Revolusi industri 4.0 : Apa hakikatnya dan di mana kita harus berdiri.

Bagaimana kita harus menyikapi revolusi industri 4.0? Saya kira ini pertanyaan penting bagi kita sebagai bangsa. Karena suka atau tidak suka kemajuan itu akan datang dan sangat berpotensi memperlebar jurang ketidakadilan.

Tehnologi apapun harusnya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Ongkosnya bisa banyak. Ada persoalan lingkungan, pergeseran pekerjaan yang dianggap bernilai, ketidakadilan bahkan sampai dengan penjajahan.

Apapun inovasi dalam tehnologi itu.

By definition, Indonesia masih jauh dari sana. Namun kita segera bersaing dengan negara-negara yang telah masuk ke industri itu. Secara teoritis, revolusi industri 4.0 ini akan memampukan mereka untuk menghasilkan produk yg lebih superior dengan harga yang lebih murah. Kenapa?

Penguasaan atas informasi melalui jaringan internet akan memberi mereka akses pada kebutuhan pasar. Saya gunakan kata pasar di sini untuk melingkup konsumen dan market place. Mereka bisa punya “complete” information tentang siapa, butuh apa, kapan dan di mana. Kemampuan ini ketika ongkosnya sudah murah akan menggerakkan pasar secara berlipat.

Penguasaan tehnologi robotic akan membawa pada konsistensi kualitas produk atau jasa. Berbeda dengan manusia yang memiliki mood atau tingkat energi yang bisa berubah dengan cepat, robot diprogram dengan tujuan-tujuan yang terdefinisi dengan baik. Outputnya tidak bergeser. Dengan artificial intelligent, robot-robot itu sekarang dilengkapi dengan kemampuan beradaptasi dan belajar. Mereka bisa menghasilkan output yang sama bahkan dalam kondisi-kondisi yang tidak pernah mereka hadapi.

Output yang dihasilkan robot-robot ini sekarang jangan cuma dibayangkan sebagai barang jadi. Artificial intelligent itu dengan cepat bisa menggantikan tugas manajer dalam mengambil keputusan. Dengan kapasitas memori dan kecepatan proses berfikir para robot itu, manusia bisa tidak lagi diperlukan dalam proses produksi. Berapa lama lagi? Kita tidak tahu. But soon.

Yang menjadi masalah, selalu, adalah ketamakan. Tehnologi ini dimiliki oleh para kapitalis. Berbeda dengan ilmuwan, tujuan mereka adalah menciptakan laba. Dan memastikan bahwa laba itu diputar untuk kepentingan mereka.

Mereka bisa bertarung dalam jangka waktu yang lama. Kita, di sisi lain, hidup dari hari ke hari. Mereka bisa mematikan usaha kita dengan menjual semurah-murahnya. Saat tidak ada lagi yang mampu bersaing dan mati, mereka mulai menaikkan harga setinggi mungkin. Ini bukan taktik baru.

Dunia yang bisa tercipta adalah dunia di mana kepemilikan tehnologi dan tentunya laba yang bisa diperoleh dari tehnologi itu terkonsentrasi pada suatu oligarki. Sebagai contoh, tidak akan ada ribuan perusahaan yg serupa dengan Go-Jek. Kita mungkin masih akan melihat 5-10 perusahaan applikasi transportasi dan itu akan cukup untuk membentuk kartel. Harga yang terbentuk adalah harga kartel bukan harga kompetisi sempurna.

Anda mungkin tidak berkeberatan dengan Go-Jek karena kita bicara tentang market place. Semua bisa ikut punya akses ke sana. Tapi coba anda bayangkan insulin. Di mana hanya ada sedikit produsen insulin di dunia ini. Harganya tidak pernah turun pada tingkat kompetisi sempurna. Selisih itulah yang kita bayar sebagai masyarakat.

Tanpa adanya peran pemerintah, sebenarnya kita sudah bisa mulai membayangkan apa yang terjadi. Para pioneer revolusi industri akan menyapu kompetitornya. Dan karena akses pada tehnologi ini terbatas maka hanya akan tersisa oligarki-oligarki kapitalis. Kita semua akan hidup dalam belas kasihan oligarki-oligarki ini. Kita dibiarkan hidup semata agar kita bisa jadi sekrup yang akhirnya mereka perah untuk menghasilkan laba. Baik sebagai pekerja atau konsumen. Mau?

Saat orang membahas tentang revolusi industri sering orang hanya terpukau pada tehnologinya. Ada akun di TL yang begitu bersemangat untuk bercerita detail tentang kemajuan-kemajuan yang sedang terjadi. Pakai bahasa yang rumit-rumit supaya keliatan jago. Padahal yang harusnya dibahas itu adalah soal industrinya. Karena dampak ekonomi, sosial dan politis itu terletak pada pemanfaatan semua tehnologi itu bagi industri.

Kebijakan pemerintah selalu tentang mengarahkan dampak ini menjadi positip bagi bangsa. Melindungi mereka yang akan dimakan oleh industrialisasi berbasis tehnologi robotic, artificial intelligent, internet of things dan internet system. Di sinilah keberpihakan itu diperlukan.

Unicorn yang dibahas dalam debat pilpres kemarin adalah market place. Hanya sebagian kecil dari mata rantai industri 4.0. Saat Jokowi bertanya tentang infrastruktur apa yg ingin dibangun Prabowo untuk mendukung unicorn-unicorn ini, secara tidak langsung Jokowi bertanya bagaimana kita akan menyediakan diri sebagai pasar dunia. Faktanya produk yang dijual atau terlibat dalam pasar itu bukan produksi kita. Saya baca 60% nya masih produk import. Bahkan mitra Go-Jek pun punya kendaraan-kendaraan yang boleh dikatakan merk asing. Jadi keberadaan unicorn ini ya masih untuk kepentingan asing.

Prabowo terlihat tidak terlalu menguasai persoalan unicorn ini. Namun secara intuitif, beliau benar. Ini persoalan orang lain mengeruk keuntungan dari pasar Indonesia. Apa iya kita harus mendukung itu tanpa sebelumnya menyediakan rambu-rambu perlindungan?

Kalau saya bicara perlindungan, saya tahu bahwa orang segera berfikir saya bagian dari rezim proteksionis. Tidak. Pemikiran saya selalu dilandasi dengan fair trade. Bentuk perlindungannya ada pada fairness tersebut. Dalam terminologi fairness atau adil itu kita tidak bisa semata-mata berpegang pada kaidah effisiensi. Nanti yang menang cuma yang kaya dan pintar.

Jadi, saya tentu tidak tertarik untuk mendukung infrastruktur bagi unicorn. Mereka sudah kaya dan pintar. Infrastruktur yang saya ingin persiapkan adalah akses UMKM kedalam market place itu. Kalau perlu bukan cuma infrastrukturnya tapi suprastrukturnya. Agar tumbuh bersama, saya akan beri insentif fiscal saat unicorn tersebut mampu memperlihatkan sumbangannya pada UMKM. Bahasa sederhananya jika omset UMKM melebihi suatu persentase tertentu dalam platform unicorn itu, saya kasih keringanan pajak. Kira-kira begitu.

Dalam konteks industri 4.0, kita akan bicara tentang strategi yang sama. Saya tidak akan mendukung pelaku industri untuk bergeser ke 4.0. Kalau mereka mampu artinya mereka sudah kaya dan pintar.

Persoalannya adalah menyiapkan pekerja dan pengusaha kecil agar mereka tidak tersingkir dengan industri 4.0 tersebut. Tugas yang berat karena sudah di depan mata sedangkan sumberdaya kita masih jauh tertinggal.

Bottom line, menghadapi industri 4.0 ini kita harus tahu di mana harus berdiri. Di sisi para Unicorn atau pada usaha UMKM? Di sisi pelaku industri 4.0 atau di sisi pekerja dan pengusaha kecil. Jokowi ada di sisi Unicorn dan pelaku industri 4.0. Prabowo di sisi UMKM, pekerja dan pengusaha kecil. Anda di mana?

Advertisements
Posted in Uncategorized | 1 Comment

Siapa bilang ide quota untuk Taxol itu buruk?

Taxi online adalah perwujudan suatu konsep bisnis sharing-economy. Pada dasarnya ada perusahaan applikasi (bisa transportasi, hotel, atau lainnya) yang mencoba untuk mempertemukan konsumen dan penyedia jasa. Idealnya, pasar ini tercipta karena ada ekses/kelebihan sumber daya. Daripada mobil tidak termanfaatkan mengapa tidak dijadikan alat produksi.

Dari situ, marilah kita melihat sharing-economy ini sebagai model business yang tidak adil untuk negara berkembang seperti kita. Pelaku sharing economy ini pada praktiknya bukan orang yang memiliki excess sumberdaya. Mereka menjadikan sharing economy ini sebagai pekerjaan utama. Mereka kelas buruh yang dipaksa untuk jadi self-employer. Pendapatannya sekelas buruh tapi resikonya seperti pengusaha tanpa punya perlindungan ketenagakerjaan. Suram.

Ditengah minimnya pendapatan dan ketiadaan perlindungan ketenaga kerjaan, mereka harus berebut konsumen. Sasaran mereka tentu kelas menengah atas.

Konsumen kelas menengah atas ini ternyata pelit banget. Agak malu melihat mereka begitu sensitif terhadap harga. Jadilah perlombaannya menurunkan harga. Makin susah driver Taxol kita. Fakta hari ini, banyak mobil-mobil yang ditarik leasing gegara drivernya tidak mampu lagi buat bayar cicilan.

Sebagai mitra mereka ngga punya power untuk menentukan sistem “bagi hasil” yang menguntungkan. Mitranya kan cuma di atas kertas. Pada akhirnya driver Taxol ini memang jadi sapi perahan. Perusahaan untung, konsumen untung tapi driver dan pemerintah rugi.

Di mana ruginya pemerintah? Dengan taxol memenuhi jalan-jalan maka ini adalah beban bagi pemerintah. Ada macet. Ada beban pelayanan terkait dengan penggunaan jalan. Banyak.

Lebih dari itu, pemerintah juga tidak dapat pajak apa-apa dari driver Taxol. Duit pajak dari perusahaan applikasinya juga masih diperselisihkan. Rugi bandar deh.

Suatu kebijakan pemerintah yang landasannya adalah keadilan tentu akan mencari keseimbangan baru. Konsumen dikurangi sedikit untungnya demikian juga dengan pengusaha. Drivernya diberi kesempatan untuk dapat keuntungan. Dalam short term ini selalu zero sum game. Long termnya yang kita bisa untung bareng-bareng.

Dalam konteks mencari keseimbangan itu saya melihat sistem quota bagi Taxol sebagai sesuatu yang menarik.

Pertanyaan pentingnya, pada siapa quota ini diberikan? Pilihannya adalah apakah quota itu diberikan pada driver taxol atau perusahaan applikasi?

Saya mau taat azas. Quotanya harus diberikan pada driver Taxol. Katanya mereka pengusaha toh? Jadi lisensi itu melekat pada si driver. Bukan pada perusahaan applikasi. Mereka bisa pindah perusahaan untuk memilih yang terbaik bagi mereka. Bargaining driver pada perusahaan juga meningkat. Mereka tidak mudah diberhentikan. Belum tentu perusahaan bisa dapat ganti. Cakeup.

Kita akan melihat profesi driver Taxol ini sebagai sesuatu yang tidak main-main. Karena toh akhirnya kita menyadari driver Taxol itu bukan pekerjaan sampingan atau hiburan.

Dengan adanya lisensi itu sebenarnya konsumen juga diuntungkan. Driver taxol juga lebih bisa diawasi untuk kepentingan keselamatan dan keamanan penumpang. Negara yang jamin. Karena lisensi itu diberikan oleh negara.

Namun kalau anda orang yang ngga suka dengan campur tangan negara ya mari buat suatu organisasi profesi. Seperti dokter dan pengacara. Mereka sama self employernya dengan driver Taxol.

Dalam konteks pasar bebas, tidak harus ada isu lagi. Tiga kekuatan pasar yakni konsumen, perusahaan applikasi dan driver semua memiliki kekuatan menawar untuk membentuk harga.

Jadi gimana? Masih tidak tertarik dengan sistem quota? 🙂

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jika Oum Awe Jadi Presiden

Jika saya jadi presiden, yang beneran ya, bukan cuma petugas partai, saya mau menuntaskan agenda reformasi 1998. Melucuti kekuasaan totaliter negara. Mencukupkan kekuasaan negara sampai yang kita perlukan saja.

Setelah hampir 20 tahun berlalu, reformasi 1998 ternyata hanya mampu menjatuhkan simbol-simbol totalitarian. Soeharto dan dwi fungsi ABRI. Bukan esensinya. Tanpa adanya perubahan yang mendasar, kita tetap hanya akan ada di titik ini. Tiada daya di hadapan penguasa.

Memang benar cara perolehan kekuasaan makin demokratis. Kita memilih langsung pemimpin kita. Dari presiden sampai walikota. Tapi apa setelah itu? Pelaksanaan kekuasaan itu sendiri tidak berubah. Masih bisa jadi fasis, masih korup dan tidak mudah diawasi.

Saya mengimpikan kemerdekaan sejati. Di mana negara semata hanya wadah bagi kontrak sosial kita. Menjaga agar kita tidak memangsa satu dengan lainnya. Tapi tidak menjadikan kita sebagai mangsa kekuasaan negara.

Dengan demikian, perjuangan pertama saya sebagai presiden adalah melakukan revisi terhadap UU Kepolisian dan UU Kejaksaan. Saya mau melakukan desentralisasi penegakan hukum.

Sistem yang ada sekarang adalah peninggalan rezim totaliter orde baru. Kepolisian adalah alat negara untuk memaksakan kehendaknya. Dibuat dengan hirarki memusat ke Jakarta. Diberi pangkat Jendral. Yang dilindungi, dijaga dan dilayani adalah negara. Bukan warga. Mustinya tahun 1998 konsep ini sudah kita ubah.

Dalam negara demokrasi, kepolisian adalah pelindung, penjaga dan pelayan warga. Karena kepala daerah harus bertanggung jawab tentang keamanan daerahnya, maka ia harus memiliki komando pada kepolisian di daerahnya.

Kepala daerah harus memastikan kejahatan di daerahnya dihukum berat. Untuk itu dia juga memerlukan kejaksaan yang bertanggungjawab kepada mereka.

Bagi saya, pimpinan Kepolisian dan kejaksaan harus menjadi penunjukan politik. Bekerja buat rakyat setempat. Bukan buat boss nya di Jakarta. Syarat penunjukkannya bisa diperketat agar tidak sembarang. Polisi dan jaksa harus berakar di masyarakatnya. Pusat mengawasi.

Perjuangan saya berikutnya adalah merevisi UU Kementerian. Semua orang waras di republik ini paham kalau kementerian dalam bentuknya yang sekarang adalah sumber masalah. Tidak mungkin jadi solusi.

Birokrasi kementerian kita ini jelas gemuk, ngga efektif, apalagi efisien. Potensi korupnya besar. Juga pemborosannya. Anda bayangkan, ada 1 kementrian yang tugasnya adalah mengurus pegawai di semua kementrian. Yang diurus juga ngga jelas. Membina? Lha wong mengurusi dirinya sendiri aja belum tentu bisa.

Dalam usulan revisi itu, saya akan pisahkan fungsi regulasi/pengawasan publik dengan fungsi pelaksanaan kegiatan/program pemerintah. Dua tugas ini tidak bisa diberikan kepada satu entitas. Terlalu besar potensi korupnya. Korup kewenangan dan korup uang negara. Semua jadi satu.

Saya ingin kementrian hanya berfokus pada eksekusi program-program atau kewajiban-kewajiban pemerintah. Misalnya, kementrian perdagangan ditugaskan untuk memonitor harga ya itulah yang dilakukannya. Disuruh buat pasar ya mari dikerjakan. Anggarannya diminta melalui APBN. Simple.

Saat ini kementrian kebanyakan pura-pura kerja. Soknya merancang kebijakan. Hasilnya? Tidak ada. Yang dijadikan duit adalah perijinan. Mati kita.

Regulasi dan pengawasan harus dilakukan oleh badan-badan independen yang diangkat dan melapor pada DPR. Tanggung jawabnya pada publik. BPOM itu nanti bukan cuma pengawas. Dia yang membuat turunan regulasi UU. Mereka yang lebih paham. Masak kementerian kesehatan? Demikian lembaga-lembaga pengawas lainnya seperti Bapepam, OJK dan sebagainya. Independen.

Dalam pemerintahan saya, kita tidak bicara soal perijinan. Semua hal itu dijinkan kecuali yang melanggar hukum atau melanggar ketentuan-ketentuan demi perlindungan masyarakat. Ketentuan-ketentuannya ya dibuat dasar hukumnya. Oleh siapa? Cuma oleh wakil rakyat/legislatif. Bukan penguasa.

Yang butuh ijin cuma barang-barang yang perlu diregulasi. Alkohol, tembakau, obat-obatan, bahan peledak dan sejenisnya. Atau usaha-usaha yg melibatkan dana masyarakat atau kekayaan negara. Bikin bank atau lembaga keuangan ya butuh ijin. Bikin pelabuhan atau usaha pertambangan wajarlah kalau harus butuh ijin. Nanti ini diatur UU. Lha kayak saya, punya usaha konsultan, apa pentingnya punya ijin usaha? Perusahaannya sudah terdaftar di kemenkumham. Ngapain lagi?

Buat saya, tidak ada sensenya orang bikin bangunan di tanahnya sendiri harus minta ijin. Tapi para wakil rakyat di daerah setempat bisa saja menetapkan zonasi peruntukan tata wilayahnya. Mereka bisa menetapkan standard pengelolaan lingkungan, limbah, air, energi dan seterusnya. Kalau saya bangun sesuatu yang melanggar ketentuan ya saya bisa dihukum. Dirobohkan bangunannya atau didenda. Yang menghukum ya pengadilan. Jadi tidak bisa juga dijadikan korupsi.

Dalam hal seperti ini, masyarakat juga bisa ikut melaporkan. Tetangga saya kok bikin toko padahal ini zonasi pemukima? Tinggal dilaporkan ke badan pengawas. Tidak ditindaklanjuti? Laporkan badan pengawasnya ke polisi. Orang diajar untuk tahu hak dan kewajibannya.

Sama halnya dengan badan sensor film. Ini konsep yang salah. Pornografi itu ada undang-undangnya. Jika ada bioskop yang memutar film pornografi tinggal lapor polisi. Pengadilan setempat yang menilai apakah benar itu pornografi atau bukan. Jangan cuma ada 5 atau 7 orang yang menentukan suatu hal itu porno untuk satu Indonesia. Suram.

Perjuangan saya ketiga adalah merevisi UU Perpajakan. Jika saya presiden, semua orang dewasa otomatis punya NPWP. Yang miskin, NPWP itu juga saya gunakan untuk identifier santunan negara. Yang kaya tentu itu untuk identifikasi pembayaran pajak.

Semua transaksi yang berkaitan dengan pendapatan harus menggunakan NPWP. Perusahaan bayar gaji, honor, deviden ya mesti mencatat NPWP. Demikian untuk transaksi jual beli asset seperti perusahaan, tanah, rumah dan lain”.

Setiap orang harus melaporkan pendapatannya. Yang memang tidak punya pendapatan atau sangat rendah ya nanti diberi santunan.

Orang yang penghasilan pribadinya lewat dari 10 M setahun saya pajakin 40% secara progresif. Tapi perusahaan masih menggunakan rate pajak saat ini. Bahkan mungkin saya kasih keringanan pajak berdasarkan jumlah orang yg dipekerjakannya.

Direktorat pajak saya pisahkan dari kementerian keuangan. Saya lengkapi dengan detektif. Kalau perlu juga dilengkapi dengan satuan buru sergap untuk berhadapan dengan pengusaha-pengusaha hitam yang tidak mau bayar pajak.

Untuk menjaga integritas pegawai pajak, semua pegawainya harus melaporkan harta kekayaannya setiap tahun. Secara random akan diaudit investigatif oleh satu unit di departemen keuangan. Dinas pajak harus bebas korupsi. Untuk urusan pajak, saya tidak main-main.

Perjuangan keempat adalah menggoalkan UU tentang penyantunan orang miskin dan anak terlantar. Kita telah menyisihkan 20% APBN untuk pendidikan, lalu memaksa negara untuk menyediakan dana desa. Karenanya santunan orang miskin ini harus bersifat wajib bagi negara. Ada di UUD kok.

Jangan melihat ini sebagai bantuan sosial. Kalau presidennya mau pemilu jadi rajin membantu. Tidak boleh begitu. Santunan ini adalah hak orang miskin dan kewajiban negara. Karena itu besarnya harus ditetapkan berdasar undang-undang. Bisa dihubungkan dengan UMR. Kriteria penerimanya bisa dihubungkan dengan pendapatan. Kan udah termonitor berdasar NPWP.

Perjuangan ke lima adalah merevisi UU jaminan kesehatan. Kita punya BPJS yang diabuse oleh orang-orang yg baru bayar iuran setelah sakit berat. Kalo monitoring pendapatan berdasar NPWP ini jalan maka kita bisa punya aturan untuk menetapkan premi sesuai dengan pendapatannya. Cross subsidi.

Kalau saya presiden, sektor kesehatan masyarakat merupakan sektor kedua yg saya prioritaskan setelah ekonomi. Saya akan bangun rumah sakit yang memadai di seluruh pelosok negeri. Saya beri insentif bagi pekerja-pekerja kesehatan. Saya juga akan memberi diskon pajak bagi produk-produk kesehatan. Termasuk asuransi.

Kalau anda membaca dengan cermat, saya sebagai presiden akan berjuang untuk meyakinkan wakil-wakil rakyat di DPR bahwa inilah cara agar indonesia maju. Pertempuran saya selalu di DPR. Minta anggaran. Minta ubah aturan. Minta DPR milih calon saya untuk badan-badan negara. Gunting pita atau foto-foto pencitraan? Serahkan ama ahlinya deh. Jangan saya. :p

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Bagaimana kita harus meletakkan toleransi, ghirah beragama dan politik identitas.

Dalam empat tahun terakhir ini kosa kata intoleransi menyeruak menjadi diksi penting dalam isu-isu publik. Sesuatu yang seharusnya baik karena memberikan kita kesempatan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya bersikap toleran dalam berbangsa dan bernegara. Sayangnya, kepentingan politik praktis malah mengaburkan konsep-konsep penting dalam toleransi ini. Membawa kita pada kerancuan berfikir yang pada gilirannya justru membelah masyarakat.

Seingat saya, semua hiruk pikuk ini bermula pada tahun 2014 pada saat Ahok menjadi gubernur setelah Jokowi dipilih jadi presiden. Jargon yang ada pada saat itu adalah “Kami ingin Gubernur Muslim”. Aspirasi yang sebenarnya biasa-biasa saja. Ada orang yang ingin gubernur kumisan, apa salahnya dengan aspirasi untuk memiliki gubernur muslim?

Menjadi persoalan ketika sebagian orang menganggap itu adalah aspirasi yang salah. Membenturkannya dengan menyuruh orang memilih Gubernur Muslim yang korup vs Gubernur non muslim yang bersih. Melakukan framing seolah yang tidak korup itu hanya yang non muslim. Buat saya ini adalah agitasi politik yang berbahaya. Saya sudah ingatkan saat itu. Tidak ada untungnya membawa korup dan bersih dalam kontes gubernur muslim vs non muslim tadi. Tidak didengar. Padahal ini adalah cikal bakal sentimen beragama yang kritikal. Dianggapnya tidak ada muslim yang mampu memimpin Jakarta dengan bersih.

Strategist yang terlibat dalam pemenangan Ahok melakukan banyak kampanye-kampanye pre-emptive sepanjang tahun 2016. Temanya beragam, dari mulai yang soft seperti Kami muslim dan kami pilih Ahok dengan icon-icon perempuan berjilbab. Sampai yang sangat agresif. Yang tidak mau milih Ahok adalah racist dan bigot. Semua ini dibungkus dengan narasi melawan intoleransi. Menyediakan framing bahwa orang yang melawan Ahok adalah intoleran. Anda bisa lihat kepentingan politik praktis yang besar saat mendengungkan kata intoleran. Suram.

Intoleransi ini sebenarnya harus jadi masalah bersama. Bukan cuma untuk memenangkan kontes politik. Ada pentingnya untuk meletakkan batas toleransi vs intoleransi di luar kepentingan politik. Seharusnya begitu. Saya selalu mencoba melakukannya. Namun sepertinya tidak kredible karena memang jadi bagian dari kontes politik tadi. Namun, sebisa saya, semampu saya, tetap harus saya lakukan.

Konsep Intoleransi bersinggung langsung dengan diskriminasi. Yang pertama terkait norma dan yang kedua terkait hukum. Namun konsep yang mendasarinya sama. Perbedaan sikap dan perlakuan hanya karena perbedaan identitas. Saat seseorang menolak untuk bergaul secara sosial dengan orang yang berbeda keyakinan, bibit intoleransi sudah mulai tertanam. Namun menuduh sikap itu sebagai intoleransi ya tidak bisa juga. Ada kebebasan kita untuk memilih dengan siapa kita harus bergaul. Intoleransinya mewujud ketika melakukan perbedaan perlakuan dalam relasi kuasa. Melarang orang untuk berjualan makanan dan minuman saat bulan puasa, misalnya.

Dalam konteks Indonesia, toleransi ini dulu banyak dikenalkan dalam hubungan antar umat beragama. Sayangnya dulu, pada saat orde baru diframingnya sebagai toleransi agama. Ini menyulitkan karena agama dibatasi oleh akidah. Sehingga memberi kesan harus ada pengorbanan akidah untuk toleransi. Sesuatu kesalahpahaman yang masih terjadi sampai saat ini. Pemberian ucapan selamat Natal, misalnya, akan terus menjadi isu-isu yang dipertentangkan dalam konteks akidah vs intoleransi.

Padahal, jika saja kita kembalikan intoleransi ini dalam kerangka diskriminasi, ya tidak ada juga elemen diskriminasinya dalam hal ucapan natal tadi. Tidak mengurangi hak orang Kristen untuk merayakan Natal, bukan? Tidak pernah memaksa orang Kristen untuk mengucapkan selamat hari raya Iedul Fitri juga. Jadi ini adalah soal pilihan bebas dan upaya untuk mempengaruhi pilihan bebas itu saja. Silahkan mereka yang Islam menyebarkan perbedaan penafsiran atas pemberian ucapan Natal tadi. Tidak perlu bawa-bawa diksi intoleran.

Argumen yang sama juga bisa diapplikasikan terhadap memilih pemimpin. Tidak ada hak orang yang dikurangi. Hanya upaya mempengaruhi pilihan bebas. Silahkan menakut-nakuti dengan neraka. Toh pada akhirnya, manusia adalah entitas yang bisa berfikir untuk kebaikan dirinya. Tapi pada saat upaya ini disebut intoleran ya orang marah. Ada keyakinan mereka yang dilecehkan. Beri saja alternatif penafsirannya dengan baik. Berikan kesempatan orang berfikir baik. Selesai perkara.

Yang lebih problematik itu menyangkut pendirian tempat ibadah. Pada saat umat Islam bebas untuk pergi Jumatan ke masjid manapun, Kristen punya banyak denominasi/ sekte yang ingin beribadah secara ekslusif. Ini jarang dipahami oleh umat Islam. Merasa terlalu banyak gereja yang berdiri di lingkungan mereka. Menimbulkan ketakutan pindahnya agama. Ketakutan yang sebenarnya juga terlalu dibesar-besarkan.

Karena ini menyangkut hak orang lain untuk mendirikan tempat ibadah maka di sini benar ada kasus intoleransi. Ketakutan kita telah mengurangi hak orang lain. SKB tiga menteri itu memfasilitasi intoleransi ini dengan memberikan syarat-syarat yang memberatkan pendirian rumah ibadah bagi agama minoritas. Bukan cuma Kristen ya. Pendirian masjid juga dipersulit oleh SKB itu di kantong-kantong pemeluk Nasrani atau Hindu.

Menghadapi jaman di mana moralitas sudah banyak ditinggalkan, saya sih menyarankan kaum konservatif untuk berfikir ulang tentang SKB itu. Apapun agamanya, konservatif itu ditandai dengan keinginan untuk menjaga moral suatu masyarakat. Pendirian rumah ibadah, sungguhpun berbeda agama, selalu lebih baik dari pendirian klub-klub malam atau warung remang-remang. Lebih baik energi anda fokuskan ke sana. Secara bersama-sama anda menjaga moral bangsa dari orang-orang kayak saya. 🙂

Intoleransi juga muncul pada saat anda melakukan serangan simbol-simbol agama di wilayah privat. Karena wilayah privat itu isinya hak orang lain. Dalam wilayah publik lain cerita. Wilayah publik itu diatur melalui undang-undang, peraturan dan jangan lupa, kebijakan pemimpin. Kalau anda tinggal di Madura lalu di taman kotanya dibangun patung Salib segeda gaban ya anda boleh berkeberatan. Intoleransi? Ya, ngga juga. Ini ghirah beragama.

Ghirah beragama pada dasarnya kepekaan untuk mengangkat harkat dan marwah agama. Menjadikannya mulia. Membangun masjid-masjid yang indah. Memakmurkannya melalui pengajian-pengajian. Memilihara semangat sebagai Rahmatan lil alamin. Termasuk dalam ghirah beragama ini adalah menjaga dari kemungkaran. Dan saya paham, di sini titik kritisnya. Karena pada saat menjaga dari kemungkaran sering berbenturan dengan hak orang lain. Menyerbu tempat-tempat penjualan bir misalnya.

Sebagai liberal, saya harus tetap mengingatkan. Negara ini punya konstitusi dan hukum-hukum yang mengatur masyarakat. Ghirah beragama tidak boleh menjadikan diri sebagai hukum atau pembenaran bagi tindakan-tindakan melanggar hukum. Dalam konteks nahi mungkar, ghirah beragama harus disalurkan melalui peraturan-peraturan. Caranya ya dengan mnempatkan wakil-wakil di DPR/ DPRD dan tentu di pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kuasai itu. Jangan nahi mungkar di jalanan. Apalagi rumah atau tempat orang.

Apakah perda-perda pelarangan peredaran minuman keras itu adalah bentuk intoleransi? Ya tidak lah. Perda yang bodoh, bisa jadi. Saya bisa membuat argumen kenapa perda semacam itu bodoh. Tapi saya tidak bisa menjadikan itu sebagai bentuk intoleransi. Intoleransi sama siapa? Sama tukang mabok?

Nanti akan ada bedanya dengan perda-perda yang mengatur perempuan berpakaian. Ini adalah bentuk diskriminasi. Seharusnya tidak lolos menjadi perda karena bertentangan dengan konstitusi. Jadi anda mesti juga paham mana perda yang mengatur moral melaui kebijakan publik dan mengatur moral dengan melanggar hak orang lain. Jangan dirancukan.

Melindungi moral umat ini adalah tujuan yang mulia. Saya tetap hormat. Usahakan betul itu tidak berhenti pada jargon. Karena pada faktanya, setidaknya di sosial media, orang-orang yang berteriak untuk melindungi moral umat ini justru perlu dipertanyakan nilai moralnya. Menggunakan diksi-diksi yang kotor. Melakukan tindakan-tindakan tercela seperti korupsi, menggunakan narkoba dan bahkan berzina. Singkirkan dulu benalu-benalu ini sebelum bicara soal politik identitas. Sulit untuk melihat orang-orang yang sering menyebar hoax sebagai representasi dari penegak moral.

Pada saat anda punya kredibilitas untuk bicara moral maka penggunaan politik identitas berbasis agama di situ justified. Menjadi pemimpin di negara yang mayoritasnya Islam itu adalah amanah agama. Ya diperjuangkan melalui simbol-simbol Islam. Masak pakai simbol-simbol Karl Marx atau Hayek?

Politik identitas tidak berarti discriminatory. Dalam politik identitas konsolidasinya ke dalam. Bukan menghalangi hak-hak orang. Apalagi memusuhi orang-orang dengan identitas berbeda.

Liberal, kayak saya, ya ada sebalnya dengan politik identitas berbasis agama ini. Karena secara jumlah ngga akan menang. Berapa persen sih orang dengan pemikiran liberal di negara ini? Yang banyak cuma orang-orang yang ingin free sex. Lalu mengaku liberal. Tapi keliru kalau orang seperti saya memusuhi politik identitas dengan menuduhnya sebagai aksi intoleran. Jaka sembung bawa golok.

Yang bisa saya lakukan adalah menempatkannya dalam porsi yang bagus untuk kemajuan bangsa. Menjadikan politik identitas itu sesuatu yang bermartabat. Jangan menjadikan agama sebagai barang jualan. Jadikan ajaran agama sebagai panduan untuk mencapai kemaslahatan rakyat.

Kalau kemaslahatan rakyat yang jadi tujuan, mari bersaing kita. Saya kalah juga ngga apa-apa. Sepanjang yang menang juga punya keinginan yang sama. Kemajuan bangsa. Gimana?

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Betapa anunya nalar ke-Jokowi-an kalian.

Saya melihat kontestasi politik kita sudah dalam tahap yang mencemaskan. Ini bukan cuma soal benturan horisontal. Ini juga soal rusaknya akal sehat yang tidak akan pulih dengan berakhirnya pilpres 2019. Suram.

Mari kita letakkan kembali masalah dalam tempatnya. Jokowi itu presiden. Bukan simbol perlawanan terhadap hantu-hantu. Bukan juga hantu itu sendiri. Jangan mendekati persoalan pilpres dengan sentimen-sentimen yang memang memiliki akar dalam masyarakat.

Sebagai Presiden, KPI nya itu ada empat. Apakah beliau berhasil melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia? Basis kontes politiknya ya harus ini.

Masyarakat itu ya punya agenda masing-masing. Menguatkan pengaruh dan kekuasaan melalui proses politik. Wajar. Namun dalam konteks pilkada atau pilpres polarisasinya itu harusnya cair. Toh ideologi tidak memiliki akar pada partai dan figure. Kelakuan politisi apalagi.

Anda pikir Jokowi pro kesetaraan? Coba minta Jokowi nyatakan dukungannya pada LBGT. Ngga akan berani. Paling jauh akan bilang sesuatu yang normatif. Tegakkan hukum. Jangan main hakim sendiri. Semacam itu.

Anda pikir Jokowi pro orang miskin? Dari awal sudah memotong banyak program SBY yg pro miskin. Subsidi-subsidi dicabut/dikurangi, BLT dihentikan, TKA dipermudah. Blio bangun bandara-bandara dan jalan tol mahal buat yang punya duit.

Anda pikir Jokowi progresif? Lihat aja kemampuan mentri-mentrinya dalam hal yang terkait ekonomi digital. Urusan online transportation saja tidak beres-beres mendudukkannya. Jangan tanya soal kemenkominfo. Ngehek abis. Bekraf apa kabarnya?

Tapi, musuh-musuh politiknya ya belum punya tawaran yang lebih baik juga. Usulan-usulannya masih normatif dan diawang-awang juga. Apalagi Gerindra+PKS dkk. Sibuk osang aseng ngga jelas. Utang yang dibilang gede itu mau diapain juga bingung. Suram.

Kalau Demokrat masih lumayanlah. Ada jejak program-program SBY yang bisa dilihat dan dijanjikan kembali untuk dilakukan. Program-program SBY yang baik ditingkatkan. Yang buruk diperbaiki atau dibuang. Masih ada harapan untuk berdiskusi secara pintar.

Ketiadaan tawaran program oposisi ini, secara natural akan mengalihkan kontes pada persoalan sentimen-sentimen antar kelompok masyarakat. Buat oposisi berguna. Buat inkumben tidak. Tololnya, kok diikutin mainnya?

Gerindra+PKS dkk memang perlu sekali untuk bicara soal umat Islam. Tapi kubu Jokowi tidak punya kepentingan melayani. Apalagi bawa-bawa bhineka. Ini hanya memberi jalan untuk menciptakan polarisasi yang semakin tidak sehat. Yang mengantarkan kita pada hari ini.

Pendukung Jokowi itu begitu takutnya bahwa narasi Jokowi musuh Islam itu akan berhasil. Sehingga merasa perlu membangun narasi tandingan. Padahal kalau mereka membaca data dengan benar, itu cuma kekhawatiran kosong. Tapi tindakan melawan narasi itu yang justru jadi problem.

Anda lihat sendiri. Apakah sebelum 411, ada teriakan “Hentikan kriminalisasi ulama?”. Apakah ada orang yg menilai penegakan hukum memihak pada kelompok pro Jokowi? Semua ini ekses akibat memainkan narasi bhineka sebagai lawan narasi Islam.

Pembelahannya di masyarakat juga terlihat dari upaya saling melaporkan. Ini juga yg berakhir pada persepsi hukum tidak adil itu. Nyata terlihat perlakuan yang berbeda. Dan ini semua adalah beban bagi rezim Jokowi. Beban yang tidak perlu.

Hemat saya, narasi Jokowi musuh Islam itu tidak perlu dilawan dengan narasi tandingan. Biarkan saja. Tunjukkan saja dengan tindakan atau kebijakan yang tidak diskriminatif. Kebijakan-kebijakan yg tidak memberi sangkutan bagi klaim itu. Amunisinya juga bakal abis.

Sepanjang itu selalu diramaikan, selalu saja muncul ekses. Karena para buzzer dan pendukung Jokowi ini banyak juga yang meramaikan (sosial) media tanpa menggunakan pikiran sehat. Hantam kromo saja. Masalah barupun bermunculan. Kendalinya lebih susah.

Konsultan politik yang paling bodohpun tahu, segmen yang mesti digarap itu adalah mereka yang masih undecided. Anatominya sudah sering saya bacakan. Tapi tidak pernah dianggap serius.

Orang-orang ini ngga punya kepentingan dengan narasi Jokowi musuh Islam. Di lain sisi, mainan infrastruktur itu cuma menarik buat mereka yang memang pendukung Jokowi. Bukan mereka. Sebagaimana juga narasi kebhinekaan.

Orang-orang undecided ini lebih berkepentingan dengan persoalan, ekonomi, lapangan kerja, kemiskinan dan ketidakadilan. Kenapa bukan ini yang dijadikan medan pertempuran? Kalian tunjukin kinerjanya, saya yang nyinyirin. Ngga apa. Dari dialektika ini kita dapat sintesa. Keren kan?

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Membangkitkan pengalaman berbangsa sebagai penuntun menuju terang. Bagian 2

Persoalan utama bangsa kita hari ini adalah persoalan ekonomi. Dollar telah menembus 14000 rupiah. Intervensi BI memang membuatnya tertahan, namun fundamental ekonomi kita tetap dalam situasi yang harus diwaspadai.

Persoalan ekonomi ini merupakan persoalan yang terstruktur dalam masyarakatnya karena alokasi sumber daya yang tidak adil. Alokasi sumberdaya yang tidak sejalan dengan semangat kebangsaan. Tentu saja ini bukan salah pemerintah hari ini. Namun suatu proses yang telah berakar sejak orde baru. Dibutuhkan suatu dorongan politik agar kita bisa kembali pada hakikat kemerdekaan. Kesempatan yang setara bagi semua anak bangsa. Bukan pemanjaan pada pengusaha-pengusaha kaya melalui konsensi atau kuota-kuota impor. Mari ini kita benahi bersama.

Ketimpangan ekonomi hari ini dijembatani melalui program-program bantuan pada rakyat yang miskin. Pemerintah memang menjalankan berbagai program bantuan sosial. Namun belum terlihat upaya penanggulangan struktur kemiskinan. Ketimpangan alokasi sumberdaya.

Cara-cara pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat adat, misalnya, tidak dijalankan dengan efektif. Akibatnya, sebagian dari masyarakat itu memperoleh limpahan dana, sementara yang lain tidak beroleh manfaat. Bukan kesejahteraan yang diperoleh melainkan perpecahan sosial. Ini adalah kasus-kasus yang sering dijumpai pada konsensi-konsensi tambang/perkebunan yang melibatkan tanah-tanah adat.

Pemerintah terlibat dalam banyak proses penggusuran demi pembangunan infrastruktur. Ini makin memperbesar ketimpangan alokasi sumberdaya. Mereka yang diuntungkan oleh infrastruktur itu adalah mereka yang berbeda dengan masyarakat yang harus berkorban. Yang makmur makin makmur. Yang miskin akan menjadi lebih miskin.

Pola-pola orde baru ini tidak boleh kita lanjutkan. Pembangunan infrastruktur harus berpusat pada mereka yang menyediakan diri mereka untuk berkorban. Mereka yang mendapat hasil pertama saat infrastruktur itu berfungsi. Dengan demikian, infrastruktur yang harus kita dukung adalah sarana-sarana kesehatan, pendidikan, energi dan transportasi lokal. Kita jadikan pengalaman kebangsaan adalah pengalaman menjadikan ketimpangan menurun melalui penguatan sumberdaya lokal.

Selain persoalan alokasi sumberdaya kita dihadapkan oleh persoalan lapangan kerja. Setiap tahunnya sekitar 4 juta orang masuk ke angkatan kerja. Kita harus menciptakan banyak lapangan kerja untuk menyerap mereka. Sejauh ini pengangguran terbuka berkisar pada angka 5.5 %. Sepertinya tidak menakutkan. Namun jika dilihat detilnya, dari orang-orang yang dianggap bekerja, 7.5% nya dikategorikan sebagai setengah menganggur. Bahkan 20% nya adalah pekerja paruh waktu. Apa artinya?

Kita tidak mampu menciptakan pekerjaan untuk 19.25% kapasitas angkatan kerja (5.5% + setengah dari 20%+ setengah 7.5%). Mereka tidak bisa disalurkan pada sektor-sektor produktif. Pada akhirnya inilah yang berpotensi menjadi ekses-ekses tindak kriminal berbasis paksaan ekonomi.

Resep kapitalisme untuk menciptakan lapangan kerja adalah dengan mengundang modal asing. Lupa jika masuknya modal asing akan menambah senjangnya alokasi sumberdaya. Memperbesar lingkaran setan kemiskinan. Kita harus mampu menciptakan lapangan kerja kita sendiri. Mendorong lingkaran-lingkaran ekonomi ditingkat lokal. Penciptaan pengusaha-pengusaha kecil dan koperasi melalui bantuan inkubasi bisnis dan akses pada pembiayaan. Perlindungan pada pasar-pasar tradisional. Tidak ada jalan lain.

Dengan perkembangan tehnologi digital, akses terhadap lapangan pekerjaan bisa dioptimalkan. Pemeliharaan terhadap potensi-potensi produksi untuk dipasarkan secara online. Serta akses terhadap transaksi jasa. Namun demikian, pemerintah tidak boleh lalai dalam melindungi hak-hak konsumen dan pekerja. Banyak keluhan akan tidak terlindunginya hak-hak mitra dalam transportasi on-line misalnya. Tentu ini membutuhkan perhatian. Apa manfaat lapangan kerja dibuka tapi pekerjanya tidak terlindungi? Rasa kebangsaan kita harus ada. Keadilan dan perlindungan.

Persoalan ekonomi berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini harus dirasakan bukan sekedar upaya menyantuni tapi adalah tanggung jawab kebangsaan. Kita, dengan pemerintah sebagai lokomotif, bahu membahu untuk memastikan semua penduduk Indonesia bisa memenuhi kebutuhan yang minimum. Berita kelaparan di Asmat, Papua, awal Januari ini sangat menyentuh kita. Kita harus menjaga agar ini tidak terulang lagi di masa depan.

Memahami persoalan kemiskinan atau ekonomi dari strukturnya, memastikan kita melihat pada mereka-mereka yang dimiskinkan oleh struktur itu. Dalam struktur ekonomi yang sangat patriakis, jelas perempuan adalah golongan yang dimiskinkan. Golongan yang tidak diberikan kesempatan yang sama untuk maju oleh institusi-institusi sosial di mana ia berada. Perempuan adalah proletarnya kaum proletar. Perempuan mengalami deprivasi yang menetap sepanjang sejarahnya. Semangat kebangsaan kita menolak itu. Semangat kebangsaan kita menginginkan jalinan sosial dalam kesetaraan. Pembangunan harus berkeadilan pada perempuan. Demikian amanat kebangsaan kita.

Selain persoalan ekonomi kita masih punya sederet persoalan hukum dan keadilan. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak dituntaskan. Kasus-kasus persekusi ormas atau kelopmpok orang. Kasus-kasus yang melibatkan arogansi kekuasaan. Semuanya adalah betuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Sebagai bangsa yang lahir untuk melawan penindasan, maka arogansi kekuasaan adalah bentuk pengkhianatan terbesar. Jauhkan diri kita dari sana.

Akhir-akhir ini kita didera oleh masuknya narkoba dalam jumlah ribuan ton. Ini adalah bentuk pelemahan bangsa dan penghancuran ekonomi masyarakat. Pengalihan sumberdaya produktif menjadi konsumsi yang berdampak buruk. Tidak hanya pada pengguna namun juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Narkoba adalah jalan pintas untuk menggapai mimpi dan harapan yang makin sulit terwujud. Karenanya banyak beredar pada lingkungan miskin kota. Menyadari itu, mengatasi narkoba adalah melihat kembali pada ingatan kebangsaan kita. Menciptakan harapan pada anak-anak bangsa. Sisi kriminal dalam peredarannya tentu adalah masalah apparat kepolisian dan hukum. Namun penanggulangannya melibatkan keinginan untuk membangun masyarakat sebagai tempat bersama. Saling menjaga.

Saya sudah jabarkan persoalan-persoalan mendasar bangsa ini. Saya sudah rumuskan pendekatan untuk mengatasinya. Melalui lima kesadaran penting:

  • Keinginan untuk memajukan diri
  • Keinginan untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.
  • Menjalin ikatan sosial berdasarkan azas kesetaraan.
  • Pengakuan atas keragaman dan bukan peleburan identitas
  • intelektualitas sebagai penjaga kebangsaan.

Ini adalah manifesto politik saya. Pada waktunya nanti, inilah yang akan saya perjuangkan melalui saluran-saluran politik yang ada. Ada aamiin?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Membangkitkan pengalaman berbangsa sebagai penuntun menuju terang. Bagian 1.

Sejarah Indonesia adalah sejarah yang kaya akan pelajaran berharga sebagai bangsa. Kita bangkit menuju pembebasan yang gemilang di tahun 1945, karena kita telah melalui berbagai pengalaman kebangsaan. KeIndonesiaan.

Hari-hari ini, kita menghadapi berbagai tantangan sebagai bangsa. Kita perlu membangkitkan pengalaman-pengalaman itu, agar terang jalan kita. Jalan menuju Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Pembangunan berkeadilan.

Tentu saja tidak mungkin untuk menilik seluruh pengalaman kebangsaan itu dalam waktu sesingkat ini. Dalam kesempatan ini, kita akan bicara tentang beberapa momen-momen sejarah dan arti pentingnya dalam pengalaman berbangsa. Saripati dari momen-momen itulah yang akan terus kita bangkitkan. Kita akan terus gemakan untuk menjadi landasan dalam berbagai aspek pembangunan.

Gerakan kebangsaan Indonesia lahir di awal abad ke 20. Tentunya ini dipengaruhi oleh berbagai gerakan kebangsaan di banyak tempat di Asia. Seperti di Mesir oleh Arabi Pasha, di Turki oleh Mustafa Kemal Pasha, di Philipina oleh Joze Rizal dan sebagainya. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904 juga disebut sebagai faktor yang membawa kepercayaan diri bangsa-bangsa di Asia. Matahari timur telah terbit.

Organisasi modern yang pertama dikenal dan tercatat rapi dalam sejarah adalah Boedi Oetomo yang lahir 1908. Ada beberapa sumber yang menyatakan Sarekat Dagang Islam lahir tahun 1905, namun ini masih jadi kontroversi. Kita tidak akan punya suatu titik pasti kapan perasaan kebangsaan atau nasionalisme muncul, namun kita tahu, untuk Indonesia, ia tumbuh pada tahun-tahun itu. Dekade pertama di abad 20. Kita memperingati tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional untuk mengenang itu. Ada sesuatu energi yang sedang terbangun. Energi besar berupa kesadaran berbangsa. Apa artinya?

Bangsa kita tidak lahir dari kesamaan suku. Bangsa kita tidak lahir dari kesamaan ras. Bangsa kita tidak lahir dari kesamaan agama. Bangsa kita lahir dari kesamaan nasib. Dari kesamaan penderitaan sebagai bangsa terjajah. Dari kesamaan rasa tertindas yang jauh dari keadilan.

Kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah itulah yang telah memberi kita identitas. Dengan demikian nasionalisme atau rasa kebangsaan harus selalu dibangun untuk memperbaiki nasib. Kebangsaan harus diperkuat untuk cita-cita kemakmuran. Kemakmuran yang tercipta jika masyarakatnya terdidik dan cerdas. Kebangsaan harus mendorong terciptanya perlindungan dan keadilan.

Boedi Oetomo, sungguhpun sering disebut elitis dan hanya memiliki ruang lingkup terbatas, memahami betul hakikat kebangsaan itu. Mereka mengambil jalan perbaikan nasib bangsa melalui sektor pendidikan. Pembentukan intelektual-intelektual muda. Mereka memenuhi pikiran orang-orang muda ini dengan pengetahuan dan visi untuk memajukan bangsa. Orang-orang muda yang kelak menjadi tokoh bangsa.

Cara yang berbeda dan tentu saja saling melengkapi ditempuh oleh H. Samanhudi. Pendidikan adalah gerakan jangka panjang. Tapi, rakyat yang lapar harus diberi jalan untuk menjadi lebih sejahtera. Peningkatan kemampuan ekonomi merupakan hal mendesak yang tidak bisa ditunda. Lahirlah Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 yang kelak akan bersalin rupa menjadi Sarikat Islam pada tahun 1912. Ini adalah gerakan kebangsaan berbasis ekonomi rakyat.

Kerakyatan yang dicita-citakan oleh Sarikat Islam adalah kemajuan ekonomi berdasarkan ikatan kebangsaan. Di sini kita lihat jejak kerakyatan bukan barang baru dalam politik Islam. Sejarah memperlihatkan politik Islam Indonesia pada awalnya tidak dimaksudkan untuk bersifat ekslusif. Dengan demikian tidak ada perlunya mencurigai kekuatan Islam di Indonesia.

Jika ada bagian dari umat Islam yg mencoba untuk eksklusif, akan ada bagian lain yang akan mengoreksi. Jika kita ingat kelahiran NU pada tahun 1926, di situ ada dorongan perlawanan terhadap sifat-sifat fundamentalis. Ini harusnya bisa menentramkan kaum minoritas.

Momen perjalanan kebangsaan yang penting lagi, tentu saja Soempah Pemoeda pada 28 Oktober 1928. Sebelum Soempah Pemoeda, sebenarnya frase Indonesia telah banyak digunakan sebagai payung gerakan sosial politik. Partai Komunis Indonesia berdiri tahun 1920, tahun 1925 Indische Vereeniging, suatu perkumpulan mahasiswa di Belanda, mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia terbentuk tahun 1926, Partai Nasionalis Indonesia berdiri pada tahun 1927. Banyak. Namun Soempah Pemoeda memiliki arti lebih dari sekedar menegaskan identitas Indonesia. Ini juga momen yang menegaskan pengakuan atas keragaman. Ini adalah momen integrasi gerakan-gerakan dari identitas-identitas sosial yang berbeda. Menjadi Indonesia tidak harus meghilangkan jati diri atau akar-akar identitas asal. Kita tetap bisa menjadi Jawa dan Indonesia. Kita tetap bisa menjadi Islam dan Indonesia. Kita Indonesia.

Tahun 1945 tentu adalah puncak momen kebangsaan. Karena, di mata sejarah, tahun itulah bangsa kita dicatat kelahirannya. Namun, jangan hanya melihat pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita harus melihat pada apa-apa yang terjadi pada rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Panitia Sembilan, Panitia tujuh dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Dalam rapat-rapat itu dimulailah tradisi intelektual dalam berpolitik. Dalam rapat yang mengumpulkan segenap tokoh-tokoh bangsa, mereka berdebat untuk menentukan dasar-dasar negara kita. Di sinilah K.H Wahid Hasyim, tokoh kebanggaan NU, menanam akar kebangsaan pada umat Islam di Indonesia. Beliaulah yang berperan besar dalam merumuskan kembali Sila pertama menjadi bentuknya yang sekarang. Di sana terdapat visi Islam Indonesia yang inklusif. Di situlah komitmen terhadap kebangsaan diperlihatkan secara nyata.

Pemilu tahun 1955 disebut sebagai pemilu yang paling demokratis selama ini. Ini adalah bentuk terbaik dari demokrasi kita. Saat gagasan atau ideologi dipadukan secara baik dengan kekuatan massa. Pemilu adalah ajang pendidikan politik di mana gagasan diadu. Semangat untuk maju dibakar. Identitas dirayakan. Saat itu tidak ada yang takut untuk berbeda. Piihan partai dengan identitas agama, suku, golongan tidak menjadi masalah. Ada Partai Katolik, ada Gerakan Pilihan Sunda, ada Partai Buruh, bahkan ada “Partai” R.Soedjono Prawirisoedarso yang berjuang untuk dirinya. Dapat 1 kursi di parlemen.

Semua merasa aman dan nyaman dalam naungan kebangsaan. Ini adalah Indonesia yang kita rindukan.

Tentu saja sejarah kita tidak selalu indah. Pada masa setelahnya kita mendapati kebangsaan kita meniti jalan lain. Di masa Orde Baru Persatuan yang dimaknai sebagai penyeragaman. Identitas akar dipaksa untuk melebur menjadi Indonesia. Orang disuruh ganti nama agar jadi Indonesia. Partai dilarang untuk membawa identitas SARA. Ini adalah kekeliruan dalam memaknai kebangsaan. Kekeliruan yang menetap selama 32 tahun.

Dari telaah ini mari kita bangkitkan pengalaman kebangsaan itu di hati dan pikiran kita. Mari kita hadirkan kembali unsur-unsur yang mengikat kita sebagai bangsa.

  • Keinginan untuk memajukan diri. Memperbaiki nasib. Dari bangsa yang pariah kita harus bangkit menjadi bangsa yang mulia.
  • Keinginan untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Jangan biarkan kita menindas bangsa kita sendiri.
  • Jalinan sosial berdasar azas kesetaraan.
  • Pengakuan atas keragaman. Bukan peleburan identitas.
  • Intelektualitas sebagai penjaga kebangsaan

Mari kita bangkitkan pengalaman kebangsaan ini untuk mengatasi masalah-masalah bangsa hari ini. Mari kita cari solusinya dalam akar kebangsaan kita.

Posted in Uncategorized | Leave a comment