Jika Oum Awe Jadi Presiden

Jika saya jadi presiden, yang beneran ya, bukan cuma petugas partai, saya mau menuntaskan agenda reformasi 1998. Melucuti kekuasaan totaliter negara. Mencukupkan kekuasaan negara sampai yang kita perlukan saja.

Setelah hampir 20 tahun berlalu, reformasi 1998 ternyata hanya mampu menjatuhkan simbol-simbol totalitarian. Soeharto dan dwi fungsi ABRI. Bukan esensinya. Tanpa adanya perubahan yang mendasar, kita tetap hanya akan ada di titik ini. Tiada daya di hadapan penguasa.

Memang benar cara perolehan kekuasaan makin demokratis. Kita memilih langsung pemimpin kita. Dari presiden sampai walikota. Tapi apa setelah itu? Pelaksanaan kekuasaan itu sendiri tidak berubah. Masih bisa jadi fasis, masih korup dan tidak mudah diawasi.

Saya mengimpikan kemerdekaan sejati. Di mana negara semata hanya wadah bagi kontrak sosial kita. Menjaga agar kita tidak memangsa satu dengan lainnya. Tapi tidak menjadikan kita sebagai mangsa kekuasaan negara.

Dengan demikian, perjuangan pertama saya sebagai presiden adalah melakukan revisi terhadap UU Kepolisian dan UU Kejaksaan. Saya mau melakukan desentralisasi penegakan hukum.

Sistem yang ada sekarang adalah peninggalan rezim totaliter orde baru. Kepolisian adalah alat negara untuk memaksakan kehendaknya. Dibuat dengan hirarki memusat ke Jakarta. Diberi pangkat Jendral. Yang dilindungi, dijaga dan dilayani adalah negara. Bukan warga. Mustinya tahun 1998 konsep ini sudah kita ubah.

Dalam negara demokrasi, kepolisian adalah pelindung, penjaga dan pelayan warga. Karena kepala daerah harus bertanggung jawab tentang keamanan daerahnya, maka ia harus memiliki komando pada kepolisian di daerahnya.

Kepala daerah harus memastikan kejahatan di daerahnya dihukum berat. Untuk itu dia juga memerlukan kejaksaan yang bertanggungjawab kepada mereka.

Bagi saya, pimpinan Kepolisian dan kejaksaan harus menjadi penunjukan politik. Bekerja buat rakyat setempat. Bukan buat boss nya di Jakarta. Syarat penunjukkannya bisa diperketat agar tidak sembarang. Polisi dan jaksa harus berakar di masyarakatnya. Pusat mengawasi.

Perjuangan saya berikutnya adalah merevisi UU Kementerian. Semua orang waras di republik ini paham kalau kementerian dalam bentuknya yang sekarang adalah sumber masalah. Tidak mungkin jadi solusi.

Birokrasi kementerian kita ini jelas gemuk, ngga efektif, apalagi efisien. Potensi korupnya besar. Juga pemborosannya. Anda bayangkan, ada 1 kementrian yang tugasnya adalah mengurus pegawai di semua kementrian. Yang diurus juga ngga jelas. Membina? Lha wong mengurusi dirinya sendiri aja belum tentu bisa.

Dalam usulan revisi itu, saya akan pisahkan fungsi regulasi/pengawasan publik dengan fungsi pelaksanaan kegiatan/program pemerintah. Dua tugas ini tidak bisa diberikan kepada satu entitas. Terlalu besar potensi korupnya. Korup kewenangan dan korup uang negara. Semua jadi satu.

Saya ingin kementrian hanya berfokus pada eksekusi program-program atau kewajiban-kewajiban pemerintah. Misalnya, kementrian perdagangan ditugaskan untuk memonitor harga ya itulah yang dilakukannya. Disuruh buat pasar ya mari dikerjakan. Anggarannya diminta melalui APBN. Simple.

Saat ini kementrian kebanyakan pura-pura kerja. Soknya merancang kebijakan. Hasilnya? Tidak ada. Yang dijadikan duit adalah perijinan. Mati kita.

Regulasi dan pengawasan harus dilakukan oleh badan-badan independen yang diangkat dan melapor pada DPR. Tanggung jawabnya pada publik. BPOM itu nanti bukan cuma pengawas. Dia yang membuat turunan regulasi UU. Mereka yang lebih paham. Masak kementerian kesehatan? Demikian lembaga-lembaga pengawas lainnya seperti Bapepam, OJK dan sebagainya. Independen.

Dalam pemerintahan saya, kita tidak bicara soal perijinan. Semua hal itu dijinkan kecuali yang melanggar hukum atau melanggar ketentuan-ketentuan demi perlindungan masyarakat. Ketentuan-ketentuannya ya dibuat dasar hukumnya. Oleh siapa? Cuma oleh wakil rakyat/legislatif. Bukan penguasa.

Yang butuh ijin cuma barang-barang yang perlu diregulasi. Alkohol, tembakau, obat-obatan, bahan peledak dan sejenisnya. Atau usaha-usaha yg melibatkan dana masyarakat atau kekayaan negara. Bikin bank atau lembaga keuangan ya butuh ijin. Bikin pelabuhan atau usaha pertambangan wajarlah kalau harus butuh ijin. Nanti ini diatur UU. Lha kayak saya, punya usaha konsultan, apa pentingnya punya ijin usaha? Perusahaannya sudah terdaftar di kemenkumham. Ngapain lagi?

Buat saya, tidak ada sensenya orang bikin bangunan di tanahnya sendiri harus minta ijin. Tapi para wakil rakyat di daerah setempat bisa saja menetapkan zonasi peruntukan tata wilayahnya. Mereka bisa menetapkan standard pengelolaan lingkungan, limbah, air, energi dan seterusnya. Kalau saya bangun sesuatu yang melanggar ketentuan ya saya bisa dihukum. Dirobohkan bangunannya atau didenda. Yang menghukum ya pengadilan. Jadi tidak bisa juga dijadikan korupsi.

Dalam hal seperti ini, masyarakat juga bisa ikut melaporkan. Tetangga saya kok bikin toko padahal ini zonasi pemukima? Tinggal dilaporkan ke badan pengawas. Tidak ditindaklanjuti? Laporkan badan pengawasnya ke polisi. Orang diajar untuk tahu hak dan kewajibannya.

Sama halnya dengan badan sensor film. Ini konsep yang salah. Pornografi itu ada undang-undangnya. Jika ada bioskop yang memutar film pornografi tinggal lapor polisi. Pengadilan setempat yang menilai apakah benar itu pornografi atau bukan. Jangan cuma ada 5 atau 7 orang yang menentukan suatu hal itu porno untuk satu Indonesia. Suram.

Perjuangan saya ketiga adalah merevisi UU Perpajakan. Jika saya presiden, semua orang dewasa otomatis punya NPWP. Yang miskin, NPWP itu juga saya gunakan untuk identifier santunan negara. Yang kaya tentu itu untuk identifikasi pembayaran pajak.

Semua transaksi yang berkaitan dengan pendapatan harus menggunakan NPWP. Perusahaan bayar gaji, honor, deviden ya mesti mencatat NPWP. Demikian untuk transaksi jual beli asset seperti perusahaan, tanah, rumah dan lain”.

Setiap orang harus melaporkan pendapatannya. Yang memang tidak punya pendapatan atau sangat rendah ya nanti diberi santunan.

Orang yang penghasilan pribadinya lewat dari 10 M setahun saya pajakin 40% secara progresif. Tapi perusahaan masih menggunakan rate pajak saat ini. Bahkan mungkin saya kasih keringanan pajak berdasarkan jumlah orang yg dipekerjakannya.

Direktorat pajak saya pisahkan dari kementerian keuangan. Saya lengkapi dengan detektif. Kalau perlu juga dilengkapi dengan satuan buru sergap untuk berhadapan dengan pengusaha-pengusaha hitam yang tidak mau bayar pajak.

Untuk menjaga integritas pegawai pajak, semua pegawainya harus melaporkan harta kekayaannya setiap tahun. Secara random akan diaudit investigatif oleh satu unit di departemen keuangan. Dinas pajak harus bebas korupsi. Untuk urusan pajak, saya tidak main-main.

Perjuangan keempat adalah menggoalkan UU tentang penyantunan orang miskin dan anak terlantar. Kita telah menyisihkan 20% APBN untuk pendidikan, lalu memaksa negara untuk menyediakan dana desa. Karenanya santunan orang miskin ini harus bersifat wajib bagi negara. Ada di UUD kok.

Jangan melihat ini sebagai bantuan sosial. Kalau presidennya mau pemilu jadi rajin membantu. Tidak boleh begitu. Santunan ini adalah hak orang miskin dan kewajiban negara. Karena itu besarnya harus ditetapkan berdasar undang-undang. Bisa dihubungkan dengan UMR. Kriteria penerimanya bisa dihubungkan dengan pendapatan. Kan udah termonitor berdasar NPWP.

Perjuangan ke lima adalah merevisi UU jaminan kesehatan. Kita punya BPJS yang diabuse oleh orang-orang yg baru bayar iuran setelah sakit berat. Kalo monitoring pendapatan berdasar NPWP ini jalan maka kita bisa punya aturan untuk menetapkan premi sesuai dengan pendapatannya. Cross subsidi.

Kalau saya presiden, sektor kesehatan masyarakat merupakan sektor kedua yg saya prioritaskan setelah ekonomi. Saya akan bangun rumah sakit yang memadai di seluruh pelosok negeri. Saya beri insentif bagi pekerja-pekerja kesehatan. Saya juga akan memberi diskon pajak bagi produk-produk kesehatan. Termasuk asuransi.

Kalau anda membaca dengan cermat, saya sebagai presiden akan berjuang untuk meyakinkan wakil-wakil rakyat di DPR bahwa inilah cara agar indonesia maju. Pertempuran saya selalu di DPR. Minta anggaran. Minta ubah aturan. Minta DPR milih calon saya untuk badan-badan negara. Gunting pita atau foto-foto pencitraan? Serahkan ama ahlinya deh. Jangan saya. :p

Advertisements
Posted in Uncategorized | 1 Comment

Bagaimana kita harus meletakkan toleransi, ghirah beragama dan politik identitas.

Dalam empat tahun terakhir ini kosa kata intoleransi menyeruak menjadi diksi penting dalam isu-isu publik. Sesuatu yang seharusnya baik karena memberikan kita kesempatan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya bersikap toleran dalam berbangsa dan bernegara. Sayangnya, kepentingan politik praktis malah mengaburkan konsep-konsep penting dalam toleransi ini. Membawa kita pada kerancuan berfikir yang pada gilirannya justru membelah masyarakat.

Seingat saya, semua hiruk pikuk ini bermula pada tahun 2014 pada saat Ahok menjadi gubernur setelah Jokowi dipilih jadi presiden. Jargon yang ada pada saat itu adalah “Kami ingin Gubernur Muslim”. Aspirasi yang sebenarnya biasa-biasa saja. Ada orang yang ingin gubernur kumisan, apa salahnya dengan aspirasi untuk memiliki gubernur muslim?

Menjadi persoalan ketika sebagian orang menganggap itu adalah aspirasi yang salah. Membenturkannya dengan menyuruh orang memilih Gubernur Muslim yang korup vs Gubernur non muslim yang bersih. Melakukan framing seolah yang tidak korup itu hanya yang non muslim. Buat saya ini adalah agitasi politik yang berbahaya. Saya sudah ingatkan saat itu. Tidak ada untungnya membawa korup dan bersih dalam kontes gubernur muslim vs non muslim tadi. Tidak didengar. Padahal ini adalah cikal bakal sentimen beragama yang kritikal. Dianggapnya tidak ada muslim yang mampu memimpin Jakarta dengan bersih.

Strategist yang terlibat dalam pemenangan Ahok melakukan banyak kampanye-kampanye pre-emptive sepanjang tahun 2016. Temanya beragam, dari mulai yang soft seperti Kami muslim dan kami pilih Ahok dengan icon-icon perempuan berjilbab. Sampai yang sangat agresif. Yang tidak mau milih Ahok adalah racist dan bigot. Semua ini dibungkus dengan narasi melawan intoleransi. Menyediakan framing bahwa orang yang melawan Ahok adalah intoleran. Anda bisa lihat kepentingan politik praktis yang besar saat mendengungkan kata intoleran. Suram.

Intoleransi ini sebenarnya harus jadi masalah bersama. Bukan cuma untuk memenangkan kontes politik. Ada pentingnya untuk meletakkan batas toleransi vs intoleransi di luar kepentingan politik. Seharusnya begitu. Saya selalu mencoba melakukannya. Namun sepertinya tidak kredible karena memang jadi bagian dari kontes politik tadi. Namun, sebisa saya, semampu saya, tetap harus saya lakukan.

Konsep Intoleransi bersinggung langsung dengan diskriminasi. Yang pertama terkait norma dan yang kedua terkait hukum. Namun konsep yang mendasarinya sama. Perbedaan sikap dan perlakuan hanya karena perbedaan identitas. Saat seseorang menolak untuk bergaul secara sosial dengan orang yang berbeda keyakinan, bibit intoleransi sudah mulai tertanam. Namun menuduh sikap itu sebagai intoleransi ya tidak bisa juga. Ada kebebasan kita untuk memilih dengan siapa kita harus bergaul. Intoleransinya mewujud ketika melakukan perbedaan perlakuan dalam relasi kuasa. Melarang orang untuk berjualan makanan dan minuman saat bulan puasa, misalnya.

Dalam konteks Indonesia, toleransi ini dulu banyak dikenalkan dalam hubungan antar umat beragama. Sayangnya dulu, pada saat orde baru diframingnya sebagai toleransi agama. Ini menyulitkan karena agama dibatasi oleh akidah. Sehingga memberi kesan harus ada pengorbanan akidah untuk toleransi. Sesuatu kesalahpahaman yang masih terjadi sampai saat ini. Pemberian ucapan selamat Natal, misalnya, akan terus menjadi isu-isu yang dipertentangkan dalam konteks akidah vs intoleransi.

Padahal, jika saja kita kembalikan intoleransi ini dalam kerangka diskriminasi, ya tidak ada juga elemen diskriminasinya dalam hal ucapan natal tadi. Tidak mengurangi hak orang Kristen untuk merayakan Natal, bukan? Tidak pernah memaksa orang Kristen untuk mengucapkan selamat hari raya Iedul Fitri juga. Jadi ini adalah soal pilihan bebas dan upaya untuk mempengaruhi pilihan bebas itu saja. Silahkan mereka yang Islam menyebarkan perbedaan penafsiran atas pemberian ucapan Natal tadi. Tidak perlu bawa-bawa diksi intoleran.

Argumen yang sama juga bisa diapplikasikan terhadap memilih pemimpin. Tidak ada hak orang yang dikurangi. Hanya upaya mempengaruhi pilihan bebas. Silahkan menakut-nakuti dengan neraka. Toh pada akhirnya, manusia adalah entitas yang bisa berfikir untuk kebaikan dirinya. Tapi pada saat upaya ini disebut intoleran ya orang marah. Ada keyakinan mereka yang dilecehkan. Beri saja alternatif penafsirannya dengan baik. Berikan kesempatan orang berfikir baik. Selesai perkara.

Yang lebih problematik itu menyangkut pendirian tempat ibadah. Pada saat umat Islam bebas untuk pergi Jumatan ke masjid manapun, Kristen punya banyak denominasi/ sekte yang ingin beribadah secara ekslusif. Ini jarang dipahami oleh umat Islam. Merasa terlalu banyak gereja yang berdiri di lingkungan mereka. Menimbulkan ketakutan pindahnya agama. Ketakutan yang sebenarnya juga terlalu dibesar-besarkan.

Karena ini menyangkut hak orang lain untuk mendirikan tempat ibadah maka di sini benar ada kasus intoleransi. Ketakutan kita telah mengurangi hak orang lain. SKB tiga menteri itu memfasilitasi intoleransi ini dengan memberikan syarat-syarat yang memberatkan pendirian rumah ibadah bagi agama minoritas. Bukan cuma Kristen ya. Pendirian masjid juga dipersulit oleh SKB itu di kantong-kantong pemeluk Nasrani atau Hindu.

Menghadapi jaman di mana moralitas sudah banyak ditinggalkan, saya sih menyarankan kaum konservatif untuk berfikir ulang tentang SKB itu. Apapun agamanya, konservatif itu ditandai dengan keinginan untuk menjaga moral suatu masyarakat. Pendirian rumah ibadah, sungguhpun berbeda agama, selalu lebih baik dari pendirian klub-klub malam atau warung remang-remang. Lebih baik energi anda fokuskan ke sana. Secara bersama-sama anda menjaga moral bangsa dari orang-orang kayak saya. 🙂

Intoleransi juga muncul pada saat anda melakukan serangan simbol-simbol agama di wilayah privat. Karena wilayah privat itu isinya hak orang lain. Dalam wilayah publik lain cerita. Wilayah publik itu diatur melalui undang-undang, peraturan dan jangan lupa, kebijakan pemimpin. Kalau anda tinggal di Madura lalu di taman kotanya dibangun patung Salib segeda gaban ya anda boleh berkeberatan. Intoleransi? Ya, ngga juga. Ini ghirah beragama.

Ghirah beragama pada dasarnya kepekaan untuk mengangkat harkat dan marwah agama. Menjadikannya mulia. Membangun masjid-masjid yang indah. Memakmurkannya melalui pengajian-pengajian. Memilihara semangat sebagai Rahmatan lil alamin. Termasuk dalam ghirah beragama ini adalah menjaga dari kemungkaran. Dan saya paham, di sini titik kritisnya. Karena pada saat menjaga dari kemungkaran sering berbenturan dengan hak orang lain. Menyerbu tempat-tempat penjualan bir misalnya.

Sebagai liberal, saya harus tetap mengingatkan. Negara ini punya konstitusi dan hukum-hukum yang mengatur masyarakat. Ghirah beragama tidak boleh menjadikan diri sebagai hukum atau pembenaran bagi tindakan-tindakan melanggar hukum. Dalam konteks nahi mungkar, ghirah beragama harus disalurkan melalui peraturan-peraturan. Caranya ya dengan mnempatkan wakil-wakil di DPR/ DPRD dan tentu di pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kuasai itu. Jangan nahi mungkar di jalanan. Apalagi rumah atau tempat orang.

Apakah perda-perda pelarangan peredaran minuman keras itu adalah bentuk intoleransi? Ya tidak lah. Perda yang bodoh, bisa jadi. Saya bisa membuat argumen kenapa perda semacam itu bodoh. Tapi saya tidak bisa menjadikan itu sebagai bentuk intoleransi. Intoleransi sama siapa? Sama tukang mabok?

Nanti akan ada bedanya dengan perda-perda yang mengatur perempuan berpakaian. Ini adalah bentuk diskriminasi. Seharusnya tidak lolos menjadi perda karena bertentangan dengan konstitusi. Jadi anda mesti juga paham mana perda yang mengatur moral melaui kebijakan publik dan mengatur moral dengan melanggar hak orang lain. Jangan dirancukan.

Melindungi moral umat ini adalah tujuan yang mulia. Saya tetap hormat. Usahakan betul itu tidak berhenti pada jargon. Karena pada faktanya, setidaknya di sosial media, orang-orang yang berteriak untuk melindungi moral umat ini justru perlu dipertanyakan nilai moralnya. Menggunakan diksi-diksi yang kotor. Melakukan tindakan-tindakan tercela seperti korupsi, menggunakan narkoba dan bahkan berzina. Singkirkan dulu benalu-benalu ini sebelum bicara soal politik identitas. Sulit untuk melihat orang-orang yang sering menyebar hoax sebagai representasi dari penegak moral.

Pada saat anda punya kredibilitas untuk bicara moral maka penggunaan politik identitas berbasis agama di situ justified. Menjadi pemimpin di negara yang mayoritasnya Islam itu adalah amanah agama. Ya diperjuangkan melalui simbol-simbol Islam. Masak pakai simbol-simbol Karl Marx atau Hayek?

Politik identitas tidak berarti discriminatory. Dalam politik identitas konsolidasinya ke dalam. Bukan menghalangi hak-hak orang. Apalagi memusuhi orang-orang dengan identitas berbeda.

Liberal, kayak saya, ya ada sebalnya dengan politik identitas berbasis agama ini. Karena secara jumlah ngga akan menang. Berapa persen sih orang dengan pemikiran liberal di negara ini? Yang banyak cuma orang-orang yang ingin free sex. Lalu mengaku liberal. Tapi keliru kalau orang seperti saya memusuhi politik identitas dengan menuduhnya sebagai aksi intoleran. Jaka sembung bawa golok.

Yang bisa saya lakukan adalah menempatkannya dalam porsi yang bagus untuk kemajuan bangsa. Menjadikan politik identitas itu sesuatu yang bermartabat. Jangan menjadikan agama sebagai barang jualan. Jadikan ajaran agama sebagai panduan untuk mencapai kemaslahatan rakyat.

Kalau kemaslahatan rakyat yang jadi tujuan, mari bersaing kita. Saya kalah juga ngga apa-apa. Sepanjang yang menang juga punya keinginan yang sama. Kemajuan bangsa. Gimana?

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Betapa anunya nalar ke-Jokowi-an kalian.

Saya melihat kontestasi politik kita sudah dalam tahap yang mencemaskan. Ini bukan cuma soal benturan horisontal. Ini juga soal rusaknya akal sehat yang tidak akan pulih dengan berakhirnya pilpres 2019. Suram.

Mari kita letakkan kembali masalah dalam tempatnya. Jokowi itu presiden. Bukan simbol perlawanan terhadap hantu-hantu. Bukan juga hantu itu sendiri. Jangan mendekati persoalan pilpres dengan sentimen-sentimen yang memang memiliki akar dalam masyarakat.

Sebagai Presiden, KPI nya itu ada empat. Apakah beliau berhasil melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia? Basis kontes politiknya ya harus ini.

Masyarakat itu ya punya agenda masing-masing. Menguatkan pengaruh dan kekuasaan melalui proses politik. Wajar. Namun dalam konteks pilkada atau pilpres polarisasinya itu harusnya cair. Toh ideologi tidak memiliki akar pada partai dan figure. Kelakuan politisi apalagi.

Anda pikir Jokowi pro kesetaraan? Coba minta Jokowi nyatakan dukungannya pada LBGT. Ngga akan berani. Paling jauh akan bilang sesuatu yang normatif. Tegakkan hukum. Jangan main hakim sendiri. Semacam itu.

Anda pikir Jokowi pro orang miskin? Dari awal sudah memotong banyak program SBY yg pro miskin. Subsidi-subsidi dicabut/dikurangi, BLT dihentikan, TKA dipermudah. Blio bangun bandara-bandara dan jalan tol mahal buat yang punya duit.

Anda pikir Jokowi progresif? Lihat aja kemampuan mentri-mentrinya dalam hal yang terkait ekonomi digital. Urusan online transportation saja tidak beres-beres mendudukkannya. Jangan tanya soal kemenkominfo. Ngehek abis. Bekraf apa kabarnya?

Tapi, musuh-musuh politiknya ya belum punya tawaran yang lebih baik juga. Usulan-usulannya masih normatif dan diawang-awang juga. Apalagi Gerindra+PKS dkk. Sibuk osang aseng ngga jelas. Utang yang dibilang gede itu mau diapain juga bingung. Suram.

Kalau Demokrat masih lumayanlah. Ada jejak program-program SBY yang bisa dilihat dan dijanjikan kembali untuk dilakukan. Program-program SBY yang baik ditingkatkan. Yang buruk diperbaiki atau dibuang. Masih ada harapan untuk berdiskusi secara pintar.

Ketiadaan tawaran program oposisi ini, secara natural akan mengalihkan kontes pada persoalan sentimen-sentimen antar kelompok masyarakat. Buat oposisi berguna. Buat inkumben tidak. Tololnya, kok diikutin mainnya?

Gerindra+PKS dkk memang perlu sekali untuk bicara soal umat Islam. Tapi kubu Jokowi tidak punya kepentingan melayani. Apalagi bawa-bawa bhineka. Ini hanya memberi jalan untuk menciptakan polarisasi yang semakin tidak sehat. Yang mengantarkan kita pada hari ini.

Pendukung Jokowi itu begitu takutnya bahwa narasi Jokowi musuh Islam itu akan berhasil. Sehingga merasa perlu membangun narasi tandingan. Padahal kalau mereka membaca data dengan benar, itu cuma kekhawatiran kosong. Tapi tindakan melawan narasi itu yang justru jadi problem.

Anda lihat sendiri. Apakah sebelum 411, ada teriakan “Hentikan kriminalisasi ulama?”. Apakah ada orang yg menilai penegakan hukum memihak pada kelompok pro Jokowi? Semua ini ekses akibat memainkan narasi bhineka sebagai lawan narasi Islam.

Pembelahannya di masyarakat juga terlihat dari upaya saling melaporkan. Ini juga yg berakhir pada persepsi hukum tidak adil itu. Nyata terlihat perlakuan yang berbeda. Dan ini semua adalah beban bagi rezim Jokowi. Beban yang tidak perlu.

Hemat saya, narasi Jokowi musuh Islam itu tidak perlu dilawan dengan narasi tandingan. Biarkan saja. Tunjukkan saja dengan tindakan atau kebijakan yang tidak diskriminatif. Kebijakan-kebijakan yg tidak memberi sangkutan bagi klaim itu. Amunisinya juga bakal abis.

Sepanjang itu selalu diramaikan, selalu saja muncul ekses. Karena para buzzer dan pendukung Jokowi ini banyak juga yang meramaikan (sosial) media tanpa menggunakan pikiran sehat. Hantam kromo saja. Masalah barupun bermunculan. Kendalinya lebih susah.

Konsultan politik yang paling bodohpun tahu, segmen yang mesti digarap itu adalah mereka yang masih undecided. Anatominya sudah sering saya bacakan. Tapi tidak pernah dianggap serius.

Orang-orang ini ngga punya kepentingan dengan narasi Jokowi musuh Islam. Di lain sisi, mainan infrastruktur itu cuma menarik buat mereka yang memang pendukung Jokowi. Bukan mereka. Sebagaimana juga narasi kebhinekaan.

Orang-orang undecided ini lebih berkepentingan dengan persoalan, ekonomi, lapangan kerja, kemiskinan dan ketidakadilan. Kenapa bukan ini yang dijadikan medan pertempuran? Kalian tunjukin kinerjanya, saya yang nyinyirin. Ngga apa. Dari dialektika ini kita dapat sintesa. Keren kan?

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Membangkitkan pengalaman berbangsa sebagai penuntun menuju terang. Bagian 2

Persoalan utama bangsa kita hari ini adalah persoalan ekonomi. Dollar telah menembus 14000 rupiah. Intervensi BI memang membuatnya tertahan, namun fundamental ekonomi kita tetap dalam situasi yang harus diwaspadai.

Persoalan ekonomi ini merupakan persoalan yang terstruktur dalam masyarakatnya karena alokasi sumber daya yang tidak adil. Alokasi sumberdaya yang tidak sejalan dengan semangat kebangsaan. Tentu saja ini bukan salah pemerintah hari ini. Namun suatu proses yang telah berakar sejak orde baru. Dibutuhkan suatu dorongan politik agar kita bisa kembali pada hakikat kemerdekaan. Kesempatan yang setara bagi semua anak bangsa. Bukan pemanjaan pada pengusaha-pengusaha kaya melalui konsensi atau kuota-kuota impor. Mari ini kita benahi bersama.

Ketimpangan ekonomi hari ini dijembatani melalui program-program bantuan pada rakyat yang miskin. Pemerintah memang menjalankan berbagai program bantuan sosial. Namun belum terlihat upaya penanggulangan struktur kemiskinan. Ketimpangan alokasi sumberdaya.

Cara-cara pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat adat, misalnya, tidak dijalankan dengan efektif. Akibatnya, sebagian dari masyarakat itu memperoleh limpahan dana, sementara yang lain tidak beroleh manfaat. Bukan kesejahteraan yang diperoleh melainkan perpecahan sosial. Ini adalah kasus-kasus yang sering dijumpai pada konsensi-konsensi tambang/perkebunan yang melibatkan tanah-tanah adat.

Pemerintah terlibat dalam banyak proses penggusuran demi pembangunan infrastruktur. Ini makin memperbesar ketimpangan alokasi sumberdaya. Mereka yang diuntungkan oleh infrastruktur itu adalah mereka yang berbeda dengan masyarakat yang harus berkorban. Yang makmur makin makmur. Yang miskin akan menjadi lebih miskin.

Pola-pola orde baru ini tidak boleh kita lanjutkan. Pembangunan infrastruktur harus berpusat pada mereka yang menyediakan diri mereka untuk berkorban. Mereka yang mendapat hasil pertama saat infrastruktur itu berfungsi. Dengan demikian, infrastruktur yang harus kita dukung adalah sarana-sarana kesehatan, pendidikan, energi dan transportasi lokal. Kita jadikan pengalaman kebangsaan adalah pengalaman menjadikan ketimpangan menurun melalui penguatan sumberdaya lokal.

Selain persoalan alokasi sumberdaya kita dihadapkan oleh persoalan lapangan kerja. Setiap tahunnya sekitar 4 juta orang masuk ke angkatan kerja. Kita harus menciptakan banyak lapangan kerja untuk menyerap mereka. Sejauh ini pengangguran terbuka berkisar pada angka 5.5 %. Sepertinya tidak menakutkan. Namun jika dilihat detilnya, dari orang-orang yang dianggap bekerja, 7.5% nya dikategorikan sebagai setengah menganggur. Bahkan 20% nya adalah pekerja paruh waktu. Apa artinya?

Kita tidak mampu menciptakan pekerjaan untuk 19.25% kapasitas angkatan kerja (5.5% + setengah dari 20%+ setengah 7.5%). Mereka tidak bisa disalurkan pada sektor-sektor produktif. Pada akhirnya inilah yang berpotensi menjadi ekses-ekses tindak kriminal berbasis paksaan ekonomi.

Resep kapitalisme untuk menciptakan lapangan kerja adalah dengan mengundang modal asing. Lupa jika masuknya modal asing akan menambah senjangnya alokasi sumberdaya. Memperbesar lingkaran setan kemiskinan. Kita harus mampu menciptakan lapangan kerja kita sendiri. Mendorong lingkaran-lingkaran ekonomi ditingkat lokal. Penciptaan pengusaha-pengusaha kecil dan koperasi melalui bantuan inkubasi bisnis dan akses pada pembiayaan. Perlindungan pada pasar-pasar tradisional. Tidak ada jalan lain.

Dengan perkembangan tehnologi digital, akses terhadap lapangan pekerjaan bisa dioptimalkan. Pemeliharaan terhadap potensi-potensi produksi untuk dipasarkan secara online. Serta akses terhadap transaksi jasa. Namun demikian, pemerintah tidak boleh lalai dalam melindungi hak-hak konsumen dan pekerja. Banyak keluhan akan tidak terlindunginya hak-hak mitra dalam transportasi on-line misalnya. Tentu ini membutuhkan perhatian. Apa manfaat lapangan kerja dibuka tapi pekerjanya tidak terlindungi? Rasa kebangsaan kita harus ada. Keadilan dan perlindungan.

Persoalan ekonomi berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini harus dirasakan bukan sekedar upaya menyantuni tapi adalah tanggung jawab kebangsaan. Kita, dengan pemerintah sebagai lokomotif, bahu membahu untuk memastikan semua penduduk Indonesia bisa memenuhi kebutuhan yang minimum. Berita kelaparan di Asmat, Papua, awal Januari ini sangat menyentuh kita. Kita harus menjaga agar ini tidak terulang lagi di masa depan.

Memahami persoalan kemiskinan atau ekonomi dari strukturnya, memastikan kita melihat pada mereka-mereka yang dimiskinkan oleh struktur itu. Dalam struktur ekonomi yang sangat patriakis, jelas perempuan adalah golongan yang dimiskinkan. Golongan yang tidak diberikan kesempatan yang sama untuk maju oleh institusi-institusi sosial di mana ia berada. Perempuan adalah proletarnya kaum proletar. Perempuan mengalami deprivasi yang menetap sepanjang sejarahnya. Semangat kebangsaan kita menolak itu. Semangat kebangsaan kita menginginkan jalinan sosial dalam kesetaraan. Pembangunan harus berkeadilan pada perempuan. Demikian amanat kebangsaan kita.

Selain persoalan ekonomi kita masih punya sederet persoalan hukum dan keadilan. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak dituntaskan. Kasus-kasus persekusi ormas atau kelopmpok orang. Kasus-kasus yang melibatkan arogansi kekuasaan. Semuanya adalah betuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Sebagai bangsa yang lahir untuk melawan penindasan, maka arogansi kekuasaan adalah bentuk pengkhianatan terbesar. Jauhkan diri kita dari sana.

Akhir-akhir ini kita didera oleh masuknya narkoba dalam jumlah ribuan ton. Ini adalah bentuk pelemahan bangsa dan penghancuran ekonomi masyarakat. Pengalihan sumberdaya produktif menjadi konsumsi yang berdampak buruk. Tidak hanya pada pengguna namun juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Narkoba adalah jalan pintas untuk menggapai mimpi dan harapan yang makin sulit terwujud. Karenanya banyak beredar pada lingkungan miskin kota. Menyadari itu, mengatasi narkoba adalah melihat kembali pada ingatan kebangsaan kita. Menciptakan harapan pada anak-anak bangsa. Sisi kriminal dalam peredarannya tentu adalah masalah apparat kepolisian dan hukum. Namun penanggulangannya melibatkan keinginan untuk membangun masyarakat sebagai tempat bersama. Saling menjaga.

Saya sudah jabarkan persoalan-persoalan mendasar bangsa ini. Saya sudah rumuskan pendekatan untuk mengatasinya. Melalui lima kesadaran penting:

  • Keinginan untuk memajukan diri
  • Keinginan untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.
  • Menjalin ikatan sosial berdasarkan azas kesetaraan.
  • Pengakuan atas keragaman dan bukan peleburan identitas
  • intelektualitas sebagai penjaga kebangsaan.

Ini adalah manifesto politik saya. Pada waktunya nanti, inilah yang akan saya perjuangkan melalui saluran-saluran politik yang ada. Ada aamiin?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Membangkitkan pengalaman berbangsa sebagai penuntun menuju terang. Bagian 1.

Sejarah Indonesia adalah sejarah yang kaya akan pelajaran berharga sebagai bangsa. Kita bangkit menuju pembebasan yang gemilang di tahun 1945, karena kita telah melalui berbagai pengalaman kebangsaan. KeIndonesiaan.

Hari-hari ini, kita menghadapi berbagai tantangan sebagai bangsa. Kita perlu membangkitkan pengalaman-pengalaman itu, agar terang jalan kita. Jalan menuju Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Pembangunan berkeadilan.

Tentu saja tidak mungkin untuk menilik seluruh pengalaman kebangsaan itu dalam waktu sesingkat ini. Dalam kesempatan ini, kita akan bicara tentang beberapa momen-momen sejarah dan arti pentingnya dalam pengalaman berbangsa. Saripati dari momen-momen itulah yang akan terus kita bangkitkan. Kita akan terus gemakan untuk menjadi landasan dalam berbagai aspek pembangunan.

Gerakan kebangsaan Indonesia lahir di awal abad ke 20. Tentunya ini dipengaruhi oleh berbagai gerakan kebangsaan di banyak tempat di Asia. Seperti di Mesir oleh Arabi Pasha, di Turki oleh Mustafa Kemal Pasha, di Philipina oleh Joze Rizal dan sebagainya. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904 juga disebut sebagai faktor yang membawa kepercayaan diri bangsa-bangsa di Asia. Matahari timur telah terbit.

Organisasi modern yang pertama dikenal dan tercatat rapi dalam sejarah adalah Boedi Oetomo yang lahir 1908. Ada beberapa sumber yang menyatakan Sarekat Dagang Islam lahir tahun 1905, namun ini masih jadi kontroversi. Kita tidak akan punya suatu titik pasti kapan perasaan kebangsaan atau nasionalisme muncul, namun kita tahu, untuk Indonesia, ia tumbuh pada tahun-tahun itu. Dekade pertama di abad 20. Kita memperingati tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional untuk mengenang itu. Ada sesuatu energi yang sedang terbangun. Energi besar berupa kesadaran berbangsa. Apa artinya?

Bangsa kita tidak lahir dari kesamaan suku. Bangsa kita tidak lahir dari kesamaan ras. Bangsa kita tidak lahir dari kesamaan agama. Bangsa kita lahir dari kesamaan nasib. Dari kesamaan penderitaan sebagai bangsa terjajah. Dari kesamaan rasa tertindas yang jauh dari keadilan.

Kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah itulah yang telah memberi kita identitas. Dengan demikian nasionalisme atau rasa kebangsaan harus selalu dibangun untuk memperbaiki nasib. Kebangsaan harus diperkuat untuk cita-cita kemakmuran. Kemakmuran yang tercipta jika masyarakatnya terdidik dan cerdas. Kebangsaan harus mendorong terciptanya perlindungan dan keadilan.

Boedi Oetomo, sungguhpun sering disebut elitis dan hanya memiliki ruang lingkup terbatas, memahami betul hakikat kebangsaan itu. Mereka mengambil jalan perbaikan nasib bangsa melalui sektor pendidikan. Pembentukan intelektual-intelektual muda. Mereka memenuhi pikiran orang-orang muda ini dengan pengetahuan dan visi untuk memajukan bangsa. Orang-orang muda yang kelak menjadi tokoh bangsa.

Cara yang berbeda dan tentu saja saling melengkapi ditempuh oleh H. Samanhudi. Pendidikan adalah gerakan jangka panjang. Tapi, rakyat yang lapar harus diberi jalan untuk menjadi lebih sejahtera. Peningkatan kemampuan ekonomi merupakan hal mendesak yang tidak bisa ditunda. Lahirlah Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 yang kelak akan bersalin rupa menjadi Sarikat Islam pada tahun 1912. Ini adalah gerakan kebangsaan berbasis ekonomi rakyat.

Kerakyatan yang dicita-citakan oleh Sarikat Islam adalah kemajuan ekonomi berdasarkan ikatan kebangsaan. Di sini kita lihat jejak kerakyatan bukan barang baru dalam politik Islam. Sejarah memperlihatkan politik Islam Indonesia pada awalnya tidak dimaksudkan untuk bersifat ekslusif. Dengan demikian tidak ada perlunya mencurigai kekuatan Islam di Indonesia.

Jika ada bagian dari umat Islam yg mencoba untuk eksklusif, akan ada bagian lain yang akan mengoreksi. Jika kita ingat kelahiran NU pada tahun 1926, di situ ada dorongan perlawanan terhadap sifat-sifat fundamentalis. Ini harusnya bisa menentramkan kaum minoritas.

Momen perjalanan kebangsaan yang penting lagi, tentu saja Soempah Pemoeda pada 28 Oktober 1928. Sebelum Soempah Pemoeda, sebenarnya frase Indonesia telah banyak digunakan sebagai payung gerakan sosial politik. Partai Komunis Indonesia berdiri tahun 1920, tahun 1925 Indische Vereeniging, suatu perkumpulan mahasiswa di Belanda, mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia terbentuk tahun 1926, Partai Nasionalis Indonesia berdiri pada tahun 1927. Banyak. Namun Soempah Pemoeda memiliki arti lebih dari sekedar menegaskan identitas Indonesia. Ini juga momen yang menegaskan pengakuan atas keragaman. Ini adalah momen integrasi gerakan-gerakan dari identitas-identitas sosial yang berbeda. Menjadi Indonesia tidak harus meghilangkan jati diri atau akar-akar identitas asal. Kita tetap bisa menjadi Jawa dan Indonesia. Kita tetap bisa menjadi Islam dan Indonesia. Kita Indonesia.

Tahun 1945 tentu adalah puncak momen kebangsaan. Karena, di mata sejarah, tahun itulah bangsa kita dicatat kelahirannya. Namun, jangan hanya melihat pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita harus melihat pada apa-apa yang terjadi pada rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Panitia Sembilan, Panitia tujuh dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Dalam rapat-rapat itu dimulailah tradisi intelektual dalam berpolitik. Dalam rapat yang mengumpulkan segenap tokoh-tokoh bangsa, mereka berdebat untuk menentukan dasar-dasar negara kita. Di sinilah K.H Wahid Hasyim, tokoh kebanggaan NU, menanam akar kebangsaan pada umat Islam di Indonesia. Beliaulah yang berperan besar dalam merumuskan kembali Sila pertama menjadi bentuknya yang sekarang. Di sana terdapat visi Islam Indonesia yang inklusif. Di situlah komitmen terhadap kebangsaan diperlihatkan secara nyata.

Pemilu tahun 1955 disebut sebagai pemilu yang paling demokratis selama ini. Ini adalah bentuk terbaik dari demokrasi kita. Saat gagasan atau ideologi dipadukan secara baik dengan kekuatan massa. Pemilu adalah ajang pendidikan politik di mana gagasan diadu. Semangat untuk maju dibakar. Identitas dirayakan. Saat itu tidak ada yang takut untuk berbeda. Piihan partai dengan identitas agama, suku, golongan tidak menjadi masalah. Ada Partai Katolik, ada Gerakan Pilihan Sunda, ada Partai Buruh, bahkan ada “Partai” R.Soedjono Prawirisoedarso yang berjuang untuk dirinya. Dapat 1 kursi di parlemen.

Semua merasa aman dan nyaman dalam naungan kebangsaan. Ini adalah Indonesia yang kita rindukan.

Tentu saja sejarah kita tidak selalu indah. Pada masa setelahnya kita mendapati kebangsaan kita meniti jalan lain. Di masa Orde Baru Persatuan yang dimaknai sebagai penyeragaman. Identitas akar dipaksa untuk melebur menjadi Indonesia. Orang disuruh ganti nama agar jadi Indonesia. Partai dilarang untuk membawa identitas SARA. Ini adalah kekeliruan dalam memaknai kebangsaan. Kekeliruan yang menetap selama 32 tahun.

Dari telaah ini mari kita bangkitkan pengalaman kebangsaan itu di hati dan pikiran kita. Mari kita hadirkan kembali unsur-unsur yang mengikat kita sebagai bangsa.

  • Keinginan untuk memajukan diri. Memperbaiki nasib. Dari bangsa yang pariah kita harus bangkit menjadi bangsa yang mulia.
  • Keinginan untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Jangan biarkan kita menindas bangsa kita sendiri.
  • Jalinan sosial berdasar azas kesetaraan.
  • Pengakuan atas keragaman. Bukan peleburan identitas.
  • Intelektualitas sebagai penjaga kebangsaan

Mari kita bangkitkan pengalaman kebangsaan ini untuk mengatasi masalah-masalah bangsa hari ini. Mari kita cari solusinya dalam akar kebangsaan kita.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fanatisme terhadap Jokowi. Terbuat dari apa sih?

Kemarin di RL ada yang bertanya pada saya. Kenapa sih masih buanyak orang yang suka pada Jokowi. Padahal banyak fakta yang diungkap di publik tentang kinerja rezim Jokowi. B aja. Kok bisa sefanatik itu?

Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Saat aspek rasional tidak bisa digunakan tentu kita harus melihat faktor emosional dan simbolisnya. Bagaimanapun juga kita tahu bahwa fanatisme itu hanya bisa dibangun melalui konten emosional dan simbol.

Saya melihat Jokowi ini dimaknai pendukungnya sebagai orang yang baik. Orang yg bersungguh-sungguh ingin membangun. Di mana kebaikan dan niat baik itu justru menjadikan blio korban dari politisi-politisi busuk.

Dengan pemaknaan seperti ini ya wajar saja jika orang tidak terlalu mementingkan perdebatan kinerja. Cukup diberi umpan satu kata saja, semua pertanyaan tentang kinerja sudah terjawab. Infrastruktur. Mau soal utang, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi jawabnya cuma satu. Infrastruktur. Setelah itu sebarkan foto-foto Jokowi sedang ada di proyek ini, proyek itu. Jokowi kerja. Habis perkara.

Mereka ini adalah orang-orang yang merasa terpanggil untuk membela orang baik. Orang yang sedang terancam oleh politisi-politisi busuk. Orang yang mereka persepsikan punya niat yg mulia. Pakek banget.

Tidak penting bahwa Jokowi tidak memiliki kosa kata yang cukup buat mengungkapkan pikiran. Tidak penting bahwa Jokowi pernah bilang blio tidak membaca dokumen yang ditandatanganinya. Bahkan jika ada yang bilang Jokowi bukan orang pintarpun mereka tidak mempermasalahkan. Yang penting jujur. Buat apa pinter kalau cuma buat menipu atau menggarong negara. Justru kekurangan Jokowi ini memperkuat keyakinan mereka. Jokowi orang baik.

Jadi saya memang paham kenapa konsultan pencitraan Jokowi perlu untuk melabel atau membangun framing bahwa semua lawan Jokowi adalah politisi busuk. Ini adalah aspek penting dari narasi Jokowi.

Menuduh orang radikal atau HTI itu ada dalam kebutuhan itu. Demikian juga menuduh orang korup dan bisa dibeli. Siapapun yang punya masalah dengan Jokowi akan dicari sesuatu yang bisa memperlihatkan kebusukan politisi itu. Mulai Prabowo, Rizieq, Amien Rais, Fadli Zon, Fahri Hamzah, daftarnya bisa panjang. Bahkan SBY dan AHY yang tidak punya masalah dengan Jokowi saja perlu dicari-cari bahan buat dicela. Tidak peduli apakah itu hoax atau bukan. Yang penting narasi Jokowi sedang diancam politisi busuk tetap terjaga.

Saya sendiri, dalam tingkat yang lebih rendah, juga mengalami. Sebagai orang yang banyak mengkritisi (atau dalam bahasa mereka adalah menyinyiri) Jokowi, saya banyak mendapat label. Dari mulai orang jahat, spin doctor, orang bayaran sampai hal-hal yang sangat absurd seperti radikal, HTI atau penggemar Rizieq. Sekali lagi, tidak penting apakah tuduhan itu ada bukti pendukungnya. Karena satu hal yang ada di benak mereka. Jokowi orang baik. Kalau ada yang tidak suka, ya pasti orang jahat. Selesai perkara.

Kebutuhan untuk melakukan framing bahwa lawan Jokowi ini adalah orang jahat/busuk ini jelas menimbulkan masalah. Perpecahan sosial terjadi dalam tingkat yang bisa tidak masuk akal. Sebagai contoh anecdotal, ada orang yang tidak diajak arisan karena dia pendukung Prabowo. Di TL (twitter) dalam suatu masa ada trend untuk mengucilkan teman-teman yang mereka sebut sebagai bani bumi datar dari pergaulan mereka. Diajarkan di sana, kalau kenalan dengan orang, mesti diperiksa dulu apakah orang itu penganut bumi datar. Tentu saja yang dimaksudkan di sini bukan benar orang yang percaya bumi datar tapi lebih pada apakah orang itu mendukung Anies di Pilkada DKI. Musuh politik Ahok yang diproyeksikan sebagai musuh Jokowi juga. Separah itu dalam menarik garis kami vs mereka.

Narasi berikut yang terus dibangun adalah presiden-presiden sebelumnya tidak seniat Jokowi dalam membangun. Walaupun fakta dan data tidak mendukung, narasi ini harus tetap hidup. Agar fanatisme itu terjaga. Fakta toh tidak akan pernah diliat juga oleh mereka yg fanatik.

Mereka dengan penuh percaya diri turut mendistribusikan hoax-hoax tentang pembangunan Jokowi. Tidak ada niat jahat di sini. Mereka simply tidak merasa itu hoax. Ada berbagai photo jalan tol yang diaku ada di Sukabumi, Kalimantan atau Papua. Semuanya ternyata adalah photoshop. Dalam pikiran mereka, Jokowi orang baik. Tidak mungkin kubunya memproduksi hoax.

Orang baik inilah sebenarnya titik sentral dalam pencitraan itu. Makanya buat saya agak aneh kalau ingin diinject machismo di situ. Diminta untuk latihan tinju, touring dengan motor atau pidato dengan nada menyerang. Baik untuk 2030 atau kaos ganti Presiden 2019. Semua ini tidak koheren dengan inti makna Jokowi. Pak Jokowi itu justru tidak boleh garang/galak. Nanti tidak dipercaya sebagai victim.

Tidak mudah untuk meruntuhkan narasi ini. Kalau saya paparkan fakta dan argumen betapa kinerjanya B aja, saya justru dianggap sebagai bagian dari politisi-politisi busuk itu. Tidak akan ada yang masuk juga ke benak pendukungnya.

Karenanya jika anda jeli melihat, saya tidak menghabiskan waktu untuk meyakinkan pendukung Jokowi. Buang-buang umur. Target audience saya selalu mereka yang males ama Jokowi. Lebih baik lagi jika males juga ama Prabowo. Dengan memberi fakta dan narasi argumen yang baik, saya ajak mereka untuk berfikir.

Jika saya terlibat dalam debat atau pembicaraan dengan pendukung/buzzer Jokowi, saya menggunakan itu untuk memperlihatkan bahwa mereka itu sedang pakai kacamata kuda. Saya tahu tidak mungkin mengubah pendapat lawan debat. Namun siapa tahu yang menyimak bisa tersadar.

Yang harus diakui, narasi ini organik. Narasi yang memang berasal dari akar rumput. Konsultan pencitraan dan media itu hanya bisa menguatkan. Kerangkanya sudah terbentuk dalam mitos-mitos satria piningit. Tokoh yang tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan rakyat dari angkara. Jadi memang susah dilawan.

Untung saja, jumlah pendukung (fanatik) Jokowi ini hanya 40% an. Lebih jauh, mereka seperti kumpulan yang tidak ingin menambah dukungan. Merasa diri sebagai pembela kebenaran, semua orang yang berpendapat berbeda dibully. Karena masih hanya 40%, terbukalah kesempatan untuk mengalahkan Jokowi di 2019.

Yang bakal sulit bagi lawan” Jokowi itu jika ada orang yang cukup waras di kubu Jokowi. Orang yang bisa melihat dukungan sekarang ini masih kurang. Orang yang bisa memberi komando agar berhenti untuk membully dan memulai percakapan yang sehat. Kalau ini yang terjadi, ya saya mau ngurus temen” yg mau jadi caleg aja :

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Tanggapan terhadap press releasenya Bu SMI. Ya gitu deh.

Susah. Kalian mau orang berhenti meributkan nominal atau besarnya utang. Tapi di sisi lain sibuk mengkampanyekan narasi Jokowi berhutang untuk infrastruktur. Kalau mau konsisten dengan pembelaan bu SMI ya ngga boleh keduanya. Jangan cuma mau narasi sendiri.

Anda lihat baik-baik pada aliena pertama butir 3 ini. Jelas SMI menyebut “Orang yang membandingkan nominal utang dengan…bahkan dengan BELANJA INFRASTRUKTUR juga kurang memahami…”. Kata lainnya kalau membandingkan/ menghubungkan ya ngga paham.

Karena memang itu tidak benar. SMI sendiri mengakui:

1) Belanja modal (hard infrastruktur) itu bukan cuma pemerintah pusat. Ini adalah upaya untuk mengatakan kalo persentase belanja modal turun bisa jadi karena faktor pemerintah daerah

2) belanja infrastuktur itu ngga cuma belanja modal. Belanja barang juga.

Implisit dalam statement ini, SMI mengakui belanja modal atau hard infrastruktur dalam pemerintah Jokowi itu ngga istimewa. Karena memang persentasenya sudah saya hitung. Angkanya turun dibanding jaman SBY. Agar apple to apple saya hanya hitung anggaran untuk pemerintah pusatnya saja.

Yang meningkat itu adalah belanja “barang”. Ini yang disebut SMI sebagai soft infrastruktur. Ini yang digunakan untuk memperkuat institusi. Selain juga belanja untuk pemeliharaan.

Bebas. Tapi segala bayangan indah anda tentang pembangunan jalan, jembatan, bandara, sarana telekomunikasi, dan sebangsanya harus anda hilangkan di situ. Soft infrastructure bukan untuk itu.

Selain itu, saya ingin anda untuk melihat betapa piawainya SMI mengalihkan fokus. Saya harus kasih tepuk tangan. Ada hal yg ingin saya soroti. Pertama, pembandingan asset dengan hutang dengan insinuasi berhutang itu bisa nambah asset. Lha?

Asset itu dapatnya dari belanja modal. Atau paling banter hibah yg jumlahnya ngga seberapa itu. Yang lain itu ngga boleh dihitung asset. Lha porsinya turun kok, malah mau dibangga-banggakan.

Lagi pula, asset-asset itu bukan rujukan kredibilitas negara buat berhutang. Surat utang negara itu ngga ada agunannya. Jadi ngapain ngomongin asset? Mengaburkan fokus saja saya kira.

Kedua, soal penurunan defisit kesetimbangan primer. Perlu diketahui kesetimbangan primer ini adalah selisih antara anggaran pendapatan dan belanja yg bukan untuk bayar bunga. SMI bercerita betapa selama pemerintahan Jokowi, angka ini menurun. Good smoke.

Tapi SMI tidak akan membandingkan itu dengan SBY. Pada banyak tahun dalam menjabat, kesetimbangan primer jaman SBY itu surplus. Memang pada tahun terakhir defisit.

Dan kalau dibandingkan persentasenya Jokowi yg sudah turun itu (2018) dengan SB pada tahun 2014, tetap masih lebih besar Jokowi. SBY defisit 54T dari total APBN 1667 T. Sementara Jokowi defisit 87 T dari APBN sebesar 2220 T.

Defisit kesetimbangan primer ini dikendalikan dengan berupaya meningkatkan pendapatan dan mengurangi belanja. SMI terpaksa pakai yg kedua. Karena apa? Karena ngga mampu mempertahankan tax-PDB rationya SBY.

Ketiga, soal penurunan defisit total. Sederhananya defisit total ini adalah defisit karena yg primer + defisit karena bayar utang.

Jokowi pada tahun 2018 memiliki defisit primer 87 T dari total defisit 326 T. Berarti defisit yg terjadi karena pembayaran utang adalah 239 T (73%). SBY di tahun 2014 memiliki total defisitnya 175 T. 54 T nya adalah kesetimbangan primer. Berarti yang karena pembayaran utang adalah 121 T (69%). Angka ini memperlihatkan semakin ke sini, defisit yang terjadi karena pembayaran utang makin besar. Waspada itu perlu.

Jangan salah paham. Saya ngga anti hutang. Bahkan saya setuju dengan SMI tentang kondisi obyektif hutang kita. Masih terkendali. Saya cuma sebal dengan narasi Jokowi berhutang untuk hard infrastruktur. Ngga ada realitasnya.

Pertama, utang itu ngga ada ear marknya. Semua masuk ke APBN. Dari sana dialokasikan ke seluruh post belanja.

Kedua, infrastruktur yang porsinya membesar itu ternyata bukan belanja modal. Bukan hard infrastructure seperti yang selama ini sibuk digembar-gemborkan. Yang membesar adalah belanja barang. Bahkan seorang SMI tidak bisa bantah ini. Fact.

Yang bakal kita lanjutkan diskusinya, kalo beneran mau, ya seberapa produktifitas dari belanja barang infrastruktur itu? Diskusi yang bisa jadi menarik.

Namun, berbeda dengan hard structure yang impactnya masih di masa depan, soft infrastructure ini harus kita rasakan manfaatnya sekarang. Barang habis.

Kalau sudah demikian tentu kita akan bertanya soal multiplier effect terhadap PDB. Lha kalo growth PDB nya aja melambat, situ mau bela pakai apa?

Posted in Uncategorized | 1 Comment