Meluruskan pikiran tentang model bisnis ojek online

Masalah ojek online atau transport online ini memang susah tidak mudah. Di satu sisi kita memiliki alternatif transportasi selain kendaraan pribadi dan umum. Di lain sisi ojek online ini menyisakan banyak persoalan dari mulai perlindungan tenaga kerja sampai dengan ketidakdisiplinan pengendara ojek online yang merusak tata kota.

Dalam membenahi ojek online ini diperlukan pendekatan yang konsisten tentang model bisnisnya. Baik pemerintah, penyelenggara applikasi ojek online dan mitra ojek online harus memiliki kesepemahaman. Dari situ merencanakan dan menentukan yang terbaik bagi seluruh stake holder. Ujungnya pasti ada kompromi. Tapi bukan pemaksaan pihak-pihak yang lebih kuasa

Kekeliruan pertama itu saat menganggap Gojek dkk itu sebagai perusahaan transportasi. Repot.

Mereka bukan perusahaan transportasi. Dalam istilah marketing mereka itu adalah market place. Tempat bertemunya penyedia jasa/produk dengan konsumen. Applikasi digital digunakan untuk mempermudah pertemuan itu. Dalam dunia off line, applikasi itu bertindak seperti supermarket, toko atau bahkan mall. Tergantung pada rentang kategori yang mereka perdagangkan.

Anda mudah menemukan analogi Tokopedia, Buka Lapak dan lainnya dengan market place yang tadi dijelaskan. Karena anda tahu tiap toko di situ bisa pasang harga sendiri. Tepat sama seperti mall. Yang punya toko bisa pasang harga sendiri.

Bagi supermarket atau grosir analoginya akan sedikit bergeser karena mereka membeli kepada principal dengan harga tertentu untuk kemudian menentukan harga sendiri. Tapi umumnya berada dalam rentang harga yang ditentukan principal.

Pilihan Gojek dkk adalah menggunakan model bisnis mall terhadap toko dimana mereka mengambil harga sewa yg tetap. Atau menggunakan model bisnis supermarket di mana mereka beli jasa dari ojek online secara gelondongan lalu menjualnya secara retail. Tetap saja Gojek dkk itu bukan perusahaan transportasi.

Masalahnya, cara Gojek dkk hari ini menjalankan bisnisnya tidak konsisten dengan model bisnis sebagai market place. Dia melakukan penyeragaman harga baik terhadap harga beli maupun harga jual. Meletakkan mitranya seperti karyawan namun tanpa perlindungan ketenagakerjaan yang disyaratkan undang-undang. Matik.

Kalau ingin bebas dari kewajiban ketenagakerjaan ya harus benar-benar memperlakukan pengemudi online sebagai mitra. Apa itu? Kebebasan bagi mitra untuk menawarkan harga. Baik untuk model bisnis seperti mall (harga ke konsumen) atau supermarket (harga ke pemilik supermarket/toko).

Hubungan mall dan supermarket ke vendornya itu bisnis to bisnis. Bukan seperti Gojek dkk ke mitra yang mirip dengan hubungan karyawan. Bisnis kepada individual. Kalau ingin konsisten ya Gojek dkk itu harus diatur agar bisnis to bisnis.

Jika pilihan analoginya adalah supermarket maka mitra-mitra Gojek dkk perlu untuk membangun koperasi-koperasi. Saat anggotanya besar mereka bisa memiliki posisi tawar yang cukup untuk menegosiasikan harga beli.

Jika pilihan analoginya adalah mall maka berikan kebebasan bagi setiap pengemudi ojek online untuk menawarkan harga. Saat ada permintaan, drivernya nge-bid harga. Yg paling murah yg disambungkan ke konsumen. Let’s say bidding 1-2 menit. Fair.

Pembentukan koperasi-koperasi bagi ojek online ini bisa juga jadi vehicle untuk melindungi para pengemudi online. Mereka bisa mengatur pungutan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anggotanya. Di sisi lain mereka juga bisa melakukan pembatasan jumlah anggota untuk memastikan tidak terjadi over supply. Kalau ada, misalnya, 100 koperasi yang terdaftar di satu kota, tidak akan terjadi juga kartel supplier. Win-win.

Dalam konteks UU ketenagakerjaan, bebannya akan berpindah ke koperasi-koperasi para mitra. Namun pemerintah bisa saja memberi insentif pada Gojek dkk untuk turut menanggung. Bisa dengan keringanan pajak dan lain-lain. Bagaimanapun Gojek telah membantu pemerintah menyerap tenaga kerja.

Pada akhirnya kita menginginkan suatu model bisnis yang mampu untuk menjadi kompromi terbaik bagi semua stake holder. Saya kira mulainya dengan meluruskan pikiran. Akur?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Paska Pilpres. Arang atau abu. Masak pilihannya itu?

Paska pilpres ketegangan dan polarisasi sosial tidak juga menurun. Perseteruan beralih pada debat tentang kualitas penyelenggaraan pemilu dan keraguan akan legitimasinya. Sampai tanggal 22 Mei nanti, media kita akan terus disibukkan dengan bahasan tentang kecurangan pemilu oleh kubu 01 vs tuduhan bahwa kubu 02 tidak bisa menerima kekalahan. Rungsing.

Saya kira ada baiknya kita berfikir sejenak. Melihat kembali apa yang kita inginkan dari semua keributan ini. Kalau anda adalah orang seperti saya, yang kita inginkan selalu Indonesia yg lebih baik. Kita pertahankan atau ganti presiden dan pemerintahannya itu ya dengan itikad sesederhana itu. Perselisihan dan perseteruan ini jelas tidak menuju ke sana.

Berulang saya katakan bahwa setiap kontestasi itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Karenanya, jangan sampai menang jadi arang dan kalah jadi abu. Kita pastikan bahwa selalu ada jalan yang bisa membawa pada proses rekonsiliasi. Melupakan perselisihan dan kembali pada tujuan awal.

Tentang polarisasi masyarakat itu sendiri, saya khawatir ada yang lebih dalam daripada sekedar pilpres. Sungguhpun agitasi selama pilkada DKI dan pilpres ini bagai membuka kotak pandora, namun isi dalam kotak pandora itu memang sudah terbentuk. Merasa orang yang berbeda pandang sebagai ancaman atau sumber derita. Fakta yang dari dulu kita ingin tutup mata.

Modernisasi dan globalisasi ini memang menimbulkan anxiety pada kaum konservatif relijius di manapun tak terkecuali di Indonesia. Bukan karena mereka tidak ingin maju, tapi tujuan hidup mereka memang berbeda dengan mereka yang mendefinisikan dirinya sebagai liberal. Hidup di dunia tidak sepenting kehidupan di akhirat. Dan kalau kita tidak mau memahami ini ya runyam perkara.

Di lain sisi, struktur masyarakat yang terbentuk sejak jaman penjajahan tidak banyak berubah. Kaum elite di Indonesia kira-kira terbagi atas 4 komponen yang masih itu-itu juga. Golongan terdidik dengan orientasi barat, patron dari kekuatan feodal adat dan agama, pedagang atau pengusaha china/arab/timur jauh dan tentara. Sementara mobilitas sosial masyarakat menengah ke bawah untuk menjadi kekuatan baru tidak terjadi juga. Ini menyisakan sentimen yang besar. Merdeka buat apa?

Dalam konteks kekecewaan atas janji-janji kemerdekaan inilah konservatisme relijius mengeras. Ketidakadilan sosial, kemakmuran hanya untuk sebagian golongan dan moralitas yg bertumpu pada materialisme adalah bara api dalam setiap persinggungan dengan golongan-golongan elit ini. Hanya kepada Tuhan, mereka memohon pertolongan.

Para liberal ngehek ini tidak mau melihat itu. Mereka sibuk meminta haknya tanpa sadar bahwa mereka sudah hidup dengan privilege. Dan pada saat haknya ditahan, dengan kekuatan media mereka menuding orang fanatik dan radikal. Di mana mau ketemu?

Yang menjadikan suasana panas memang sosial media. Kita tidak bisa membatasi orang-oang bodoh untuk mengekspresikan kegeraman. Di kedua orbit polarisasi. Yang satu dengan ringan mulut menyebut kafir dan seterusnya, yang lain terus menyinggung identitas dan menertawakan. Apa yang dicari dengan membuat lelocon seperti Take beer? Atau sepatu Adisomad?

Pada akhirnya, kedua belah pihak harus paham bahwa mereka hidup pada masyarakat yang sama. Perbedaan kepentingan itu dijembatani oleh perangkat negara. Ada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hukum memang harus jadi panglima. Pemerintahan yang terpilih nantinya harus menyadari ini. Jangan hanya tajam ke lawan tapi tumpul ke kawan.

Sementara kita terus menunggu rekonsiliasi di tingkat elit, kita yang di bawah juga harus memulai hal yang sama. Kita cukupkan pertengkaran pada masa pilkada dan pilpres lalu kita buka agenda lama. Merdeka ini buat apa?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tentang Kawan

By : Tuan Wahai

Tidaklah mudah menuliskan semua ini tanpa dituding sebagai buzzer. Dan tak mudah juga mengeritik kawan sendiri tanpa dipelototi pas ngopi cantik. Seperti mendayung di antara dua karang.

Tapi baiklah kita ambil risiko itu, supaya dengan begitu kita menjadi tahu apakah tiap-tiap narasi punya arti, atau gerundelan saja.

Saya cukup lama mengenal Dita Indah Sari. Pertemanan kami diwarnai banyak diskusi, tentang apa saja. Satu kali tentang buruh, atau tenaga kerja. Kali lain tentang hidup, atau tentang Tuhan. Kami sesekali berdebat.

Satu yang saya camkan dengan baik adalah kisahnya dipenjara 12 kali, di LP Medaeng. Ditendang, dipukul, dihardik, dijambak, oleh serdadu. Lara hatinya ketika ibunya tak sempat menjenguknya karena lebih dulu dipanggil Tuhan, dalam perjalanan menuju penjara. Saya tahu dia luka. Sekeras apa pun dia berusaha menyembunyikannya.

Dita menerima Ramon Magsaysay Awards pada tahun 2001. Di tahun yang sama, Reebook juga memberikannya penghargaan serupa, tapi ditolaknya karena terbukti raksasa sepatu itu mempekerjakan anak di bawah umur, dus upah yg minim.

Dita Indah Sari maju menjadi caleg dari PKB Dapil Sumut 1, dengan nomor urut 1. Wilayah dapilnya meliputi Medan, Serdang Bedagai, Deliserdang, dan Tebing-Tinggi Deli. Saya sempat ikut dalam diskusi merumuskan apa-apa yang dibutuhkan konstituennya kelak dia berkantor di Senayan. Fokusnya petani, nelayan, dan pekerja sektor informal lainnya. Ini triumvirat yang dia sangat memahami. Seperti pulang kampung, katanya kala itu. Dita memang lahir di Medan.

Dita harus ke Senayan. Bukan supaya dia menjadi anggota dewan lalu bolos hadir karena kebanyakan main twitter. Tapi supaya triumvirat itu punya kans untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Supaya mereka punya harapan, supaya suara mereka didengar. Supaya mereka punya harga diri dan menampik dibayar 100 ribu rupiah oleh caleg lain yang bahkan Sungai Titi Padang yang menjadi jantung kota Tebing-Tinggi Deli pun mereka tak tahu.

Ya, saya ingin Dita ke Senayan. Supaya ada warna lain di 560 orang itu. Supaya caleg lain yang wangi dan mbois tapi tak pernah turba itu, tak punya kesempatan lagi menggerogoti negeri ini. Kita harus sudahi caleg kaleng-kaleng yang rekam jejaknya pun kita tak pernah tahu.

Kita harus kirim Dita ke Senayan.

Saya kenal Reiza Patters dari timeline, sering diskusi malam-malam. Lalu janji bersua, melanjutkan diskusi tentang Jakarta. Reiza lawan debat yang tangguh, mau mendengar. Dia berkeringat.

Reiza maju menuju kursi DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat. Dapilnya Jakarta 8, dengan nomor urut 9. Dia anak muda yang tangguh, dan tak punya utang politik ke siapa pun. Kelak dia akan menjadi wakil saya di DPRD DKI, sambil berharap ada hal-hal konkret yang bisa didorongnya. Kapasitasnya otentik, dan staminanya menyala. Memenangkan Pak Anies dan Pak Sandi Uno adalah salah-satu kontribusinya.

Ya, saya ingin Reiza ke DPRD DKI. Kota ini membutuhkannya.

Kawan saya ini orang yang paling mudah dijumpai saban pagi. Suka becanda dan berkelakar. Dia menampik yang ndakik-ndakik, yang tak membumi. Namanya Kokok H. Dirgantoro. Caleg DPR RI dari PSI dapil Banten 3 dengan nomor urut 2. Wilayah kerjanya Tangsel, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang.

Kokok mengambil perhatian publik ketika dia datang dengan gagasan cuti melahirkan selama 6 bulan. Sontak gagasan ini mendapat sambutan luas. Timeline pernah riuh membahas gagasan ini, tuntas dan trengginas. Sampai kemudian sebagai CEO dia memberlakukan gagasan itu di kantornya.

Sejak mencari caleg, saya kehilangan Kokok. Tentu saja saya ingin Kokok yang dulu, yang tumakninah.

Dan ya, saya ingin Kokok ke Senayan. Bukan supaya dia menjadi lebih sibuk, tapi supaya keterwakilan perempuan bukan hanya pada angka 30 persen, tapi mengkonkretkan apa-apa yang dibutuhkan wanita pekerja. Cuti melahirkan selama 6 bulan itu gagasan konkret.

Tentu saja mereka tak sempurna. Karena itulah mereka tetap menjadi manusia, dan bisa dijangkau. Kelemahan dari mereka bertiga adalah sama-sama tak punya banyak uang. Dan saya pun ragu tulisan ini akan diganjar dengan segelas kopi, atau makan siang, dari mereka. Agak jauh itu.

Tapi mereka harus jadi. Bukan karena kami berteman, tapi supaya anak mami gombal yang necis dan wangi itu, yang seolah-olah paham tentang kita, tak lagi merasa pantas duduk di situ. Kita harus menyapih emas dari loyang, sekarang.

Tentu saja mereka bertiga tak cukup tenaga. Masih ada kawan-kawan caleg lain yang bagus mutunya. Yang gagasannya masuk akal dan bisa dipraktikkan. Pilih mereka. Kalau terbukti kaleng-kaleng juga seperti yang sekarang, kita tampar sama-sama.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tentang Kita

By : Tuan Wahai

Seorang kawan, seorang perempuan, yang memilih berpisah supaya dia tak disiksa lagi, memutuskan mengakhiri hidupnya: mengiris nadi. Darahnya menganak sungai, kental sungguh. Anaknya masuk kamar, bermaksud pinjam handphone untuk tetering, kemudian menjerit.

Hampir dua bulan lalu, belum jauh itu. Salah seorang dari netijen tahu persis kisah ini.

Cepat-cepat dia dibawa ke rumah sakit, di pinggiran Jakarta. Dua jam kemudian saya tiba. Langit mendung, dan murung.

Perawat dan dokter bergegas, adu cepat dengan bagian admission. Harus ada penjamin, harus ada jaminan. Tuhan bukan kolateral.

Malam itu sisa uang 35 ribu rupiah. Bersama dua anaknya yang sudah kuliah, kami makan besar. Titip KTP dan STNK. Sambil menyeruput kopi, di parkiran rumah sakit yang dingin, saya gamang berkata begini: biaya UAS nanti Om yang bayarin.

Mereka tahu saya omong-kosong. Kiwari, anak zaman now semakin susah dibohongi. Harusnya mudah.

Seorang kawan, seorang yang merasa terasing dan asing, memilih jalan pintas. Dia tidak miskin, baidewe. Dia pebisnis, terpelajar, wangi dan masyhur. Kesalahan satu-satunya adalah dia berharap didengar. Dia berharap tiap-tiap keluarga seperti Khong Guan.

Alih-alih dibantu untuk dua minggu saja bridging, dia justru diceramahi. Disuruh sholat, disuruh istiqomah, disuruh bersabar dalam kesempitan, disuruh memeriksa dosa-dosa besar apa saja yang pernah dilakukannya di masa lalu, disuruh tawakal, disuruh tobat, disuruh menutup aurat, disuruh menambah ibadah. Dia disuruh menjadi tabi’ut tabi’in.

Ahsiap, tentu saja dia melakukan semua itu. Dia pun berharap bisa sedikit menyerupai Khadijah. Sepertiga malam dihabiskannya dengan air mata, dan khatam Quran. Dia tidak kafir. Tapi juga bukan tabi’in.

Yang dia terima kemudian nasihat, pelipur lara, lalu jadi objek gibah. Di lingkungan keluarganya. Teman-temannya? Sebelas duabelas: mendengar kisahnya penuh takjim, bersimpati sebentar, lalu hilang entah kemana. Kemudian dia tahu dijadikan bahan gibah dengan bungkus yang sangat lembut: belas kasihan.

Begitulah, Tuhan itu baik ketika kita sedang baik-baik. Dia ada nun di sana, sesekali dekat dengan kerongkongan. Tapi yang sedang dialami kawan saya bukan tentang semua itu. Bukan sisik-melik hadist, khilaf di antara empat mazhab dan berlapang dada atasnya. Bukan pula tentang jhar atau sir, qunut tak qunut, cingkrang atau jenggot, salafi, dan fakta bahwa apa-apa yang tak dilakukan Nabi tak otomatis bid’ah.

Semua ini tidak tentang itu.

Dia tak didengar, dia tak dikasih waktu untuk didengar. Dia diceramahi, dengan serentetan peringatan untuk sholat seolah-olah Tuhan adalah kasir. Kita telah membunuhnya. Dengan meminjam tangan Tuhan.

Kabar buruknya dia tak sendiri. Ada dua orang lagi yang mulai yakin Tuhan terlalu jauh untuk bisa dijangkau. Maka kepada kalian yang saya sering mengirimkan WA, sebagian uang itu untuk kami makan sama-sama. Lezat rasanya.

Hatta, kepada kalian yang sedang kesulitan sendirian di luar sana, yang tersingkir atau disingkirkan, jangan pilih jalan gelap itu. Kita harus bicara. Karena saya tahu rasanya. Nanti saya mintai lagi uang ke mereka, untuk kita makan-makan.

Allahuma yassir walaa tu’assir

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Revolusi industri 4.0 : Apa hakikatnya dan di mana kita harus berdiri.

Bagaimana kita harus menyikapi revolusi industri 4.0? Saya kira ini pertanyaan penting bagi kita sebagai bangsa. Karena suka atau tidak suka kemajuan itu akan datang dan sangat berpotensi memperlebar jurang ketidakadilan.

Tehnologi apapun harusnya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Ongkosnya bisa banyak. Ada persoalan lingkungan, pergeseran pekerjaan yang dianggap bernilai, ketidakadilan bahkan sampai dengan penjajahan.

Apapun inovasi dalam tehnologi itu.

By definition, Indonesia masih jauh dari sana. Namun kita segera bersaing dengan negara-negara yang telah masuk ke industri itu. Secara teoritis, revolusi industri 4.0 ini akan memampukan mereka untuk menghasilkan produk yg lebih superior dengan harga yang lebih murah. Kenapa?

Penguasaan atas informasi melalui jaringan internet akan memberi mereka akses pada kebutuhan pasar. Saya gunakan kata pasar di sini untuk melingkup konsumen dan market place. Mereka bisa punya “complete” information tentang siapa, butuh apa, kapan dan di mana. Kemampuan ini ketika ongkosnya sudah murah akan menggerakkan pasar secara berlipat.

Penguasaan tehnologi robotic akan membawa pada konsistensi kualitas produk atau jasa. Berbeda dengan manusia yang memiliki mood atau tingkat energi yang bisa berubah dengan cepat, robot diprogram dengan tujuan-tujuan yang terdefinisi dengan baik. Outputnya tidak bergeser. Dengan artificial intelligent, robot-robot itu sekarang dilengkapi dengan kemampuan beradaptasi dan belajar. Mereka bisa menghasilkan output yang sama bahkan dalam kondisi-kondisi yang tidak pernah mereka hadapi.

Output yang dihasilkan robot-robot ini sekarang jangan cuma dibayangkan sebagai barang jadi. Artificial intelligent itu dengan cepat bisa menggantikan tugas manajer dalam mengambil keputusan. Dengan kapasitas memori dan kecepatan proses berfikir para robot itu, manusia bisa tidak lagi diperlukan dalam proses produksi. Berapa lama lagi? Kita tidak tahu. But soon.

Yang menjadi masalah, selalu, adalah ketamakan. Tehnologi ini dimiliki oleh para kapitalis. Berbeda dengan ilmuwan, tujuan mereka adalah menciptakan laba. Dan memastikan bahwa laba itu diputar untuk kepentingan mereka.

Mereka bisa bertarung dalam jangka waktu yang lama. Kita, di sisi lain, hidup dari hari ke hari. Mereka bisa mematikan usaha kita dengan menjual semurah-murahnya. Saat tidak ada lagi yang mampu bersaing dan mati, mereka mulai menaikkan harga setinggi mungkin. Ini bukan taktik baru.

Dunia yang bisa tercipta adalah dunia di mana kepemilikan tehnologi dan tentunya laba yang bisa diperoleh dari tehnologi itu terkonsentrasi pada suatu oligarki. Sebagai contoh, tidak akan ada ribuan perusahaan yg serupa dengan Go-Jek. Kita mungkin masih akan melihat 5-10 perusahaan applikasi transportasi dan itu akan cukup untuk membentuk kartel. Harga yang terbentuk adalah harga kartel bukan harga kompetisi sempurna.

Anda mungkin tidak berkeberatan dengan Go-Jek karena kita bicara tentang market place. Semua bisa ikut punya akses ke sana. Tapi coba anda bayangkan insulin. Di mana hanya ada sedikit produsen insulin di dunia ini. Harganya tidak pernah turun pada tingkat kompetisi sempurna. Selisih itulah yang kita bayar sebagai masyarakat.

Tanpa adanya peran pemerintah, sebenarnya kita sudah bisa mulai membayangkan apa yang terjadi. Para pioneer revolusi industri akan menyapu kompetitornya. Dan karena akses pada tehnologi ini terbatas maka hanya akan tersisa oligarki-oligarki kapitalis. Kita semua akan hidup dalam belas kasihan oligarki-oligarki ini. Kita dibiarkan hidup semata agar kita bisa jadi sekrup yang akhirnya mereka perah untuk menghasilkan laba. Baik sebagai pekerja atau konsumen. Mau?

Saat orang membahas tentang revolusi industri sering orang hanya terpukau pada tehnologinya. Ada akun di TL yang begitu bersemangat untuk bercerita detail tentang kemajuan-kemajuan yang sedang terjadi. Pakai bahasa yang rumit-rumit supaya keliatan jago. Padahal yang harusnya dibahas itu adalah soal industrinya. Karena dampak ekonomi, sosial dan politis itu terletak pada pemanfaatan semua tehnologi itu bagi industri.

Kebijakan pemerintah selalu tentang mengarahkan dampak ini menjadi positip bagi bangsa. Melindungi mereka yang akan dimakan oleh industrialisasi berbasis tehnologi robotic, artificial intelligent, internet of things dan internet system. Di sinilah keberpihakan itu diperlukan.

Unicorn yang dibahas dalam debat pilpres kemarin adalah market place. Hanya sebagian kecil dari mata rantai industri 4.0. Saat Jokowi bertanya tentang infrastruktur apa yg ingin dibangun Prabowo untuk mendukung unicorn-unicorn ini, secara tidak langsung Jokowi bertanya bagaimana kita akan menyediakan diri sebagai pasar dunia. Faktanya produk yang dijual atau terlibat dalam pasar itu bukan produksi kita. Saya baca 60% nya masih produk import. Bahkan mitra Go-Jek pun punya kendaraan-kendaraan yang boleh dikatakan merk asing. Jadi keberadaan unicorn ini ya masih untuk kepentingan asing.

Prabowo terlihat tidak terlalu menguasai persoalan unicorn ini. Namun secara intuitif, beliau benar. Ini persoalan orang lain mengeruk keuntungan dari pasar Indonesia. Apa iya kita harus mendukung itu tanpa sebelumnya menyediakan rambu-rambu perlindungan?

Kalau saya bicara perlindungan, saya tahu bahwa orang segera berfikir saya bagian dari rezim proteksionis. Tidak. Pemikiran saya selalu dilandasi dengan fair trade. Bentuk perlindungannya ada pada fairness tersebut. Dalam terminologi fairness atau adil itu kita tidak bisa semata-mata berpegang pada kaidah effisiensi. Nanti yang menang cuma yang kaya dan pintar.

Jadi, saya tentu tidak tertarik untuk mendukung infrastruktur bagi unicorn. Mereka sudah kaya dan pintar. Infrastruktur yang saya ingin persiapkan adalah akses UMKM kedalam market place itu. Kalau perlu bukan cuma infrastrukturnya tapi suprastrukturnya. Agar tumbuh bersama, saya akan beri insentif fiscal saat unicorn tersebut mampu memperlihatkan sumbangannya pada UMKM. Bahasa sederhananya jika omset UMKM melebihi suatu persentase tertentu dalam platform unicorn itu, saya kasih keringanan pajak. Kira-kira begitu.

Dalam konteks industri 4.0, kita akan bicara tentang strategi yang sama. Saya tidak akan mendukung pelaku industri untuk bergeser ke 4.0. Kalau mereka mampu artinya mereka sudah kaya dan pintar.

Persoalannya adalah menyiapkan pekerja dan pengusaha kecil agar mereka tidak tersingkir dengan industri 4.0 tersebut. Tugas yang berat karena sudah di depan mata sedangkan sumberdaya kita masih jauh tertinggal.

Bottom line, menghadapi industri 4.0 ini kita harus tahu di mana harus berdiri. Di sisi para Unicorn atau pada usaha UMKM? Di sisi pelaku industri 4.0 atau di sisi pekerja dan pengusaha kecil. Anda di mana?

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Siapa bilang ide quota untuk Taxol itu buruk?

Taxi online adalah perwujudan suatu konsep bisnis sharing-economy. Pada dasarnya ada perusahaan applikasi (bisa transportasi, hotel, atau lainnya) yang mencoba untuk mempertemukan konsumen dan penyedia jasa. Idealnya, pasar ini tercipta karena ada ekses/kelebihan sumber daya. Daripada mobil tidak termanfaatkan mengapa tidak dijadikan alat produksi.

Dari situ, marilah kita melihat sharing-economy ini sebagai model business yang tidak adil untuk negara berkembang seperti kita. Pelaku sharing economy ini pada praktiknya bukan orang yang memiliki excess sumberdaya. Mereka menjadikan sharing economy ini sebagai pekerjaan utama. Mereka kelas buruh yang dipaksa untuk jadi self-employer. Pendapatannya sekelas buruh tapi resikonya seperti pengusaha tanpa punya perlindungan ketenagakerjaan. Suram.

Ditengah minimnya pendapatan dan ketiadaan perlindungan ketenaga kerjaan, mereka harus berebut konsumen. Sasaran mereka tentu kelas menengah atas.

Konsumen kelas menengah atas ini ternyata pelit banget. Agak malu melihat mereka begitu sensitif terhadap harga. Jadilah perlombaannya menurunkan harga. Makin susah driver Taxol kita. Fakta hari ini, banyak mobil-mobil yang ditarik leasing gegara drivernya tidak mampu lagi buat bayar cicilan.

Sebagai mitra mereka ngga punya power untuk menentukan sistem “bagi hasil” yang menguntungkan. Mitranya kan cuma di atas kertas. Pada akhirnya driver Taxol ini memang jadi sapi perahan. Perusahaan untung, konsumen untung tapi driver dan pemerintah rugi.

Di mana ruginya pemerintah? Dengan taxol memenuhi jalan-jalan maka ini adalah beban bagi pemerintah. Ada macet. Ada beban pelayanan terkait dengan penggunaan jalan. Banyak.

Lebih dari itu, pemerintah juga tidak dapat pajak apa-apa dari driver Taxol. Duit pajak dari perusahaan applikasinya juga masih diperselisihkan. Rugi bandar deh.

Suatu kebijakan pemerintah yang landasannya adalah keadilan tentu akan mencari keseimbangan baru. Konsumen dikurangi sedikit untungnya demikian juga dengan pengusaha. Drivernya diberi kesempatan untuk dapat keuntungan. Dalam short term ini selalu zero sum game. Long termnya yang kita bisa untung bareng-bareng.

Dalam konteks mencari keseimbangan itu saya melihat sistem quota bagi Taxol sebagai sesuatu yang menarik.

Pertanyaan pentingnya, pada siapa quota ini diberikan? Pilihannya adalah apakah quota itu diberikan pada driver taxol atau perusahaan applikasi?

Saya mau taat azas. Quotanya harus diberikan pada driver Taxol. Katanya mereka pengusaha toh? Jadi lisensi itu melekat pada si driver. Bukan pada perusahaan applikasi. Mereka bisa pindah perusahaan untuk memilih yang terbaik bagi mereka. Bargaining driver pada perusahaan juga meningkat. Mereka tidak mudah diberhentikan. Belum tentu perusahaan bisa dapat ganti. Cakeup.

Kita akan melihat profesi driver Taxol ini sebagai sesuatu yang tidak main-main. Karena toh akhirnya kita menyadari driver Taxol itu bukan pekerjaan sampingan atau hiburan.

Dengan adanya lisensi itu sebenarnya konsumen juga diuntungkan. Driver taxol juga lebih bisa diawasi untuk kepentingan keselamatan dan keamanan penumpang. Negara yang jamin. Karena lisensi itu diberikan oleh negara.

Namun kalau anda orang yang ngga suka dengan campur tangan negara ya mari buat suatu organisasi profesi. Seperti dokter dan pengacara. Mereka sama self employernya dengan driver Taxol.

Dalam konteks pasar bebas, tidak harus ada isu lagi. Tiga kekuatan pasar yakni konsumen, perusahaan applikasi dan driver semua memiliki kekuatan menawar untuk membentuk harga.

Jadi gimana? Masih tidak tertarik dengan sistem quota? 🙂

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jika Oum Awe Jadi Presiden

Jika saya jadi presiden, yang beneran ya, bukan cuma petugas partai, saya mau menuntaskan agenda reformasi 1998. Melucuti kekuasaan totaliter negara. Mencukupkan kekuasaan negara sampai yang kita perlukan saja.

Setelah hampir 20 tahun berlalu, reformasi 1998 ternyata hanya mampu menjatuhkan simbol-simbol totalitarian. Soeharto dan dwi fungsi ABRI. Bukan esensinya. Tanpa adanya perubahan yang mendasar, kita tetap hanya akan ada di titik ini. Tiada daya di hadapan penguasa.

Memang benar cara perolehan kekuasaan makin demokratis. Kita memilih langsung pemimpin kita. Dari presiden sampai walikota. Tapi apa setelah itu? Pelaksanaan kekuasaan itu sendiri tidak berubah. Masih bisa jadi fasis, masih korup dan tidak mudah diawasi.

Saya mengimpikan kemerdekaan sejati. Di mana negara semata hanya wadah bagi kontrak sosial kita. Menjaga agar kita tidak memangsa satu dengan lainnya. Tapi tidak menjadikan kita sebagai mangsa kekuasaan negara.

Dengan demikian, perjuangan pertama saya sebagai presiden adalah melakukan revisi terhadap UU Kepolisian dan UU Kejaksaan. Saya mau melakukan desentralisasi penegakan hukum.

Sistem yang ada sekarang adalah peninggalan rezim totaliter orde baru. Kepolisian adalah alat negara untuk memaksakan kehendaknya. Dibuat dengan hirarki memusat ke Jakarta. Diberi pangkat Jendral. Yang dilindungi, dijaga dan dilayani adalah negara. Bukan warga. Mustinya tahun 1998 konsep ini sudah kita ubah.

Dalam negara demokrasi, kepolisian adalah pelindung, penjaga dan pelayan warga. Karena kepala daerah harus bertanggung jawab tentang keamanan daerahnya, maka ia harus memiliki komando pada kepolisian di daerahnya.

Kepala daerah harus memastikan kejahatan di daerahnya dihukum berat. Untuk itu dia juga memerlukan kejaksaan yang bertanggungjawab kepada mereka.

Bagi saya, pimpinan Kepolisian dan kejaksaan harus menjadi penunjukan politik. Bekerja buat rakyat setempat. Bukan buat boss nya di Jakarta. Syarat penunjukkannya bisa diperketat agar tidak sembarang. Polisi dan jaksa harus berakar di masyarakatnya. Pusat mengawasi.

Perjuangan saya berikutnya adalah merevisi UU Kementerian. Semua orang waras di republik ini paham kalau kementerian dalam bentuknya yang sekarang adalah sumber masalah. Tidak mungkin jadi solusi.

Birokrasi kementerian kita ini jelas gemuk, ngga efektif, apalagi efisien. Potensi korupnya besar. Juga pemborosannya. Anda bayangkan, ada 1 kementrian yang tugasnya adalah mengurus pegawai di semua kementrian. Yang diurus juga ngga jelas. Membina? Lha wong mengurusi dirinya sendiri aja belum tentu bisa.

Dalam usulan revisi itu, saya akan pisahkan fungsi regulasi/pengawasan publik dengan fungsi pelaksanaan kegiatan/program pemerintah. Dua tugas ini tidak bisa diberikan kepada satu entitas. Terlalu besar potensi korupnya. Korup kewenangan dan korup uang negara. Semua jadi satu.

Saya ingin kementrian hanya berfokus pada eksekusi program-program atau kewajiban-kewajiban pemerintah. Misalnya, kementrian perdagangan ditugaskan untuk memonitor harga ya itulah yang dilakukannya. Disuruh buat pasar ya mari dikerjakan. Anggarannya diminta melalui APBN. Simple.

Saat ini kementrian kebanyakan pura-pura kerja. Soknya merancang kebijakan. Hasilnya? Tidak ada. Yang dijadikan duit adalah perijinan. Mati kita.

Regulasi dan pengawasan harus dilakukan oleh badan-badan independen yang diangkat dan melapor pada DPR. Tanggung jawabnya pada publik. BPOM itu nanti bukan cuma pengawas. Dia yang membuat turunan regulasi UU. Mereka yang lebih paham. Masak kementerian kesehatan? Demikian lembaga-lembaga pengawas lainnya seperti Bapepam, OJK dan sebagainya. Independen.

Dalam pemerintahan saya, kita tidak bicara soal perijinan. Semua hal itu dijinkan kecuali yang melanggar hukum atau melanggar ketentuan-ketentuan demi perlindungan masyarakat. Ketentuan-ketentuannya ya dibuat dasar hukumnya. Oleh siapa? Cuma oleh wakil rakyat/legislatif. Bukan penguasa.

Yang butuh ijin cuma barang-barang yang perlu diregulasi. Alkohol, tembakau, obat-obatan, bahan peledak dan sejenisnya. Atau usaha-usaha yg melibatkan dana masyarakat atau kekayaan negara. Bikin bank atau lembaga keuangan ya butuh ijin. Bikin pelabuhan atau usaha pertambangan wajarlah kalau harus butuh ijin. Nanti ini diatur UU. Lha kayak saya, punya usaha konsultan, apa pentingnya punya ijin usaha? Perusahaannya sudah terdaftar di kemenkumham. Ngapain lagi?

Buat saya, tidak ada sensenya orang bikin bangunan di tanahnya sendiri harus minta ijin. Tapi para wakil rakyat di daerah setempat bisa saja menetapkan zonasi peruntukan tata wilayahnya. Mereka bisa menetapkan standard pengelolaan lingkungan, limbah, air, energi dan seterusnya. Kalau saya bangun sesuatu yang melanggar ketentuan ya saya bisa dihukum. Dirobohkan bangunannya atau didenda. Yang menghukum ya pengadilan. Jadi tidak bisa juga dijadikan korupsi.

Dalam hal seperti ini, masyarakat juga bisa ikut melaporkan. Tetangga saya kok bikin toko padahal ini zonasi pemukima? Tinggal dilaporkan ke badan pengawas. Tidak ditindaklanjuti? Laporkan badan pengawasnya ke polisi. Orang diajar untuk tahu hak dan kewajibannya.

Sama halnya dengan badan sensor film. Ini konsep yang salah. Pornografi itu ada undang-undangnya. Jika ada bioskop yang memutar film pornografi tinggal lapor polisi. Pengadilan setempat yang menilai apakah benar itu pornografi atau bukan. Jangan cuma ada 5 atau 7 orang yang menentukan suatu hal itu porno untuk satu Indonesia. Suram.

Perjuangan saya ketiga adalah merevisi UU Perpajakan. Jika saya presiden, semua orang dewasa otomatis punya NPWP. Yang miskin, NPWP itu juga saya gunakan untuk identifier santunan negara. Yang kaya tentu itu untuk identifikasi pembayaran pajak.

Semua transaksi yang berkaitan dengan pendapatan harus menggunakan NPWP. Perusahaan bayar gaji, honor, deviden ya mesti mencatat NPWP. Demikian untuk transaksi jual beli asset seperti perusahaan, tanah, rumah dan lain”.

Setiap orang harus melaporkan pendapatannya. Yang memang tidak punya pendapatan atau sangat rendah ya nanti diberi santunan.

Orang yang penghasilan pribadinya lewat dari 10 M setahun saya pajakin 40% secara progresif. Tapi perusahaan masih menggunakan rate pajak saat ini. Bahkan mungkin saya kasih keringanan pajak berdasarkan jumlah orang yg dipekerjakannya.

Direktorat pajak saya pisahkan dari kementerian keuangan. Saya lengkapi dengan detektif. Kalau perlu juga dilengkapi dengan satuan buru sergap untuk berhadapan dengan pengusaha-pengusaha hitam yang tidak mau bayar pajak.

Untuk menjaga integritas pegawai pajak, semua pegawainya harus melaporkan harta kekayaannya setiap tahun. Secara random akan diaudit investigatif oleh satu unit di departemen keuangan. Dinas pajak harus bebas korupsi. Untuk urusan pajak, saya tidak main-main.

Perjuangan keempat adalah menggoalkan UU tentang penyantunan orang miskin dan anak terlantar. Kita telah menyisihkan 20% APBN untuk pendidikan, lalu memaksa negara untuk menyediakan dana desa. Karenanya santunan orang miskin ini harus bersifat wajib bagi negara. Ada di UUD kok.

Jangan melihat ini sebagai bantuan sosial. Kalau presidennya mau pemilu jadi rajin membantu. Tidak boleh begitu. Santunan ini adalah hak orang miskin dan kewajiban negara. Karena itu besarnya harus ditetapkan berdasar undang-undang. Bisa dihubungkan dengan UMR. Kriteria penerimanya bisa dihubungkan dengan pendapatan. Kan udah termonitor berdasar NPWP.

Perjuangan ke lima adalah merevisi UU jaminan kesehatan. Kita punya BPJS yang diabuse oleh orang-orang yg baru bayar iuran setelah sakit berat. Kalo monitoring pendapatan berdasar NPWP ini jalan maka kita bisa punya aturan untuk menetapkan premi sesuai dengan pendapatannya. Cross subsidi.

Kalau saya presiden, sektor kesehatan masyarakat merupakan sektor kedua yg saya prioritaskan setelah ekonomi. Saya akan bangun rumah sakit yang memadai di seluruh pelosok negeri. Saya beri insentif bagi pekerja-pekerja kesehatan. Saya juga akan memberi diskon pajak bagi produk-produk kesehatan. Termasuk asuransi.

Kalau anda membaca dengan cermat, saya sebagai presiden akan berjuang untuk meyakinkan wakil-wakil rakyat di DPR bahwa inilah cara agar indonesia maju. Pertempuran saya selalu di DPR. Minta anggaran. Minta ubah aturan. Minta DPR milih calon saya untuk badan-badan negara. Gunting pita atau foto-foto pencitraan? Serahkan ama ahlinya deh. Jangan saya. :p

Posted in Uncategorized | 1 Comment