirasional. Artinya, keluarga memiliki manfaat yang tidak akan diperoleh kalau tidak ada di dalam institusi itu. Berhubungan sex, misalnya. Selain dalam ikatan perkawinan tentu harus dilarang.

Masyarakat perlu untuk membuat kesinambungan keluarga dengan nilai-nilai penghormatan kepada orang tua. Selain tentunya hak waris. Ini menjaga anak agar tidak menterlantarkan orang tua.

Semua argumen tadi adalah argumen rasional terhadap pemaksaan moral terhadap masyarakat. Bukan bicara soal ayat ini atau ayat itu.

Saat kita tidak mau bicara moral, kita akan segera melunturkan nilai-nilai kekeluargaan. Ingat, diujungnya ada kepunahan kita sebagai species.

Di lain segi, pembagian peran yang tidak adil akan memperbesar jurang sumberdaya antara laki-laki dan perempuan. Menjadikan perempuan memiliki ketergantungan pada lelaki. Pada akhirnya itu membawa dominasi lelaki yang mencelakakan perempuan.

Memaksa perempuan untuk memelihara tubuhnya demi kepentingan lelaki jelas tidak adil. Walaupun dengan argumen kepunahan species. Apalagi menerapkan standar ganda moral terhadap laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan ganda.

Saya ngga punya solusinya. Yang saya tahu dengan ketimpangan besar antara laki-laki dan perempuan, saya adalah pendukung gerakan kesetaraan gender. Membela nilai-nilai kekeluargaan bisa menunggu. Toh masih dua abad lagi.

Namun, saya tidak ingin orang berhenti untuk bicara tentang nilai-nilai kekeluargaan. Melakukan reformulasi pada pembagian peran yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan. Tanpa merusak nilai-nilai kekeluargaan itu.

Walaupun saya tidak ingin melibatkan negara, saya ingin terus ada yang mengingatkan kita atas bahaya zina atau sex bebas. Untuk kelangsungan spesies kita. Hanya dengan itu kita bisa memperpanjang kelangsungan spesies kita. Masuk sorga sih nomer sekian.

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Partai Politik itu penting guys. Masuk, yuk.

Anda boleh mengomel atau bahkan memaki pejabat publik atas kinerja dan dungunya kebijakan mereka. Namun harus saya ingatkan, hulunya pada diri anda.

Saat kita abai pada proses politik, kita telah memberikan kesempatan pada orang-orang yang kita anggap dungu untuk berkuasa atas diri kita. Awal mulanya, selalu, keengganan kita untuk terlibat.

Delapan belas tahun sejak reformasi dicanangkan, kehidupan politik kita sudah banyak berubah. Sayang, belum menuju arah yang kita inginkan.

Saat tirani Soeharto berakhir, kekuatan real negara telah terbagi-bagi. Yang saya maksudkan dengan kekuatan real di sini adalah:
1. Memungut pajak dan memanfaatkan kekayaan negara.
2. Membuat aturan atas diri kita.
3. Melakukan kekerasan pada diri kita secara legal
4. Memberikan penghakiman.

Pada era Soeharto, sungguhpun kita mengenal trias politica, kita tahu semua diorkestrasi oleh tangan yang sama. Kini banyak tangan yang bekerja.

Dalam hitungan saya, setidaknya ada 4 tangan utama. Dan pada tiap-tiap tangan masih banyak yang beradu. Sebenarnya bagus.

Tangan pertama adalah partai-partai politik. Ada beberapa partai besar yang jadi patron. Sayang pengikatnya adalah bagi-bagi kekuasaan. Dan mungkin uang di ujungnya.

Tangan yang kedua adalah oligarki keluarga/putra daerah. Mereka memang masuk dalam partai politik. Tapi kita tahu parpol bagi mereka hanya kendaraan semata. Fenomena ini terlihat di berbagai daerah di Indonesia. Kita tahu keluarga mana di daerah itu yang jadi patron politik.

Tangan ketiga adalah kepolisian sebagai kekuatan yang memiliki legalitas melakukan kekerasan. Tentara telah kita sapih dari hal itu.
Sungguhpun kita masih melihat di sana sini, oknum tentara masih coba-coba. Problemnya, paska Soeharto, kepolisian ini menjadi kekuatan yang sulit untuk dikendalikan. Terlalu besar dan kuat.

Tangan keempat adalah kaki yudikatif dalam trias politica. Meskipun cukup merdeka dari pengaruh politik, sepertinya mereka masih terlalu haus dengan uang suap. Sungguhpun banyak kasus KPK yang menyasar hakim, belum keliatan juga mereka akan segera berubah.

Saat ini mari kita tunda untuk bicara tentang tangan kedua, ketiga dan keempat. Saya mau fokus pada tangan pertama. Karena inilah kunci utamanya.

Partai politik kita masih dipenuhi oleh para oportunis. Dengan sedikit orang baik di tengah para penjarah itu. Kepada orang-orang baik itu, kita menaruh banyak hormat. Namun, seberapa banyak yang mereka mampu lakukan?

Dalam partai politik itu terdapat kekuasaan untuk mencalonkan wakil-wakil kita di lembaga legaslatif dan eksekutif. Bahkan mereka punya kekuasaan (melalui kadernya di eksekutif dan legislatif) untuk memilih hakim agung dan hakim konstitusi. Belum lagi kekuasaan untuk memilih anggota-anggota komisi negara.

Dengan kekuasaan yang sebegitu besar, kita dengan pongahnya melihat parpol hanya sebagai kumpulan orang dungu yang haus kekuasaan. Saya harus bilang, kitalah si dungu itu.

Dalam tiap pemilihan umum, selalu ada upaya untuk memberikan partai alternatif. Sebagai jawaban dari kebencian dan kemarahan kita pada parpol-parpol yang kita katakan busuk. Belum ada yang sukses. Padahal, kalau angka golput bisa dianggap sebagai penolakan terhadap partai yang ada, terdapat potensi 30% suara bagi partai baru yang kredibel untuk membuat perubahan.

Dari mana datangnya kredibilitas?
Dari kita semua!

Mari kita bergerak lebih dari sekedar omelan dan caci maki terhadap politikus yang saat ini ada. Mari bekerja dalam suatu partai yang memang kita punya. Bersama kita membangun jaringan. Kali ini bukan cuma untuk mendukung tokoh yang akhirnya bikin kita kecewa. Kali ini untuk menempatkan diri kita atau orang-orang serupa kita untuk duduk dalam lingkar-lingkar kekuasaan. Agar kita punya suara dalam membangun Indonesia.

Sedikit air bersih masuk kubangan bisa jadi kotor. Tapi kalau kita gelontorkan gelombang air bersih, kita bisa mengusir kotoran dari kubangan itu. Mau?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

​Kog Ahok?

Sebelum memulai semua ini, saya angsurkan satu pertanyaan ini: saya keren gak?

Saya segera melarikan diri bila ada yang menyatakan Pilkada DKI 2017 akan berlangsung satu putaran saja. Sebab, akan ada minimal tiga pasangan calon: Koh Ahok, Mas Sandi (atau Pak YIM), dan Golput.
Rakapitulasi yang paling memungkinkan adalah Koh Ahok mendapatkan maksimal 33 persen suara, Mas Sandiaga Uno (atau Pak YIM), mendapatkan maksimal 29 persen suara, sedangkan 38 persen suara adalah golput. Pilkada DKI dimenangkan Golput.

Matematika di atas bisa berubah bila pasangan calon menjadi empat. Atau prosentasenya bertukar tempat. Tapi pemenangnya tetap Golput.
Ada pun suara birokrat atau PNS di Pemda DKI dan keluarganya, sebaiknya tidak usah dihitung. Sebab junjungan mereka adalah Bank DKI, tempat mereka menitipkan SK Kepegawaian. Mereka membaca arah angin, dan sadar sepenuhnya gubernur adalah jabatan sementara sedangkan tagihan di Bank DKI adalah selamanya.

Tapi data-data di atas bisa segera diabaikan, sambil membuka kemungkinan mendekati kebenaran. Yang ingin saya sampaikan adalah Pilkada bukan tentang apa-apa yang riuh di twitter. Pilkada adalah kerja keras yang serius, di lapangan. Pekan-pekan ini bahkan, timeline bergerak menginvasi infotainmen, tentang siapa tidur dengan siapa, ena-ena, lalu teriak-teriak di timeline. Pas dia ena-ena kita gak diajak. Kan asu.

Bila pasangan calon terdiri dari Koh Ahok, Mas Sandiaga, dan Pak YIM, besar kemungkinan Koh Ahok melaju ke putaran ke dua. Di putaran ke dua, suara Koh Ahok justru membesar dari limpahan suara Mas Sandiaga Uno dan atau Pak YIM. Tidak ada yang mau kelahi terus-menerus, sebab bisnis tak dijalankan dengan tesis begitu.

Pilkada sejatinya adalah transaksional, tentang siapa mendapatkan apa. Kita boleh tak setuju dengan postulat ini, meski di sisi yang lain kita pun tak boleh berharap terlalu ideal. Yang ideal itu tak nyata.

Politik kita memang sedang asik-masyuk genit. Ideologi ada di sisi sana, sendirian di pojokan. Ikhtiar membangun Jakarta pun jadi jargon asik, yang kami di Jakarta terdiam dalam diam menikmati dibohongi. Sambil nanti ditagih-tagih bayar pajak.

Saya mungkin skeptis. Tapi menampik fakta juga tak elok nian. Kita sukacita dibohongi, dan kesulitan menagih. Nanti di tahun 2019, ketika muncul partai-partai baru yang menjanjikan, dengan semangat anak muda yang keren pisan, kita bisa menagih dialektika ideologi. Bukan tentang beha siapa dibuang ke mana. Bukan pula tentang partai mana memberikan hewan kurban ke mesjid mana, sampai-sampai kita kesulitan membedakan partai dengan ormas.
Sudah jadi partai, kok senang mengambil-alih fungsi ormas. Ahelah…

Begitulah, bila pasangan calon sudah solid, prediksi saya runner-up Pilkada DKI adalah Koh Ahok, dengan sejumlah catatan. Menyenangkan memberikannya kesempatan ke dua, sambil menjaga jarak, bila Jakarta jalan di tempat, saya akan menghukumnya di periode berikut.

Prediksi saya musykil benar semua. Tapi dengan begitu, prediksi saya pun menjadi musykil salah semua.
Prediksi kamu siapa? Tuliskan di sini, jangan ghibah. Sebab Tuhan tak pernah mengajarkan ghibah, darimana kalian belajar itu?

Sambil menyiapkan tulisan tandingan, jawab dulu pertanyaan mula-mula di atas.

Tabik

Tuan Wahai

Manusia Gembira

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Memupuk kekuatan pada proses politik. Ada jalan lain?

Bertahun kita abai pada sistem politik. Secara sinis beranggapan politik tidak membawa dampak pada kehidupan kita. Salah.

Memang kita sudah terlambat puluhan langkah, tapi bagaimanapun sesuatu harus segera dimulai. Memupuk kekuatan pada proses politik. Memiliki representasi.

Representasi pada partai politik adalah keniscayaan. Saya sudah sadari ini bertahun yang lalu. Mz @Budimandjatmiko mungkin masih ingat. Kita berbalas mention tentang ini. Saya bilang jika kita ingin perubahan, harus melalui partai politik. Tapi saat itu, saya tidak melihat juga adanya urgency untuk terjun ke politik. Sungguhpun gemas dengan tingkah polah politikus, tidak ada ancaman yang nyata.

Namun hari-hari ini, kita sudah sampai pada titik di mana kita merasa adanya ancaman besar terhadap bagaimana kita hidup. JR yang dilakukan oleh AILA harusnya menyadarkan kita bahwa kaum konservatif telah bergerak jauh. Mereka bermain dalam sistem sementara kita cuma punya jempol. Tidak lagi bisa dibiarkan.
Kalau JR itu diterima, kehidupan kita akan berubah. Ada ancaman kekuasaan negara yang besar pada ruang privat kita.

Kenapa partai?

Realitasnya, undang-undang/perda dibuat di DPR/ DPRD. Sementara peraturan-peraturan dibuat di lembaga eksekutif. Keduanya merupakan domain partai politik atau politikus. Saat kita berteriak di luar pusat pembuatan UU atau peraturan, kita cuma caper. Ngga punya real power.

Di Indonesia ini sebenarnya banyak gerakan atau lembaga-lembaga yang memperjuangkan hak-hak sipil. Saya tidak paham mengapa mereka mengambil jarak dengan partai politik. Bahkan jika ada aktivist yang masuk ke partai politik, sering dilihat dengan kecurigaan. Akhirnya, kekuatan orang merdeka ini tidak pernah nampak di partai politik. Tidak banyak terlihat pada produk-produk hukum.

Padahal sebagai pressure group, mereka telah menjalankan fungsinya dengan baik. Mereka mengelola banyak isu-isu kemanusian dalam masyarakat. Mereka terlibat aktif dalam penyusunan undang-undang. Memberi banyak masukan. Namun sesudahnya? Kalah dengan kekuasaan yang memang dimiliki oleh pembuat undang-undang.

Seleksi terhadap anggota Komnas HAM, KPAI atau KPI misalnya. Organisasi pejuang hak-hak sipil ini jelas tidak berdaya. Kalau anda lihat orang-orang yang duduk di dalamnya, sebagian besar mereka bukan pendekar-pendekar pejuang hak-hak sipil. Suram.

Gerakan-gerakan politik melalui jalur independen/relawan terlalu jauh panggang dari api. Yang terakhir, Teman Ahok, berakhir dengan anti klimaks. Gerakan-gerakan itu terlalu bertumpu pada figur. Percaya pada Jokowi. Pada Ahok. Bukan proses berjenjang untuk merumuskan kebijakan.

Katakanlah ini berhasil untuk menjadikannya pejabat publik. Lalu apa? Tanpa dukungan partai politik, ngga banyak yang bisa jalan. Anda semua tahu saat Jokowi harus kompromi, kita merasa tertipu oleh janji-janji kampanyenya.

Partai apa?

Ini susah jawabnya. Karena sampai sekarangpun saya belum tahu. Bikin Partai Liberal Indonesia juga bakal diketawain kucing. Kita ngga akan punya cukup critical mass. Tapi kalau yang kita lawan adalah kaum konservatif, maka kita harus bersatu dengan kekuatan progresif. Apa itu?

Kekuatan progresif sebenarnya adalah akar dari liberalisme dan sosialisme. Didasari dengan keinginan untuk memajukan harkat manusia melalui penghormatan atas hak-hak individu. Melawan segala bentuk pemaksaan atas nama negara atau agama.

Jika liberalisme dan sosialisme di banyak negara demokratis terpolarisasi, karena memang musuh bersama mereka telah kalah. Fasisme sudah kehilangan tempat. Bagi kita, ini masih ancaman.

Jadi, sementara ini jangan dulu bicara soal kiri atau kanan. Secara prinsip perbedaan keduanya hanya pada pilihan dalam memajukan kehidupan.

Yang kiri minta kesempatan yang adil. Memahami bahwa kekuasaan lama melahirkan kemiskinan terstruktur karena ketimpangan distribusi sumberdaya. Mereka ingin menyeimbangkan playing field. Sah.

Yang kanan minta kesempatan yang sama. Sumberdaya adalah input sekaligus output dalam kemajuan. Menyeimbangkannya bisa jadi merupakan fasisme baru. Sah juga.

Namun jika diamati benar, baik yang kiri maupun yang kanan toh digerakkan dengan hasrat yang sama. Maju.

Jadi soal partai, kita memang harus berumah di partai progresif.

Langkahnya apa?

Yang paling sederhana, pada pemilu yang akan datang mari kita pilih partai progresif. Kalau belum ada, kita kenali benar rekam jejak ideologi sang calon dari partai yang ada. Jangan percayakan pada mereka yang pragmatis atau konservatif. Mati kita.

Tapi, kalau mau kerja ya membangun kekuatan bersama-sama. Duh. Ini males banget. Tapi kalau tidak dikerjakan, hidup kita juga yang terganggu.

Saya membayangkan kita harus mulai dengan membentuk jaringan. Pertama bisa yang sederhana, telegram group. Secara berjenjang. Kenapa tidak?

Kita bisa mendalami gagasan progresif secara bersama dan membumikannya. Kita bisa menjadikannya sebagai aliran informasi untuk memobilisasi aksi.

Yang kedua, melakukan penetrasi pada kampus-kampus. Menjadi kekuatan banding pada dakwah-dakwah kampus. Harusnya ide-ide progresif lebih bisa diterima mahasiswa dari pada ide-ide konservatif. Kalau sekarang kita kalah, hanya karena mereka telah mulai 30 tahun yang lalu. Sedangkan kita diam.

Untuk urusan penetrasi ke kalangan bawah biarlah kaum progresif kiri yang bekerja. Kita bisa apa?

Pada akhirnya kita akan mencari cara untuk menempatkan orang-orang progresif di parlemen dan pemerintahan. Sounds good?

Saat pemalas seperti saya sudah berfikir untuk terjun sendiri, saya kira anda, orang merdeka, perlu berfikir sama.

Posted in Uncategorized | 7 Comments

Apa yang sebenarnya kita perjuangkan, kawan?

Dalam bulan-bulan ini MK akan memberikan putusan terhadap permohonan AILA dkk untuk menguji KUHP pasal 284, 285 dan 292.

Pasal 285 mungkin tidak ada masalah. Mereka ingin melebarkan batasan perkosaan tanpa memandang jenis kelamin. Mereka ingin kata wanita dihapus. Sehingga kalau laki-laki diperkosa, itu bisa dijadikan tindakan pidana. Agree.

Namun permohonan peninjauan bagi pasal 284 dan 292 adalah persoalan. Dalam pasal 284 mereka ingin menghapus frase telah kawin, lalu meminta MK untuk menafsirkan zina sebagai hubungan seksual di luar pernikahan. Orang yang sudah atau belum kawin.

Sementara pada pasal 292, mereka memohon agar kata perbuatan cabul sesama jenis diperluas. Bukan saja terhadap anak-anak. Artinya mereka akan mengkriminalkan hubungan sesama jenis yang dilakukan orang dewasa secara suka sama suka.

Permohonan ini, jika dikabulkan akan berimplikasi serius terhadap kehidupan privat warga negara dewasa berakal. Negara bisa melakukan intervensi ke dalam ruang privat kita dengan alasan menegakkan hukum.

Akan ada razia di rumah-rumah yang dicurigai terdapat pasangan yang melakukan hubungan sesama jenis. Akan ada pemeriksaan ke hotel-hotel untuk memeriksa buku nikah. Dunia kita tidak akan sama lagi.

Bahkan seandainya anda bukan homoseksual dan tidak melakukan hubungan sex di luar pernikahan, anda masih terancam pelecehan dari aparat. Dengan kekuasaan seperti itu mereka bisa mengharass anda di rumah anda. Berlebihan? Saya cuma ingatkan. Jangan sesekali meremehkan kekuasaan negara.

Sedihnya, isu ini tidak bergema secara luas. Di TL saya hanya ada beberapa akun yang concern dengan isu keberagaman yang melakukannya. Itupun tidak jadi percakapan. TL berlalu tanpa sadar akan datangnya ancaman besar negara.

Saya sadar. Kelompok liberal memang tidak terorganisasi dengan baik. Berjalan dengan agenda masing-masing sehingga sulit digerakkan. Basis massa pun tidak punya. Suram.

Harapan saya jatuh pada pendukung Ahok. Mereka yang mengkampanyekan diri sebagai pluralist. Mereka yang mengambil posisi berlawanan dengan kaum konservatif di TL. Mungkin kasus ini mereka jadikan suatu perhatian.

Ternyata cuma pepesan kosong. Sampai tulisan ini dipublish, saya tidak melihat suatu upaya sistematis dari antek Ahok untuk membuat ini jadi ramai. Membuat saya bertanya tentang kesungguhan janji kampanyenya tentang keberagaman. Pluralist jauh panggang dari api.

Tadi malam, kekesalan saya memuncak. Para antek Ahok sibuk melakukan trolling terhadap HTI. Tentu karena paginya HTI mengorganisir demo anti pemimpin kafir. Apa yang sebenarnya sedang mereka kerjakan? Cuma agar Ahok terpilih? Pendek sekali perhatian mereka.

Betapa suramnya jika mereka melawan kaum konservatif hanya karena kaum itu menolak Ahok. Melawan karena beda. Membully karena mampu. Fasis sekali.

Pada bulan dimana keberagaman dan ruang privat jadi ancaman, mereka cuma peduli dengan junjungannya. Padahal dengan kekuatan yang mereka punya, mereka bisa raise higher awareness terhadap isu yang lebih substantial. Invasi negara ke ruang privat.

Jika masyarakat aware terhadap konsekuensi permohonan itu, saya bisa berharap adanya gelombang permintaan kepada MK untuk menolak itu. Kalau banyak yang protes atau demo, MK nya juga akan lebih berhati-hati, bukan? Ruang privat kita bisa terselamatkan.

Diamnya antek Ahok dan pendukungnya ini membuat saya jengkel. Huh!

Baiklah. Anda tahu saya ngga suka Ahok. For a good reason. Saya tidak melihat dia memiliki prinsip. Apalagi yang bisa ditularkan pada pendukungnya. Hubungannya transaksional. Pendukung Ahok melihat Ahok sebagai hero yang bisa memperbaiki Jakarta. Ahok melihat pendukungnya sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Klop. Namun jelas, tidak ada transfer nilai di sana. Yang ada mungkin cuma brief buat buzzer atau antek-anteknya.

Hal yang sama terjadi dengan pendukung Jokowi. Kebetulan mereka banyak beririsan dengan pendukung Ahok. Saat Jokowi melakukan akrobat dengan kebijakannya, tidak tampak penolakan yang berarti. Berapa banyak pendukung Jokowi yang menakut-nakuti kita dengan fasismenya Prabowo. Tapi kini mereka menerima baik kebijakan Jokowi yang berbau fasis. Di mana letak prinsip dalam dukung-mendukung pemimpin?

Pada akhirnya jelas di mata saya. Memilih pemimpin berbasiskan idola hanya akan jadi langkah mundur. Tidak ada jalan pintas. Kita, orang waras, musti membangun kekuatan. Lalu maju dengan kekuatan ide. Berdasarkan koherensi prinsip-prinsip dasar dalam memajukan bangsa dan negara.

Untuk kasus permohonan AILA ini saya tetap menunggu. Mudah-mudahan ada pikiran waras dari Ahok dan Jokowi. Lalu mereka minta pendukungnya untuk memperlihatkan diri. Bahwa penghormatan keberagaman dan ruang privat bukan sekedar basa basi. Bahwa Indonesia memang bisa jadi milik semua warga negara.

Posted in Uncategorized | Leave a comment