Gagasan saya dalam mengatasi korupsi. @psi_id punya apa?

Korupsi itu konsekuensi dari hukum yang dapat dibeli. Dan dagang itu ya ada saat untung, ada saat rugi. Jadi, kosa kata koruptor kalau tertangkap adalah kena musibah. Dengan uang, musibah selalu bisa diubah. Penjara saja bisa dibikin nyaman. Asal korupsinya jangan nanggung. Begitukan?

Bagaimana agar hukum tidak bisa dibeli? Ya harus diurus di lembaga-lembaga yg terkait dengan penegakan hukum dan pembuatan hukum. Itu fokus utamanya. Cegah korupsi dari situ. Bagaimana caranya? Sebelum sampai ke situ, mari lihat dulu faktanya.

Penegakan hukum kita ini terpusat. Strukturnya komando. Padahal keadilan itu punya lokalitas. Bentuk yang kita miliki ini warisan belanda. Dipertahankan oleh pemerintah fasis Soeharto. Tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan. Korbannya ya kita. Pencari keadilan.

Dengan polisi dan jaksa distrukturkan secara komando dari atas, akan sangat mudah bagi negara untuk melakukan kontrol. Namun apa ongkosnya? Banyak.

Penempatan polisi dan jaksa itu adalah penugasan pusat. Tuannya ada di sana. Perlindungan dan pelayanan masyarakat di lokal itu tidak akan jadi perhatian saat ada konflik kepentingan. Polisi itu tidak berakar ke bawah. Ia menggantung ke atas.

Hubungannya dengan jual beli hukum? Saya sih takut dituduh mencemarkan nama baik kepolisian atau dibilang memfitnah. Namun harusnya aman untuk bilang, “Lapor ke polisi kehilangan ayam bisa bikin kita jual kambing”. Toh semua orang juga bilang begitu. Persoalannya kenapa?

Karena sistem sentralisasi ini membuat rentang jabatan polisi ini begitu lebar. Padahal tidak diperlukan juga. Kebutuhan untuk meniti jenjang karir inilah yang bikin rentan terhadap jual beli hukum.

Yang terjadi adalah, perwira-perwira muda polisi disebar ke seluruh penjuru. Semua mereka punya satu cita-cita. Ke Jakarta. Jadj Jendral. Caranya gimana? Ya kumpulin duit. Rasanya ini rahasia umum. Saya jangan ditangkep ya.

Mereka ini tidak punya ikatan dengan tempat bertugasnya. Bukan orang lokal. Punya rencana keluar dari sana dalam waktu 4-5 tahun. Apa peduli mereka kalau hukum tidak tegak? Sepanjang bisa mengumpulkan uang dan pujian atasan, kelar perkara.

Dengan rentang dari prajurit dua sampai Jendral, kepolisian kita jelas sangat tidak effisien. Jika kepolisian di desentalisasi, banyak problem jual beli hukum dan ineffisiensi bisa diatasi. Tapi siapa yang berani berinisiatif?

Saya tadi ambil contoh polisi. Tapi logika yang sama berlaku untuk jaksa dan hakim. Sistem sentralisasi membuat mereka tidak berakar dalam masyarakatnya. Orang juga tidak memiliki rasa segan atau hormat pada jaksa dan hakim selain karena jabatannya. Mereka tidak dilihat sebagai tokoh atau pilar-pilar dalam masyarakat. Suram.

Mari kita kontraskan ini dengan pemuka-pemuka adat pra republik. Mereka dipercaya untuk menyelesaikan persoalan (hukum) di masyarakat itu. Modalnya cuma pemahaman hukum adat dan kehormatan. Yang terakhir ini tidak ada yang bisa beli.

Saat sekarang kehormatan tidak lagi menjadi taruhan, ya mudah untuk menemukan jaksa dan hakim yang memperjualbelikan hukum. Tidak ada yang peduli toh?

Jawaban pertama untuk mengatasi jual beli hukum yang berujung pada korupsi adalah desentralisasi lembaga” penegak hukum. Apakah ini cukup? Belum.

Korupsi bisa dicegah dengan melakukan pengawasan. Tugas ini sekarang dilakukan di inspektorat-inspektorat di setiap kementrian atau lembaga pemerintahan. Tidak efektif. Kenapa?

Sederhananya ini terkait pada rotasi jabatan. Mereka yang hari ini ada di inspektorat, bisa saja besok di mutasi ke direktorat yang lain. Atau sebaliknya. Bisa jadi yg sekarang diperiksa dulu adalah teman sejawatnya. Atau orang yang dia takut akan jadi atasannya. Banyak faktor psikologis yang bermain.

Padahal saya tidak melihat pentingnya suatu inspektorat harus memiliki rotasi jabatan pada kementrian atau lembaga pemerintah yang sama. Harusnya mereka adalah kementrian tersendiri. Dengan pemisahan ini, jenjang karir mereka jelas cuma satu. Pengawasan pada berbagai tingkat lembaga pemerintah. Mereka bisa punya rotasi jabatan di situ. Cukup banyak tangga untuk meniti karir.

Pola pikir yang sama juga bisa diterapkan pada penegakan hukum. Saat in ada komisi” negara yang terkait dengan itu. Ada komisi kepolisian nasional, komisi kejaksaan dan komisi judicial. Namun lembaga-lembaga ini tidak diberikan gigi dalam pengawasan. Mereka cuma dilibatkan dalam proses “penghakiman”. Sayang.

Dalam bayangan saya, provostnya polisi itu tidak perlu bertanggung jawab pada Kapolri. Tapi pada komisi kepolisian nasional. Mereka juga tidak di rotasikan jabatannya dengan badan kepolisian yang lain. Hanya di provost/ internal affair. Namun tanpa adanya desentralisasi kepolisian ya tidak mungkin.

Tentang jual beli hukum dilingkungan pembuat hukum (eksekutif dan legislatif) sedikit lebih kompleks. Agak sulit untuk memisahkan, seorang wakil rakyat memilih teruskan reklamasi karena dia percaya itu yang baik buat konstitutuennya atau karena dia menerima suap dari pengusaha reklamasi. Untuk yang seperti ini ya tetap butuh KPK.

Jejak koruptif dari eksekutif dan legislatif itu lebih terlihat dalam persoalan anggaran. Jadi badan anggaran DPR itu yang harus dibuat setransparan mungkin.

Khusus untuk pejabat negara mereka harus diancam pidana jika mereka tidak melaporkan harta kekayaan. Hanya dengan cara ini kita bisa memastikan mereka bersih dari harta korupsi.

Demikianlah, ada 3 gagasan yang saya ingin terus dipelihara dan disempurnakan. Desentralisasi penegakan hukum, pembentukan kementrian pengawasan dan pidana bagi pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaan setelah periode tertentu. @psi_id punya apa? Hestek? Duh!

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mengapa Anies Menang.

Banyak yang nanya kenapa bahasnya cuma Mengapa Ahok kalah? Kenapa bukan mengapa Anies Sandi menang? Challenge accepted.

Kalau sekedar menuruti prasangkanya orang kalah, ya mereka maunya ini dijawab dengan “Karena politisasi agama”. Dah. Mereka ngga mau dengar yang lain karena hanya itulah yang mau mereka percaya.

Kalau anda adalah orang-orang sempit pikir seperti itu, mending berhenti baca. Saya sudah lama nyerah untuk mencoba melebarkan pandangan mereka. Orang-orang yang saya yakin tidak mau belajar dari kekalahan. Orang-orang yang akan membawa junjungannya kalah lagi. Sad.

Pertempuran itu dimenangkan melalui strategi. Kalau lawan berbuat kesalahan, itu bonus. Namun tanpa strategi yang baik, semuanya cuma jadi sia-sia. Kemenangan Anies Sandi adalah buah dari strategi yang baik.

Pertama tentu soal pemetaan kekuatan. Pemahaman atas anatomi pemilih. Saat itu petanya bukan pemilih Anies vs Ahok vs AHY. Petanya adalah pemilih Ahok, penolak Ahok dan orang-orang yang belum memutuskan.

Dari berbagai survey sebelum pencalonan resmi, komposisi awalnya itu adalah 40% untuk Ahok, 30% untuk calon-calon yg bukan Ahok dan 30% orang-orang yg belum memutuskan. Ini link untuk hasil survey bulan September 2016. http://rmol.co/amp/2016/09/15/260779/Survei-Poltracking–Anies-Baswedan-Cukup-Menjanjikan-di-Pilkada-DKI-

Pada saat pasangan calon diputuskan secara resmi, terjadi perubahan yang menarik. Ahok naik menjadi 45%. Penolak Ahok melambung menjadi 44%, sementara undecidednya menurun menjadi 11%. Ini link dari surveynya SMRC http://kom.ps/AFviBJ

Apa yang musti dipahami dari sini? Penolak Ahok, yang harus diakui karena soal agama itu basisnya hanya 30%. Saya argue, pencalonan Anies dan AHY mendorong hampir setengah dari yg undecided untuk lari ke lawan Ahok. Mereka menemukan sosok yang mereka anggap setara atau lebih baik dari Ahok. Ini yang ngga dilihat oleh kubu Ahok.

Melihat peta ini, kubu Anies sudah yakin. Ini perjalanan panjang dua putaran. Ini persoalan menggaet dukungan dari undecided sembari mempertahankan kelompok penolak Ahok dari gerogotan kubu AHY. Bagaimanapun basis Anies dan Sandi adalah kaum konservatif.

Hitungannya jelas ada 30% yang diperebutkan dengan AHY karena toh mereka sudah menolak Ahok dengan basis agama. Kepada mereka Anies musti kasih lihat nilai lebih. Ngga cuma mengandalkan kesamaan agama.

Ada 14% yang menemukan figur baru. Kepada mereka harus diperlihatkan kontras antara Anies vs Ahok, yang mana ini adalah perkara gampang. Anies itu secara karakter memang jauh sekali dari Ahok. Tinggal mencari cara mengkapitalisasi perbedaan itu.

Yang 11% ini juga harus dianggap punya concern dengan Ahok. Faktornya belum tahu. Tapi yang pasti bukan soal agama. Mereka juga belum impress dengan Anies atau AHY. Musti dicarikan cara.

Dengan peta itu, mereka masuk dengan promise yang benar. Lapangan kerja dan keberpihakan pada yang miskin. Platform kampanyenya jelas Jakarta Maju Bersama. Musuhnya jelas. Tukang gusur orang miskin yang mau maju sendirian. Ini adalah narasi yang kuat dalam pilkada DKI. Dimainkan dengan baik di kawasan-kawasan miskin kota. Bukan di sosial media. Naratornya @reiza_patters tuh. Ngga usah dendam ya. Isunya jelas dan konsisten. Reklamasi, penggusuran dan tentunya keberpihakan.

Kampanye ini ngga dijawab dengan baik oleh kubu Ahok. Terlalu confident dengan foto” pembangunannya. Anak-anak muda kelas menengah, yang baru melek politik, merasa yang baik buat mereka pasti baik buat orang miskin. Arogansi yang akhirnya harus ditelan dengan pedih.

Mereka tenggelam dalam narasi yang dibangun sendiri. Kalau Ahok kalah, itu pasti gegara agama. Ngga mungkin karena yang lain. Untuk itu harus enggage di situ melalui tuduhan rasis dan bigot pada lawan-lawannya. Jadilah blunder besar di pulau seribu.

Kombinasi blunder dan kampanye masif yang dilakukan AHY mengubah peta pertarungan menjadi lebih seimbang. Elektabilitas Ahok sudah turun drastis di sini. Padahal belum ada 212. https://m.detik.com/news/berita/d-3353811/survei-indikator-elektabilitas-ahok-turun-pilgub-diprediksi-2-putaran

Selebihnya jalan sejarah. Ahok harus menjalani sidang. Memecah perhatiannya pada kampanye. Sementara sentimen anti Ahok meningkat dengan adanya tuduhan itu. Kita dilibatkan dengan narasi adu domba antara islam vs bihineka. Ngga ada yang juntrung.

Namun @reiza_patters dan timnya mah ngga ada urusan. Tetap datang ke kelurahan-kelurahan kunci. Menjelaskan soal OKE OC, OK Trip, KJP+, DP 0 dan program-program peningkatan kesejahteraan lainnya. Perlahan tapi pasti elektabilitas Anies menanjak. Masuk ke babak ke dua.

Saya sama sekali tidak paham bagaimana elektabilitas AHY yg berkisar 30%, tiba-tiba turun menjadi 17% pada minggu-minggu terakhir. Tampaknya kampanye pembusukan nama SBY berhasil. Pada saat itu banyak orang menuduh SBY ada dibalik aksi 212 dan turunannya. Tapi inipun counter intuitive. Harusnya, kalo ini benar politisasi islam, bukankah persepsi ada dibelakangnya membantu? Gelap.

Faktanya, dengan kampanye masif tentang keberpihakan di lingkungan miskin, elektabilitas Anies meningkat. Namun, kenapa ini ngga pernah muncul di survey” sebagai faktor? Saya rasa soal artikulasi. Buat orang miskin dengan pendidikan rendah, kata-kata program itu bukan bagian dari vocabularynya. Yang mereka lihat kesamaannya dengan mereka. Diucapkan sebagai kesamaaan agama.

Sementara, keberpihakan kepada orang miskin ini memang ngga dikampanyekan secara masif di kalangan menengah atas. Ngapain? Lagian, toh kalau untuk kepentingan orang kaya, yang dikerjain Ahok itu memang udah bener.

Inilah penjelasan, kenapa faktor keberpihakan pada orang-orang miskin ini tidak terlihat menjadi faktor. Dikalangan miskin ngga diartikulasikan. Di kalangan menengah atas memang ngga bunyi.

Kemenangan Anies dengan 58% suara itu diluar dugaan. Ngga ada yang menyangka. Ada yang bilang karena banyak orang yang merasa kubu Ahok dan Anies sama brutalnya. Keliatannya Anies akan menang, pilih Anies ajalah. Band wagon effect. Saya tidak pasti.

Tapi pelajaran buat saya adalah pemetaan kekuatan dengan baik adalah awal. Strategi yang tepat untuk menindaklanjuti peta itu adalah kunci. Kalau ini anda ngga mau faham ya sudah. 🙂

Note: Saya tidak menafikan soal politik identitas. Dari 58% pemilih Anies, saya percaya sekitar 30% nya murni karena keyakinan agama (tanpa harus dipolitisasi), sekitar 15% nya jengkel pada Ahok karena kasus pulau seribu. Ini mungkin ada politisasinya. Pihak Anies sih ngga mau dituduh. Sisanya yang kurang dari 15%, mereka memang melihat Anies lebih menjanjikan tanpa punya persoalan dengan agama. Ini soal percaya. Saya ngga punya survey nya. Ya. Kalo faktor agama dikeluarkan, Anies masih kalah. Namun kalau hanya faktor politisasi agama yg dikeluarkan, Anies tetep menang. Puas? :).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Perubahan sebagai fokus pemahaman konteks konsumsi

Salah satu tips untuk mengidentifikasi problem dalam ranah bisnis adalah memeriksa hal-hal apa yg berubah menjelang masalah timbul. Tips ini sebenarnya juga berlaku untuk mempelajari konteks konsumsi. Karena konsumsi punya karakteristik yg mirip dengan solusi dalam ranah bisnis.

Konsumsi harus selalu dikonstruksikan sebagai cara menutup kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi faktual. Ini tidak berbeda dengan solusi dari suatu problem bisnis. Solusi juga dicari untuk memperkecil jarak antara kondisi yg dirasakan buruk dan yang diinginkan.

Konsumsi, kita tahu, difasilitasi oleh barang dan jasa. Artikel ini memberikan penekanan pada kata memfasilitasi agar fokus kita tidak berubah. Yang perlu dipelajari adalah konsumsinya. Yang harus dipahami adalah pembentukan kebutuhan melakukan konsumsi. Konteksnya.

Konteks konsumsi sederhananya adalah latar belakang atau situasi yang mendorong terjadinya konsumsi. Pembelian produk atau jasa tentu saja terikat pada konteks ini. Aspek yang biasa dipelajari dalam konteks konsumsi adalah motivasi atau tujuan. Oleh pemasar ini yang dijadikan dasar untuk melakukan aktifitas atau bauran pemasaran.

Sebagai misal, konteks konsumsi di suatu restauran keluarga adalah menikmati kebersamaan dalam kegembiraan. Dengan konteks ini, restoran akan menciptakan nilai tambah dengan memenuhi kebutuhan ini. Nilai tambah itu diperoleh baik melalui produk, layanan, atmosfir outlet maupun melalui makna merknya.

Darimana kita tahu konteks konsumsi restauran keluarga adalah menikmati kebersamaan dalam kegembiraan? Umumnya dengan melihat pada momen konsumsinya. Kita melakukan observasi pada saat mereka ada di restauran itu. Muncullah tiga pilar asosiasi: Nikmat, bersama dan gembira. Ini yang nanti dijadikan sebagai tawaran produk dan jangkar makna merk.

Pemasar umumnya melihat momen konsumsi pada dua peristiwa yang sering berbeda. Momen pembelian dan momen penggunaan. Investigasi pada kedua momen inilah yang menjadi dasar pemahaman konteks konsumsi.

Artikel ini mengajak untuk melihat lebih dari itu. Tidak sekedar observasi pada momen konsumsi namun pada perubahan-perubahan yang mendorong pada momen konsumsi. Ini merupakan pelajaran penting untuk produk-produk yang nilainya mahal atau jarang-jarang dilakukan. Membeli mobil misalnya.

Pembelian barang-barang serupa handphone, kulkas, mobil umumnya ditandai dengan adanya perubahan ideal dan/atau perubahan faktual. Buat mereka yang kaya mungkin tidak perlu menunggu handphonenya rusak. Kemunculan produk baru sudah cukup alasan untuk membeli. Kemunculan produk baru tentu saja mengubah apa yang dianggap ideal.

Perubahan ideal tentu tidak hanya dipicu oleh produk baru. Perubahan stage of life, status social economy bahkan perubahan lingkungan pergaulan atau pekerjaan bisa mengubah ideal ini. Begitu ideal ini berubah, secara latent ia akan mempengaruhi pilihan-pilihan pembeliannya. Saat orang memiliki jabatan baru dengan gaji baru, self-perceptionnya berubah. Hal-hal yang dianggap idealpun berubah. Orang ini tidak serta merta akan membeli baju baru. Namun pada saat ada perubahan faktual, dia akan menutup gap konsumsinya dengan ideal yang baru. Baju yang lebih bermerk.

Sungguhpun kita bisa dengan mudah mengidentifikasi kemungkinan perubahan-perubahan itu, pemaknaannya dari orang ke orang bisa berbeda. Bahkan untuk orang yang sama, makna yang terambil untuk tiap kategori bisa berbeda.

Misalkan kita bicara tentang perubahan dari lajang menjadi menikah. Pemaknaannya bisa banyak. Di sana ada unsur tanggung jawab, kompromi, produktif, codependency, settle, stabil dan banyak lagi. Mana dari hal ini yang terkait dengan pembelian kulkas untuk mengisi rumah baru?

Konteks konsumsi harus menyelidiki perubahan-perubahan ini. Saat seseorang membeli motor, kita mencari perubahan yang terjadi tidak jauh dari kejadian itu. Hal ini untuk memahami kenapa dia membeli merk tertentu.

Sebagai misal, ternyata beberapa bulan sebelumnya dia punya pacar baru. Motor yang dibeli bermerk Yamaha. Kita bisa berhipotesa kalau merk Yamaha, bagi dia, memberikan aksentuasi jantan. Ini adalah manifestasi dari penaklukan. Punya pacar baru.

Kalau kita mengajukan pertanyaan standar tentang alasan pembelian, kita tidak akan menemukan hubungan ini. Kita akan mendengar hal-hal yang itu-itu lagi. Harga, irit bahan bakar, kinerja motor dan semacam itu.

Dari perubahan faktualpun kita bisa belajar banyak. Orang tadi membeli motor baru karena ternyata motor yang lama rusak. Saat kita mendalami makna dibalik motor rusak itu, kita banyak menemukan frustrasi. Ketiadadayaan. Impotency. Klop dengan hipotesa kejantanan tadi. Dimensi kejantanan memang salah satu asosiasi penting dalam produk motor.

Disinilah pengembangan merk dijangkarkan. Mengisi makna merk melalui relevansi terhadap konteks konsumsi. Ia bekerja dibawah alam sadar. Pembeli motor tadi, tidak menyadari pilihan merknya dipengaruhi oleh adanya pacar baru. Seandainya dia dapat pekerjaan baru, jangan-jangan dia milih Honda.

Demikianlah membangun hubungan antara perubahan ideal, perubahan faktual serta makna merk adalah tugas penting pemasar. Dengan menyelaraskan ketiga unsur tersebut kita akan mampu mengembangkan makna merk kita. Tabik.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Saya akan tetap di sini untuk mengkritisi.

Kita semua punya motivasi berbeda untuk aktif di sosial media. Ada yg ingin menjaga silahturahmi. Ada yg ingin pamer sukses dan kebahagiaan. Ada yang mau cari pacar. Ada yang..ah sudahlah, anda tahu poin saya. Beragam motivasi dan tentu saja bisa berubah. 

Sungguhpun saya terlalu kecil untuk disandingkan dengan para selebriti sosial media, saya tetap punya tempat di dunia ini. Di timeline. Karena ini bukan cuma soal jumlah follower. Namun soal presence. Bahwa twit” saya bisa menggema dan menimbulkan reaksi. Berulang”.

Twit yang saya maksud tentu saja twit politik. Twit” galau saya dilihat juga tidak. Apalagi twit” sepik. Sudah lama mati gaya. Tidak tertolong.

Tentang twit politik ini, orang akan menadai saya sebagai hater. Baik bagi Ahok atau Jokowi. Lalu saya ditempatkan di keranjang yang sama dengan kaum bumi datar. Menyakitkan sebenarnya.

Saya akui ada kesebalan yang menumpuk di hati saya pada buzzer” pembully dari kubu ahok. Orang” yang sekarang berperan menjadi buzzer pembully dari kubu Jokowi. Entah mengapa, tuduhan rasis yg dibully-kan pada saya saat menentang Ahok begitu membekas di hati.

Rasisme adalah bentuk kesempitan berpikir. Perasaan superior terhadap orang yang berbeda. It is everything I am not. Tolong dicatat.

Bagi saya, timeline adalah tempat pertukaran ide. Di mana pemikiran dan pendapat diuji. Tentu saja akan ada perasaan kita yang benar. Tidak harus menjadi persoalan sebenarnya. Yang penting buka pikiran.

Namun, some how, orang tidak lagi berfikir tentang apa yang benar dan salah. Semuanya direduksi menjadi kawan dan lawan. Di titik ini sering saya berfikir untuk berhenti ngetwit politik. Latihan nyepik aja yang banyak. Lama-lama pinter juga, kan?

Karena pada akhirnya satu musuh terlalu banyak dan seribu kawan masih terlalu sedikit. Asal jangan disuruh traktir saat ulang tahun saja. Kawan saya maksimum empat. Capres sugih kui ra mashook. :p

Tapi yang waras tidak boleh mengalah. Saya tidak boleh terintimidasi dengan perasaan apa yang saya lakukan ini sia-sia.  Ide” tetap harus ditanam. Kritik harus selalu disampaikan. Pada akhirnya, the silent majority toh berkeinginan untuk melihat Indonesia yang lebih baik. Mereka akan melihat, ributnya pertikaian politik ini adalah jalan untuk ke sana.

Kepada buzzer” Jokowi saya tidak berhenti untuk berpesan. Berhentilah membully. Apa lagi membully saya. Tidak bermanfaat untuk memenangkan pertarungan politik. Carilah KPI yang lebih baik dari sekedar membuat orang sakit hati.

Kepada buzzer” anti Jokowi, mulailah bertarung dengan penuh penghormatan. Yang anda lawan itu Kepala Negara kita. Beliau bisa dan sering salah tapi tidak perlu dihinakan. Akur?

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Bupati Purwakarta dan masalah kita dengan hama politik.

Menyedihkan memang. Merasa benar berdasarkan banyaknya dukungan atau teman. Bupati Purwarkarta itu kebablasan karena sok asyik. Bahkan setelah dihujat di sosial media pun dia tidak meminta maaf sepenuhnya.

http://m.liputan6.com/regional/read/2665984/penjelasan-bupati-dedi-soal-foto-pegang-paha-siswi-smp?utm_source

Assuming bahwa dia tidak paham kalo itu salah (karena budaya patriakat yg melekat di dirinya), apa yang membuat dia memposting itu kalau bukan karena ingin memperoleh perhatian? Sok asyik.

Sekarang, kita mesti menjelaskan pada publik bahwa perilaku Bupati itu keliru di banyak level. Kita bisa berdiskusi tergantung tingkat mana yg mau digugat.

Dari hukum formal, apakah ada wewenang Bupati untuk menghentikan pelajar berkendara di jalan tanpa helm. Dari mana wewenangnya? Ingat, kalaupun dia membawahi dinas pendidikan cakupannya hanya pada lingkup sekolah. Bukan jalan raya. Dia bisa bikin peraturan pelajar dilarang membawa motor DI sekolah. Sebelum masuk pintu sekolah, itu urusannya polisi.

Dari segi etika, apakah pantas dia menjadikan anak itu sebagai bahan untuk dipermalukan di sosial media. Etika ini mendiskusikan kepantasan. Bukan salah atau benar. Sebagai bentuk penghukuman, terkadang public humiliation itu bisa dibenarkan. Tapi apakah pantas? Apakah, jika itu memang salah, seimbang dengan rasa malu yang akan ditanggung korban. Untuk jangka waktu yang lama.

Dari diskusi moral, apa dasar Bupati itu menganggap moralitasnya lebih tinggi dengan menyalahkan cara perempuan berbusana? Dalam konteks yang sama, apa dasar moralitas yg mengijinkan dia untuk memegang (paha) perempuan tanpa ijin? Buat saya dia tidak punya moral superiority. Period.

Kita bisa mendiskusikannya. Lain kali.

Fokus saya kali ini adalah problema buzzing tokoh politik. Yang sering menghasilkan sosial disorder akibat kebablasan. Semata karena bertaburan hama-hama politik.

Kalau anda lihat perilaku-perilaku yg ditunjukkan Bupati Purwakarta, anda tahu kalau semuanya ada desainnya. Ada konsultan politik dan buzzernya. Hama politik.

Bupati Purwarkarta ini akan mencalonkan diri jadi Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Menyadari lawan politiknya akan berasal dari kubu Islam konservatif, jauh-jauh hari dia sudah melakukan tindakan pre-emptive. Dia sudah melancarkan provokasi-provokasi pada kubu FPI. Dari mulai mengganti Assalamualaikum dengan Sampurasun sampai menikahi Nyi Roro Kidul secara simbolik.

Tidak ada satupun dari provokasi-provokasi itu terkait dengan kesejahteraan warganya. Atau bahkan budaya, jika itu yang jadi tujuannya. Ini setting politik. Dan buat saya itu busuk karena potensinya untuk memecah belah warga.

Saya berseberangan dengan kubu konservatif. Jauh. Garis batasnya aja belum tentu kelihatan.

Namun, saya memahami perbedaan itu dalam sesuatu yang substantial. Penolakan hukum agama di wilayah privat dijadikan hukum positip di wilayah publik. Saya tidak berposisi untuk merendahkan keyakinan mereka. Apalagi melakukan provokasi” yang membuat mereka marah.

Secara substantif, apa yang dilakukan Bupati Purwakarta soal busana pelajar tadi sudah menyeberang ke kubu konservatif. Dia tidak sadar karena permusuhannya dengan FPI adalah agenda kampanye. Bukan ideologis. Ini yang membuatnya double busuk.

Konsultan politik dan barisan buzzernya hanya bekerja untuk memenangkan kandidatnya. Mereka akan pakai cara sekotor apapun. Dan ini peringatan bagi kita.

Padahal, dibalik pemilihan pejabat publik, ada kekuasaan yang harus digunakan untuk kesejahteraan warga dan kehidupan sosial yang lebih baik. Hulunya adalah pandangan ideologis, sementara hilirnya memang tindakan pragmatis.

Politik popularitas yang diendorse oleh konsultan politik dan buzzer telah memutus aliran hulu dan hilir ini. Mereka bermain di muara yang penuh pragmatisme sementara buaya mengintai di mana-mana. Sosial disorder.

Sekarang, kepada siapa saya harus menyeru?

Para konsultan politik pasti marah kepada saya karena periuk nasi mereka terganggu. Tentu saja saya harus membuat disclaimer. Beberapa konsultan politik memiliki cukup integritas untuk tidak merusak tatanan sosial melalui kampanyenya. Respect.

Politikus yang ada sekarang justru adalah politikus-politikus yang pragmatis didikan orde baru. Hanya beberapa yang saya tahu memiliki basis ideologi kuat yang tidak akan mau jadi boneka konsultan politik untuk pencitraan. Sisanya?

Jadi kepada andalah saya bicara. Saya percaya orang-orang yang datang ke blog saya ini memiliki kemampuan dan kemauan untuk melihat Indonesia yang lebih baik. Jaga kewarasan. Jangan mau dibenturkan oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat. Jangan pernah mau dibohongi pake buzzer. Okay?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pergub plintiran untuk jualan KLB. Ahok. 

Hari selasa yang lalu kompas muncul dengan berita seperti ini.
http://kom.ps/AFvh3j

Ini adalah bukti nyata dari semua concern yang telah berkali-kali saya sampaikan di twitter. Kompensasi pengembang ini merupakan bola liar yang sangat mungkin disalahgunakan. Muaranya karena kompensasi ini tidak masuk ke dalam sistem penganggaran. Off budget.

Kompensasi pengembang ini diatur menurut Pergub no 119/ 2016 sebagai revisi yang kedua dari Pergub no 175/2015 tentang hal yang sama. Pengenaan kompensasi terhadap pelampauan KLB (Koefisien Lantai Bangunan). Revisi pertama dilakukan melalui Pergub 251/ 2015.

Berdasarkan Pergub ini pemilik bangunan yang ingin untuk melampaui KLB yg ditetapkan di zona bangunannya dapat MEMBERI kompensasi berupa fasilitas layanan publik.

Ini adalah jenis layanan publik yang bisa dijadikan sebagai kompensasi.

Gedung KPU provinsi adalah asset pemerintah DKI dan mengacu pada butir j. memang perbuatan itu memiliki payung hukum.

Namun perlu diingat bahwa Pergub ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2016. Sangat patut dicurigai dibuat hanya untuk menjadi dasar hukum bagi perbuatan serupa ini. Karena pada Pergub sebelumnya (revisi pertama) layanan publik yang diperbolehkan hanyalah:

Perhatikan sebelum akhir mei 2016 tidak ada kompensasi dalam bentuk butir j pada revisi terakhir.

Renovasi gedung KPU itu dilakukan mulai bulan Juni dan 95% nya selesai pada bulan Juli seperti pada berita ini. Jadi?

http://m.beritajakarta.com/read/34319/Renovasi_Kantor_KPU_DKI_di_Salemba_Capai_95_Persen#.WAg4uBRSlLI.twitter

Ahok masih harus menjelaskan bagaimana komputer dan laptop bisa masuk kedalam renovasi itu. Akrobat yang dilakukan adalah mengatakan laptop itu sebagai pinjaman. Namun keterangan itu justru menyisakan banyak pertanyaan. Kalau laptop itu pinjaman dibelinya melalui pos anggaran apa? Karena dalam APBD yang disetujui oleh DPRD, tidak ada anggaran untuk melakukan itu.

Kasus ini masih akan terus bergulir dan kita belum tahu ujungnya. Ahok seperti biasa adalah seorang pesulap. Dia telah lolos berkali-kali.

Namun yang sangat nyata di sini adalah bagaimana kekuasaan digunakan tanpa ingin diawasi. Dia bisa bikin Pergub apa saja dan kapan saja untuk menutup jejaknya.

Pertanyaannya apakah Pergub dan bahkan diskresi yang dilakukan memenuhi amanat UU atau Perda yang dirujuknya? Mari kita bahas.

Pergub 175/ 2015 dan revisi”nya diturunkan dari Perda no 1 tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Perda ini rencananya akan diperbaharui dengan memasukkan pulau reklamasi. Namun pembahasannya masih ditunda karena adanya kasus suap di sana.

Perda no 1 ini tentu akan mengacu pada UU 26 tahun 2007 tentang tata ruang. Karena Pergub 175 ini bicara tentang KLB tentu juga mengacu pada UU UU no 28 tahun 2002 tentang bangunan. Yg didetailkan oleh PP no 36 tahun 2005.

Apa yang sebenarnya dibicarakan tentang kompensasi dalam UU, PP dan Perda itu? Apa yang membuat saya bilang Pergubnya Ahok adalah plintiran?

Kata kompensasi pada UU bangunan ada pada bahasan KDB (koefisien densitas bangunan). Ini tertera pada penjelasan pasal 19 PP 36 tahun 2005.

Kita lihat apa semangat pasal.
Jika dibaca dengan hati-hati, pasal itu mendorong building owner untuk memberi fasilitas publik. Manfaat fasilitas publik itu tentu untuk mengimprove koefisien densitas bangunan di AREA itu. Kalau KDB nya menjadi lebih baik, bolehlah pemilik bangunan melampaui KLB yg ditetapkan untuk zona itu. Jadi pemerintah MEMBERI kompensasi atas upaya baik yang dilakukan pemilik gedung.

UU tata ruang juga masih sebangun. Pemerintah memberikan insentif/disinsentif untuk PENATAAN RUANG.

Artinya insentif dan disinsentif dibuat agar semua pihak MEMATUHI rencana detil tata ruang dan peraturan zonasi. Di sana memang disebutkan kata kompensasi. Namun kompensasi yang dimaksud di sana terbatas pada pemerintah daerah lain atau masyarakat. Jadi pemerintah MEMBERI kompensasi.

Dalam perda no 1 tahun 2014 masih belum berubah semangatnya. Menyadari bahwa aturan zonasi tidak mungkin dilakukan tanpa fleksibilitas, ada bagian yang mengatur Teknik Pengaturan Zonasi.

Pada prinsipnya pemprov diberikan kewenangan untuk “melanggar” aturan zonasi yg ditetapkan sepanjang ada pengimbangnya.

Hal ini yang mengijinkan pengimbangnya berada di luar area pemilik gedung. Jadi dalam Perda no 1 tahun 2014 pengimbangnya bisa ada di daerah lain.

Saat pengimbangnya itu dilakukan oleh pemilik gedung maka pemprov MEMBERI kompensasi dalam bentuk TPZ bonus pelampauan KLB.

Perhatikan dalam Perda no 1/2014 tidak dimasukkan unsur pembangunan/perbaikan fasilititas pemerintah. Ini yang diperkosa oleh Pergub 119/2016. Kenapa saya bilang begitu?

Karena semangat dalam pengaturan TPZ bonus itu adalah memelihara integritas tata ruang. Beli laptop atau memperbaiki gedung KPUD bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai pengimbang dalam TPZ ini. Jauh sekali.

Dalam Pergub 175/ 2015 dan revisinya, cara pandangnya sudah berubah. Lihat bunyi Pergubnya. Pengenaan Kompensasi atas Pelampauan KLB. Di sini pemprov adalah pihak yang MEMINTA kompensasi.

Pembela Ahok akan bilang esensinya sama. Itukan masalah tukeran aja. Barangnya itu” aja. Apa yang beda dengan

1. memberi fasilitas lalu diganjar (dikompensasi) dengan TPZ bonus. 

Dan 

2. Melampaui KLB lalu bayar pakai fasilitas publik?

Semangatnya. Dalam UU semangat atau tujuan pasal per pasal itu penting. Mestinya tidak boleh diplintir seenaknya. Dalam UU induknya, semangatnya adalah memberikan insentif agar tercipta tata ruang yang baik. Dalam pergub semangatnya adalah jualan. Ini sangat berbeda.

Karena yang ada di otak Ahok adalah dagang, dia sudah lupa pada esensi TPZ. Menjaga integritas tata ruang. Akhirnya sesuatu yang bukan merupakan pengimbang bisa masuk jadi butir dalam aturan kompensasi. Seperti memberi lahan atau membangun gedung pemerintah daerah.

Perda no 1 tahun 2014 memang tidak harus terkait dengan APBD. Ingat pemprov adalah pihak PEMBERI. Dia cukup diberikan kewenangan.

Pergub no 175 sudah mendudukkan diri sebagai PENERIMA dan Ahok tetap tidak mau memasukkan ini ke dalam kas negara? Ada apa?

Argumennya adalah dia menerima dalam bentuk barang jadi/proyek. Tidak ada uang yang mengalir. Apakah kita bisa periksa argumen ini? Tidak. Kita tidak punya cara untuk tahu. Kita harus percaya Ahok.

Yang paling mengganggu saya tentu penentuan proyek” apa yang dijadikan kompensasi pengembang itu. Semata keinginan Ahok.

Padahal semangat TPZ nya berbeda. Pengembanglah yang berinisiatif dan melakukan sesuatu untuk membuat kualitas tata ruang meningkat. Oleh karenanya diberikan TPZ bonus. Ahok tinggal melakukan appraisal. Dengan itu dia memberikan kompensasi berupa tambahan KLB. Ahok seharusnya pasif.

Kalau memang ada niat jualan KLB ya lakukanlah dengan benar. Terima uangnya untuk kemudian dibicarakan penggunaannya bersama DPRD. Tapi itu bukan semangat TPZ.

Tapi lepas dari plintiran semangat UU induknya, pergubnya sudah ada. Sekarang praktik itu perlu diawasi secara ketat. Transparansi untuk melaporkan kompensasi pengembang harus dilakukan. Kita tidak bisa cuma percaya kepada Ahok. Begitu.

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Mas Agus

Seorang kawan, seorang yang datang dari masa lalu, seorang yang di masa itu kami karib dan intim, sampai kemudian dimulainya pembangunan pembangkit listrik tenaga abang terlalu baik buatku, mengangsurkan pertanyaan ini: apa yang dibutuhkan kandidat gubernur DKI bila tampil di televisi?

Saya lama menjawab, meski sudah centang biru dua, sengaja mengulur waktu, supaya terkesan tak mudah dijangkau.
Mari kita mulai dari sini: untuk apa kandidat gubernur DKI Jakarta tampil di televisi?

Jawaban final adalah supaya seluruh masyarakat pemilih dapat mengakses seluruh informasi yang disampaikan tanpa blur, tanpa bias. Betul, seluruh masyarakat pemilih, dan seluruh informasi. Garis bawahi di situ, thank you, love you.

Maka penting bagi Najwa Shihab menjadi tuan rumah yang bijak, yang lebih banyak mendengar daripada berbicara, untuk memastikan seluruh informasi dapat diakses seluruh masyarakat pemilih tanpa menyelak. Penting bagi host untuk memastikan dia tak menelikung, tak menjebak, tak membawa agenda sendiri, tak memaksakan gagasannya, tak menunggangi konteks, dan bersedia berbagi panggung. Harus tahu kapan bicara, kapan diam, kapan mendengar. Pelajaran sejak masa kanak-kanak.

Sekarang giliran Mas Agus. Besok-besok Mas Anies, dan Koh Ahok. Kita harus berhenti menyalahkan jarum yang patah, tanpa mengurai benang yang kusut.

Kusutnya bermula di sini: kita telah dihalang-halangi untuk menyimak dengan seksama apa cita-cita mereka bila nanti memimpin Jakarta. Kita kehilangan momen penting mendengar langsung dari para kandidat mau di bawa ke mana Jakarta selanjutnya. Padahal kita seharusnya dikasih kesempatan mendengar mereka menjembrengkan gagasan-gagasannya, harapan-harapannya. Alih-alih mendengar host mendesak-desakkan pokok-pokok pikirannya hanya supaya ia terlihat lebih pintar.

Pada titik ini, Wimar Witoelar adalah kampiun, Muthia Kasim berikutnya, dan Rossiana Silalahi kiwari.

Tak berhenti di situ, centang-perenang ini diperburuk aneka komentar di sosial media. Mas Agus masih grogi, Mas Agus belum terbiasa, Mas Agus ganteng, Mas Agus bla-bla-bla seolah-olah Jakarta sedang mencari pemimpin yang tidak grogi. Seolah-olah kemacetan akan sirna karena artifisial itu. Seolah-olah toldalkot akan lancar jaya karena santun. Hidup kok gini amat sih.

Sudahlah begitu, ada yg tega membuatkan kultwit menafsir gestur Mas Agus, menafsir berapa kali dia minum, menafsir tatapannya. Selesai? Jangan sedih, yang bikin kultwit merasa dia telah benar. Rasanya ingin ditelan Bumi.

Tiap-tiap kandidat harus tampil di muka umum, untuk menggaransi gagasan-gagasannya akan terlaksana dengan baik. Kita tak memberi cek kosong. Pesan atas gagasan, memang, harus dideliveri sama bagusnya dengan gagasan itu sendiri. Mengasumsi ketiga kandidat ikut aktif dalam penyususunan visi misi dan rencana kerja, maka menjelaskannya ke publik sama mudahnya dengan membuka kaitan bra. Di kostan. Atau di apartemen. Atau di hotel transit. Atau di mana saja, whatever.

Karena itu, kegenitanmu mengenai ganteng dan lain sebagainya yang akhirnya bikin saya iri, please deh, tahan sejenak, jangan terlalu gittal (silakan tanya Kisbet artinya). Jakarta sedang memilih pemimpin, bukan memilih busa sabun. Kota hebat ini harus dipimpin oleh dia yang sama hebatnya, untuk masyarakatnya yang juga hebat dan tak merengek minta follback.

Jalan masih panjang, kita masih punya harapan bila nanti kandidat tampil lagi di televisi, harus dipastikan bahwa kita ingin mendapatkan informasi yang utuh dan tuntas. Dan di debat publik nanti, para kandidat adalah aktornya, bukan moderator. Panggung untuk moderator cukup di hati saya saja.

Percayalah, tiapkali Clinton tampil memberi pernyataan, yang paling serius menyimak adalah tim Trump, begitu sebaliknya. Bukan bikin kultwit. Ahelah…

Tuan Wahai

Manusia Gembira

Posted in Uncategorized | Leave a comment